Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Kajian Kriminologi:Mendalami Stigma Sosial Di Balik Tindak Pidana Penganiayaan Terduga Pelaku Santet Wilayah Bima NTB andriadin, andriadin; Syamsuddin; Bulqis; Imaduddin, M. Asad
Legalita Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v6i1.1273

Abstract

Isu kekerasan, penghinaan, dan pelecehan terhadap mereka yang dituduh sebagai pelaku santet merupakan isu global seperti peristiwa pembantaian dukun santet di Prancis, Skotlandia, Kamboja, dan Jepang. Indonesia ditandai dengan peristiwa pembantaian dukun santet banyuwangi tahun 1998-1999. Bima Nusa Tenggara Barat (Ntb), juga menjadi bagian tersebarnya isu dukun santet serta tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap terduga dukun santet. Rumusan masalah penelitian, bagaimana bentuk tindak pidana penganiayaan terhadap terduga pelaku santet di Bima Ntb, bagaimana kajian kriminologi mendalami stigma sosial di balik tindak pidana penganiayaan terduga pelaku santet di Bima Ntb. Tujuan penelitian, ingin mengetahui bentuk tindak pidana penganiayaan terhadap terduga pelaku santet di Bima Ntb, juga ingin mengetahui kajian kriminologi mendalami stigma sosial di balik tindak pidana penganiayaan terduga pelaku santet di Bima NTB. Metode penelitian berupa hukum-empiris dengan pendekatan kasus, sosiologi, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, teknik analisis kategorisasi dan integrasi atas masalah penelitian guna menarik kesimpulan ideal dari fakta penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap terduga dukun santet meliputi tindak pidana penganiayaan ringan dan tindak pidana penganiayaan berat. Tindak pidana penganiayaan ringan menimbulkan luka-luka sedangkan penganiayaan berat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam kajian kriminologi ditemukan adanya pembentukan stigma sosial yang buruk di balik tindak kriminal terhadap terduga dukun santet, dimana stigma ini muncul dari keyakinan dan kepercayaan kultural masyarakat Bima terhadap fenomena penyembuhan penyakit baik secara medis maupun secara tradisional.
Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Migran Tidak Berdokumen Tantangan, Kerangka Hukum dan Implikasi Kebijakan Rahmawati; Immadudin, Muhammad Asad; Bulqis; Jufrin
MAQASID Vol 13 No 2 (2024): Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqs.v13i2.24781

Abstract

Protection of the basic rights of migrant workers who do not have official documents is a major challenge that urgently needs to be addressed immediately. This article explores the issue of protecting undocumented migrant workers from an often overlooked human rights perspective. Through a normative-empirical research approach, which includes an in-depth legal literature review, this study critically examines the regulations governing migrant workers using a human rights lens. This research identifies a clear link between the lack of protection for undocumented migrant workers and the negative impacts they face, including exploitation, discrimination and abuse. From a human rights perspective, protection of migrant workers should be based on the principles of equality before the law, the right to be protected from discrimination, and recognition of the basic rights of every individual, regardless of their legal status. However, the current legal reality, especially in Indonesia, still prioritizes protection only for migrant workers who have valid documents. This exclusionary approach creates huge disparities, where undocumented migrant workers are denied their basic rights, even though they contribute to the global economy. This article emphasizes the importance of providing basic rights and equal protection to all migrant workers, without discrimination based on their legal status. Although specific regulations regarding the placement of migrant workers can be set to manage the process, requirements and responsibilities of the parties involved, this must not ignore fundamental human rights. Therefore, this article encourages the need for a thorough evaluation of existing laws and regulations, with a focus on legal substance, understanding of stakeholders, as well as fair and consistent implementation regarding protection for migrant workers, without exception. Keywords: human rights, undocumented migrant workers, and legal protection.
Upaya Pencegahan Gizi Buruk dan Penerapan PHBS di Desa Tolowata Iksan, Muammar; Jufrin; Muh.Apriansyah; Bulqis
SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2 No 3 (2023): Sewagati: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/sjpm.v2i3.38

Abstract

Persoalan gizi buruk pada anak masih mewarnai dunia kesehatan dan akan terus memburuk apabila tidak segera ditangani dengan bijak. Sebab anak sehat merupakan pondasi krusial dalam membangun masa depan bangsa nantinya. Maka dari itu setiap upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menurunkan kasus gizi buruk dapat berkontribusi besar, termasuk yang paling utama adalah program pengabdian kepada masyarakat yang fokus pada isu tersebut. Tujuan dari program pengabdian masyarakat ini adalah memberikan motivasi dan meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan PHBS kepada masyarakat desa agar dapat dimplementasikan untuk mencegah terjadinya kasus gizi buruk terutama pada kelompok usia balita dan anak-anak. Pendekatan awal melalui diskusi ringan dengan mitra program seperti perangkat desa, staf puskesmas Ambalawi, dan pihak sekolah  terkait rencana dan persiapan program. Kemudian diikuti dengan survei lokasi kegiatan di semua dusun yang ada. Hasil sosialisasi kesehatan menunjukkan bahwa sasaran dan mitra program sangat  termotivasi untuk mulai menerapkan PHBS dan membangun kesadaran gizi untuk menjaga kesehatan keluarga di rumah serta di lingkungan desa, termasuk lingkungan sekolah. Sangat perlu kedepannya diadakan program intervensi spesifik pada kelompok-kelompok usia rentan terhadap masalah gizi seperti upaya peningkatan kesehatan remaja dan ibu hamil untuk mencegah terjadinya kasus gizi buruk secara optimal di desa Tolowata.
Analisis Persepsi Wanita Usia Subur Terhadap Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Dalam Deteksi Dini Kanker Serviks Di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Bulqis; Yusriani; Arman
Window of Public Health Journal Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Pusat Kajian dan Pengelolaan Jurnal FKM UMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33096/woph.v6i2.835

Abstract

Cervical cancer is cancer that attacks the cervical area orcervix, which is the lower area of ​​the uterus that connects theuterus and vagina. This cancer can be detected early using theIVA (Visual Inspection of Acetic Acid) method. The high level ofcervical cancer cannot be separated from knowledge thatincludes the risks, symptoms and prevention in the community, especially women of childbearing age, which are still very lowso it is necessary to apply the Health Belief Model (HBM) theory for making a decision on a disease to protect themselvesby their perceptions. The purpose of this study was to analyzethe effect of perceptions of women of childbearing age based onthe theory of health belief models (knowledge, perceived threats, benefits) on VIA examination. This type of research is a quantitative research method using a cross-sectional approach. Sampling using non-probability sampling technique withpurposive sampling method with a sample of 208 women ofchildbearing age. Data analysis was carried out univariately, bivariately using chi square test and multivariate using multiplelogistic regression test. The results showed that there was a relationship between knowledge and VIA examination with a value of 0.000 <0.05. There is a relationship between perceivedthreat and IVA examination with a value of 0.017 < 0.05, andthere is a relationship between perceived benefits and an IVA examination with a value of 0.003 < 0.05. This study suggeststhat the public, especially women of childbearing age andmarried, are advised to play an active role in seeking the widestpossible information about reproductive health, especiallycervical cancer and examination with the IVA test as well as increasing awareness to carry out the examination.
Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Migran Tidak Berdokumen Tantangan, Kerangka Hukum dan Implikasi Kebijakan Rahmawati; Immadudin, Muhammad Asad; Bulqis; Jufrin
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 13 No. 2 (2024): Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqs.v13i2.24781

Abstract

Protection of the basic rights of migrant workers who do not have official documents is a major challenge that urgently needs to be addressed immediately. This article explores the issue of protecting undocumented migrant workers from an often overlooked human rights perspective. Through a normative-empirical research approach, which includes an in-depth legal literature review, this study critically examines the regulations governing migrant workers using a human rights lens. This research identifies a clear link between the lack of protection for undocumented migrant workers and the negative impacts they face, including exploitation, discrimination and abuse. From a human rights perspective, protection of migrant workers should be based on the principles of equality before the law, the right to be protected from discrimination, and recognition of the basic rights of every individual, regardless of their legal status. However, the current legal reality, especially in Indonesia, still prioritizes protection only for migrant workers who have valid documents. This exclusionary approach creates huge disparities, where undocumented migrant workers are denied their basic rights, even though they contribute to the global economy. This article emphasizes the importance of providing basic rights and equal protection to all migrant workers, without discrimination based on their legal status. Although specific regulations regarding the placement of migrant workers can be set to manage the process, requirements and responsibilities of the parties involved, this must not ignore fundamental human rights. Therefore, this article encourages the need for a thorough evaluation of existing laws and regulations, with a focus on legal substance, understanding of stakeholders, as well as fair and consistent implementation regarding protection for migrant workers, without exception. Keywords: human rights, undocumented migrant workers, and legal protection.
Implementasi UU TPKS dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Bulqis
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 3 No 1 (2025): NALAR: Journal Of Law and Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/nlr.v3i1.128

Abstract

Artikel ini membahas permasalahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan isu yang semakin mendapatkan perhatian di Indonesia. Dengan meningkatnya laporan kasus dan kesadaran masyarakat, penting untuk memahami dinamika kekerasan seksual dalam konteks pendidikan serta bagaimana penegakan hukum, khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dapat berperan dalam mencegah dan menangani kasus-kasus tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di institusi pendidikan, serta menilai efektivitas UU TPKS dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS memberikan kerangka hukum yang lebih kuat untuk perlindungan korban, masih ada banyak kendala dalam penegakannya, termasuk stigma sosial dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.