Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.117
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PREMISE LAW JURNAL Arena Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Daulat Hukum Jurnal Akta Jurnal Darma Agung LEGAL BRIEF JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Journal of Law, Poliitic and Humanities Eduvest - Journal of Universal Studies PKM Maju UDA SASI
MUHAMMAD ALI ADNAN
Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
Religion Aerospace Engineering Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Kontrak Kerja dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada Driver Go-Jek) Atika Sunarto; Puspita Grace Angelia Lumbantobing; Derisman Zebua; Muhammad Ali Adnan; Tajuddin Noor
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.2.7787.171-176

Abstract

Akibat penutupan perusahaan akibat wabah COVID-19, tingkat pengangguran meningkat, terutama di Indonesia. Namun, karena mereka mengizinkan para penganggur untuk mendaftar sebagai pengemudi transportasi online, platform transportasi ini muncul sebagai alternatif yang disambut baik bagi mereka selama pandemi. Go-Jek adalah salah satu platform yang lebih terkenal di Indonesia. Pemilik Aplikasi GO-JEK dan pengelola penyedia layanan pihak ketiga yang bekerja sama dengan GO-JEK Indonesia adalah PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB). Alih-alih menggunakan kontrak kerja yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, GO-JEK Indonesia menjalin kerjasama dengan driver melalui perjanjian kemitraan. Komponen kemitraan ini disorot selama pendaftaran kemitraan atau dengan mengacu pada KUH Perdata. Penelitian ini bersifat normatif, dengan menggunakan hukum sebagai kerangka acuan utama. Karena kedua PT. GO-JEK Indonesia dan driver GO-JEK memiliki kedudukan yang sama sebagai rekanan yang ditetapkan dengan Akta Penanda Tangan, mereka memiliki hubungan hukum sebagai suatu persekutuan. Namun, Pengadilan Negeri atau pengadilan umum, bukan pengadilan hubungan industrial, yang berwenang mengadili hal-hal tersebut dalam hal terjadi perselisihan atau perselisihan.
Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Menjual Kepada Umum Ciptaan Hasil Pelanggaran Hak Cipta Adnan, Muhammad Ali
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 21, No 3 (2022): Edisi Mei 2022
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v21i3.5308

Abstract

The cause of the criminal act of selling to the public the creation of the result of copyright infringement is to take shortcuts to get the most profit, the legal sanction imposed by the court has been too light, by committing the violation, the tax on the product of the violation result is not need to be paid to the government, and the last is the low level of community education. Legal sanctions for the crime of selling to the public the creation of the result of copyright infringement is the imposition of criminal sanction in the form of imprisonment and fine of criminal to perpetrator of crime selling to public creation of violation result of copyright of threatened criminal sanction is punishable by imprisonment maximum 5 ( five) years and / or a fine of not more than Rp 500,000,000 (five hundred million rupiahs). To avoid the occurrence of criminal act of selling to public creation result of copyright infringement should government together with police can do socialization to society about penal effect of law if society still sell to public creation result of violation result of copyright. Keywords : Legal Sanctions, Criminal Acts, Solution Infringement
Implementasi Hukum Terhadap Merek Sebagai Konsep Hak Kekayaan Intelektual Atika Sunarto; Muhammad Ali Adnan; Christina Karo Karo; Azizan Khair
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.4.3.7543.389-395

Abstract

Merek memiliki peran penting sebagai simbol yang membedakan produk atau jasa dari pesaingnya. Perlindungan merek diperlukan untuk mencegah penggunaan yang tidak sah dan menjaga reputasi produsen. Di Indonesia, mekanisme perlindungan merek diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme perlindungan merek di Indonesia, mengidentifikasi hambatan yang mungkin dihadapi pemilik merek, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan merek. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus pada analisis terhadap regulasi dan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan merek di Indonesia. Data diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan kasus-kasus terkait. Mekanisme perlindungan merek di Indonesia terdiri dari proses pendaftaran merek, pengumuman, pemeriksaan substansif oleh Kantor Merek, dan penerbitan sertifikat merek. Sistem ini memungkinkan pemilik merek mendapatkan hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut selama jangka waktu tertentu. Perlindungan merek di Indonesia melibatkan proses pendaftaran yang relatif mudah, namun tantangan mungkin muncul dalam penegakan hak. Rekomendasi dapat diberikan untuk memperkuat penegakan hukum dan memastikan efektivitas perlindungan merek sesuai dengan perkembangan zaman dan perdagangan global.
Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Dalam Pembangunan Ibukota Nusantara Muhammad Ali Adnan; Atika Sunarto; Desnico Parhusip; Azizan Khair
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.4.3.7552.396-400

Abstract

Pembangunan Ibukota Nusantara merupakan proyek penting untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi baru, sebagai respons terhadap masalah serius yang dihadapi Jakarta, seperti kemacetan, polusi udara, dan risiko banjir. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup penduduk, menciptakan kota berkelanjutan, dan mengurangi beban Jakarta. Namun, proyek ini menimbulkan tantangan lingkungan seperti kerusakan habitat, polusi udara, air, dan tanah, serta potensi deforestasi. Untuk mengatasi hal ini, perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan diperlukan dalam semua tahapan pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis terhadap undang-undang, peraturan, dan kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dan peraturan lainnya memberikan landasan konstitusional dan ketentuan perlindungan lingkungan yang harus dipatuhi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan kajian, dan Analisis Dampak Lingkungan menjadi bagian integral dari pembangunan. Kendala muncul, tetapi pemerintah telah berupaya mengatasi dengan prinsip kota spons, pengelolaan air bersih, dan penerapan konsep Smart City. Kesimpulannya, perlindungan lingkungan harus diintegrasikan dalam semua tahap pembangunan Ibukota Nusantara, dan prinsip-prinsip seperti pencegahan, evaluasi dampak, dan partisipasi masyarakat harus dijunjung tinggi. Rekomendasi meliputi penguatan peraturan, implementasi efektif, peningkatan kesadaran, kolaborasi, pengawasan yang kuat, penggunaan teknologi, dan informasi hukum kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Ibukota Nusantara dapat dibangun dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM INDUSTRI “PEER TO PEER LENDING” DI INDONESIA Sunarto, Atika; Natal, Inson Putra; Adnan, Muhammad Ali; Noor, Tajuddin
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 4 (2023): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i4.3558

Abstract

Fintech dapat dipahami sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di sektor keuangan seperti perbankan dan startup. Khusus untuk peer- to-peer lending, Otoritas Jasa Keuangan telah memuatnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Informasi Teknologi Layanan Berbasis Pinjaman (POJK LPUBTI). Otoritas Jasa Keuangan, sebagai bagian dari pengawasan peer-to-peer lending, telah menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Umum Indonesia (AFPI) sebagai mitra strategis. Walaupun penggunaan debt collector diatur dalam kode etik, namun tetap tidak dapat menghilangkan masalah, yaitu masih adanya perbuatan debt collector yang tidak menyenangkan untuk menagih, seperti pada umumnya kira-kira , kepada suatu jabatan pribadi yang mengakibatkan kerugian material atau kerugian immateriil. Minimnya pengaturan mengenai penggunaan debt collector di lembaga jasa keuangan menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum dari discretionary debt collector dalam pembayaran kembali. Namun di sisi lain, meski fintech berkembang pesat, hal itu tetap diatur secara jelas dalam undang-undang fintech. Namun dalam hal perlindungan konsumen, data dan privasi konsumen belum terlindungi dengan baik. Meskipun perlindungan privasi dan keamanan data menjadi prioritas utama, banyak negara telah mengembangkan dan menetapkan regulasi terkait perlindungan hukum bagi fintech, namun Di Indonesia regulasi terkait fintech belum maksimal.
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan di Kota Medan Ali Adnan, Muhammad; Gideon Gultom, Sanjaya; Sunarto, Atika
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/5nbezc11

Abstract

Perlindungan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari hak kreditur untuk memperoleh informasi yang akurat tentang kondisi keuangan debitur, hak untuk menuntut pembayaran utang melalui pengadilan, hingga hak untuk memperoleh bagian dari aset debitur dalam proses kepailitan. Tujuan dari penelitian Guna Mengetahui Kreditur Dan Debitur Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan Di Kota Medan, Guna Mengetahui Sanksi Hukum Bagi Debitur Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan Di Kota Medan dan Guna Mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan Menurut UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode Penelitian Desain penelitian ini adalah suatu usulan untuk memecahkan masalah dan merupakan rencana kegiatan yang dibuat peneliti untuk memecahkan masalah, sehingga akan diperoleh data yang valid sesuai dengan tujuan penelitian. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif yang akan menggali dari berbagai literatur sekunder terdiri dari perundang-undangan, peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal dan makalah yang berkaitan dengan Paten. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian Penyelesaian utang debitur pailit terhadap para krediturnya melaui perdamaian (accoord) dapat terjadi apabila paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang debitur pailit mengajukan rencana perdamaian dan diumumkan dengan jalan diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga (Pasal 145 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan segera diambil keputusan setelah pencocokan piutang berakhir, apabila rencana perdamaian disetujui oleh kreditur menurut prosedur yang berlaku serta memperoleh pengesahan dari Pengadilan Niaga dan telah berkekuatan hukum tetap, maka kepailitan berakhir. Berdasarkan hasil kesimpulan bahwa ketentuan pasal di atas menunjukan bahwa baik debitur maupun kreditur mempunyai hak asasi manusia dimana hak ini melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa harus dilindungi oleh negara, pemerintah, dan hukum. Atas dasar ini maka Undangundang Kepailitan harus memberikan perlindungan seimbang bagi debitur dan kreditur sebagai perwujudan pemenuhan perlindungan hak asasi manusia.
Implementation of the Correctional System For Inmates In Class I Correctional Institution Medan Ali Adnan, Muhammad; Siringo Ringo, Gideon; Sunarto, Atika
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 6 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (September-October 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i6.597

Abstract

The correctional system is an important component in the framework of the integrated criminal justice system in Indonesia. This institution has strategic duties and responsibilities in enforcing the law and providing guidance to prisoners, correctional students, and correctional inmates at the pre-adjudication, adjudication, and post-adjudication stages. The implementation of the penitentiary system in Indonesia is based on the noble values ??of Pancasila and the state constitution, which upholds the principles of legal protection and respect for human rights. However, the implementation of the correctional system in many correctional institutions in Indonesia still faces various obstacles and problems. One of the crucial issues that often arises is the problem of overcrowding or excess housing capacity in correctional institutions. This condition not only gives rise to various technical and security problems but also hampers development and rehabilitation efforts for prisoners. This research aims to examine in depth three main aspects related to the penitentiary system in Indonesia. First, this research will analyze the legal basis and statutory regulations governing the correctional system, starting from constitutional norms to operational technical regulations. Second, this research will explore various efforts and strategies carried out by correctional institutions, especially the Medan Class I Correctional Institution, in overcoming the problem of overcrowding and optimizing the implementation of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. Third, this research will comprehensively analyze how the law is implemented in the practice of coaching and mentoring prisoners at the Medan Class I Penitentiary. The research method used in this study is an empirical juridical research method, which combines normative studies of statutory regulations with direct observation and interviews in the field. This research is descriptive-analytic, which means that the data and information obtained will be analyzed in depth concerning the applicable legal framework. The research results show that legal regulations regarding the penitentiary system in Indonesia are rooted in higher legal norms, namely Pancasila and the 1945 Constitution, which are then revealed in various statutory regulations, including Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. To overcome the problem of overcrowding at the Medan Class I Correctional Institution, the institution has made various efforts, such as optimizing the social reintegration program, transferring prisoners to other correctional institutions that have more adequate capacity, and collaborating with various related parties. Implementation of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections in Class I Medan Penitentiary covers various aspects, starting from fulfilling the rights and obligations of prisoners, implementing coaching and mentoring programs, as well as implementing a security system that is under applicable security standards. Even though there are still several obstacles in its implementation, the institution continues to strive to improve and improve the quality of the implementation of the correctional system to achieve the goals of law enforcement and justice.
Implementation of the Use of Trademark Rights in the Development of UMKM in Medan City Atika Sunarto; Keren Trifena Ompusunggu; Muhammad Ali Adnan
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1187

Abstract

A brand is a logo or symbol representing a company's identity. Brands are highly influential in attracting customers and differentiating products from competitors. A brand is considered intellectual property, allowing differentiation between similar products and services, thereby maintaining quality. Trademark laws emphasize the exclusive rights of the brand owner to use it personally or to grant permission to others. Small and Medium Sized (SMEs) play a crucial role in the Indonesian economy by creating jobs and increasing community income. This highlights the importance of branding for SMEs, especially in Medan, where SMEs significantly contribute to economic growth and development. Trademark registration for SMEs actors involves a trademark renewal process that adds to the burden due to additional costs and periodic administrative requirements. All of this makes SMEs actors reluctant to register trademarks, even though this step is crucial for protecting and strengthening their business in the market
Application of the Principles of Islamic Civil Law in Small and Medium Business Partnerships Sunarto, Atika; Muhammad Ali Adnan; Azizan Khair
Nurani Vol 25 No 1 (2025): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v25i1.25378

Abstract

Partnerships in Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia often encounter challenges in adhering to Islamic principles such as syirkah (partnership), justice, transparency, and social responsibility. Therefore, there needs to be a commitment from the government, financial institutions and business actors to encourage the implementation of Islamic law values ​​in business practices. This study aims to find solutions in implementing these principles in Small and Medium Enterprise partnerships in Indonesia. The methods employed include a qualitative approach, utilizing in-depth interviews and case studies to gain a deeper understanding of current practices and the challenges faced. The research results show that although Islamic legal principles have great potential to form fair and sustainable partnerships, their implementation is often not optimal. The principles of syirkah are often not applied fairly, justice in the distribution of profits is often hampered by power, transparency is often ignored, and social responsibility is often given little attention. The conclusion of this research is that to increase the application of Islamic legal principles in Small and Medium Enterprise partnerships, greater efforts are needed in regulatory reform, increased education, and support from sharia financial institutions. This approach aims to promote fairer and more sustainable business practices while ensuring that the principles of Islamic law are effectively implemented within the context of Small and Medium Enterprise partnerships.
Influence Law International to Policy National Law in Developing Countries in Right Basic Man Sunarto, Atika; Rumapea, Mazmur Septian; Adnan, Muhammad Ali; Khair, Azizan
SASI Volume 31 Issue 1, March 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v31i1.2817

Abstract

Introduction: The issue of the relationship between international law and national legal policies in developing countries, especially in the context of human rights (HAM), is increasingly relevant in contemporary international law studies. Developing countries often face significant challenges in integrating international human rights standards into their domestic legal systems.Purposes of the Research: This study aims to analyze the influence of international law on national legal policies in developing countries in the context of human rights.Methods of the Research: The method used in this study is the normative legal research method with a literature study approach, which includes an analysis of various national laws and international legal instruments related to human rights. In addition, this study also refers to the results of academic studies, reports from international human rights institutions, and official documents from organizations such as the United Nations (UN) and the National Human Rights Commission. This approach provides a more comprehensive picture of the implementation of international human rights standards in developing countries.Results Main Findings of the Research: The results main findings of the study show that although many developing countries have ratified various international instruments, such as the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, their implementation is often hampered by various domestic factors. Inconsistencies between international obligations and national conditions are major obstacles, exacerbated by political instability, weak state institutions, limited resources, and tensions between international norms and local cultures. In addition, political resistance to the implementation of international human rights policies is also a significant challenge, especially in countries that prioritize political or economic interests over commitment to global human rights standards.
Co-Authors Aruan, Anri Penataran Atika Sunarto Azizan Khair Christina Karo Karo Derisman Zebua Desnico Parhusip Geraldine, Ananda Gideon Gultom, Sanjaya Iin Hotprinauli Purba Iwan Setyawan Kaur, Pawiter Dinsha Keren Trifena Ompusunggu Khair, Azizan Maharani Maharani, Maharani Malau, Steven Canisius Marlina Elisabeth Pakpahan Mazmur Septian Rumapea Monica Monica, Monica Natal, Inson Putra Noor, Tajuddin Puspita Grace Angelia Lumbantobing Ruben Rezeky Sianturi Simarmata, Lucky Every Siringo Ringo, Gideon Sitompul, Aryo Suhaila Zulkifli Tajuddin Noor Tajuddin Noor Tajuddin Noor Tarigan, Erlangga P Suranta Yanti Agustina Manik Zendrato, Rizaldo zulkifli, suhaila zulkifli