Garuda - Garba Rujukan Digital

Penerapan Sifat Aktif Mediator dalam Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan dalam Mewujudkan Perdamaian Para Pihak Ditinjau dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Erfan Prasetiawan; Husni Syawali; Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. In social relations, conflicts or disputes that occur in the community in general involve rights and obligations classified as civil disputes, Mediation is a method of peaceful dispute resolution that is appropriate, effective and can open wider access to the parties to obtain a satisfactory settlement. and fair. This study discusses mediation as an alternative dispute resolution since the issuance of Supreme Court Regulation (Perma) No. 2 of 2003 which was later replaced by Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2008 and lastly replaced by Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2016 concerning procedures mediation in court. This regulation is an implementation of Article 130 of HIR (Herzine Inlandsch Reglemen) which applies to Java and Madura and Article 154 of RBg (Rechtsreglemen voor de Buitengewesten) which applies to areas outside Java and Madura. In this study, it will be arranged using a descriptive qualitative research research type which aims to find out how the implementation of the Mediator's duties in assisting the parties in the negotiation process of civil dispute resolution at the Bandung District Court and knowing in depth the role of the mediator in the negotiation process in civil cases Number 150/ Pdt.G/2021/PN Bdg. Abstrak. Dalam hubungan sosial kemasyarakatan, konflik atau sengketa yang terjadi pada masyarakat pada umumnya menyangkut hak dan kewajiban yang digolongkan kedalam sengketa perdata, Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Penelitian ini membahas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa sejak dikeluarkannnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2003 yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2008 dan terakhir diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di pengadilan. Perma ini merupakan implementasi dari Pasal 130 HIR (Herzine Inlandsch Reglemen) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura dan Pasal 154 RBg (Rechtsreglemen voor de Buitengewesten) yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura pada intinya menginsyaratkan upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan. Dalam penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian penelitian metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan tugas Mediator dalam membantu para pihak dalam proses perundingan penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bandung dan mengetahui secara mendalam peranan mediator dalam proses perundingan dalam perkara perdata Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Bdg.

Pelaksanaan Pembagian Warisan Jika Salah Satu Ahli Waris Keluar dari Agama Islam Ilham khaery ananda; Husni Syawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4924

Abstract. In life humans experience three significant events-the time of their birth, the time of their marriage, and the time of their death. Then man will at some time depart from the world, this event being of great importance because of the transition of rights and obligations to the living, it being called an inheritance. Inheritance is the process of moving the inheritance from an heir to an heir according to the legal rule of the community, whereby a deceased person (heir), heir, and inheritance are passed on. Inheritance isa thing that must exist because it is what causes the hereditary possession. The purpose of this study is to know and analyze the administration of the dissecting of the inheritance to non-religious heirs and to know the verdict of the judge in establishing an inheritance based on the court ruling of probolinggo religion number 0026.Pdt.P/2021/ PA.Prob. The research method used was normatif yuridis, with the writing specifications used was descriptive analysis. Data collection techniques are done with literature studies of primary legal materials, secondary law materials, and leaked legal materials. Data-analysis methods use qualitative methods. The results of this study are the disproportionate division of property to disinherited religious heirs, in the civil law book no rules on religious differences can be a barrier to inheritance, but in Islam the claim that religious differences between heirs and heirs are a barrier to inheritance. It is found in article 171 point b that the heir is a person who at death or upon being pronounced dead on the basis of islamic court ruling and leaves an heir and legacy. Article 171 point c also states that the beneficiary is a person who at the time of death has a blood relation ora marriage relationship with an heir, a variety of Islam, and is not hambed by the law of becoming an heir. But a religious heir can still receive a portion of the inheritance with a natural will, which isa large portion of the natural will of the heir as much as 1/3 of the inheritance. May conclude the court of probolinggo religion number 0026/ PDT p /2021/ pa. The prob determines that the applicant is worthy and worthy in obtaining a portion of the inheritance by means of a natural will, in which the natural will must not exceed the legal heir's clause, or the amount of one-third (third) of the inheritance. It is right and fair to both sides and not against the law. Abstrak. Dalam kehidupan, manusia mengalami 3 peristiwa yang penting yaitu waktu ia dilahirkan, waktu ia kawin, dan waktu ia meninggal dunia. Kemudian manusia pada suatu saat akan meninggalkan dunia, peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat penting karena terjadinya peralihan hak-hak dan kewajiban kepada orang yang masih hidup, hal ini disebut dengan pewarisan. Pewarisan adalah proses beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris menurut aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat, yaitu adanya orang yang meninggal dunia (Pewaris), ahli waris, dan harta yang diwariskan. Harta yang diwariskan merupakan perkara yang harus ada karena harta itulah yang menyebabkan terjadinya pewarisan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembagian warisan terhadap ahli waris yang berlainan agama dan mengetahui putusan hakim dalam menetapkan perkara waris berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 0026.Pdt.P/2021/PA.Prob. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan spesifikasi penulisan yang digunakan bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat aturan mengenai perbedaan agama dapat menjadi penghalang dalam pewarisan, akan tetapi dalam Islam menegaskan bahwa perbedaan agama yang terjadi antara pewaris dan ahli waris merupakan suatu penghalang dari suatu kewarisan. Dalam pasal 171 poin c juga menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragam Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Akan tetapi seorang ahli waris yang berbeda agama masih dapat menerima bagian dari harta warisan dengan wasiat wajibah dimana besar dari wasiat wajibah yaitu sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta pewaris. Dapat disimpulkan putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 0026/Pdt.P/2021/PA.Prob memutuskan pemohon I patut dan layak dalam memperoleh bagian dari harta peninggalan Pewaris dengan cara wasiat wajibah, dimana wasiat wajibah tidak boleh melebihi ketentuan bagian ahli waris yang sah, atau sebanyak – banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan pewaris. Sudah tepat dan adil bagi kedua pihak dan tidak bertentangan dengan hukum.

Surat Wasiat Terhadap Ahli Waris Dari Pewaris Ditinjau Dari Hukum Islam Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 18/Pdt.G/2020/PA.Lbh. Deynan Muhammad Irham; Husni Syawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4933

ABSTRACT- Wills are part of inheritance law. Problems with wills against heirs of heirs often arise because of the rights of heirs that are not fulfilled. In the view of Islamic law, a will to heirs is valid if it is approved by all heirs, but it does not rule out problems or disputes. The purpose of this study is to compare the arrangements regarding the form and limits of wills in the Compilation of Islamic Law and to analyze their application to the Decision of the Labuha Religious Court Number: 18/Pdt.G/2020/PA.Lbh in terms of Islamic law. In this writing the author uses a normative juridical approach using secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials obtained through library research using research specifications that are descriptive analytical, through a qualitative juridical problem approach which is research with a starting point from laws and regulations Invitations related to the topic of the problem are then analyzed qualitatively normatively. The results of this study can be concluded that the will from the heir to the heirs is only valid if it is approved by all heirs, but in carrying out the will must pay attention to the terms and conditions in accordance with the provisions of Islamic law and positive law in Indonesia, namely the Compilation of Islamic Law while still prioritizing the interests of other heirs. Based on the results of this study, the Court Judge's Decision in the Labuha Religious Court Decision Number: 18/Pdt.G/2020/Pa.Lbh. has not been maximized as a reality in accordance with the Compilation of Islamic Law in law enforcement. ABSTRAK- Wasiat merupakan bagian dari hukum kewarisan.. Masalah surat wasiat terhadap ahli waris dari pewaris sering kali muncul karena adanya hak dari ahli waris yang tidak terpenuhi. Di dalam pandangan hukum Islam, surat wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya masalah atau sengketa. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan pengaturan tentang bentuk dan batasan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dan menganalisis penerapannya pada Putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 18/Pdt.G/2020/PA.Lbh ditinjau dari hukum Islam. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, melalui pendekatan masalah secara yuridis kualitatif yang merupakan penelitian berititik tolak dari peraturan perundang-undangan terkait topik permasalahan kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat penulis simpulkan bahwa surat wasiat dari pewaris kepada ahli waris hanya berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris, namun dalam pelaksaannya wasiat harus memperhatikan syarat dan ketentuannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam dengan tetap mendahulukan kepentingan ahli waris lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ini Putusan Hakim Pengadilan dalam Putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 18/Pdt.G/2020/Pa.Lbh. belum maksimal sebagai suatu kenyataan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dalam penegakan hukumnya.

Implementasi Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Warda Diana Rahmah; Husni Syawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5019

Abstract. Marriage is a bond that gives birth to a family as one of the important elements in the life of society and the state. Law Number 16 of 2019 concerning Marriage is expected that all Indonesian citizens can marry with reference to the Law, entering into marriage after reaching the age of 19 years. Marriage Dispensation the most important goal of the implementation of dispensation of underage marriage is to achieve happiness, if there are parties who have not met the age limit set by Law Number 16 of 2019, it is necessary to obtain dispensation from the Court appointed by the parents of the prospective bride and groom. So this research formulates the following problems: 1. How is the Implementation of Underage Marriage Dispensation in Sukabumi Regency? 2. What are the Efforts and Policies of the Sukabumi District Government in Overcoming Underage Marriage? The method of approach taken in this research is a normative juridical approach, which means that it is carried out by examining library materials or secondary data of a legal nature and supporting data, namely primary data by examining applicable legal provisions and what has happened in community life. The research specification used by the author is descriptive analytical. The type of research conducted by the author is qualitative research, collecting data that depends on the object of research. Research result 1) The implementation of dispensation for underage marriage can be done by submitting an application for dispensation of marriage to the Court, which can be done by the parents of the prospective groom or the prospective bride by completing the requirements that have been determined. 2) Efforts that have been made by the Sukabumi Regency Government include conducting general counseling in each KUA of Sukabumi Regency, conducting guidance and counseling for prospective brides and grooms before the implementation of marriage. Abstrak. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan diharapkan seluruh warga Negara Indonesia dapat melakukan pernikahan dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, melangsungkan perkawinan setelah mencapai usia 19 tahun. Dispensasi Perkawinan tujuan terpenting dari adanya pelaksanaan dispensasi perkawinan di bawah umur adalah untuk mencapai suatu kebahagiaan, apabila ada pihak yang belum memenuhi batas umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka diperlukannya dispensasi dari Pengadilan yang ditunjuk oleh pihak orang tua calon kedua mempelai. Maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Sukabumi? 2. Bagaimana Upaya dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam Menanggulangi Perkawinan di Bawah Umur? Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif artinya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum dan data pendukung yakni data primer dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analitis. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian kualitatif, pengumpulkan data yang bergantung pada objek penelitian.Hasil penelitian 1) Bahwa pelaksanaan dispensasi perkawinan di bawah umur ini dapat dilakukan dengan mengajukan surat permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan pengajuan dispensasi dapat dilakukan oleh orang tua dari pihak calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan 2) Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi salah satunya adalah melakukan Penyuluhan umum di setiap KUA Kabupaten Sukabumi, Melakukan Bimbingan dan Konseling terhdapat calon pengantin sebelum dilaksanakan nya perkawinan.

Perlindungan Hukum bagi Konsumen Akibat Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Shen Hilda Sulis; Husni Syawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5021

Abstract. Consumer Protection is any effort that guarantees legal certainty to provide protection to consumers, this is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection concerning the interests of the parties that must be protected by law, for example Consumer Protection of apartment sale and purchase agreements. In the event that marketing is carried out prior to the construction of flats, everything promised by the developer and/or marketing agent is binding as a PPJB. Buying an apartment before it is built is of course very vulnerable for potential buyers, so consumers need to get consumer protection. So this research formulates the following problems: 1. Legal protection for consumers due to default in the sale and purchase agreement of apartment units carried out by business actors associated with decision number 465/Pdt.G/2020/PN.Bdg? 2. What legal efforts can be made by the consumer, if the business actor does not carry out his achievements (building an apartment)? The approach used in this study is a normative juridical approach, meaning that it is carried out by examining theories, concepts, legal principles and literature by studying the laws and regulations related to this research. The research specifications used by the authors are descriptive analysis. The type of research conducted by the author is qualitative research. The results of this study are 1) In one party not carrying out this obligation, it results in the violation of the rights of the other party so that the aggrieved party must receive legal protection. Criminal sanctions are not what consumers expect. Consumers expect more compensation for the losses they suffer. 2) If the builder does not carry out his achievements, then the consumer can settle the dispute contained in Article 105 UURS, such as suing through court. Abstrak. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai kepentingan para pihak harus dilindungi oleh hukum, contohnya Perlindungan Konsumen terhadap perjanjian jual beli apartemen. Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan rumah susun, segala sesuatu yang dijanjikan oleh pelaku pembangunan dan atau agen pemasaran mengikat sebagai PPJB. Membeli apartemen sebelum dibangun tentunya sangat rentan bagi calon pembeli, sehingga konsumen perlu mendapatkan perlindungan konsumen. Maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Perlindungan hukum bagi konsumen akibat terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli unit apartemen yang dilakukan oleh pelaku usaha dikaitkan dengan putusan nomor 465/Pdt.G/2020/PN.Bdg? 2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen, apabila pelaku usaha tidak melakukan prestasinya (membangun sebuah apartemen)?. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif artinya dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu deskriptif analisis. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian kualitatif, Hasil dari penelitian ini 1) Dalam salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban inilah yang mengakibatkan dilanggarnya hak pihak lain sehingga pihak yang dirugikan harus mendapat perlindungan hukum. Sanksi pidana bukanlah yang diharapkan konsumen. Konsumen lebih mengharapkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. 2) Apabila pihak pembangun tidak melakukan prestasinya, maka konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa yang terdapat pada Pasal 105 UURS, seperti menggugat melalui pengadilan.

Urgensi Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Ringan Ade Mahmud; Chefi Ali Firman; Husni Syawali
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 14, No 1 (2023): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v14i1.29496

Ide menerapkan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana ringan terus digulirkan di semua institusi penegakan hukum dengan berbagai aturan sektoral yang ditetapkan pimpinan, namun hasilnya belum menunjukan pergeseran arah penyelesaian kasus menuju ke arah restorasi tetapi masih mengutamakan penghukuman. Artikel ini bertujuan mengulas permasalahan urgensi menerapkan keadilan restoratif terhadap kasus tindak pidana ringan dan menjelaskan korelasi keadilan restoratif dalam mencapai tujuan pemidanaan. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data sekunder yang dianalisis dengan teknik kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang utuh. Hasil pembahasan menemukan bahwa. Pada kasus pidana ringan adalah melaksanakan penylesaian perkara secara efektif, menghindari dampak negatif pidana penjara, tindak pidan ringan umumnya tidak mengakibatkan keresahan di masyarakat, pelaku bertanggungjawab memulihkan kerugian korban. Penerapan keadilan restoratif berkorelasi dengan tercapainya tujuan pemidanaan berupa potensi mengurangi angka residivis, mencegah masyarakat melakukan tindak pidana dan mengurangi beban perkara di semua tingkat peradilan

Kedudukan Harta Kekayaan dalam Perkawinan Poligami berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata Widi Restu Anengsih; Husni Syawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9899

Abstract. In terms of fulfilling needs as social creatures, humans need a family. Thus, marriage is one of the many goals of human life, both men and women generally yearn for marriage. In marriage, it is appropriate that at the same time, a man only has one woman as his wife, as well as a woman, only has one man as her husband. However, it turns out that besides the principle of monogamy, polygamy and polyandry are also known. Polygamy is a man marrying more than one woman at the same time. However, the Court can give permission to a husband to have more than one wife, this permission is given if polygamy is desired by the parties concerned. In this research, the occurrence of polygamous marriages triggers joint property. Based on Article 119 of the Civil Code, it is stated that from the time a marriage takes place, according to the law there is joint property between husband and wife, as far as this is concerned there are no other provisions in the marriage agreement. Joint assets, as long as the marriage lasts, cannot be eliminated or changed by agreement between the husband and wife. Apart from that, based on Article 94 Paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law, it is stated that joint assets from the marriage of a husband who has more than one wife, each of them is separate and independent. It is necessary to know the cause of equal distribution of joint assets according to the first, second, third and so on wives. Therefore, the author conducted research with the aim of knowing and understanding the position of marital assets in polygamous marriages based on the perspective of Islamic Law and the Civil Code and the responsibility of husband and wife in polygamous marriages regarding marital assets based on Islamic Law and the Civil Code. The research method used is a normative juridical approach, research specifications are analytical descriptive, research data collection techniques are based on literature, and the analysis method is qualitative analysis. Abstrak. Dalam hal memenuhi kebutuhan sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan adanya suatu keluarga. Dengan demikian perkawinan merupakan salah satu dari banyak tujuan hidup manusia, baik laki-laki maupun perempuan secara umum akan mendambakan sebuah perkawinan. Dalam perkawinan, sudah selayaknya jika pada saat bersamaan, seorang pria hanya memiliki seorang wanita sebagai istrinya, begitupun seorang wanita, hanya memiliki seorang pria sebagai suaminya. Namun ternyata, disamping asas monogami tersebut, juga dikenal poligami dan poliandri. Poligami yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama. Akan tetapi Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, izin ini diberikan apabila poligami ini dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, terjadinya perkawinan poligami yang memicu adanya harta bersama. Berdasarkan Pasal 119 KUHPerdata disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri. Selain itu, berdasarkan Pasal 94 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing‐masing terpisah dan berdiri sendiri. Hal tersebut perlu diketahui penyebab terjadinya pemerataan harta bersama yang sesuai bagi pihak istri pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami kedudukan harta perkawinan dalam perkawinan poligami berdasarkan perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata dan pertanggungjawaban suami istri dalam perkawinan poligami terhadap harta kekayaan dalam perkawinan berdasarkan Hukum Islam dan KUHPerdata. Adapun metode penelitian yang digunakan berupa metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis, teknik pengumpulan data penelitian berdasarkan kepustakaan, dan metode analisis berupa analisis kualitatif.

Kedudukan Hukum Pembagian Harta Warisan pada Perempuan di Minangkabau dengan Sistem Matrilineal Ditinjau dari Hukum Islam Salsabilla Putri Ananda; Husni Syawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9958

ABSTRACT The Minangkabau kinship system, which adheres to a matrilineal descent, especially in the context of inheritance division, presents a unique situation due to the differences between Minangkabau customary law, which values female heirs, and the Islamic inheritance law, which is bilateral. Despite the philosophy of "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" emphasizing adherence to Islamic Sharia in customs, distinctions arise, particularly concerning the role of women in the ownership and management of inheritance. This research aims to identify the factors that lead to women in Minangkabau receiving more inheritance than men, and to examine the impact from an Islamic legal perspective. The research methodology employed is qualitative normative, utilizing primary, secondary, and tertiary literature data. The research findings indicate that the main factor for women in Minangkabau receiving more inheritance is their elevated status as holders of "amban puruak" and their right to use the inherited property. The distribution of inheritance to women is considered a form of family endowment (wakaf) that holds significant benefits in supporting the economic livelihood of Minangkabau women

Akibat Hukum dari Penyalahgunaan Wewenang oleh Panti Asuhan terhadap Anak Asuh dalam Penggunaan Live Sosial Media (Tiktok) menurut Perspektif Hukum Perlindungan Anak Nissya Maulydha Hikmah; Husni Syawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9975

Abstract. Orphanage is a place where human beings are humanized, as this orphanage is a place for nurturing and educating children as an alternative last resort to replace the role of a family that has lost its function. In the current era of technology development, donations or assistance for orphanages given by the public are now done through the use of social media with different platforms such as billboards, Instagram, and TikTok. However, there are still some orphanages that exist without being known because they are not registered with the local Social Services Agency. Due to this, there have been cases of abuse of authority by orphanage managers who solicit contributions or donations using the TikTok platform for personal gain, resulting in the rights of the foster children within the orphanage not being fulfilled.Based on the above description, the writer formulates several issues as follows: First, what is the legal protection for foster children as a result of the misuse of live social media (TikTok) by the managers? Second, how is the implementation of the responsibility of orphanage managers towards foster children from the perspective of child protection law? The purpose of this research is to determine the legal protection provided for foster children and the implementation of the responsibility of orphanage managers according to the perspective of child protection law. The research method used is normative juridical, which primarily relies on secondary data supported by primary data as additional sources. This research is descriptive-analytical in nature and is related to legal theory and the implementation of positive law, aiming to obtain answers to the research problems.The results obtained indicate that the protection provided for foster children is the action taken by the Social Services Agency, which provides temporary care based on the Child Social Welfare Institution by LKSA, facilitates and supports alternative family-based care in accordance with the National Standards for Child Care. Furthermore, the implementation of accountability for orphanage managers includes a prison sentence of 5 years and additional penalties such as the return of money, goods, or assets that have been diverted or distributed from the Foundation.

Pertanggungjawaban Hukum terhadap Tindak Pidana Malapraktik Suntik Filler Payudara yang Dilakukan oleh Tenaga Bukan Profesional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Tasman, Adilla Tiara Putri Isram; Husni Syawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.11357

Abstrak. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi menciptakan kebutuhan masyarakat yang tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, namun perawatan tubuh dan kulit menjadi salah satu kebutuhan yang diminati. Belakangan ini, prosedur suntik filler payudara menjadi prosedur kecantikan yang diminati, sehingga membuat sejumlah orang membuka jasa suntik filler payudara dengan bertindak seolah-olah tenaga medis tanpa kualifikasi yang memadai. Tindakan tersebut menimbulkan akibat hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum dan pertanggungjawaban hukum terhadap malpraktik suntik filler payudara yang dilakukan oleh tenaga bukan profesional berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Metode yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif mengacu pada tinjauan peraturan perundang-undangan. Penerapan sanksi dalam tindak pidana malpraktik suntik filler payudara yang dilakukan oleh tenaga bukan profesional termasuk dalam tindak pidana khusus. Bahwa pertanggungjawaban pelaku diatur dalam ayat (2) Pasal 435 dan Pasal 489 juncto Pasal 138 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pemaaf. Abstract. The development of science and technology in the era of globalization has created public needs that are not only related to health, but also body and skin care. Recently, breast filler injections have become a popular beauty procedure, which has led a number of people to open breast filler injection services by acting as medical personnel without adequate qualifications. Such actions have legal consequences. This research aims to find out how the legal rules and legal liability for malpractice of breast filler injections performed by non-professional personnel based on Law Number 17 of 2023 concerning Health. The method that the author uses is a normative juridical approach. The normative juridical approach refers to the review of laws and regulations. The application of sanctions in the criminal offense of malpractice of breast filler injections committed by non-professional personnel is included in a special criminal offense. That the perpetrator's responsibility is regulated in paragraph (2) of Article 435 and Article 489 in conjunction with Article 138 of Law No. 17 of 2023 concerning Health. That the criminal act committed by the perpetrator is against the law and there is no excuse.

Title

Found 26 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 26 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 26 Documents
Search