Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Istismar : Jurnal Kajian dan Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia
Agus Suprayogi
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
EDUKASI DAN KONSULTASI TERKAIT PEMBERDAYAAN ASET BAGI UMKM DI ERA INDUSTRI 4.0 DI KECAMATAN CIATER KABUPATEN SUBANG JAWA BARAT Zulfikar, Zulfikar; Suprayogi, Agus; Nurhayani, Nurhayani; Widiatno, Men Wih; Hikmawati, Elok; Indirarini, Indirarini
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 8, No 03 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v8i03.5208

Abstract

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu unit usaha yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perekonomian di Indonesia, tidak terkecuali di Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat.  Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 UMKM merupakan perusahaan kecil yang dimiliki oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.  Kriteria UMKM didasarkan pada kekayaan (aset) dan pendapatan (omzet) usaha.  Untuk usaha dengan kekayaan (aset) maksimal Rp. 50.000.000,- dan pendapatan (omzet)  Rp. 300.000.000,- per tahun atau sekitar Rp. 1.000.000,- per hari usaha ini masuk kategori usaha mikro, sementara batas atas omzet untuk usaha kecil adalah sekitar Rp. 8.300.000,- per hari dan batas atas omzet usaha menengah adalah sekitar Rp. 167.000.000,- perhari.  UMKM memiliki peran strategis dalam upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran, karena UMKM dapat menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran akibat tidak terserapnya angkatan kerja menjadi berkurang.  Kondisi UMKM binaan Kecamatan Ciater saat ini tidak hanya mengalami kesulitan pemasaran tetapi juga permodalan.  Melalui era digital 4.0 pelaku UMKM binaan Kecamatan Ciater seharusnya dapat memaksimalkan potensi aset yang ada secara tepat atau menggunakan alternatif lain untuk mengembangkan usahanya sehingga mampu tumbuh inklusif dan berkelanjutan  Kata kunci : UMKM, aset, era 4.0
SENGKETA INTERNAL PARTAI POLITIK DAN RELEVANSINYA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEPARTAIAN Kurniawan, I Gede Hartadi; Olivia, Fitria; Suprayogi, Agus; Slamet, Sri Redjeki; Siswanto, Ade Hari; Arianto, Henry
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 7, No 04 (2021): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v7i04.4502

Abstract

Sengketa di dalam Internal partai politik sering terjadi di alam demokrasi sebagai akibat reformasi sejak tahun 1998. Sengketa terjadi sebagai akibat aturan paying hukum di dalam Undang Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik memberi celah terhadap pendiri partai ataupun pihak pihak yang mempunyai kekuasaan di dalam partai tersebut, dengan membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai kehendak pemegang kekuasaan di dalam internal partai tersebut dengan tujuan demi melanggengkan kekuasaan . Kerap terjadi sengketa tersebut berakibat terjadinya keributan diantara sesama kader di dalam internal partai , dan secara langsung atau ridak langsung menjadi pusat perhatian publik di tengah alam demokrasi serta berujung terhadap tersumbatnya kaderisasi jabatan partai politik untuk dapat diduduki oleh masyarakat yang tidak ada hubungan keluarga atau pertemanan dengan para pemegang kekuasan di dalam partai politik. Perlu terobosan yang baik agar masalah sengketa di dalam partai politik tidak selalu terjadi di alam demokrasi Indonesia dengan merubah aturan perangkat hukum sehingga memberikan rasa keadilan serta pendidikan politik terbaik di tengah masyarakat Kata kunci : sengketa, oligarki, partai
PENGARUH PANDEMI COVID 19 TERHADAP MARAKNYA KASUS PERCERAIAN DI BERBAGAI PENGADILAN AGAMA Kurniawan, I Gede Hartadi; Judge, Zulfikar; Olivia, Fitria; Suprayogi, Agus; Slamet, Sri Redjeki; Siswanto, Ade Hari; Arianto, Henry
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 7, No 02 (2021): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v7i2.3954

Abstract

Pandemi Covid 19 telah membawa begitu banyak pengaruh bagi seluruh sendi kehidupan masyarakat di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Semua bermula dari diberlakukan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah di Indonesia yang bermuara dengan ditutupnya berbagai jenis usaha yang tidak masuk ke dalam jenis usaha yang diperbolehkan beroperasi selama masa PSBB. Hal yang hampir sama juga terjadi di berbagai penjuru dunia, sehingga sangat berpengaruh baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kegiatan perdagangan ekspor dan impor. Kurangnya pemesanan barang hasil industri dari luar negeri ataupun bahan –bahan impor sebagai bahan baku produksi, mengakibatkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja ataupun pengurangan karyawan di berbagai jenis industri, sehingga mengakibatkan problem ekonomi rumah tangga karyawan dari berbagai industri dan pabrik-pabrik, sehingga bermuara ke gugatan perceraian akibat faktor ekonomi keluarga. Dengan  banyaknya kasus perceraian di Indonesia di masa pandemi covid 19, maka secara otomatis berdampak kepada banyaknya duda atau janda baru sebagai akibat hasil dari proses siding perceraian. Oleh karenanya ,tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini supaya dapat menerima masukan dari peserta webinar untuk ditemukan solusi terhadap akibat dari proses perceraian dan  terkait dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang seharusnya perlu di revisi kembali di beberapa pasalnya, karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam berbagai agama yang diakui di Indonesia, dan secara khusus tentang ketentuan mengenai perkawinan di dalam  ajaran Agama Islam.Adapun metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah menggunakan metode seminar secara daring atau dinamakan Webinar Kata kunci : perceraian, pandemi, perkawinan
PENINGKATAN PENGETAHUAN HUKUM PERJANJIAN KERJA DI DESA MEKAR BUANA KABUPATEN KARAWANG Suprayogi, Agus; Olivia, Fitria; Arianto, Henry; Ernawati, Ernawati; Baharudin, Erwan
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 6, No 2 (2020): JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT ABDIMAS
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v6i2.3170

Abstract

AbstractLegal protection for workers is the fulfillment of the basic rights inherent and protected by the constitution as regulated in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution "Every citizen has the right to work and a decent living for humanity". Violation of basic rights protected by the constitution is a violation of human rights. Generally, violations of the law against workers, occur in the area or village, because in general workers' knowledge of labor law is relatively lacking. One of them is in Mekarbuana Village, Karawang Regency. This is the reason that makes us, the lecturers at Esa Unggul University, interested in making community service in Mekarbuana Village, Karawang Regency. The method of implementation is initiated by seeking information from informants in the village, then observing the village, then ending with legal counseling in the field of labor, according to what they need. It is expected that after this counseling, knowledge to the public about the rights and obligations of workers and employers will increase so as to create mutual understanding between workers and employers in order to prevent industrial relations disputes. The conclusion we get, so far they still do not get what they are entitled to, especially in the field of Specific Time or Honorary Workers. Keywords: Increased knowledge, work agreements, mekarbuana village AbstrakPerlindungan hukum terhadap Pekerja merupakan pemenuhan hak dasar  yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur di dalam  Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan  penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi konstitusi  merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Umumnya pelanggaran hukum terhadap pekerja, terjadi di daerah atau desa, dikarenakan umumnya pengetahuan pekerja terhadap aturan hukum tenaga kerja relatif masih kurang. Salah satunya adalah di Desa Mekarbuana, Kabupaten Karawang.  Alasan inilah yang membuat kami, para dosen di Universitas Esa Unggul, tertarik untuk membuat pengabdian masyarakat di Desa Mekarbuana, Kabupaten Karawang, tersebut. Adapun metode pelaksanaannya adalah diawali dari pencarian informasi dari narasumber di desa tersebut, lalu observasi di desa tersebut, barulah di akhiri dengan penyuluhan hukum di bidang tenaga kerja, sesuai dengan yang mereka butuhkan. Diharapkan setelah penyuluhan ini, pengetahuan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha makin bertambah sehingga tercipta saling pengertian antara Pekerja dan pengusaha guna mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial. Kesimpulan yang kami dapatkan, mereka selama ini masih belum mendapatkan apa yang menjadi hak mereka, khususnya di bidang Pekerja Waktu Tertentu atau Honorer. Kata kunci: Peningkatan pengetahuan, perjanjian kerja, desa mekarbuana
PROBLEMATIK UPAH PEKERJA PASCA KEPMEN ESDM NO. 37.K/HK.02/MEM.M/2022 DARI PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN suprayogi, agus; Samusamu, Elbert Iven Christian; Muliawan, Anatomi
Lex Jurnalica Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i3.7270

Abstract

AbstrakJurnal ini membahas tentang problematik Upah Pekerja pasca terbitnya KEPMEN ESDM  Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 yang mengakibatkan kenaikan biaya hidup Pekerja sebagai dampak adanya  kenaikan harga bahan bakar minyak  dari perspektif Hukum Ketenagakerjaan. Dengan batasan Rumusan Masalah : 1.            Apakah Pekerja berhak menuntut kenaikan Upah pasca Pemerintah menaikkan harga BBM di Indonesia melalui Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 37.K/HK.02/MEM.M/2022 Tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan ? 2.     Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Pekerja pasca Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 37.K/HK.02/MEM.M/2022 berdasaarkan Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan? Dalam menggunakan motode analisis yang di gunakan dalam menghimpun seluruh data menggunakan penelaahan bahan kepustakaan (library legal study) data kualitatif yaitu yuridis normatif yang di sajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal terjadi kenaikan biaya hidup secara signifikan sebagai dampak kebijakan Pemerintah maka Pekerja berhak menuntut kenaikan Upah agar kelayakan hidup Pekerja dapat dinormalkan kembali. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pekerja diawali dengan proses Perundingan Bipartit, Mediasi hingga ke Pengadilan Hubungan Industrial. Kata Kunci : Upah, Hak Pekerja, Ketenagakerjaan  AbstractThis journal discusses the problems of Workers' Wages after the issuance of the ESDM Decree Number 37.K / HK.02 / MEM. M/2022 which resulted in an increase in the cost of living for workers as a result of the increase in fuel prices from the perspective of Labor Law. With limitations Problem Formulation: 1. Whether workers have the right to demand a wage increase after the Government increases fuel prices in Indonesia through the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 37.K / HK.02 / MEM. M/2022 About Assignment Specific Fuel Oil Types ? 2. What legal remedies can be taken by Workers after the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 37.K / HK.02 / MEM. M/2022 based on the provisions of the Manpower Law? In using the analysis method used in collecting all data using library legal study, qualitative data is juridical normative which is presented descriptively. The results of the study show that in the event of a significant increase in the cost of living as a result of government policies, the worker has the right to demand an increase in wages so that the worker's living standards can be normalized again. Legal remedies that can be taken by workers begin with the process of Bipartite Negotiations, Mediation up to the Industrial Relations Court.Keywords : Wages, Workers' Rights, Employment
PASAR PERSAINGAN SEMPURNA DAN MONOPOLI Ahmad_Khusnul_Hakim; Elmuna, Naily; Suprayogi, Agus
ISTISMAR Vol. 3 No. 1 (2020): Juni
Publisher : LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32764/istismar.v3i1.3269

Abstract

Abstract: This research describes the structure between the perfect competition market and the imperfect competition market which is also seen from an Islamic perspective, which of course also talks about the structure of the perfect competition market and imperfect competition market, as well as several things about this. Market, which incidentally is a meeting place for buyers and sellers to carry out buying and selling transactions of goods and services, as well as a place for the community to meet the needs and drivers of the community's economy. In this report, some information is generated regarding the two types of markets, such as the meaning, differences in the perfect competition market and imperfect competition market, the advantages and disadvantages of perfect and imperfect competition markets, market mechanisms, etc. The data collection method used in this study was to collect data from related web literature studies Keywords: Perfect competition market, imperfect competition market, market mechanism.
MANAJEMEN RISIKO PADA UMKM DI INDONESIA Abdul Majid, Muhamad; Ni’mati Rahmatika, Arivatu; Suprayogi, Agus
ISTISMAR Vol. 2 No. 1 (2019): Juni
Publisher : LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32764/istismar.v2i1.3436

Abstract

Abstract: MSMEs are small, labor-intensive businesses that involve a lot of economic and business activities in terms of technology, management, investment and copyright protection. Therefore this research was compiled with the aim of knowing how to overcome or manage various kinds of risks that occur in a business. The research method used is the type of literature review. Risk management aims to manage risk so that optimal results in a business or activity can be achieved. Risk management is basically carried out through processes consisting of 3 stages as follows: 1). Doing Risk Identification, 2). Risk Evaluation and Measurement, and 3). Risk management. Keywords: Risk management, MSMEs
ANALISIS MANAJEMEN RESIKO BISNIS (STUDI PADA PRODUK USAHA UMKM DI DESA DUKUH KLOPO) Rachman Hakim, Arie; Suprayogi, Agus
ISTISMAR Vol. 5 No. 2 (2022): Desember
Publisher : LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32764/istismar.v5i2.3480

Abstract

Abstract : Small, Medium establishments or typically referred to as SME are also needed to guard themselves in competition, besides SME are also required to stand a few global demanding situations, in going through international demanding situations this will be performed by way of innovating products and services, and growing human sources and generation, also are wanted in terms of growing advertising regions. for that reason, hazard control is needed to count on or lessen the likelihood of these risks via studying risk management. Keywords: Business risk Management, SME
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENDIDIKAN HUKUM TERKAIT HAK PRIBADI DALAM BERMEDIA SOSIAL BAGI MASYARAKAT Di DESA TUGU JAYA, KECAMATAN CIGOMBONG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT Susetio, Wasis; Lisasih, Nin Yasmine; Azis, Rizka Amelia; Hartadi, I Gede; Arianto, Henry; Olivia, Fitria; Wasahua, Idris; Saragih, Horadin; Slamet, Sri Redjeki; Ahmad, Ahluddin Saiful; Suprayogi, Agus; Muliawan, Anatomi; Feriza, Gousta
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 12, No 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v12i3.10560

Abstract

AbstractThe rapid development of digital technology and social media has brought significant changes to patterns of communication and social interaction. On the one hand, social media provides a space for participation and freedom of expression; on the other hand, it also gives rise to various legal issues, particularly those related to personal rights, privacy protection, defamation, and the misuse of personal data. Low levels of digital legal literacy have made communities, especially those in rural areas, vulnerable to becoming both victims and perpetrators of legal violations in cyberspace. This Community Service Program (PkM) was conducted by lecturers of the Faculty of Law, Universitas Esa Unggul, in Tugu Jaya Village, Cigombong District, Bogor Regency, West Java, on 6–7 December 2025. The program aimed to provide legal education on personal rights in the use of social media, to enhance public legal awareness, and to encourage responsible and law-abiding social media behavior. The methods employed included lectures and socialization sessions, discussions and question-and-answer activities, as well as educational games and the distribution of rewards, with reference to Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, and relevant provisions of the Indonesian Civil Code and Criminal Code. The results of the program indicate an improvement in community understanding of the right to privacy, digital ethics, and the legal consequences of the misuse of social media. The activity also fostered preventive awareness among community members in protecting personal data and avoiding legal conflicts in the digital space. Therefore, digital legal education serves as an important instrument in building a legally competent and responsible society in the era of social media.Keywords: personal rights, social media, legal education, community service, data protection. AbstrakPerkembangan teknologi digital dan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi dan interaksi masyarakat. Di satu sisi, media sosial membuka ruang partisipasi dan kebebasan berekspresi, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak pribadi, perlindungan privasi, pencemaran nama baik, serta penyalahgunaan data pribadi. Rendahnya literasi hukum digital menyebabkan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, rentan menjadi korban maupun pelaku pelanggaran hukum di ruang siber. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 6–7 Desember 2025. Tujuan kegiatan adalah memberikan pendidikan hukum mengenai hak pribadi dalam bermedia sosial, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta mendorong perilaku bermedia sosial yang bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum. Metode yang digunakan meliputi paparan berikut sosialisasi, diskusi dan tanya jawab serta permainan edukatif dan pemberian hadiah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan relevan dalam KUHPerdata dan KUHP. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak atas privasi, etika digital, serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaan media sosial. Kegiatan ini juga mendorong kesadaran preventif masyarakat dalam melindungi data pribadi dan menghindari konflik hukum di ruang digital. Dengan demikian, pendidikan hukum digital menjadi instrumen penting dalam membangun masyarakat yang cakap hukum dan bertanggung jawab di era media sosial. Kata kunci: hak pribadi, media sosial, pendidikan hukum, pengabdian masyarakat, perlindungan data
Artificial Intelligence (AI) dalam Pendidikan Agama Islam: Perspektif Filsafat Sains Aimmah, Siti Chaulatul; Nabila, Khurin Ain; Lestari, Putri Dwi; Suprayogi, Agus
TSAQOFAH Vol 6 No 2 (2026): MARET
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/tsaqofah.v6i2.8613

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI) technology has brought significant changes to the field of education, including in Pendidikan Agama Islam (PAI), thereby necessitating critical examination to ensure its use remains aligned with the aims of Islamic education. This study aimed to analyze the use of AI in PAI learning from the perspective of the philosophy of science in terms of ontology, epistemology, and axiology in order to understand the position, role, and value implications of this technology. The research employed a qualitative approach with a literature review method based on a systematic literature review (SLR), through the identification and analysis of relevant national and international journal articles, scientific conference proceedings, and academic books published between 2020 and 2025. Data were analyzed using thematic and conceptual–philosophical analysis techniques to identify patterns of findings and the philosophical implications of AI use in PAI learning. The findings show that AI functions as an effective pedagogical tool for enhancing the efficiency, personalization, and accessibility of learning, but it cannot replace the role of the teacher as a moral guide and value educator. Ontologically, AI is understood as a technological artefact devoid of consciousness; epistemologically, the knowledge it generates is data-driven and assistive; and axiologically, the value of AI is determined by the orientation of its use in relation to the aims of Islamic education. This study concludes that the integration of AI in PAI learning must be situated within a human-centered and value-oriented educational framework, thereby offering a theoretical contribution to the development of the philosophy of Islamic education and providing a conceptual foundation for adaptive and meaningful educational practice in the digital era.
Co-Authors Abdul Majid, Muhamad Ade Hari Siswanto Ahmad, Ahluddin Saiful Ahmad_Khusnul_Hakim Aimmah, Siti Chaulatul Al Afdholi, Zakiyuddin Anatomi Muliawan Azis, Rizka Amelia Elmuna, Naily Ernawati Ernawati Erwan Baharudin Feriza, Gousta Fitria Olivia Hartadi, I Gede Henry Arianto Hikmawati, Elok Horadin Saragih I Gede Hartadi Kurniawan Indirarini, Indirarini Jajuli, Mohammad Syukron Lestari, Putri Dwi Lisasih, Nin Yasmine Nabila, Khurin Ain Ni’mati Rahmatika, Arivatu Nurhayani nurhayani Rachman Hakim, Arie Samusamu, Elbert Iven Christian SATRIYAS ILYAS Sri Redjeki Slamet Wasahua, Idris Wasis Susetio Widiatno, Men Wih Wijoyo, Muhammad Abdul Ghoffaar Zulfikar Judge