Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI ALGORITMA NAÏVE BAYES CLASSIFIER UNTUK PENILAIAN KINERJA DOSEN Ahmad Kausar; Agus Irawan; Wahyuddin; Iqbal Fernando
PROSISKO: Jurnal Pengembangan Riset dan Observasi Sistem Komputer Vol. 10 No. 2 (2023): Prosisko Vol. 10 No. 2 September 2023
Publisher : Pogram Studi Sistem Komputer Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/prosisko.v10i2.6922

Dosen merupakan tenaga professional yang bertugas melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Dosen universitas serang raya harus selalu mampu memenuhi kewajiban sebagai dosen dengan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi sebagai bukti kinerja. Pengukuran kinerja dosen sering menimbulkan permasalahan mulai dari objektifitas penilaian yang di ragukan, kurangnya tenaga yang memiliki kompetensi untuk mengukur kinerja dosen, sehingga di butuhkan sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Algoritma naïve bayes classifier adalah metode untuk mengklasifikasikan data kedalam kelas-kelas berdasarkan probabilitas. Naïve bayes classifier menggunakan data training seperti data kinerja dosen, kemudian untuk mengukur akurasi dibuat data test. Pengukuran kinerja dosen di universitas serang raya dalam penelitian ini menggunkan kelas baik sekali, baik, cukup dan kurang, dengan menghasilkan tinggkat akurasi sebesar 91% dan error sebesar 8 %.

LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS AGAINST DEBTORS IN DEFAULT PEER TO PEER LENDING AGREEMENT Marbun, Alvon; Anggi Fitria Nainggolan; Alif Al-Azis Nurullah; Gretta Pertiwi Br; Herman Brahmana; Agus Irawan
Awang Long Law Review Vol. 6 No. 2 (2024): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v6i2.1086

The purpose of this research is to determine the validity of the Civil Code perspective on peer to peer lending agreements and to determine the factors that hinder creditor returns and the role of the OJK in protecting creditors. This research uses normative juridical methods, namely obtained from library materials and related literature such as books, journals and so on. Peer to peer lending agreements made using an electronic system are basically valid because they fulfill the 4 requirements in Article 1320 of the Civil Code. There are several factors that hinder returns and creditors, namely, individual characteristics, business, credit, internal and external factors. OJK's role in protecting lenders in peer to peer lending agreements, OJK provides sanctions to organizers for losses from fund owners due to errors and negligence in cases where there is a lack of transparency, not acting fairly, not being reliable, not maintaining data confidentiality and security.

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS SABU-SABU DI PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL (Studi Kasus Putusan Nomor: 33/Pid.B/2020/PN.KTL dan Putusan Nomor: 34/Pid.B/2020/PN.KTL) Rahman; Agus Irawan; M.S. Alfarisi; Alby Ternando; Alendra
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v4i2.54

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untukpengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan tidak sesuai dengan standarpengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan ataumasyaraka khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih berbahaya lagi jika disertai denganpenyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat mengakibatkan bahay yang lebihbesar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapatmelemahkan ketahanan nasional. Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secaraperorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkanmerupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas bekerja secara rapidan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Berdasarkan haltersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotikaperlu diatur dalam Undang-undang. Penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-undangNomor 35 Tahun 2009. Dengan adanya pengaturan tersebut, terhadap penyalahgunaannarkotika agar ada efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.Kenyataannyawalaupun sudah ada pengaturan dalam Undang-undang masih banyak melakukanpenyalahgunaan narkotika, terutama jenis Sabu-Sabu.Kata Kunci: Pemidanaan terhadap pelaku,Pidana narkotik

UPAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KOTA JAMBI Albi Ternando; Agus Irawan
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v4i2.80

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik di Indonesia adalah semua organ negara seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Jambi merupakan salah satu perangkat daerah yang menjalankan fungsinya dengan melakukan pelayanan publik terhadap masyarakat. Secara umum pelaksanaan pelayan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi telah berjalan cukup baik tetapi berbeda dengan pemenuhan penerbitan izin yang dapat dikatakan mengingkari Standard Operating Procedure (SOP). Secara keseluruhan hal itu dapat dilihat dari keseriusan dan kesungguhan dalam melayani masyarakat sebagai abdi masyarakat dan abdi negara yaitu dengan 6 (enam) faktor pendukung pelayanan yang meliputi; Faktor kesadaran, Faktor aturan, Faktor organisasi, Faktor pendapatan, Faktor kemampuan dan Faktor sarana pelayanan.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI KABUPATEN SAROLANGUN Agus Irawan; Eviar Wista
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v3i2.133

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai landasan konstitusional, melalui batang tubuhnya Pasal 33 ayat (3) telah mewajibkan agar penggunaan sumber daya alam dan ekosistemnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengaruh manusia terhadap lingkungan hidup dapat bersifat positif manakala manusia menjaga fungsi kelestarian lingkungan hidup. Pengaruh manusia bersifat negative manakala manusia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan hidup, bahkan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Apabila terjadi perbuatan manusia baik berupa pencemaran maupun perusakan terhadap lingkungan hidup, maka hukum yang merupakan salah satu alat kontrol sosial dalam masyarakat akan memberikan reaksi terhadap pelanggaran. Agar pengontrolan/pengawasan yang dilakukan melalui sarana hukum itu berlaku secara efektif maka hukum di dalam kegiatannya ditegakkan dengan dukungan sanksi, baik itu sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana. Tipe penelitian adalah yuridis empiris yaitu melakukan penelitian atas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun. Penanganan perkara tindak pidana penambangan emas ilegal Kepolisian Resort Sarolangun sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dalam rangka penegakan hukum, secara umum prosedur penanganannya sama dengan perkara tindak pidana umum lainnya. Adapun tindaka-tindakan yang dilakukan oleh Polisi Resort Sarolangun dalam memberantas tindak pidana penambangan emas ilegal yaitu berupa: tindakan preventif (pencegahan) dan tindakan refresif (penindakkan). Tindakan refresif yang dilakukan oleh Polres Sarolangun meliputi : (1) melakukan penyelidikan, (2) melakukan penyidikan, (3) kalau sudah cukup unsur pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada Tersangka, tetapi lebih sering melakukan tangkap tangan (4) melakukan penahanan, (5) penggeledahan, (6) penyitaan.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN Agus Irawan; Rumondang Tambunan
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v2i1.141

Tindak pidana perikanan merupakan suatu kejahatan yang berdampak pada kerusakan padaekosistem dan sumber daya perikanan di laut atau wilayah perairan sehingga harusdilaksanakan penegakan hukum secara optimal. Permasalahan penelitian ini adalah: (1)Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan? (2) Mengapaterdapat faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidanaperikanan? Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Penegakanhukum pidana terhadap tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Direktorat PerairanPolda Lampung dilaksanakan dengan proses penyidikan yang tempuh penyidik untukmencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana perikanan di wilayah perairan danuntuk menemukan tersangkanya. Setelah penyidikan selesai dilaksanakan maka perkaradilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan untuk proses hukum selanjutnya sesuai dengansistem peradilan pidana. (2) Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidanaterhadap tindak pidana perikanan yaitu penyidik yang berpotensi menyalahgunakankewenangan diskresi, kurangnya kuantitas penyidik Direktorat Kepolisian Perairan. Selain ituketerbatasan sarana dan prasarana patroli yang ada di Direktorat Kepolisian Perairan PoldaLampung, sehingga penyidikan mengalami hambatan.

Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Agus Irawan; Isnin Muhar Dalimunthe
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v2i2.142

Sepanjang perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembangdalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadikuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yangkuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakatyang adil, makmur, dan sejahtera. Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 yaitu “NegaraIndonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Desa sebagai unitpemerintahan terendah di Indonesia, kedudukan dan kewenangannya masih banyakmenimbulkan pro dan kontra. Salah satu penyebabnya adalah Undang-Undangtentang Pemerintahan Daerah dan yang baru juga belum memberikan ketegasantentang tugas dan kewenangan Kepala Desa. Penelitian ini merupakan penelitianhukum normatif. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem darisistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untukmengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. PenyelenggaraanPemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah.Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakatserta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program.

Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Terhadap Perusahaan yang Pailit Emir Adzan Syazali; Albi Ternando; Agus Irawan; M.S.Al-Farizi; Rahman; Alendra; Ridha Kurniawan
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v5i1.299

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi merupakan hal yang penting sekali, oleh karena dihubungkan dengan praktik perjanjian baku pada perjanjian asuransi, pada hakikatnya sejak penandantanganan polis asuransi, tertanggung sebenarnya sudah kurang mendapatkan perlindungan hukum oleh karena isi atau format perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak perusahaan asuransi Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana hak dan kewajiban perusahaan asuransi yang pailit berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis ketika perusahaan asuransi dinyatakan pailit berdasarkan undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan (1) hak dan kewajiban hukum pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi ialah mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur pailit dalam sitaan umum sehingga debitur pailit kehilangan hak secara keperdataan (2) perlindungan hukum terhadap pemegang polis ketika perusahaan peransuransian mengalami kepailitan tidak jelas pengaturanya disebabkan adanya dua hal pengaturan hukum yang berbeda yang mengatur masalah kepailitan di Indonesia

Analisis Tematik Hadis Tentang Mushafahah Ba’da Salat Melalui Grounded Theory Johnny Saldana Agus Irawan; Muhammad Alif; Repa Hudan Lisalam
Al-Hasyimi - Jurnal Ilmu Hadis Vol 2 No 2 (2025): Al-Hasyimi - Jurnal Ilmu Hadis
Publisher : STAI Nurul Qadim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63398/behkv495

Mushafahah (handshaking) after prayer is a prevalent practice among Muslims, symbolizing ukhuwah (brotherhood) and social cohesion within the community. Despite its widespread adoption, there remains a divergence of scholarly opinions regarding its legal status, spiritual significance, and contextual appropriateness. This study aims to conduct a comprehensive thematic analysis of hadiths related to mushafahah ba’da salat using Johnny Saldana’s grounded theory approach. By systematically collecting and analyzing primary hadith sources alongside contemporary scholarly interpretations, the research seeks to elucidate the underlying meanings, jurisprudential rulings, and social-spiritual values embedded in this practice. The data were subjected to a rigorous coding process—initial, focused, and axial coding—to identify core themes and conceptual relationships. Findings indicate that while no explicit hadith mandates handshaking immediately following prayer, the general sunnah of mushafahah supports its permissibility and encourages it as a means of strengthening social bonds, fostering mutual respect, and facilitating the forgiveness of sins. The study also highlights ethical considerations and contextual factors influencing the practice, such as gender interactions and cultural variations. Furthermore, the research discusses the relevance and adaptation of mushafahah in contemporary Muslim societies, especially amid challenges posed by the COVID-19 pandemic, which necessitated modifications to physical greetings. This investigation contributes to Islamic social practice discourse by bridging classical prophetic traditions with modern realities, offering practical recommendations for religious educators, community leaders, and practitioners to nurture meaningful social interactions grounded in authentic Islamic teachings.

LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS AGAINST DEBTORS IN DEFAULT PEER TO PEER LENDING AGREEMENT Marbun, Alvon; Anggi Fitria Nainggolan; Alif Al-Azis Nurullah; Gretta Pertiwi Br; Herman Brahmana; Agus Irawan
Awang Long Law Review Vol. 6 No. 2 (2024): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v6i2.1086

The purpose of this research is to determine the validity of the Civil Code perspective on peer to peer lending agreements and to determine the factors that hinder creditor returns and the role of the OJK in protecting creditors. This research uses normative juridical methods, namely obtained from library materials and related literature such as books, journals and so on. Peer to peer lending agreements made using an electronic system are basically valid because they fulfill the 4 requirements in Article 1320 of the Civil Code. There are several factors that hinder returns and creditors, namely, individual characteristics, business, credit, internal and external factors. OJK's role in protecting lenders in peer to peer lending agreements, OJK provides sanctions to organizers for losses from fund owners due to errors and negligence in cases where there is a lack of transparency, not acting fairly, not being reliable, not maintaining data confidentiality and security.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search