Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Analisis Akreditasi Puskesmas Berdasarkan Predikat dan Kemampuan Pelayanan di Provinsi Gorontalo Tahun 2023–2024 Ramadhani, Firdausi; Adam, Rono; Pakaya, Ririn; Rahmawati, Rahmawati; Nurhayati, Nurhayati
Jurnal Rekam Medis & Manajemen Infomasi Kesehatan Vol. 5 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Nasional Karangturi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53416/jurmik.v5i2.420

Abstract

Kebijakan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama berperan penting dalam menjamin pemerataan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Setiap Puskesmas di Indonesia wajib mengikuti proses akreditasi sejak diberlakukannya kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015, fasilitas kesehatan termasuk Puskesmas diwajibkan untuk melaksanakan akreditasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan status akreditasi Puskesmas di Provinsi Gorontalo. Penelitian menggunakan data sekunder berupa dokumen hasil akreditasi yang diterbitkan oleh Komisi Akreditasi Kesehatan Pratama (KAKP), yang mencakup data akreditasi Puskesmas di Provinsi Gorontalo pada periode 2023–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar Puskesmas telah terakreditasi, yaitu sebanyak 92 Puskesmas (97%). Berdasarkan predikat akreditasi, mayoritas Puskesmas berada pada predikat Madya sebanyak 50 Puskesmas (53%). Ditinjau dari kemampuan pelayanan, sebanyak 69 Puskesmas belum memiliki layanan rawat inap. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama telah terlaksana secara menyeluruh, yang ditunjukkan oleh tingginya capaian akreditasi Puskesmas. Namun demikian, kualitas layanan masih didominasi oleh predikat Dasar dan Madya, sehingga diperlukan upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan untuk mencapai standar Utama dan Paripurna. Selain itu, dominasi Puskesmas non rawat inap mencerminkan fokus pelayanan pada upaya kesehatan primer dan preventif. Oleh karena itu, optimalisasi peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pendampingan dan pembinaan akreditasi menjadi sangat penting.
Analisis Akreditasi Puskesmas Berdasarkan Predikat dan Kemampuan Pelayanan di Provinsi Gorontalo Tahun 2023–2024 Firdausi Ramadhani; Rono Adam; Ririn Pakaya; Rahmawati Rahmawati; Nurhayati Nurhayati
Jurnal Rekam Medis & Manajemen Infomasi Kesehatan Vol. 5 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Universitas Nasional Karangturi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53416/jurmik.v5i2.420

Abstract

Kebijakan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama berperan penting dalam menjamin pemerataan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Setiap Puskesmas di Indonesia wajib mengikuti proses akreditasi sejak diberlakukannya kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015, fasilitas kesehatan termasuk Puskesmas diwajibkan untuk melaksanakan akreditasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan status akreditasi Puskesmas di Provinsi Gorontalo. Penelitian menggunakan data sekunder berupa dokumen hasil akreditasi yang diterbitkan oleh Komisi Akreditasi Kesehatan Pratama (KAKP), yang mencakup data akreditasi Puskesmas di Provinsi Gorontalo pada periode 2023–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar Puskesmas telah terakreditasi, yaitu sebanyak 92 Puskesmas (97%). Berdasarkan predikat akreditasi, mayoritas Puskesmas berada pada predikat Madya sebanyak 50 Puskesmas (53%). Ditinjau dari kemampuan pelayanan, sebanyak 69 Puskesmas belum memiliki layanan rawat inap. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama telah terlaksana secara menyeluruh, yang ditunjukkan oleh tingginya capaian akreditasi Puskesmas. Namun demikian, kualitas layanan masih didominasi oleh predikat Dasar dan Madya, sehingga diperlukan upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan untuk mencapai standar Utama dan Paripurna. Selain itu, dominasi Puskesmas non rawat inap mencerminkan fokus pelayanan pada upaya kesehatan primer dan preventif. Oleh karena itu, optimalisasi peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pendampingan dan pembinaan akreditasi menjadi sangat penting.
Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Tuberkulosis Paru Di Puskesmas Limboto Ririn Pakaya
KESMAS UWIGAMA: Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol 6 No 1 (2020): January-June
Publisher : Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/kujkm.v6i1.909

Abstract

Background: Based on Indonesian Basic Health Research Data 2018 showed that Pulmonary Tuberculosis (TB) incidence in Indonesia 2013-2018 are 0,4%, whereas in Gorontalo district on last 3 years who has Pulmonary Tuberculosis with prevalence 626 cases. Objectives: The research aims at investigating the factors related with Pulmonary Tuberculosis incidence in Puskesmas Limboto 2018. Research Metodes: This research used observational analytic with cross sectional study. The populations of this research are all patients pulmonary tuberculosis and suspect of Pulmonary Tuberculosis 478 respondents, with total of samples are 220 respondents. The techniques of collecting samples used purposive random sampling. Results: The findings reveal that Fisher exact value 0,000 < ɑ=0,05 which means there is a relation between age with Pulmonary Tuberculosis incidence. X2 count value 0,000 < ɑ=0,05 which means there is a relation between education with Pulmonary Tuberculosis incidence. X2 count value 0,000 < ɑ=0,05 which means there is a relation between economy status with Pulmonary Tuberculosis incidence. X2 count p value 0,000 < ɑ=0,05 which means there is a relation between smoke habit with Pulmonary Tuberculosis incidence. X2 count p value 0,000 < ɑ=0,05 which means there is a relation between home contact with Pulmonary Tuberculosis incidence. Conclusion: There are relationships between age, education, economic status, smoking and home contact with the incidence of pulmonary Tuberculosis in Public Health Center of Limboto in Limboto subdistric Gorontalo District in 2018. Keywords: Pulmonary Tuberculosis, Age, Education, Economy Status, Smoke and Home Contact.
Occupancy Density Against ARI Diseases In Tolls In The Work Area of Wonorejo Puskesmas Samarinda City Ririn Pakaya; apriyani apriyani
KESMAS UWIGAMA: Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol 7 No 2 (2021): July-December
Publisher : Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/kujkm.v7i2.1190

Abstract

Background: The under-five age group is a group with ARI patients with high morbidity and mortality rates. From january to june 2019, the wonorejo health center in Samarinda city recorded 1055 cases of ARI in all age groups, with the highest position being the toddler age group Objectives: The purpose of this study was to determine the density of occupancy with ARI disease in toddlers aged 6-59months in the working area of the Wonorejo Health Center, Samarinda City. Research Metodes: This type of research is a quantitative research with a cross sectional design. The population in this study were all toddlers aged 6-59 months who visited and registered (recorded in the child regiter book) at the Wonorejo Health Center in September 2019 as many as 110 toddlers. Based on the calculation of slovin samples as many as 86 people. Data analysii using Chi-Square test Findings: The results showed that there was a relationship between residential density and ARI in children under five in the Wonorejo Health Center working area, Samarinda city Conclusion: The public is expected to pay attention to the number of people in one room, preferably two adults and one toddler with a minimum area of 9m2, because if in one house there is one family member whose ARI can infect others, epecially if sleeeping in one room which is less than 9m2 and there is no ventilation or ventilation of less than 10% of the floor area.
Machine Learning Approaches to Soil Erosion Risk Mapping: A Comparison between Logistic Regression and Fast Large Margin Olii, Muhammad Ramdhan; Mokarram, Marzieh; Anshari, Erwin; Olii, Rizky Selly Nazarina; Pakaya, Ririn
Journal of the Civil Engineering Forum Vol. 12 No. 2 (May 2026)
Publisher : Department of Civil and Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jcef.24796

Abstract

Soil erosion is a critical environmental issue that accelerates land degradation, reduces agricultural productivity, and increases sedimentation in water bodies. Despite its importance, spatial prediction of erosion risk remains a challenge due to the complex interaction of topographic and vegetation-related factors. Previous studies have often overlooked the integration of topographic and remote sensing indices into advanced predictive models, thereby limiting the accuracy of erosion risk mapping. This study aims to evaluate the spatial distribution of soil erosion risk in the Tamalate Watershed, Gorontalo Province, Indonesia, by integrating topographic and remote sensing conditioning factors into Logistic Regression (LR) and Fast Large Margin (FLM) models. Eight conditioning factors—Normalized Difference Moisture Index (NDMI), Terrain Ruggedness Index (TRI), Stream Power Index (STI), Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI), Normalized Difference Tillage Index (NDTI), Topographic Wetness Index (TWI), Sediment Power Index (SPI), and Vegetation Condition Index (VCI)—were analyzed using multicollinearity diagnostics and weighted scoring to quantify their relative importance. The results revealed that NDMI (0.253 in LR; 0.258 in FLM) and TRI (0.193 in LR; 0.244 in FLM) were the most influential factors controlling erosion risk, followed by STI (0.186 in LR; 0.166 in FLM). Spatially, both models classified most of the watershed into moderate risk (44.26% in LR; 48.31% in FLM) and high risk (26.09% in LR; 22.35% in FLM) categories, while very high-risk areas were minimal (<0.2%), yet critically important for soil conservation. The findings confirm that integrating topographic and remote sensing indices enhances the precision of erosion risk assessment. This research contributes theoretically and practically by demonstrating the robustness of the FLM approach in soil erosion risk modeling and by providing spatial evidence to support land management and conservation strategies in tropical watershed environments.