Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cakrawala Hukum Pandecta PALAR (Pakuan Law review) Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Wijayakusuma Law Review Journal of Law, Poliitic and Humanities SEMINAR NASIONAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Arif Awaludin, Arif
Faculty Of Law, Universitas Wijayakusuma
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma

 1 
Rekomendasi Untuk pengesahan RUU KUHP Arif Awaludin
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 17, No 43 (2015): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v17i43.37

Abstract

Pembaharuan   hukum   pidana      (Penal Reform) terus  diupayakan  oleh   pemerintah untuk    mewujudkan   bangunan   negara Indonesia    sebagai   negara   hukum   yang berdasarkan    Pancasila   dan   UUD   1945. Berbagai upaya telah dilakukan baik dengan pembentukan undang-undang hukum pidana yang  sesuai  dengan  kebutuhan  waktu  dan jaman     hingga   sekedar     meng-insert (menyisipkan)  pasal  tertentu  dalam produk perundangan yang sudah ada.  Namun semua usaha tersebut belum menjadi sebuah kerjua besar   bagi  kegiatan  pembaharuan  hukum pidana di Indonesia. Sebuah kerja besar yang banyak dinanti adalah terwujudnya kodifikasi hukum pidana Indonesia yang baru yaitu Kitab Undang-undang   Hukum   Pidana   (KUHP) sebagai  ganti  atas   Kitab   Undang-undang Hukum    Pidana    (KUHP)    positif    yang merupakan  terjemahan  dari   Wetboek  van Strafrechtvoor Netherlands Indie (WVSNI).Kodifikasi dan unifikasi  hukum merupakan kebutuhan  dalam upaya membangun sistem  hukum nasional.  KUHP adalah produk perundangan yang diharapkan dapat meujudkan cita-cita suatu kodifikasi danunifikasi    hukum   pidana    di   IndonesiaRancangan  Kitab  Undang-Undang  HukumP. idana (RKUHP) memiliki karakteristik yang unik karena merupakan basil dari rekodifikasibukum   pidana     nasional      Indonesia. Karakteristik ini berbeda dengan Rancangan Undang-Undang   (RUU)   lainnya.    Dengan adanya rekodifikasi hukum pidana nasional ke dalam  RKUHP  ini,    maka  segala  macarn ketentuan    perundang-undangan   pidana menjadi     tersatukan    (terunifikasikan) (Moeljatno,2008: 18)  secara sistematis dalam satu buku khusus.
Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Banyumas Teguh Anindito; Aris Priyadi; Arif Awaludin
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 24, No 1 (2022): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v24i1.187

Abstract

This legal writing aims to find out and analyze the implementation of Perma Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures at the Banyumas District Court. This study uses a juridical approach. The juridical approach is to analyze the problem from the point of view according to the provisions of the applicable laws/regulations. The data analysis method used in the research is presented descriptively and processed qualitatively, namely the data obtained from the research are classified according to the problems in the research and the classification results are then systematized then the data that has been systematized is then analyzed to be used as a basis for drawing conclusions. Based on the results of research and discussion, several conclusions were obtained. First, the mediation carried out at the Banyumas District Court had been carried out according to the laws and regulations. The two things that determine the success or failure of mediation in a civil case are the agreement between the disputing parties in mediation to resolve the case. The contributing factor or obstacle in the mediation process that was not successfully resolved amicably was that the parties to the litigation themselves did not want peace. Keywords: Implementation; Mediation; Banyumas Abstrak. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalis pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Wilayah Pengadilan Negeri Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian disajikan secara deskriptif dan diolah secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian dan hasil klasifikasi selanjutnya disistematisasikan kemudian data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan beberapa kesimpulan Pertama mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Banyumas sudah dilaksanakan menurut peraturan perundangan. Kedua hal yang menentukan berhasil tidaknya mediasi dalam suatu perkara perdata adalah kesepakatan antara para pihak yang bersengketa dalam mediasi untuk menyelesaikan perkaranya. Faktor menyebab atau hambatan dalam proses mediasi yang tidak berhasil diselesaikan secara damai ialah dari para pihak yang berperkara sendiri sudah tidak menghendaki perdamaian. Kata Kunci : Pelaksanaan, Mediasi, Banyumas
Menguji Pertimbangan Mens Rea dalam Pemidanaan Kasus Korupsi Arif Awaludin
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 21, No 1 (2019): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v21i1.48

Abstract

The implementation of the mens rea element in cases of corruption in Indonesia is not uniform. Some law enforcers use it for proof, others don't use it. The concept of mens rea adopted from the common law legal system is still causing debate. Research that uses normative methods and refers to literature studies and studies of court decisions concluded that the application of the mens rea element is not always used by law enforcers. The development of the principle of error becomes the principle of no errors affecting decision making in every corruption case. Clarity of the elements of mens rea is needed in the law to create uniformity among law enforcers.Keyword: Mens Rea, Criminalization, Corruption
Kebijakan Kriminal Peraturan Daerah Banyumas Tentang Penanggulangan Covid-19 Arif Awaludin; Aniek Periani; Kaboel Suwardi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 1 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v23i1.137

Abstract

Handling Covid-19 in Banyumas requires regulation. The issuance of Regional Regulation No.2 of 2020 is interesting to be a study. The use of normative juridical research methods is used in this study. The results of the study concluded that the criminal policy established by the Banyumas Regency Government through Regional Regulation No. 2 of 2020 as the implementing regulations of the Law above, so far it is still the right choice of regulation. To be able to carry out effective law enforcement in order to establish a disciplined legal culture during this pandemic, the Regional Government establishes the principles of an integrated criminal policy. The imposition of sanctions and management of sanctions in the form of fines for violating these regional regulations can be managed properly in accordance with the local wisdom of each region. This is a form of synchronization of criminal policies.Keywords: Criminal Policy, Banyumas Regional Regulation, Handling Covid-19Penanggulangan Covid-19 di Banyumas membutuhkan regulasi. Terbitnya Peraturan Daerah No.2 Tahun 2020 menarik menjadi kajian. Penggunaan metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan kriminal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksanaan dari UU diatasnya, sejauh ini masih merupakan pilihan regulasi yang tepat.  Untuk dapat melaksanakan penegakan hukum yang efektif guna membentuk budaya hukum (legal culture) yang disiplin di masa pandemi ini, Pemerintah Daerah menetapkan pokok-pokok kebijakan kriminal yang terpadu. Pemberian sanksi dan pengelolaan dari sanksi berupa denda dari pelanggaran atas peraturan daerah tersebut dapat dikelola dengan baik sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Inilah wujud sinkronisasi kebijakan  kriminal.Kata Kunci: Kebijakan Kriminal, Peraturan Daerah Banyumas, Penanggulangan Covid-19
Perlindungan Hukum Atas Harta Perkawinan Melalui Akta Perjanjian Kawin Suryati Suryati; Arif Awaludin; Bing Waluyo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 25, No 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v25i1.225

Abstract

The purpose of this study was to determine the legal protection of marital assets in the marriage agreement. This research is motivated by the fact that marriages carried out based on Law Number 1 of 1974 which has been revised by Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, basically there is a mixture of assets in marriage, however it is possible for the parties to make deviations regarding the management of assets during marriage carried out by making a marriage agreement. The writing of this law uses a normative juridical approach using secondary data. Data collection techniques are carried out by means of library research. The data is then analyzed qualitatively. The results of the study show that the existence of a marriage agreement will provide legal protection for marital assets for husband and wife. Keyword: Legal Protection, Property, Marriage, Marriage Agreement Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum atas harta perkawinan dalam perjanjian kawin. Penelitian ini dilator belakangi bahwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pada dasarnya berlaku percampuran harta didalam perkawinan, namun demikian dimungkinkan para pihak untuk melakukan penyimpangan mengenai pengelolaan harta saat perkawinan dilangsungkan dengan membuat perjanjian perkawinan. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara study kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa dengan adanya perjanjian kawin akan memberikan perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi suami isteri. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Harta, Perkawinan, Perjanjian Kawin
Co-Authors Aniek Periani Aris Priyadi Arka Atyanta Bernadetta Tjandra Wulandari, Bernadetta Tjandra Bing Waluyo Doni Adi Suprio Farida, Ayu Nur Ikama Dewi ST Indriasari, Evy Irza, Muhammad Yusril Kaboel Suwardi Muhammad M.H. S.H. Syamsudin Rusito Suryati Suryati Syarifah Gustiawati Mukri Teguh Anindito Teguh Anindito