Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA CIKAOBANDUNG PURWAKARTA Lusi Octaviyanti; Haura Atthahara; Lina Aryani
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 9 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i9.2022.3447-3454

Abstract

Keikutsertan seseorang di dalam  sebuaah  kelompok sosial untuk mengambil peran  dari  bagian kegiatan masyarakat yang ada, di luar pekerjaannya merupan arti dari partipasi masyarakat.  Dalam konteks penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa lebih dipahami sebagai kontribusi masyarakat desa yang memeliki tujuan  untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan. Sebagaimana yang tertuang dalam t UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional berupa Musrembang. Dengan adanya Musrenbang ini, rakyat banyak diharapkan untuk bisa turut berpartisipasi dalam proses penyelenggrasaan  pembangunan. Desa Cikaobandung dalam kehidupan pedesaannya dengan segala serangkaian perumusan pembuatan maupun pengambilan keputusan-keputusan, baik mengenai masalah yang besar maupun kecil dalam suatu perencanaan pembangunan. penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Cikaobandung Purwakarta. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Hasil penelitian itu sendiri ialah tentang partisisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan prosedur formal pelaksanaan perumusan perencanaan pembangunan yang ada di Desa Cikaobandung, adapun bentuk pastisipasi di dalam perencanaan pembangunan desa seperti pastisipasi ide dan gagasan yang di sampaikan kepada perangkat Desa Cikaobandung.
PENINGKATAN PEMAHAMAN PENGGIAT PARIWISATA DI KARAWANG TENTANG PENGELOLAAN DESTINASI WISATA BERBASIS KOMUNITAS Rastri Kusumaningrum; Firdaus Yuni Dharta; Lina Aryani
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 9 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i9.3479-3485

Abstract

Pengembangan pariwisata berbasis komunitas di suatu daerah mulai menjadi titik sentral dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan perwujudan program pariwisata berkelanjutan. Penerapan konsep community based tourism (CBT) di Karawang masih berada pada tingkat keberhasilan yang rendah. Berdasarkan observasi lapangan, terjadi perbedaan pemahaman antara Pemerintah daerah dan para penggiat pariwisata di Karawang dengan konsep CBT itu sendiri. Pihak pemerintah menyerahkan sepenuhnya pengelolaan destinasi wisata kepada masyarakat, dan para penggiat pariwisata masih beranggapan perlunya keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan pariwisata. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mewadahi proses komunikasi dan juga memberikan pemahaman yang tepat mengenai konsep CBT yang tepat dengan peran masing-masing pihak. Pariwisata merupakan sektor kompleks yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam pengembangannya. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah peserta mendapatkan pengetahuan tentang konsep CBT sehingga terbentuk wawasan baru mengenai pengelolaan wisata berbasis komunitas dan tercipta harmonisasi dalam keterlibatan semua pihak penggiat pariwisata.
Implementasi Program Kartu Lansia dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia oleh Dinas Sosial DKI Jakarta Tahun 2021 Lisa Novita Hartanti; Lina Aryani
THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP) Vol 4 No 2 (2022): THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/ijpp.v4i2.8489

Abstract

Implementasi merupakan salah satu proses dari kebijakan publik yang sifatnya sangat krusialperuntukkannya sebab mencakup masyarakat luas, salah satunya bagi penduduk lanjut usia. Penduduklansia perlu mendapatkan perhatian dan bantuan agar dapat tepenuhi kebutuhannya sehingga berimbaspada pencapaian kesejahteraan dalam hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemprov DKIJakarta Bersama Dinas Sosial membentuk suatu program yang bernama Kartu Lansia Jakarta (KLJ).Namun, belum ada sosialisasi yang secara keseluruhan terkait program ini. Sehingga berimbas padakurangnya pemahaman masyarakat dan peserta program Kartu Lansia Jakarta (KLJ), tentang apa yangmenjadi hak dan kewajibannya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperolehpemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai implementasi program Kartu LansiaJakarta (KLJ). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Datadiperoleh dengan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara dan dokumentasi.Pengujian kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, kemudiandata-data tersebut direduksi, disajikan, dan ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian,sosialisasi menjadi masalah utama yang ditemukan sebab masih banyak penduduk lansia yang kurangmemahami pelaksanaan kebijakan program baik itu dari persyaratan maupun prosedur yangdilaksanakan terhadap program Kartu Lansia Jakarta (KLJ).
Inovasi pelayanan publik berbasis e-government dalam aplikasi sampurasun Purwakarta Novy Riesa Sellfia; Usep Dayat; Lina Aryani
KINERJA Vol 18, No 4 (2021): November
Publisher : Faculty of Economics and Business Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jkin.v18i4.10363

Abstract

Era digitalisasi yang sedang berkembang pesat dalam bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi di dunia saat ini berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan berbasis internet atau e-government di tingkat pusat hingga tingkat pemerintahan daerah. Aplikasi Sampurasun merupakan aplikasi yang dibuat oleh tim dari bidang pariwisata yang di dalam aplikasi ini terdapat beberapa menu yang semata-mata ditunjukan untuk menunjang berbagai aktivitas wisatawan. Tulisan ini akan menganalisis bagaimana kualitas pelayanan publik lewat Aplikasi Sampurasun dan sejauhmana aplikasi tersebut sudah memiliki elemen-elemen penting dalam penerapan e-government di Kabupaten Purwakarta. Dalam  Pelayanan Publik berbasis e-government ini  dalam  aplikasi  Sampurasun Purwakarta  melakukan penilaian dalam kualitas pelayanan  publik  menggunakan teori dari  Lenvinne  dalam Hardiansyah  (2011:35)  yaitu  Responsiveness , Responsibility, dan Accountability dan teori dalam inovasi pelayanan publik Harvard JFK School of Goverment, dalam menerapkan konsep konsep pelayanan publik berbasis digital, terdapat tiga elemen yaitu  support, Capacity dan Value. 
MANAJEMEN STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI PERMASALAHAN TUNA SOSIAL DI KOTA BEKASI (Studi pada Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan) Bagus Ibnu Santoso; Eka Yulyana; Lina Aryani
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.769 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i2.2699

Abstract

Kehidupan yang layak dan kesejahteraan sosial pada dasarnya berhak untuk dimiliki oleh setiap individu.  Namun pada kenyataannya, terdapat masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, terutama di Kota Bekasi. Itulah salah satu penyebab adanya Tuna Sosial di Kota Bekasi. Keberadaan Tuna Sosial tersebut, menimbulkan dampak dan polemik. Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui manajemen strategi Dinas Sosial Kota Bekasi dalam menangani permasalahan Tuna Sosial di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan teori manajemen strategi dengan indikator Formulasi Strategi, Implementasi Strategi dan Evaluasi Strategi. Metode penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Observasi, wawancara, dan dokumentasi menjadi teknik pengumpulan data yang digunakan. Teknik uji keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi dengan jenis triangulasi teknik. Hasil Penelitian menunjukan bahwa formulasi strategi Dinas Sosial Kota Bekasi berlandaskan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota, Implementasi strategi dari Dinas Sosial Kota Bekasi yaitu dengan menjalankan standar pelayanan minimal berupa rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial di luar panti sosial, dan Evaluasi strategi dalam menangani Tuna Sosial yaitu perbaikan dalam melakukan rehabilitasi dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada Tuna Sosial.
Implementasi Kebijakan Digitalisasi Arsip Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Karawang Safira Nur Sudrajat; Dadan Kurniansyah; Lina Aryani
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 12 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8079354

Abstract

The rapid development of information technology in the digital era has a significant impact on archives. An organization's ability to adapt to electronic records management is essential to meet information needs. The Karawang Regency Library and Archives Office carries out the implementation of the archive digitization policy in accordance with PP Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems (SPBE) to realize an integrated and comprehensive electronic-based government system to achieve a high-performing public service bureaucracy. However, the Karawang Regency Library and Archives Office has several obstacles that must be faced, namely lack of communication between employees. Lack of human resources both in terms of numbers and abilities and some supporting facilities, lack of adaptation to changes and others. The implementation of the archive digitization policy by the Karawang Regency Library and Archives Office is expected to realize an integrated and comprehensive electronic-based government system to achieve a high-performing public service bureaucracy to facilitate all integrated data collection processes. The purpose of this study was to determine and analyze policy implementation in terms of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure at the Karawang Regency Library and Archives Office. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. The theory used is the Edwards III model of policy implementation theory by considering four critical factors or variables in implementing public policies, namely Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The results showed the achievement of the implementation of the archive digitization policy by the Karawang Regency Library and Archives Office in accordance with applicable regulations.
Efektivitas Organisasi Pemerintah Desa Puseurjaya Dalam Peningkatan Dukungan Organisasi Siti Sarah Mauludya Mulyana; Evi Priyanti; Lina Aryani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.3658

Abstract

Pemerintah desa merupakan organisasi yang memiliki ukuran pencapaian suatu organisasi terhadap visi, misi, dan tujuan dari organisasi tersebut yang telah ditetapkan. Upaya peningkatan kualitas organisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa diikuti dengan peningkatan kinerja seluruh aparat pemerintah desa itu sendiri. Desa Puseurjaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dukungan organisasi belum optimal. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dengan penguatan sumber daya aparatur di desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualiatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara sistematis, mengenai permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara , dokumentasi , dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas organisasi di Desa Puseur Jaya dapat dikatakan belum efektif hal ini dapat dilihat dari kurangnya sumber daya manusia , adanya jumlah dan kualitas aparat di kantor desa masih belum memadai ,pegawai desa masih ada yang belum menduduki jabatan struktural (staf).
Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Bumdes (Studi Di Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor) Raden Nur Indri Handayawati Mauludi; Lina Aryani; Evi Priyanti
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.3660

Abstract

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal – usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Membangun desa sama halnya dengan membangun peradaban. Peradaban yang dimulai dari hal paling mendasar sebagai kunci penting pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Desa merupakan fondasi dari pembangunan ekonomi nasional, jika pada tingkat desa telah mampu mandiri secara finansial maka kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan mudah dan indeks kesejahteraan masyarakat Indonesia otomatis akan meningkat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses memberikan daya, kekuatan, dukungan serta dorongan motivasi kepada masyarakat agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Untuk itu, pemberdayaan penting dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dalam memperoleh haknya sebagai masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa Antajaya dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor. Peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarat di desa Anatajaya masih tergolong BUMDES belum berkembang diakibatkan karena kurang sinergitas antara pemerintah desa, pengelola bumdes, dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah desa Antajaya telah memberlakukan serangkaian kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf value masyarakat agar dapat memiliki kualitas ketenagakerjaan yang lebih mumpuni dari sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan observasi langsung ke lapangan.
SOSIALISASI PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DESA DALAM MENENTUKAN ARAH PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN KARAWANG Lina Aryani; Rastri Kusumaningrum
Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Vol. 7 No. 3 (2023): Jurnal Panrita Abdi - Juli 2023
Publisher : LP2M Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/pa.v7i3.19587

Abstract

Village Sustainable Development Goals (SDGs) are an integrated action or effort to realize the acceleration of achieving sustainable development goals through strengthening typologies, including villages without poverty and hunger, villages whose economies grow evenly, health care villages, environmental care villages, villages that care about education; women-friendly villages; networked villages; and culturally responsive villages. In 2021, every village in Indonesia, including all villages in the District of Rawamerta, will have begun planning and implementing the village SDGs.In its implementation, village governments are still experiencing many obstacles, such as data collection on village communities, technical data updating, and how to disseminate village information. This obstacle occurred due to the need for more understanding by the village government regarding the implementation of the village SDGs and the absence of routine assistance from the Village Community Empowerment Service. This community service activity aims to help overcome the problems partners face in determining the direction of village development based on the Village SDGs. The method used in this activity is the educative method, also known as community education. The educational method includes socialization and counseling to transfer knowledge and education for community empowerment. The results of this activity include increasing participants' understanding and knowledge of the village SDGs program, along with the implementation of 18 village SDGs goals and targets in determining the direction of village development, and village governments can use the 2021 Village SDGs application to update village data.  ---  Sustainable Development Goals (SDGs) Desa sebagai sebuah aksi atau upaya terpadu untuk mewujudkan percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui penguatan tipologi : desa tanpa kemiskinan dan kelaparan; desa ekonomi tumbuh merata; desa peduli kesehatan; desa peduli lingkungan; desa peduli pendidikan; desa ramah perempuan; desa berjejaring; dan desa tanggap budaya. Pada tahun 2021, setiap desa di indonesia sudah mulai merencanakan dan mengimplementasikan SDGs Desa, termasuk semua desa yang ada di Kecamatan Rawamerta. Dalam pelaksanaannya, masih banyak kendala yang dialami oleh para pemerintah desa seperti pendataan masyarakat desa, teknis pemutakhiran data hingga cara menyebarkan informasi desa. Kendala ini terjadi karena kurangnya pemahaman para pemerintah desa tentang pelaksanaan SDGs desa dan juga tidak adanya pendampingan rutin dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra dalam menentukan arah pembangunan desa berbasis SDGs Desa. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode edukatif atau pendidikan masyarakat. Metode edukatif yang dilakukan mencakup sosialisasi dan penyuluhan sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan dan pendidikan untuk pemberdayaan masyarakat. Hasil dari kegiatan ini antara lain dengan meningkatnya pemahaman dan pengetahuan peserta terhadap program SDGs desa beserta implementasi 18 tujuan/sasaran dalam SDGs desa dalam menentukan arah pembangunan desa, serta pemerintah desa dapat menggunakan aplikasi SDGs Desa Tahun 2021 dalam rangka pemutakhiran data desa.
Mengkaji Gerakan Sosial Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Studi Kasus Aksi Kamisan Melalui Perspektif Aktor Non-Negara Alfian Tegar Nur Fauzi; Teza Yudha; Lina Aryani
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i2.6550

Abstract

Kamisan Action is a revolution of a symbolic social movement, on the delivery of demands for injustice in resolving human rights cases in Indonesia by the government. The need to view Kamisan Action as a social movement through the perspective of non-state actors, namely outside the structure of government or state. This study is based on: 1) The unresolved gross human rights violations in Indonesia; 2) The failure of the Indonesian government to resolve human rights violation cases; 3) Allegations that the government is making impunity efforts in resolving gross human rights cases in the past. The research method used is a qualitative case study. The analytical tool in this study uses the theory of social movement dynamics through the perspective of McAdam, McCarthy, and Zald, which consists of: 1) political opportunities (political opportunities); 2) mobilization structure (mobilization structure); and 3) cultural framing (cultural framing). The results of the study concluded that the political opportunities for the demands of the Kamisan action were getting smaller due to obstacles in the process of resolving the case. Then the efforts to mobilize the masses were successful, the Kamisan action masses had spread to various regions. However, the political mobilization carried out by the Kamisan action was still unable to resolve human rights cases in Indonesia. And finally, the framing of the Thursday action has succeeded in portraying its movement as a consistent symbolic action in fighting for the resolution of human rights cases in Indonesia. Then the movement against impunity became the image brought up by the Thursday action masses which was aimed at ensuring that human rights cases continue to run on the convention track. The handling of human rights cases that seemed to ignore the government killed the values ​​of good governance, where there must be open spaces for civil society, because in reality, in the process, democratic values ​​guarantee the rights of citizens.)