Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.133
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Gaung Informatika Jurnal Ius Constituendum Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Journal of Social Science JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Ilmiah ASET Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Journal of Social Science International Journal of Law Social Sciences and Management  Indonesian Food and Nutrition Research Journal
Joko Cahyono
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Automotive Engineering Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Peran Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Terorganisasi di Indonesia Fahmi Alamsyah; Joko Cahyono
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 7 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i7.6124

Abstract

Kejahatan terorganisir termasuk salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki sifat rumit, tersusun secara sistematis, serta melibatkan jaringan yang luas sehingga seringkali sulit diungkap hanya dengan menggunakan mekanisme penegakan hukum yang biasa. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan whistleblower dan justice collaborator mempunyai peranan yang cukup penting karena dapat membantu aparat penegak hukum memperoleh informasi, bukti, maupun mengungkap pelaku utama yang terlibat dalam suatu perkara pidana. Di Indonesia sendiri, aturan mengenai whistleblower dan justice collaborator masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum, khususnya terkait perlindungan dan penghargaan bagi pihak yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran whistleblower dan justice collaborator dalam upaya mencegah serta menanggulangi kejahatan terorganisir, sekaligus menilai efektivitas pengaturan hukum yang berlaku saat ini. Penelitian dilakukan menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, kemudian bahan hukum dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa whistleblower memiliki fungsi memberikan informasi awal mengenai adanya tindak pidana, sedangkan justice collaborator berkontribusi dalam mengungkap jaringan kejahatan sekaligus mempercepat proses pembuktian di persidangan. Akan tetapi, penerapan kedua instrumen tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, seperti belum adanya regulasi yang menyeluruh, perlindungan hukum yang masih kurang optimal, serta koordinasi antar lembaga yang belum berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, diperlukan harmonisasi berbagai aturan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan mekanisme perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator agar pemberantasan kejahatan terorganisir dapat berjalan lebih efektif, adil dan memiliki integritas yang lebih baik.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Kebocoran Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Anka Maula; Joko Cahyono
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong peningkatan pemrosesan data pribadi oleh korporasi melalui berbagai sistem elektronik. Di sisi lain, tingginya angka kebocoran data pribadi di Indonesia menunjukkan masih lemahnya tata kelola dan perlindungan data oleh korporasi sebagai pengendali data. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi atas kebocoran data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebocoran data pribadi serta mengidentifikasi kendala dalam penerapannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi telah memberikan dasar hukum bagi pemidanaan korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pelindungan data pribadi. Namun demikian, implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum terbentuknya lembaga pengawas independen, kompleksitas pembuktian kesalahan korporasi, serta belum adanya standar teknis yang memadai dalam menilai kelalaian korporasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, dan mekanisme penegakan hukum agar perlindungan data pribadi dapat terlaksana secara efektif serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Potential Violations of the Right to a Good and Healthy Environment: The Impact of Granting Special Mining Permits on Religious Community Organizations Kurdi Kurdi; Joko Cahyono; Cut Zulfahnur Syafitri
Jurnal Ius Constituendum Vol. 10 No. 2 (2025): JUNE
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v10i2.11847

Abstract

This study aims to critically examine the potential violations of the constitutional right to a good and healthy environment arising from the government’s policy of granting Special Mining Business Permit Areas (WIUPK) to religious community organizations. The urgency of this research is based on concerns that these organizations, lacking adequate technical competence, may exacerbate environmental degradation, perpetuate violations left by previous permit holders, hinder the transition to renewable energy, and obstruct access to justice for victims of environmental harm. Using a normative juridical method with legislative and conceptual approaches, this study analyzes the policy from the perspective of environmental human rights, a focus absent in prior research. The findings reveal that the policy has a strong potential to violate the right to a good and healthy environment and contradicts the state’s obligation to protect human rights as guaranteed by the 1945 Constitution. The novelty of this research lies in its emphasis on the conflict of interest between the traditional role of religious organizations as community advocates and their new role as mining operators. Therefore, it is recommended that the government review and revoke the priority granting scheme for WIUPK and consider alternative participation models for religious organizations through non-operational mechanisms such as community development funds or minority non-controlling share ownership.
Hubungan Kepatuhan Diet dengan Kadar Glukosa Darah Penderita Diabetes Tipe II di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Risda Olivia; Joko Cahyono; Kurniati Dwi Utami
Indonesian Food and Nutrition Research Journal Vol 2 No 1 (2026): Maret
Publisher : Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Type II Diabetes Mellitus (DM) is a chronic metabolic disorder characterized by elevated blood glucose levels due to impaired insulin secretion or action. Management of DM involves five key components: education, medical nutrition therapy, physical activity, pharmacological treatment, and self-monitoring of blood glucose. One critical component related to education is dietary adherence, which is guided by the 3J principles—type, amount, and timing of meals. This study aimed to examine the relationship between the level of dietary adherence and fasting blood glucose levels in patients with Type II DM at the Internal Medicine Clinic of Abdoel Wahab Sjahranie General Hospital, Samarinda. This was a quantitative analytical observational study using a cross-sectional design. A total of 23 respondents were selected through total sampling from the 2024 population of Type II DM patients. Dietary adherence data were collected using a validated questionnaire by Pramayudi (2021), while fasting blood glucose data were obtained from medical records. Data were analyzed using Fisher’s Exact Test. The results showed that (65.2%) respondents were non-adherent to the 3J diet and (78.3%) respondents had uncontrolled fasting blood glucose levels. A statistically significant relationship was found between dietary adherence and fasting blood glucose levels (p = 0.033). The odds ratio (OR) of 14.000 indicates that patients who were non-adherent had a 14-times higher risk of having uncontrolled fasting blood glucose compared to those who adhered to the dietary recommendations. So, there is a significant association between dietary adherence and fasting blood glucose levels in patients with Type II Diabetes Mellitus at the Internal Medicine Clinic of Abdoel Wahab Sjahranie General Hospital, Samarinda.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Anka Maula Cut Zulfahnur Syafitri Fahmi Alamsyah Faisal Santiago Herman Suryokumoro Kurdi Kurdi Kurdi Kurdi Kurniati Dwi Utami Nurini Aprilianda Risda Olivia Setiawan Noerdajasakti Sri Huning Anwariningsih Teuku Ahmad Dadek