Husni Syawali
Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Perlindungan Hukum terhadap Anak Adopsi setelah Perceraian Orang Tua Angkat (Studi Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Ut) Aulia Amanda Putri; Husni Syawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.12488

Abstract

Abstrak Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta untuk memperoleh keturunan. Pada faktanya tidak semua sebuah keluarga dikarunia anak, karena berbagai hal atau alasan tertentu keinginan memperoleh anak tidak dapat tercapai. Hal inilah yang membuat pasangan suami dan istri memutuskan untuk mengadopsi anak. Meskipun sudah mengadopsi anak, tidak selamanya perkawinan berjalan lancar yang berujung pada perceraian. Perceraian tidak hanya ada dikalangan Masyarakat biasa tetapi juga terjadi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun dalam kenyataannya ketika terjadi perceraian, seringkali bapak tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya, khususnya anak angkat atau anak adopsi. Seperti dalam kasus Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Ut. Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : pertama Bagaimana Tanggung jawab Bapak Angkat Terhadap Anak Adopsi Akibat Perceraian? Kedua, Bagaimana Perlindungan Hukum Anak Adopsi Setelah Perceraian Orang Tua Angkat? Dan yang ketiga, Apa Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Menolak Tuntutan Nafkah Anak Adopsi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Ut? Metode penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, sehingga data yang digunakan berupa data sekunder. Serta penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang akan dibahas. Maka diperoleh hasil bahwa bapak angkat tetap bertanggung jawab terhadap anak sampai anak tersebut sudah mandiri atau sudah kawin meskipun sudah bercerai. Perlindungan Hukum Anak Adopsi tetap merupakan kewajiban kedua orang tuanya. Serta bapa tetap harus memberikan nafkah anak adopsi meskipun hak asuh ada ditangan ibunya. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, tanggungjawab, Anak Adopsi, Perceraian. Abstract Marriage is the outward and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) and to obtain offspring. In fact, not all families are blessed with children, because various things or certain reasons the desire to get children cannot be achieved. This is what makes a husband and wife decide to adopt a child. Even though you have adopted children, not always the marriage runs smoothly which leads to divorce. Divorce does not only exist among ordinary people but also occurs within the Civil Service (PNS). But in reality when divorce occurs, often fathers do not provide for their children, especially adopted children. As in the case of Number 63/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Ut. Based on the description above, the author formulates the following problems: first How is the Responsibility of the Adoptive Father to the Adopted Child Due to Divorce? Second, what is the legal protection of adopted children after the divorce of adoptive parents? And third, what was the judge's consideration for rejecting the claim for the support of adopted children in the North Jakarta District Court Decision Number 63 / Pdt.G / 2020 / PN. Jkt.Ut? This research method is Normative Juridical. This research method is carried out by examining library materials, so that the data used is in the form of secondary data. And this research is descriptive analytical, which describes applicable laws and regulations associated with legal theories and positive law implementation practices concerning the issues to be discussed. So it is found that the adoptive father remains responsible for the child until the child is independent or married even though he is divorced. Legal Protection of Adopted Children remains an obligation of both parents. And the father still has to provide for the adopted child even though custody is in the hands of the mother. Keywords: Legal Protection, Responsibility, Adopted Child, Divorce.
Pembagian Harta Bersama berupa Royalti Lagu/Musik dalam Gugatan Cerai Dikaitkan dengan Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB Natasha Fitri; Husni Syawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.14151

Abstract

Abstract. According to the Marriage Law, the definition of marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Almighty God. In marriage, it is known that there is joint property obtained by the husband and wife. In the event of divorce, joint property in marriage must be divided between the parties to the divorce. In Decision Number 1622/Pdt.G/2023/PA.JB the judge ordered the song/music creator to give 50% of his net royalty income to his ex-wife as a result of the divorce, because the royalties were proven to have been obtained by the creator while still in a marriage with his ex-wife. Royalties are given ½ part to his ex-wife without any time limit. This study aims to determine the provisions regarding the object of joint property in the form of song/music royalties in a divorce suit based on Decision Number 1622/Pdt.G/2023/PA.JB and to determine the copyright review of the division of joint property in the form of song/music royalties in a divorce suit based on Decision Number 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. The research method used in this research is normative juridical research method, which puts forward literature data to analyze and resolve the issues raised. As for the results of the research, referring to Article 16 paragraph (2) of the UUHC and Article 30 of the UUHC that the economic rights of the creator cannot be given Abstrak. Menurut Undang-Undang Perkawinan, definisi perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan dikenal dengan adanya harta bersama yang diperoleh pasangan suami istri. Jika terjadi Perceraian, harta bersama dalam perkawinan harus dibagi antara para pihak yang bercerai. Pada Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB hakim memerintahkan kepada pencipta lagu/musik untuk memberikan 50% pendapatan bersih royaltinya kepada mantan istrinya sebagai akibat perceraian, karena royalti tersebut terbukti didapatkan pencipta ketika masih dalam ikatan perkawinan dengan mantan istrinya. Royalti diberikan ½ bagian kepada mantan istrinya tanpa adanya batasan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan mengenai objek harta bersama berupa royalti lagu/musik dalam gugatan cerai berdasarkan pada Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB dan untuk mengetahui tinjauan hak cipta terhadap pembagian harta bersama berupa royati lagu/musik dalam gugatan cerai berdasarkan Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang mengedepankan data-data kepustakaan untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang diangkat. Adapun hasil penelitiannya, merujuk pada Pasal 16 ayat (2) UUHC dan Pasal 30 UUHC bahwa hak ekonomi pencipta tidak bisa diberikan sepenuhnya tanpa batasan waktu kepada pihak lain, meskipun hanya diberikan setengah bagian, karena dalam hak cipta melekat hak moral. Royalti lagu/musik dapat diberikan kepada mantan istri dalam bentuk hibah yang telah ditentukan kadar/nominalnya dengan mengedepankan persetujuan dari penciptanya atas karya ciptaan.
Akibat Hukum Harta Warisan yang Dikuasai oleh Salah Satu Ahli Waris Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mozariva Triane Rahayunisa; Husni Syawali; Faizal Adha
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15210

Abstract

Abstract. This research focuses on the consequences of inheritance law that is experienced by one of the heirs in terms of the Civil Code. The purpose of this research is to determine the legal consequences of one of the heirs controlling the inheritance and the considerations in Decision 388/Pdt.g/2020/PN.Bdg. Qualitative research approach method with doctrinal research type. The results of this research have legal consequences for one of the heirs who controls the inheritance, namely that they can be sued civilly on the basis of Article 834 of the Civil Code and Article 1365 of the Civil Code if the control is detrimental to other heirs. The judge's consideration in Decision 388/Pdt.g/2020/PN.Bdg which rejected the plaintiff's claim was because the judge was guided by Supreme Court Decision No. 232 PK/Pdt/2018 relates to rejection of inheritance defects which have permanent legal force. Abstrak. Penelitian ini berfokus pada akibat hukum warisan yang dikasai salah satu ahli waris ditinjau KUHPerdata. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum salah satu ahli waris yang menguasai harta warisan dan pertimbangan pada Putusan 388/Pdt.g/2020/PN.Bdg. Metode pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian doktrinal. Hasil penelitian ini akibat hukum bagi salah satu ahli waris yang menguasai warisan ialah dapat digugat secara perdata dengan dasar Pasal 834 KUHPerdata dan Pasal 1365 KUHPerdata apabila penguasaan tersebut merugikan ahli waris lainnya. Pertimbangan hakim pada Putusan 388/Pdt.g/2020/PN.Bdg yang menolak gugatan penggugat disebabkan hakim berpedoman pada Putusan MA No. 232 PK/Pdt/2018 berkaitan dengan penolakan pencacatan warisan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
The Recycle of Hotel X Lembang Domestic Liquid Waste : A Form of Fulfilling Environmental Legal Obligations Nurhasanah Nurhasanah; Imam Rozal Fathar; A. Hadian Pratama Hamzah; Husni Syawali
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 21 No. 2 (2022): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v21i2.2700

Abstract

In hotel activities, liquid waste is generated from bathrooms, toilets, laundry, and kitchen activities. From the hotel's activities, wastewater is classified as domestic liquid waste. Efforts to treat waste that are comprehensive and sustainable are continuously needed as part of the fulfillment of environmental legal obligations that have been regulated in PP NO.2 the YEAR 2021 concerning environmental management. The purpose of this research is to know how to protect water management, air management, and land management. Moreover, knowing the quality of the results of the domestic liquid waste recycling process at Hotel X Lembang using the Indonesian Government Regulation approach and the LHK Ministerial Regulation. This study used an empirical juridical approach through primary and secondary data and analyzed descriptively and qualitatively. Data collection techniques were carried out through laboratory test results of recycled water samples and literature studies. The wastewater quality test aims to determine the condition of the recycled water using ozone based on the established quality standards, namely by referring to PP RI No. 22/2021 Appendix VI class 4 according to its designation, and PerMen LHK RI No. P.68/2016 Appendix I Regarding Separate Domestic Wastewater Quality Standards. The parameter test results are by the quality standard according to the Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. 68 of 2016, where H 6.96; TSS of 10 mg/l; ammonia 3.02 mg/l; oil/fat <0.94 mg/l; BOD5 19.8 mg/l; COD 63.8588 mg/l; total coliforms, 920 MPN/100 ml. Based on the results of research and discussion, it was concluded that the system for recycling domestic liquid waste at Hotel X Lembang using ozone met the appropriate quality standard ministerial Regulation of LHK RI No.P.68/2016 Attachment I and PP RI Number: 22/2021 Attachment VI, class 4 according to its designation. It is a manifestation of the fulfillment of environmental legal obligations.
Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Solihah, Cucu; Syawali, Husni; Amalia, Mia; Dewi, Raysita
PALASTREN: Jurnal Studi Gender Vol 15, No 1 (2022): PALASTREN
Publisher : UIN Sunan Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v15i1.7167

Abstract

ABSTRAKSuatu perkawinan di bangun untuk mencapai tujuan kebahagiaan lahir dan batin, namun dewasa ini ada suatu fenomena yang cukup memprihatinan terjadi pada kaum perempuan yang mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan seksual. Idealnya keberadaan hukum mampu memberikan perlindungan terhadap perempuan dari berbagai tindakan kekerasan yang kerap terjadi di masyarakat baik kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis. Tulisan ini mencoba mengangkat fenomena marital rape yang masih dianggap tabu bagi masyarakat Indonesia secara umum, sehingga perlu dikaji dari alasan budaya hukum dan undang-undang PKDRT. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-empiris, atau gabungan dari pendekatan hukum normatif dengan penambahan beberapa unsur empiris. Fenomena marital rape secara nilai sangat tidak sesuai dengan jiwa dan nilai-nila yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, namun fenomena tersebut terjadi sehingga pemerintah mengambil strategi dalam melindungi kaum perempuan melalui penegakkan hukum undang-undang PKDRT.Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Perlindungan, Perempuan.  ABSTRACTA marriage was built to achieve the goal of physical and spiritual happiness, but today there is a phenomenon that is quite alarming to occur in women who experience acts of domestic violence in the form of sexual violence. Ideally, the existence of the law can provide protection for women from various acts of violence that often occur in society, both physical and psychological violence. This paper tries to raise the phenomenon of marital rape which is still considered a taboo for Indonesian people in general, so it needs to be assessed from the reasons of legal culture and the law Understanding the Elimination of Domestic Violence (PKDRT). The research method uses a normative-empirical approach, or a combination of normative legal approaches with the addition of several empirical elements. The marital rape phenomenon in terms of value is very incompatible with the soul and values that live in Indonesian society, but the phenomenon occurs so that the government takes a strategy in protecting women through law enforcement Understanding the Elimination of Domestic Violence (PKDRT).Keywords: Sexual Violence, Protection, Women
KEDUDUKAN HUKUM AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS NOTARIS DILUAR TEMPAT TINGGAL PEWARIS BERDASARKAN PERATURAN PENDAFTARAN TANAH Syah Abdul Ghani; Husni Syawali; Alin Ardinal Widjaksana
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2384

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian norma antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 terkait kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris (AKHW). UUJN memberikan kewenangan kepada Notaris dalam wilayah satu provinsi sesuai tempat kedudukannya, sedangkan Permen ATR/BPN mensyaratkan AKHW dibuat oleh Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris saat meninggal dunia. Permasalahan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai keabsahan AKHW yang dibuat di luar domisili pewaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AKHW yang dibuat oleh Notaris di luar tempat tinggal pewaris tetap sah sebagai akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna berdasarkan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata serta Pasal 18 UUJN. Namun, secara administratif akta tersebut tidak dapat digunakan dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena tidak memenuhi ketentuan Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.