Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.91
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Nagari Law Review LEGAL BRIEF Visi Sosial Humaniora Jurnal Hukum PATIK Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Cendekia Ilmiah
Debora, Debora
Universitas HKBP Nommensen
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Social Sciences

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analisis Proses Hukum Administrasi dalam Permohonan Pembaruan Hak Guna Usaha di Atas Tanah yang Dikuasai Masyarakat Tanpa Hak Gabriel Ramyuli Nababan; Debora
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2595

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses administratif pembaruan HGU di Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara serta upaya dan kebijakan yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik penguasaan tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empisris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk menilai bagaimana hukum agraria bekerja dalam praktik. Penelitian menunjukkan bahwa pembaruan HGU tidak hanya bergantung pada kelengkapan administrasi, tetapi juga pada pemenuhan ketentuan UUPA. Penguasaan tanah HGU oleh masyarakat menjadi indikator bahwa pemegang hak tidak menjalankan kewajibannya sehingga pembaruan dapat ditunda atau ditolak.
Mekanisme Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan oleh Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Berdasarkan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Inekhe Riska Tania Gultom; Debora
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2710

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan pelaksanaan lelang dalam benda sitaan yang berada dalam penguasaan kejaksaan setelah ketetapan mahkamah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam proses pelelangan benda sitaan kejaksaan setelah adanya ketetapan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan yakni pelaksanaan eksekusi dalam benda rampasan di Kejaksaan Negeri Jambi dilakukan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah pra-lelang, yaitu proses persiapan sebelum benda rampasan dilelang, termasuk memperoleh persetujuan atau izin dari individu yang berkepentingan. Tahap kedua merupakan pelaksanaan lelang, yaitu kegiatan penjualan benda rampasan melalui mekanisme lelang dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum dan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Tahap ketiga adalah pasca-lelang, yang meliputi penyetoran hasil lelang, penyusunan laporan mengenai hasil pelaksanaan lelang, serta pembuatan risalah sebagai dokumen pertanggungjawaban.Dalam praktiknya, salah satu hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang eksekusi oleh kejaksaan berkaitan dengan proses penerbitan izin lelang benda rampasan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Proses di atas memerlukan tahapan pertimbangan tertentu sehingga dapat menyebabkan waktu pelaksanaan lelang menjadi lebih lama.
Analisis terkait pentingnya Legalisasi Dokumen sebagai bukti dalam pengadilan (Nazegelen) Paulus Andrew Simangunsong; Debora
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2777

Abstract

Legalisasi Dokumen (Nazegelen) merupakan suatu tindakan pengesahan atau pengakuan terhadap suatu dokumen agar memperoleh kekuatan pembuktian penuh di mata hukum. Dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, banyak ditemukan penggunaan dokumen bukti yang tidak di-nazegelen secara sah. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum mengenai kekuatan pembuktiannya dan ketentuan nazegelen sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBg, serta Pasal 1888 KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap alat bukti yang tidak di-nazegelen secara sah serta menjelaskan mengapa nazegelen penting bagi pembuktian dokumen di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumen yang tidak di-nazegelen tetap memiliki nilai pembuktian, tetapi kekuatannya tidak sempurna, karena hanya dianggap sebagai bukti di bawah tangan. Nazegelen berfungsi memberikan kepastian hukum, menjamin keaslian, dan memperkuat suatu dokumen sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.
Co-Authors Amsal Chandra Febrian Sirait Angelina Andini Manullang Angelita Eunike Marbun Arismani Bernard Tambunan Besty Habeahan Cindy Gladys Pratiwi Sianturi Deanesa br. Naibaho Dera Simamora Divo Anantama Esther, July Gabriel Ramyuli Nababan haposan siallagan Haposan Siallagan Herlina Manullang Inekhe Riska Tania Gultom Jeremia Saragih Jesella Ramayanti Nainggolan Jessica Olivia Siahaan Jinner Sidauruk Julianti Lesson Sihotang Lesson Sitohang Manuella Pasaribu Marthin Simangungsong Marthin Simangunsong Martono Anggusti natal situmorang Nicholas Sidauruk Nicholas Nova Marselina Sitompul Paulus Andrew Simangunsong Perawati Simbolon Sahala F. Nababan Tasya Wijia Dwindo Sipayung Viment Valentino Mendrofa