Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

Penetapan Jalur Perikanan Eksklusif (Suatu Studi Kasus) Adolf, Huala
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract
Aspek-Aspek Hukum Tentang Paten Chandrawulan, A.; Adolf, Huala
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract
Sumbangan Pendapat Hukum Mahkamah Internasional mengenai Kewajiban Negara terhadap Krisis Iklim Huala Adolf
BANI Arbitration and Law Journal Vol. 2 No. 2 (2026): BANI Arbitration and Law Journal, Volume 2, Issue 2, April 2026
Publisher : Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63400/balj.v2i2.29

Abstract

Pada tanggal 23 Juli 2025, Mahkamah Internasional (International Court of Justice atau ICJ) mengeluarkan pendapat hukum mengenai kewajiban negara terhadap dampak perubahan atau krisis iklim. Pendapat hukum ini relevan dengan kondisi lingkungan dan iklim di dunia sekarang ini. Tulisan ini memfokuskan pada sumbangan hukum apa yang pendapat hukum ICJ berikan sebagaimana termuat dalam pendapat hukumnya. terhadap perkembangan hukum internasional terkait krisis atau perubahan iklim dan lingkungan. Pendekatan tulisan ini adalah juridis normatif. Instrumen hukum yang diangkat adalah sumber hukum internasional yang relevan termasuk Piagam PBB dan perjanjian iklim (UNFCCC, Kyoto Protocol dan Perjanjian Paris) dan berbagai instrumen hukum lingkungan internasional termasuk instrumen di bidang hukum HAM. Tulisan ini menyimpulkan, pendapat hukum ICJ tanggal 23 Juli 2025 telah memberi subangan teoretis dan praktis yang penting. Pendapat hukum juga menegaskan kembali (restatement) norma hukum internasional mengenai tanggung jawab negara sebagaimana termuat dalam ILC’s Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (“ILC Articles”).
The Urgency of Regulating Anti-Circumvention Rules in Indonesia and ASEAN: The Case of Alleged Circumvention of Indonesian Refined Sugar to Vietnam Fasri Dimas Kristian Pramono; Huala Adolf; Purnama Trisnamansyah
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 5 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i5.3395

Abstract

This study examines how the absence of anti‑circumvention rules in ASEAN and Indonesia weakens the effectiveness of anti‑dumping measures, as seen in the case of alleged circumvention of Indonesian refined sugar to Vietnam. The purpose of this study is to determine the implications of the absence of anti‑circumvention rules in ASEAN on the circumvention of anti-dumping measures as seen in the Indonesia–Vietnam case, and to determine the urgency of regulating anti‑circumvention rules in ASEAN in an effort to prevent the circumvention of anti‑dumping measures in Indonesia and ASEAN. The research method used is normative juridical, coupled with a case study of the alleged Indonesia–Vietnam circumvention, as well as a comparative study of various anti‑circumvention legal instruments in Vietnam, the European Union, and the United States. The results show three main implications. First, legal uncertainty over Vietnam’s unilateral measures; Second, procedural fragmentation that hinders cooperation; and third, the failure to set a binding precedent. The comparative study shows that clear regional rules (clear definitions, objective testing, structured procedural standards, exemptions for genuine operators, and strengthened rules of origin) enhance legal certainty while limiting the abuse of measures. The conclusion that can be drawn is that ASEAN needs to immediately regulate anti‑circumvention rules, along with strengthening rules on origin certification. Gradual implementation at the intra‑ASEAN level will build regional habits and common ground, protect domestic industries, and reduce legal and trade friction.
Tinjauan TBT Agreement terhadap EUDR dan Implikasinya bagi Perdagangan Komoditas Indonesia Defrina Chalista Mumpuni; Huala Adolf; Prita Amalia
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 7 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i7.6068

Abstract

European Union Deforestation Regulation (EUDR) telah menimbulkan kekhawatiran serius bagi negara-negara pengekspor komoditas berbasis lahan, termasuk Indonesia, mengingat regulasi ini mensyaratkan pembuktian bahwa produk yang masuk ke pasar Uni Eropa bebas dari deforestasi. Di tengah meningkatnya regulasi lingkungan unilateral dari negara-negara maju, muncul pertanyaan mendasar mengenai kesesuaian EUDR dengan kerangka hukum perdagangan internasional, khususnya Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) WTO. Penelitian ini mengkaji apakah EUDR dapat dikualifikasikan sebagai technical regulation berdasarkan Annex 1.1 TBT Agreement, serta apakah mekanisme risk benchmarking dan ketiadaan ekuivalensi bagi skema sertifikasi nasional melanggar kewajiban non-diskriminasi dan proporsionalitas dalam Article 2.1 dan 2.2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, kasus, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa EUDR dapat dikualifikasikan sebagai technical regulation, meskipun perdebatan mengenai status persyaratan deforestation-free sebagai product characteristic atau non-product-related PPM belum terselesaikan dalam yurisprudensi WTO. Mekanisme risk benchmarking unilateral terbukti menimbulkan diskriminasi de facto yang berpotensi melanggar Article 2.1, sementara absennya mekanisme ekuivalensi menjadikan EUDR lebih membatasi perdagangan dari yang sesungguhnya diperlukan sehingga berpotensi melanggar Article 2.2. Sebagai respons, Indonesia perlu mengambil langkah strategis yang terkoordinasi, mencakup penguatan kapasitas domestik, reformasi ISPO, dan pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa WTO secara sistematis.
FULL E-BOOK INDONESIAN LAW JOURNAL VOLUME 13 NO. 2, 2020 Benny Riyanto; Purna Cita Nugraha; Dewa Gede Giri Santosa; Huala Adolf; Deborah Serepinauli Harahap; Dennis Evan; Andrieansjah Andrieansjah
Indonesian Law Journal Vol. 13 No. 2 (2020): Indonesian Law Journal Volume 13 No. 2, 2020
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/ct2mjc44

Abstract

The 2020's second edition of Indonesian Law Journal Volume 13 has been published. The discussion topic of this edition is The Impac of COVID-19 Pandemic on Legal System. This edition presents 6 (six) articles from authors with various backgrounds. Please enjoy reading as we hope these article in our Journal are beneficial and constructive towards the development of national law.