Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

RESOLUSI KONFLIK PASCA PEMILIHAN KEPALA WEDEROK MELALUI MODAL SOSIAL Kolne, Salesius Vitalis; Atanus, Fidelis; Kehik, Bernardus Seran
Aspirasi: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara Vol 3, No 2 (2018): JURNAL ASPIRASI AGUSTUS 2018
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/aspirasi.v3i2.468

Abstract

The post-Pilkades conflict in Wederok Village, Weliman Sub-District, Malaka Regency is still ongoing. conflict resolution through formal institutions leaves a new problem. The purpose of this study is to offer a social capital-based conflict resolution. The research method used is descriptive. The results of the study indicate that the mediation efforts undertaken have not touched the essence of the source of conflict. The recommended conflict resolution effort is the Deliberative conflict resolution model "Maun-Alin". The purpose of this concept is to resolve the conflict by using the Deliberative model, where every citizen without the intervention of the government or customary institutions conveys the contents of his conscience, through the spirit of public space discourse.
Dampak Migrasi Tenaga Kerja Ilegal Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga: Studi Kasus Desa Naiola Timur Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara Sufa, Maria Fatima; Kehik, Bernardus Seran; Sengkoen, Mariano
Jurnal Poros Politik Vol. 6 No. 2 (2024): JPPOL : Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jpp.v6i2.8269

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak migrasi terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga di Desa Naiola Timur, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara. Fenomena migrasi ilegal yang diambil oleh banyak penduduk desa disebabkan oleh rendahnya kesempatan kerja, rendahnya pendapatan, dan keinginan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitik, yang melibatkan observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa migrasi ilegal memiliki dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui remitansi, namun juga menimbulkan dampak negatif seperti masalah sosial, termasuk perudungan, perceraian, dan pengabaian anak. Temuan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai konsekuensi dari migrasi ilegal serta implikasinya bagi pengambilan kebijakan di tingkat lokal.
Stimulasi Wujudkan Desa Mandiri di Desa Umalor Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka Kehik, Bernardus Seran; Mbiri, Adeodata Laniria Charla Barros; Siba, M Agela Merici; Bria, Fridus; Kalembang, Elpius; Festianto, Dian; Korbaffo, Yosef Serano; Taekab, Yosef Kristoforus; Atok, Fransiskus
Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 2 No. 10 (2025): Agustus
Publisher : PT. Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/zb0k0888

Abstract

Kegiatan ini berfokus pada aksi stimulasi Stimulasi Wujudkan Desa Mandiri Di Desa Umalor Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka. Urgensi dari kegiatan ini adalah bagi akademisi (Dosen dan mahasiswa) yang terlibat dalam kegiatan ini sebagai media penyalur dan pengembangan ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi dan bagi pemerintah desa Umalor dan masyarakat desa kegiatan ini sebagai stimulasi dalam mewujudkan desa Mandiri yang sedang diupayakan bersama. Kegiatan ini menggunakan dua metode yaitu perencanaan dan pelaksanaan dan dilaksanakan selam dua bulan. Dalam proses perencanaan dilakukannya penyusunan project yang berfokus pada 3 dimensi yaitu dimensi sosial, ekonomi dan ekologi dikarenakan sebagai tolak ukur dari desa mandiri. Projec yang telah dirancang berjalan dengan baik dan mencapai tujuan bersama dari kegiatan ini.
Kompleksitas Pengembangan Peraturan Daerah yang Responsif di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur Kehik, Bernardus Seran; Mbiri, Adeodata Laniria Charla Barros
Society Vol 12 No 2 (2024): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v12i2.599

Abstract

This research examines the complexity of challenges in developing responsive regional regulations in Malaka Regency, East Nusa Tenggara, Indonesia. The study was motivated by the rejection of Malaka Regency’s draft regional regulations by the Ministry of Law and Human Rights. Using the theoretical framework of regional autonomy, the mechanisms of regulation formation, and Arnstein’s “Ladder of Community Participation” theory, the research explores the sociological, philosophical, and juridical foundations underlying the regulation development process. This descriptive qualitative study employed methods such as observation, interviews, focus group discussions (FGDs), triangulation, and snowball sampling. Data were analyzed using Creswell’s qualitative techniques. The findings reveal several key issues in the regulation development process, including insufficient adherence to sociological considerations, lack of academic manuscripts to guide regulatory content and significant political party interventions. These factors have resulted in unresponsive regulations that fail to address the community’s needs adequately. Moreover, the low level of community participation—due to limited power redistribution—has further hindered the process. The research highlights the need for more inclusive and collaborative mechanisms to ensure that regional regulations are representative, practical, and aligned with the socio-political context. This study contributes to the field of governance and policy-making by emphasizing the importance of responsive regulation as a tool for addressing local societal challenges. Future research should explore strategies for improving community involvement and addressing political barriers in the formation of regional regulations.