Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.332
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politika: Jurnal Ilmu Politik Journal of Governance and Public Policy JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Politeia: Jurnal Ilmu Politik Politeia: Jurnal Ilmu Politik Jurnal Trias Politika Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia (Senastindo) Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi Jurnal Ilmu Administrasi Negara Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan Ethos and Pragmatic Law Review
Nur, Utami
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Transformasi Pelayanan Administrasi: Studi Kasus Pionirs Di Kota Pontianak Nur, Utami; Hestiantini, Adila Puspa; Purnama, Dita
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 22 No. 2 (2025): Desember: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v22i2.328

Abstract

Digitalization of public services at the Pontianak City Population and Civil Registration Service is implemented through an online service website which is usually called PIONIRS (Pelayanan Online dari Rumah Sendiri / Online Services from Home). The aim of this research is to find out how PIONIRS is implemented as a form of digitalization of public services in Pontianak City based on the three principles of agile governance from Luna, Kruchten, and Moura (2015), namely Based on quick wins, Systematic and adaptive approach, and Simple design and continuous refinement. This research uses qualitative research with a case study approach. Data collection techniques in this research are through primary sources, namely interviews, surveys, and observations. The informants in this research were determined purposively. The informants were considered competent in relation to PIONIRS in Pontianak City. All fields because it concerns all services at the Pontianak City Population and Civil Registration Service. The fields that handle PIONIRS applications/websites are Management of Population Administration Information (PIAK) and Data Utilization at the Pontianak City Population and Civil Registration Service. In this research, the Miles & Huberman interactive model was used to analyze the data qualitatively. PIONIRS has been a transformative solution for Pontianak City, streamlining administrative processes and providing residents with a user-friendly, accessible platform for population services. The implementation of agile governance principles has enabled quick wins, systematic and adaptive approaches, and continuous refinement, resulting in a successful and efficient online service for the community.
Implementasi Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kalimantan Barat Pratiwi, Dita; Nur, Utami
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 22 No. 2 (2025): Desember: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v22i2.335

Abstract

Abstract. Implementation of the Occupational Safety and Health (K3) Management System at the Pontianak City Manpower and Transmigration Office. The purpose of this research is to find out the factors that cause the unsuccessful implementation of the Occupational Safety and Health Management System (K3) conducted by the West Kalimantan Manpower and Transmigration Office. The problem in this research is the unsuccessful implementation of the Occupational Safety and Health Management System at the West Kalimantan Manpower and Transmigration Office. The problems were analyzed using Edward III's theory, namely implementationpolicy is influenced by four variables, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. The results of this study are the first indicator of communication, namely the presence of miscommunication, lack of clarity and lack of consistency in socialization carried out by the West Kalimantan Manpower and Transmigration Office. Second, the resource indicator is the lack of human resources in the West Kalimantan Manpower and Transmigration Office because there is still a lack of staff in the field of OSH training. Third, the disposition indicator is that there is no commitment from the implementers of the Occupational Safety and Health Management System policy implemented by the West Kalimantan Manpower and Transmigration Office. And the fourth indicator, the bureaucratic structure, namely the not yet optimal SOP for K3 supervision which regulates the implementation of the Occupational Safety and Health Management System (SMK3) policy. Suggestions from this study are for the West Kalimantan Manpower and Transmigration Office to increase attention to the implementation of K3 construction in every company in Pontianak City. Keywords: Implementation, Policy, K3 Abstrak. Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pontianak. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan belum berhasilnya implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum berhasilnya implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat. Dari permasalahan dianalisis dengan menggunakan teori Edward III yaitu implementasi kebijakan dipengaruhi empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama indikator komunikasi yaitu adanya misskomunikasi, kurang kejelasan dan kurangnya konsistensi sosialiasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat. Kedua, indikator sumber daya yaitu kurangnya sumber daya manusia yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat karna masih kurangnya staf kepegawaian di bidang pelatihan K3. Ketiga, indikator disposisi yaitu belum ada komitmen dari para pelaksana kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat. Dan indikator keempat, struktur birokrasi yaitu belum optimalnya SOP pengawasan K3 yang mengatur tentang implementasi kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Saran dari penelitian ini adalah Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat untuk meningkatkan perhatian terhadap penerapan K3 konstruksi di setiap perusahaan yang ada di Kota Pontianak. Kata Kunci: Impelementasi, Kebijakan, K3
Analisis Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Togala, Risman; Hadmar, Ahmad Muhardin; Nur, Utami
Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan Vol. 12 No. 2 (2025): Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan November
Publisher : Universitas Mbojo Bima - Nusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jkk.v12i2.403

Abstract

Pemuda merupakan kelompok strategis dalam demokrasi Indonesia. Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, keterlibatan pemuda akan sangat menentukan arah kepemimpinan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika partisipasi politik pemuda dalam pemilihan kepala daerah 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus kualitatif, yang menggabungkan analisis isi dokumen resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pusat Statistik (BPS), laporan lembaga survei, publikasi organisasi masyarakat sipil, dan konten digital terkait partisipasi pemuda. Validitas diperkuat melalui triangulasi sumber. Analisis dilakukan melalui tiga aspek utama: tingkat partisipasi pemuda dalam pemilihan kepala daerah; dinamika partisipasi politik pemuda; dan kualitas demokrasi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemuda dalam pemilihan kepala daerah 2024 menurun menjadi 68,1%, meskipun mereka tetap menjadi mayoritas pemilih. Partisipasi tidak hanya mencakup proses pemilihan tetapi juga aktivisme digital dan peran pengawas demokrasi. Namun, literasi politik yang rendah, disinformasi yang merajalela, dan kepercayaan yang lemah terhadap lembaga tetap menjadi kendala utama. Temuan ini menegaskan bahwa energi besar kaum muda harus dioptimalkan melalui pendidikan politik, literasi digital, dan transparansi lembaga demokrasi agar partisipasi mereka tidak hanya bersifat kuantitatif tetapi juga kualitatif dalam memperkuat demokrasi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.
Transformasi Digital Layanan Perizinan Publik di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat Nur, Utami; Pratiwi, Dita
Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi Volume 28 Nomor 2
Publisher : Faculty of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/aamama.v28i2.322

Abstract

Technological advancements and globalization have driven the transformation of public services through e-Government, including the digitalization of business licensing in Indonesia via the Online Single Submission (OSS) system. OSS aims to integrate licensing services across ministries, agencies, and local governments; however, its implementation faces challenges such as limited digital literacy, uneven network infrastructure, and geographic constraints, particularly in remote areas. This study examines the transformation of OSS in Sintang Regency, from its initial implementation to the broader context of improved service access, with the Mall Pelayanan Publik (MPP) mentioned as a supporting facility. A qualitative case study approach was employed using secondary data, including regulations, OSS implementation documents, DPMPTSP Sintang performance reports, and relevant literature. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. Findings indicate that OSS transformation progressively enhances service quality and user satisfaction, supported by organizational capacity, clear SOPs, and staff training, demonstrating an adaptive model bridging social, technical, and geographic gaps in digital public services.
Analisis Implementasi Kebijakan Penguatan Tata Kelola Industri Singkong di Provinsi Lampung PURNAMA, DITA; Hestiantini, Adila Puspa; Nur, Utami
Ethos and Pragmatic Law Review Vol. 1 No. 2 (2025): Ethical and Pragmatic Perspectives on Contemporary Legal Issues in Governance a
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/ethos.v1i2.142

Abstract

Provinsi Lampung dikenal sebagai wilayah penghasil singkong terbesar di Indonesia, namun pengelolaan industrinya masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya ketidakstabilan harga, posisi tawar petani yang rendah, serta proses hilirisasi yang belum berkembang optimal. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola industri singkong di Lampung dengan memanfaatkan model implementasi George C. Edwards III, yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dan analisis dokumen kebijakan, dengan menelaah berbagai regulasi resmi seperti Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2025 dan Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2025, serta referensi akademik dan laporan yang berkaitan dengan tata niaga singkong dan kebijakan harga komoditas pertanian. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara efektif, ditandai oleh lemahnya penyebaran informasi kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia dan pembiayaan, rendahnya komitmen pelaksana di tingkat operasional, serta struktur birokrasi yang belum terkoordinasi dengan baik. Kebijakan yang ada cenderung bersifat administratif dan normatif sehingga belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan petani maupun penguatan sektor hilir. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas dan dukungan sumber daya, pembentukan lembaga khusus yang menangani tata niaga singkong, serta penerapan mekanisme evaluasi berkelanjutan guna memastikan tata kelola industri singkong yang lebih efektif dan berorientasi hasil.
Co-Authors Achmad Nurmandi Dita Pratiwi Dyah Mutiarin, Dyah Fathurrahman, Andi Rizki Hadmar, Ahmad Muhardin Hardiyanto Hestiantini, Adila Puspa Isolana, Jack B. Istiqomah Nurhusna Jovita, Hazel D. Leoni Indah Putrianto Linayati Lestari, Linayati Mohammad Sukarno Palomares, Perla P. Purnama, Dita Purwaningsih, Titin Putra, M Reza Andrea Putrianto, Leoni Indah Rahmawati Husein, Rahmawati Redita Nurhatia Rodriguez, Mikee Joy Suranto Suranto Suswanta Togala, Risman Wiyono Wiyono Younus, Muhammad