Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

SOSIALISASI PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) BAGI SERIKAT PEKERJA DI KOTA TANGERANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 91/PUU-XVIII/2020) Shohib, Moh; Baharudin, Erwan
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 10, No 05 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v10i05.8372

Abstract

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah suatu perjanjian hasil perundingan antara satu atau lebih serikat pekerja dengan pengusaha dan kelompok pengusaha, yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 menimbulkan satu hal yang belum terjawab. Apakah Hukum Otonom Ketenagakerjaan yaitu Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) masih berlaku? Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan/ceramah kepada para pimpinan cabang federasi serikat pekerja, selanjutnya dilanjutkan dengan tanya-jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi, dengan pemberikan contoh kasus yang pernah terjadi.
MEDIA MASSA DAN AKTIVITAS PERJUANGAN GENDER Baharudin, Erwan; Ernawati, Ernawati
KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Vol 21, No 01 (2024): Komunikologi
Publisher : Lembaga Penerbitan Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/jkomu.v21i01.698

Abstract

Dalam sejarah sepanjang masa, perempuan dengan berbagai aspek kodratnya selalu diposisikan dalam ruang privat atau domestik. Manakala laki-laki diposisikan dalam ruang publik. Perbedaan posisi semacam ini telah menyebabkan tumbuhnya nilai di masyarakat bahwa kodrat yang berperan dalam ruang awam (public sphere) statusnya adalah sebagai warga negara kelas satu, manakala yang berperan dalam ruang privat (domestic) berstatus warga negara kelas dua. Ini adalah praktek dari ketidakadilan gender. Namun hal itu, kini tidaklah demikian dengan perkembangan teknologi media menyebabkan semakin cepatnya perubahan konsep tentang media yang terus berlanjut. Perkembangan menarik yang akan dianalisis  dengan  mencoba  melihat  bagaimana  media  memiliki  peran  penting  dalam menyebarkan  isu  perempuan.  Isu  perempuan  yang  dimaksud  adalah  isu  yang  memiliki dampak langsung terhadap perempuan dari segala aspek. Keberadaan media pada saat ini sangatlah memberikan pengaruh yang kuat terhadap perubahan di dalam masyarakat dan sosial. Peran media sebagai pemberi informasi pada gilirannya mendorong perkembangan gerakan  perempuan  di  Indonesia.  Disinilah  penulis  tertarik  untuk  membahas  bagaimana perempuan   menjadikan   media   aktivitas   perjuangan   kesetaraan   gender.   Penelitian  ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana media menjadi sangat penting bagi perjuangan perempuan Indonesia agar mempunyai hak yang sama dengan laki-laki sesuai dengan amanah UUD 1945.
PENYULUHAN HUKUM BAGI KALANGAN REMAJA DALAM MENCEGAH PERILAKU KRIMINAL DI SMAN 2 KOTA TANGERANG Shohib, Moh; Baharudin, Erwan; Ernawati, Ernawati
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 11, No 03 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v11i03.8761

Abstract

Kenakalan remaja bukanlah hal yang baru. Permasalahan ini sudah berlangsung sejak lama. Perilaku kekerasan anak berbeda-beda dari generasi ke generasi karena pengaruh lingkungan budaya dan sikap psikologis masyarakat pada saat itu. Saat ini, kejahatan remaja berkisar dari hak pilih, perkelahian pelajar, merokok dan penggunaan obat-obatan terlarang, pencurian, bunuh diri dan intimidasi hingga pembunuhan. Tahun ini harus disibukkan dengan proyek sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler. namun beberapa siswa terlibat dalam kegiatan buruk yang merugikan tidak hanya mereka sendiri tetapi banyak orang. Permasalahan kenakalan pada anak khususnya remaja usia sekolah dan generasi muda yang sedang bersekolah tidak hanya menimbulkan permasalahan bagi orang tua dan masyarakat saja, namun guru sekolah juga mempunyai permasalahan tersebut. Kenakalan siswa bukan hanya menjadi permasalahan orang tua dan masyarakat. Namun terdapat pula permasalahan bagi sekolah, karena lembaga formal, sekolahlah yang paling bertanggung jawab terhadap hasil pendidikan, termasuk derajat anak (siswa). Dalam karya ini, kami memberikan instruksi interaktif tentang kekerasan remaja terhadap siswa SMAN 2 di kota Tangerang. Pekerjaan yang dilakukan dalam pekerjaan ini memberikan pembelajaran interaktif kepada siswa SMAN 2 Tangerang dan diharapkan hasilnya adalah terbentuknya kesadaran diri serta menambah pengetahuan dan pemahaman siswa SMAN 2 Tangerang dalam bidang pendidikan hukum dalam bidang pencegahan. tentang perilaku buruk generasi muda.
Children’s Epistemic Disclaims of Knowledge in Colloquial Jakartan Indonesian Mutiara, Rika; Agustina, Noni; Baharudin, Erwan
Linguistik Indonesia Vol. 43 No. 2 (2025): Linguistik Indonesia
Publisher : Masyarakat Linguistik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26499/li.v43i2.709

Abstract

The present study explores the interactions of adults and children where the adults question children’s disclaim of knowledge in Colloquial Jakartan Indonesian (CJI). It reveals how children display their disclaims and deal with the issues of epistemic responsibility. The source of the data is Child Language Data Exchange System (CHILDES) corpus. The lexical patterns of various interactions were observed.  The data was analyzed based on some theories of epistemics as stated by Heritage (2012). Lexical items to depict adults’ disbeliefs of children’s disclaims were found in the questions. Such questions appeared because the adults believed the children had epistemic access to the requested knowledge. Some children finally provided relevant knowledge after they were reminded of their epistemic statuses. Disclaims of knowledge were still found even though some questions to elicit the responses had been given. They even ended the discussion on the topic and switched to another topic. They connected their disclaims of knowledge with the state of not remembering. It shows they understood the states of not knowing and not remembering functions to indicate their inability to provide knowledge. Thus, they used the disclaims to manage the talk and show their authority.