Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.076
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Pertanian Terpadu Al-'Adl Unes Law Review Journal of Law, Poliitic and Humanities Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Qawanin Jurnal Ilmu Hukum HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS
Jasmaniar, Jasmaniar
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Analysis Unhealthy Business Competition in the Business Era Digital Based Latifah, Aliah; Husen, La Ode; Jasmaniar, Jasmaniar
ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS Vol. 1 No. 1 (2025): ADVANCES PRIVATE LEGAL INSIGHTS (APRIL)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/306nkc28

Abstract

The purpose of this research is to understand and analyze the regulation of unfair business practices in the digital business era in Indonesia, as well as the impact of unfair competition on innovation and business sustainability in the future. This research employs a normative research method, using primary and secondary legal materials obtained through literature and the analysis of books, journals, and cases, particularly those available on the internet, literature books, and laws. The research results indicate that unfair competition in Indonesia is regulated by the ITE Law No. 11 of 2008 and Law no. 5 of 1999, but there are still gaps in oversight, especially in the digital sector. The ITE Law focuses more on electronic transactions and personal data protection, while the Anti-Monopoly Law has not fully accommodated new challenges such as predatory pricing and market dominance by large platforms. As a result, unfair competition can lead to market monopolies, a decrease in MSME turnover, and future losses for consumers. The research recommendation is that the anti-monopoly law has been effective in reducing unfair competition in the digital sector, but the government needs to provide further support, especially regarding the limitations of the KPPU under the existing regulations, without disrupting existing industries. Also, to prevent the negative impacts of unfair competition, tighter oversight is necessary, especially in competition within the digital sector, such as e-commerce.
Peningkatan Kesadaran Hukum Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Akibat Pergaulan Bebas di Madrasah Aliyah Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) Pangkep Syamsul Alam; Jasmaniar; Yuli Adha Hamzah; Jasmaniar, Jasmaniar
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 4 No 1 (2026): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/legalempowerment.v4i1.424

Abstract

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa/siswi Madrasah Aliyah Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI) agar menjauhi pergaulan bebas. Metode yang dilakukan melalui tiga tahapan, Tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan. Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pihak sekolah&penyusunan materi, tahap  pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memaparkan materi perkawinan di bawah umur akibat pergaulan bebas sehingga siswa/siswi memahami alasan mengapa mereka harus menjauhi pergaulan bebas. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui tanya jawab baik dari peserta ke tim pelaksana selaku pemateri maupun tim pelaksana kepada peserta, selain itu  peserta diberikan kuesioner sebelum dan sesudah pemaparan materi untuk mengetahui pemahaman peserta terkait materi yang telah disampaikan. Jawaban peserta menunjukkan bahwa mereka telah  memahami alasan pentingnya menjauhi pergaulan bebas sebagai upaya pencegahan terjadinya perkawinan di bawah umur
Protecting the Unprotected: A Legal Analysis of Guardianship for Underage Orphans Fadilah, Aisyah; Bima, Muhammad Rinaldy; Jasmaniar, Jasmaniar
ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS Vol. 1 No. 2 (2025): ADVANCES PRIVATE LEGAL INSIGHTS (APRIL)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/m52wbq07

Abstract

This study aims to analyze the guardianship of orphans who are still minors from the perspective of positive law in Indonesia. Orphans who have lost both parents need legal protection, especially in terms of guardianship arrangements that function to ensure the welfare and rights of the child. In this case, guardianship is an important aspect to provide a sense of security for children who need legal guidance, especially in determining who is responsible for fulfilling the child's living and educational needs. This study uses a normative research method, with an approach to relevant laws and regulations, as well as a literature study involving primary and secondary legal materials such as laws, literature, and related journals. This analysis also includes various regulations regarding child guardianship in Indonesian positive law, especially those regulating the status of orphans who have not reached adulthood. The results of the study show that in Indonesian positive law, guardianship of orphans is regulated in Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. The process of guardianship of orphans aims to provide custody to the person who is considered most worthy, either from the family or other parties who can provide the best protection for the child. However, in practice, there are still various obstacles, such as the lack of public understanding of the rights of orphans and weak supervision of the implementation of guardianship. Therefore, it is necessary to increase legal awareness in the community and strengthen the role of the state in supervising the guardianship of orphans.The recommendation from this study is to increase understanding of the guardianship rights of orphans and strengthen the implementation of legal protection for children, through education and closer cooperation between related institutions. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perwalian anak yatim piatu yang masih di bawah umur dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Anak yatim piatu yang kehilangan kedua orang tuanya memerlukan perlindungan hukum, khususnya dalam hal pengaturan perwalian yang berfungsi untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak anak tersebut. Dalam hal ini, perwalian merupakan aspek penting untuk memberikan rasa aman bagi anak yang membutuhkan bimbingan hukum, terutama dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan hidup dan pendidikan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, serta studi pustaka yang melibatkan bahan hukum primer dan sekunder seperti Undang-Undang, literatur, dan jurnal terkait. Analisis ini juga mencakup berbagai peraturan mengenai perwalian anak dalam hukum positif Indonesia, khususnya yang mengatur status anak yatim piatu yang belum mencapai umur dewasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, perwalian anak yatim piatu diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Proses perwalian anak yatim piatu bertujuan untuk memberikan hak asuh kepada orang yang dianggap paling layak, baik dari keluarga atau pihak lain yang dapat memberikan perlindungan terbaik bagi anak. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak yatim piatu serta lemahnya pengawasan terhadap implementasi perwalian. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat dan penguatan peran negara dalam pengawasan terhadap perwalian anak yatim piatu. Rekomendasi dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang hak perwalian anak yatim piatu dan memperkuat implementasi perlindungan hukum bagi anak, melalui pendidikan dan kerjasama yang lebih erat antar lembaga terkait.
Co-Authors Fadilah, Aisyah Hendra Putra, Yusril Husen, La Ode Jasmaniar Khalid, Hasbuddin Latifah, Aliah Muhammad Rinaldy Bima Muin, Sri Amlinawaty Naima Haruna, Naima Nurhaedah Nurhaedah Salmawati Salmawati, Salmawati Salsabila, Alifah Nurghina Setia Indira, Putri Sutiawati, Sutiawati Syamsul Alam Syamsul Alam, Syamsul Tjolleng, Arfah Yasmin Yasmin Yuli Adha Hamzah Zainuddin, Zainuddin