Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.374
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Jurnal Ius Constituendum Jurnal Hukum Samudra Keadilan Khairun Law Journal Jurnal Jatiswara PAMPAS: Journal of Criminal Law KHAIRUN LAW JOURNAL LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Matakao Corruption Law Review
Rofiana, Reine
Unknown Affiliation
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
KONSEP RECHTERLIJK PARDON TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN UNTUK MENGATASI OVER CAPACITY LEMBAGA PEMASYARAKATAN Muyassaroh, Muyassaroh; Ridwan, Ridwan; Rofiana, Reine
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v8i1.7019

Abstract

Kejahatan yang semakin berkembang, menyebabkan over capacity lembaga pemasyarakatan, penyumbang terbesar, menempati urutan kedua yakni tindak pidana pencurian yang di dalamnya termasuk pencurian ringan. Berdasarkan hal tersebut permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini yakni mengenai bagaimana pertimbangan yang biasanya diberikan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana ringan (tipiring) dalam KUHP Lama dan bagaimana konsep permaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam KUHP Baru terhadap pelaku tindak pidana ringan, sebagai upaya untuk membantu mengatasi over capacity lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undangundang. Sumber data yang digunakan menggunakan sumber data sekunder dari bahan hukum primer, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pertimbangan hakim yang biasanya diberikan hakim terhadap pelaku tipiring khususnya pada pencurian ringan, hanya berupa pertimbangan kaku yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa mempertimbangkan bahwa hakim dapat mempertimbangkan rasa keadilan yang tengah hidup dalam masyarakat. Permaafan hakim yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana ringan khususnya pencurian ringan dapat diberikan hakim dengan memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga apabila hakim dengan keyakinannya memandang bahwa penjatuhan pidana tidakbermanfaat untuk mencegah pelaku mengulangi tindak pidana dan berpendapat bahwa pemberian maaf akan membawa manfaat serta dampak yang lebih baik bagi pelaku maka hakim dapat memberikan Permaafan. Berdasarkan hal tersebut konsep rechterlijk pardon dalam KUHP Baru sangat penting untuk segera diterapkan untuk mengatasi over capacity lembaga pemasyarakatan.
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR (Studi Putusan Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg) Amal, Muhamad Ichlasul; Irawan, Benny; Rofiana, Reine
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v8i1.7037

Abstract

Tindak pidana penadahan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengancara membeli sesuatu barang yang ternyata merupakan hasil kejahatan seperti pencurian,penggelapan, penipuan, pemerasan dan hasil rampasan, yang dinamakan “sekongkol” atau biasa pula disebut “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang sebagaimana diklasifikasikan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sampai dengan Pasal 482 KUHP. Sehinggapeneliti mengidentifikasi masalah yaitu yang pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalampemberian sanksi terhadap tindak pidana penadahan sepeda motor (Studi Putusan Nomor1033/Pid.B/2021/PN Srg)? Kedua, bagaimana penegakan hukum dalam penerapan tindakpidana penadahan sepeda motor (Studi Putusan Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg)?. Dalampenelitian ini peneliti menggunakan dua teori yaitu pertama teori pertimbangan hakim ratiodecidendi dan kedua teori penegakan hukum. Selanjutnya peneliti menggunakan metodepenelitian dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, kemudianpeneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan studilapangan, selain itu peneliti menggunakan cara wawancara sebagai penguatan bukti datadalam skripsi, adapun bahan atau sumber hukum yang digunakan adalah melalui bahanhukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dalam teknik pengumpulandata peneliti menggunakan studi kepustakaan dan juga studi literatur, maka dalam penelitianini juga menggunakan penelitian deskriptif analitis. Adapun hasil dari penelitian ini adalahMajelis hakim diharapkan dapat memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku tindakpidana penadahan sepeda motor yang disertai dengan pemalsuan surat kendaraan bermotorsesuai dengan pertimbangan hukum hakim ratio decidendi, Jaksa Penuntut Umum sebaiknyaagar dapat memahami mengenai Pasal-pasal mana yang tepat untuk digunakan dalam suratdakwaan, kemudian seharusnya jaksa mengganti surat dakwaannya dari dakwaan alternatif kedakwaan kumulatif dan untuk masyarakat agar dapat membuka pandangannya dan hatinuraninya untuk cenderung lebih menaati aturan hukum yang berlaku.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT PENEGAK HUKUM ATAS PENUNDAAN PROSES PERADILAN KASUS KORUPSI PT KRAKATAU STEEL Pratiwi, Norma Risca; Ridwan, Ridwan; Rofiana, Reine
Khairun Law Journal Volume 8 Issue 1, September 2024
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v8i1.8355

Abstract

In the process of examining the PT Krakatau Steel corruption criminal case, there was a neglect of legal obligations by law enforcement officials regarding the fulfillment of the defendant's rights. The main problem studied in this research is how the process of delays in the criminal justice process for criminal acts of corruption in the PT Krakatau Steel case and what forms of criminal responsibility there are for law enforcement officials for delays in the criminal justice process for criminal acts of corruption in the case of PT Krakatau Steel (Legal Study of District Court Decisions Attack). This research was conducted using normative juridical methods. The results of this research show that in the process of examining the criminal corruption case in the PT Krakatau Steel case, during the evidentiary process at trial, which is part of the prosecution stage in the criminal justice process, there were often delays of up to 7 times by the prosecutor and substitute ad hoc judge. The form of criminal responsibility for law enforcement officials for delays in the criminal justice process for the criminal act of corruption in the PT Krakatau Steel case is the prosecutor and substitute ad hoc judge for their actions in delaying the trial by not obeying statutory orders by officials as a form of contempt of justice (contempt). of court). So that the substitute ad hoc prosecutor and judge can be held criminally responsible under Article 216 paragraph (1) of the Criminal Code concerning Crimes Against Public Authorities.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN LOWONGAN KERJA PARUH WAKTU (FREELANCE) DI MEDIA SOSIAL Alkhonsa, Nurfaijah; Asphianto, Aan; Rofiana, Reine
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v10i2.9183

Abstract

The development of information technology has opened up new economic opportunities, including in the form of part-time jobs offered online. However, on the other hand, this has also been exploited by irresponsible parties to commit fraud using increasingly complex methods. The rampant part-time job scams on social media using commission and deposit schemes have caused significant losses to the public, especially job seekers. Although there are criminal laws and regulations related to electronic information, legal protection for victims has not been effectively implemented. This study aims to analyze the forms of legal protection available to victims of job scam fraud on social media and identify preventive measures that can be implemented comprehensively. This study employs a normative legal approach with qualitative analysis, examining secondary data from legislation (Article 378 of the Criminal Code, Article 492 of the New Criminal Code, Article 28(1) of the Electronic Information and Transactions Law), literature, and interviews with the Cyber Crime Unit of the Banten Provincial Police. This research is supported by legal protection theory and crime prevention theory. The results of the study indicate that legal protection for victims is inadequate because the focus of regulations is only on punishing perpetrators, without mandatory restitution mechanisms, psychological counseling, or effective access to justice. Limitations in digital forensics and inter agency coordination also hinder efforts. Penal prevention efforts (punishment via the Criminal Code and the ITE Law) are ineffective due to the anonymity of perpetrators, while non-penal approaches such as digital literacy and cyber patrols remain limited in scope. This study recommends revising regulations to mandate restitution, strengthening the role of the LPSK, fostering cross-sectoral collaboration, and launching digital literacy campaigns to create a safe digital ecosystem that prioritizes victims.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PROMOSI JUDI ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH ARTIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Fedriansyah, Alvin; Fathurokhman, Ferry; Rofiana, Reine
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v10i2.9184

Abstract

The development of information technology has encouraged the emergence of a new phenomenon in the world of gambling, namely online gambling, which is now promoted massively through social media, including by artists or public figures. The practice of promoting online gambling by artists not only causes social unrest but also becomes a challenge in law enforcement in Indonesia. The case of Wulan Guritno and several other artists who are suspected of promoting online gambling sites is a real example of the weak law enforcement against such violations. This study identifies two main problems, namely what form of criminal responsibility is given to online gambling promotions carried out by artists, and what efforts are made by law enforcement officers to deal with the phenomenon of online gambling promotions on Instagram. This study uses the theory of criminal responsibility and the theory of overcoming criminal acts as the basis for analysis. The method used in this study is the normative legal method combined with field research through interviews with law enforcement officers. Data was obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials and supported by literature studies and interviews with the parties concerned. The results of this study are that artists who promote online gambling can be held criminally responsible because they have fulfilled the criminal elements in Article 27 paragraph (2) in conjunction with. Article 45 paragraph (3) of Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions. However, law enforcement is still not optimal. Therefore, strict sanctions are needed as well as strengthening of regulations and digital education to suppress the promotion of online gambling, especially through social media. And regarding, efforts to overcome this by law enforcement officers have taken several steps, including digital monitoring, legal action against perpetrators of promotion, and outreach to the public. However, prevention still faces various obstacles such as limited resources, many anonymous accounts. Therefore, strict sanctions are needed as well as strengthening of regulations and digital education to suppress the promotion of online gambling, especially through social media.
Co-Authors Alhasani, Ahmad Ghifari Alkhonsa, Nurfaijah Amal, Muhamad Ichlasul Asphianto, Aan Benny Irawan Butarbutar, Andika Demto Fedriansyah, Alvin Ferry Fathurokhman Jaya, Belardo Prasetya Mega Khairunnisa, Shofia Muhyi Mohas Muyassaroh Muyassaroh Pratiwi, Norma Risca Ridwan, Ridwan Sidik, Nabila Solapari, Nuryati