Garuda - Garba Rujukan Digital

Occupancy Density Against ARI Diseases In Tolls In The Work Area of Wonorejo Puskesmas Samarinda City Pakaya, Ririn; apriyani, apriyani
KESMAS UWIGAMA: Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol 7 No 2 (2021): July-December
Publisher : Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/kujkm.v7i2.1190

Background: The under-five age group is a group with ARI patients with high morbidity and mortality rates. From january to june 2019, the wonorejo health center in Samarinda city recorded 1055 cases of ARI in all age groups, with the highest position being the toddler age group Objectives: The purpose of this study was to determine the density of occupancy with ARI disease in toddlers aged 6-59months in the working area of the Wonorejo Health Center, Samarinda City. Research Metodes: This type of research is a quantitative research with a cross sectional design. The population in this study were all toddlers aged 6-59 months who visited and registered (recorded in the child regiter book) at the Wonorejo Health Center in September 2019 as many as 110 toddlers. Based on the calculation of slovin samples as many as 86 people. Data analysii using Chi-Square test Findings: The results showed that there was a relationship between residential density and ARI in children under five in the Wonorejo Health Center working area, Samarinda city Conclusion: The public is expected to pay attention to the number of people in one room, preferably two adults and one toddler with a minimum area of 9m2, because if in one house there is one family member whose ARI can infect others, epecially if sleeeping in one room which is less than 9m2 and there is no ventilation or ventilation of less than 10% of the floor area.

Integrating Machine Learning With Geographic Information Systems and Remote Sensing for Erosion Risk Mapping in The Tamalate Watershed Olii, Muhammad Ramdhan; Nento, Sartan; Pakaya, Ririn; Isnaen Muhidin, Moh.; Anshari, Erwin
Jurnal Teknik Sumber Daya Air Vol. 5 No. 2 (Desember 2025)
Publisher : Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56860/jtsda.v5i2.157

Soil erosion poses a significant threat to environmental sustainability, particularly in regions with complex topographic and hydrological characteristics. Accurate erosion risk mapping is essential for effective land management and mitigation strategies. This study aims to evaluate the performance of five machine learning models—Random Forest (RF), Gradient Boosting Tree (GBT), Decision Tree (DT), Generalized Linear Model (GLM), and Support Vector Machine (SVM)—in predicting erosion risk using remote sensing-derived indices. Eight environmental variables, including topographic, hydrological, and vegetation indicators, were analyzed after confirming no harmful multicollinearity (VIF < 3). Model performance was assessed using metrics such as accuracy, AUC, precision, recall, and F-measure. Results show that RF achieved the highest predictive accuracy (0.727) and AUC (0.772), with topographic wetness index (TWI) and normalized difference moisture index (NDMI) being the most influential variables. Conversely, DT tended to overestimate high-risk areas due to overfitting, while SVM and GBT provided more balanced classifications. The spatial classification outcomes revealed that model structure significantly impacts risk distribution, with ensemble models offering more reliable results. Although recall and sensitivity were high across models, specificity was generally low, particularly in GLM and DT, indicating difficulty in detecting non-risk areas. The study highlights the importance of selecting appropriate machine learning approaches and integrating diverse environmental indicators. Future research should address class imbalance and incorporate additional biophysical and socio-economic variables to enhance model robustness and policy relevance.

Analisis Akreditasi Puskesmas Berdasarkan Predikat dan Kemampuan Pelayanan di Provinsi Gorontalo Tahun 2023–2024 Ramadhani, Firdausi; Adam, Rono; Pakaya, Ririn; Rahmawati, Rahmawati; Nurhayati, Nurhayati
Jurnal Rekam Medis & Manajemen Infomasi Kesehatan Vol. 5 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Nasional Karangturi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53416/jurmik.v5i2.420

Kebijakan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama berperan penting dalam menjamin pemerataan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Setiap Puskesmas di Indonesia wajib mengikuti proses akreditasi sejak diberlakukannya kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015, fasilitas kesehatan termasuk Puskesmas diwajibkan untuk melaksanakan akreditasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan status akreditasi Puskesmas di Provinsi Gorontalo. Penelitian menggunakan data sekunder berupa dokumen hasil akreditasi yang diterbitkan oleh Komisi Akreditasi Kesehatan Pratama (KAKP), yang mencakup data akreditasi Puskesmas di Provinsi Gorontalo pada periode 2023–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar Puskesmas telah terakreditasi, yaitu sebanyak 92 Puskesmas (97%). Berdasarkan predikat akreditasi, mayoritas Puskesmas berada pada predikat Madya sebanyak 50 Puskesmas (53%). Ditinjau dari kemampuan pelayanan, sebanyak 69 Puskesmas belum memiliki layanan rawat inap. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama telah terlaksana secara menyeluruh, yang ditunjukkan oleh tingginya capaian akreditasi Puskesmas. Namun demikian, kualitas layanan masih didominasi oleh predikat Dasar dan Madya, sehingga diperlukan upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan untuk mencapai standar Utama dan Paripurna. Selain itu, dominasi Puskesmas non rawat inap mencerminkan fokus pelayanan pada upaya kesehatan primer dan preventif. Oleh karena itu, optimalisasi peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pendampingan dan pembinaan akreditasi menjadi sangat penting.

Analisis Akreditasi Puskesmas Berdasarkan Predikat dan Kemampuan Pelayanan di Provinsi Gorontalo Tahun 2023–2024 Ramadhani, Firdausi; Adam, Rono; Pakaya, Ririn; Rahmawati, Rahmawati; Nurhayati, Nurhayati
Jurnal Rekam Medis & Manajemen Infomasi Kesehatan Vol. 5 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Universitas Nasional Karangturi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53416/jurmik.v5i2.420

Kebijakan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama berperan penting dalam menjamin pemerataan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Setiap Puskesmas di Indonesia wajib mengikuti proses akreditasi sejak diberlakukannya kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015, fasilitas kesehatan termasuk Puskesmas diwajibkan untuk melaksanakan akreditasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan status akreditasi Puskesmas di Provinsi Gorontalo. Penelitian menggunakan data sekunder berupa dokumen hasil akreditasi yang diterbitkan oleh Komisi Akreditasi Kesehatan Pratama (KAKP), yang mencakup data akreditasi Puskesmas di Provinsi Gorontalo pada periode 2023–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar Puskesmas telah terakreditasi, yaitu sebanyak 92 Puskesmas (97%). Berdasarkan predikat akreditasi, mayoritas Puskesmas berada pada predikat Madya sebanyak 50 Puskesmas (53%). Ditinjau dari kemampuan pelayanan, sebanyak 69 Puskesmas belum memiliki layanan rawat inap. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama telah terlaksana secara menyeluruh, yang ditunjukkan oleh tingginya capaian akreditasi Puskesmas. Namun demikian, kualitas layanan masih didominasi oleh predikat Dasar dan Madya, sehingga diperlukan upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan untuk mencapai standar Utama dan Paripurna. Selain itu, dominasi Puskesmas non rawat inap mencerminkan fokus pelayanan pada upaya kesehatan primer dan preventif. Oleh karena itu, optimalisasi peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pendampingan dan pembinaan akreditasi menjadi sangat penting.

Title

Found 24 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 24 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 24 Documents
Search