Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Yuridis Peran Korps Brimob Polri dalam Manangani Konflik Bersenjata di Wilayah Papua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Rohman, Fatkhur; Trijono, Rachmat; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13483

Polri sebagai alat negara memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam negeri guna menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam konflik sosial yang berintensitas tinggi maka Polri akan melibatkan Korps Brimob yang merupakan kesatuan khusus untuk menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi. Polri memiliki kewajiban untuk menyelesaikan konflik untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bai masyarakat. Masyarakat harus merasa aman da tenteram dalam wilayah negara republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Korps Brimob dalam menyelesaikan konflik sosial di Papua. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang melakukan penelitian terhadap gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat. Gejala hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konflik sosial yang terjadi di Papua. Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, pendapat ahli, dan doktrin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Korps Brimob dalam penanganan konflik sosial dilaksanakan berdasarkan UU Polri yaitu penanganan konflik bagian dari tugas Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Teknis penanganan dilakukan berdasarkan ketentuan UU Penanganan Konflik Sosial, yaitu dilakukan melalui tahap pencegahan, tahap penghentian, dan tahap pemulihan keadaan pasca koflik. Hambatan dalam mengatasi konflik bersenjata yaitu: 1) Kurangnya personel yang bertugas, 2) Sulitnya berkoordinasi dengan pemimpin kelompok yang berkonflik, 3) Peran kepala suku yang belum signifikan, 4) Sanksi terhadap pelaku yang belum memberikan efek jera.

Analisis Yuridis Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Kurniawan, Rizki; Trijono, Rachmat; Suryani, Danu
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13577

Pemindahan ibu kota negara menimbulkan banyak respon dari masyarakat, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, yang setuju disertai alasan agar ibu kota negara dapat ditata dengan baik, bebas polusi, dan menghindari kemacetan parah. Yang menolak dengan alasan banyak rakyat yang masih miskin, utang negara ratusan triliun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan yuridis pemindahan ibu kota negara. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwah Terdapat beberapa faktor penyebab pemindahan ibu kota negara republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan yang disebu Ibu Kota Nusantara, yaitu efektif dan efesien, ibu kota negara harus efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, perbuhungan, perekonomian, hukum, dan lingkungan yang sehat, tidak polusi, dan tidak padat penduduk. Pemerataan ekonomi, Ibu kota negara merupakan pusat perekonomian sebuah negara, dengan pemindahan ibu kota negara maka ekonomi pada wilayah tersebut sudah akan meningkat, pembangunan akan lebih cepat, aktivitas masyarakat menjadi lebih ramai sehingga perputaran uang akan semakin cepat, pengguna transoprtasi lebih banyak, transportasi laut, darat dan udara akan banyak beroperasi sehingga menambah pendapatan negara, semua aspek perekonomian akan lebih meningkat. Pemindahan ibu kota negara tidak diatur atau diisyaratkan dalam konstitusi, sehingga pemindahan ibu kota negara merupakan hasil politik hukum yang sangat kompleks yang melahirkan beberapa peraturan perundang-undangan. Secara tata negara pembentukan Ibu kota nusantara melahirkan otorita ibu kota negara yang memiliki kewenangan beasar dalam penyelenggaraan pembangunan, rencana pemrindahan ibu kota negara.

Analisis Hukum Dampak Peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Guna Mewujudkan Kamtibmas di Papua Gautama, Febrin Fandensia; Trijono, Rachmat; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13931

Persoalan keamanan dan ketertiban yang terjadi di wilayah Papua merupakan persoalan hukum yang terjadi secara kontinyu atau terus menerus, sehingga patut diwaspadai setiap gerakan yang dilakukan oleh KKB untuk melindungi pejabat negara, pejabat daerah dan seluruh masyarakat yang hadir dalam peresmian DOB. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang dampak peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) guna mewujudkan kamtibmas di Papua. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Hasil penelitian diketahui bahwa pola kekerasan yang dilakukan KKB juga semakin brutal, seperti pembakaran rumah, tempat usaha, fasilitas publik, penjarahan, pemerkosaan, penyanderaan, penembakan hingga pembunuhan. Komnas HAM mencatat 1.182 kasus kekerasan di Papua baik yang dilakukan oleh gerakan KKB maupun oleh aparat TNI/ Polri dalam kurun waktu 2020-2021. Hambatan yang dihadapi dari dampak peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) guna mewujudkan kamtibmas di Papua diantaranya adalah: 1) Sulit mengidentifikasi masyarakat yang terlibat dalam KKB; 2) Kurangnya personil dalam melakukan pengawalan terhadap peresmian DOB; 3) Penyerangan secara mendadak dan brutal yang dapat dilakukan kapan saja oleh KKB tanpa aturan perang; 4) Sulitnya negosiasi dengan KKB untuk menyelesaikan masalah; 5) peran tokoh adat yang kurang signifikan.

Implementasi Program Pengembangan Personil Brimob Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Assessment Center di Lingkungan Polri Syahputra, Anjas; Trijono, Rachmat; Aminulloh, Muhammad
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 1 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i1.15258

Kinerja Polri saat ini memerlukan keterlibatan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman. Tuntutan akan profesionalisme, proporsionalitas, dan humanisme mencerminkan cara Polri dilihat oleh publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan assessment center dalam meningkatkan kompetensi personil Brimob serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam implementasinya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum lapangan atau yuridis empiris, yang menganalisis masalah hukum yang muncul di masyarakat berdasarkan aktivitas dan perilaku yang teramati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengembangan personil Brimob sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Assessment Center di Lingkungan Polri, secara konsep adalah metode yang paling efektif untuk menilai apakah personil telah bekerja sesuai dengan target atau standar yang ditetapkan, serta berguna untuk melakukan perbaikan, evaluasi, dan memberikan dasar untuk rekomendasi bagi personil tersebut. Di Resimen II Korps Brimob, yang merupakan unit kepolisian di bawah Mabes Polri, sistem manajemen kinerja Polri juga telah diterapkan dalam pengembangan personil.

Peran Anggota Intelijen Brimob Dalam Melakukan Pengamanan Pemilu 2024 Setiawan, Andi; Trijono, Rachmat; R. Djuniarsono
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 2 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i2.14732

Pelaksanaan pemilu masih banyak menimbulkan kecurangan, pelanggaran, korupsi, suap, dan bahkan konflik antar pendukung yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu perlu peran intelegent dalam memberikan informasi, melakukan tindakan pencegahan dan menindak. tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui peran anggota intelijen brimob dalam melakukan pengamanan pemilu 2024. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang meneliti tentang isi gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat yang timbul dari suatu aktivitas, perilaku yang menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Adapun objek penelitian ini ialah peran inteligent brimob dalam melakukan pengamanan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan Peran inteligen brimob dalam pengamanan pemilu 2024 yaitu dengan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Keputusan Kapolri No. Pol Skep / 37 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2015 tentang Pedoman Intelijen Keamanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencari informasi, berperan memberikan, melakukan koordinasi, dan melakukan tindakan represif terhadap gangguan keamanan dalam pemilu. Hambatan yang dihadapi melaksanakan peran inteligen brimob dalam pengamanan pemilu 2024 ialah Informan tidak mau secara terbuka menceritakan peristiwa yang telah terjadi, Minimnya informasi yang diperoleh, Informan tidak memberikan informasi secara benar, Kesulitan dalam bekerjasama dengan informan, Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap sumber konflik, belum adanya peralatan teknologi canggih yang diberikan kepada inteligen dalam menyadap informasi, melakukan pemantauan dan upaya lainnya.

Analisis Hukum Penerapan Strategi Pencegahan Pelarian Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor Suwarno, Rudi Hadi; Trijono, Rachmat; Hakim, Aal Lukmanul
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i8.21099

Maraknya kasus pelarian dari Lapas menjadi persoalan hukum yang harus dikaji secara ilmiah sehingga ada upaya untuk mencegah, menangani dan menghentikan para warga binaan yang melakukan upaya melarikan diri dari Lapas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji analisis hukum penerapan strategi pencegahan pelarian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris sebagai cara untuk mengkaji penerapan startegi pencegahan pelarian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stategi untuk mencegah terjadinya pelarian warga binaan di Lapas Kelas IIA Bogor dilakukan secara struktural yaitu perlu peningkatan sistem pengamanan, pembuatan pagar kawat yang tidak mudah untuk dilewati, pembangunan menara pengawas yang menjulang tinggi yang dapat mengasi semua area pengamanan, perlu penambahan jumlah petugas. Dari manajerial yaitu harus ada sistem rotasi dan evaluasi petugas yaitu perpindahan petugas satu dari area satu ke area lainnya. Dari aspek humanistik dan upaya pembinaan. Warga binaan sebagai manusia harus dihargai, dididik, dibina, diarahkan, diingatkan pada hal-hal yang baik.

MENDORONG AKSELERASI PERAN KPK DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI Trijono, Rachmat
DE'RECHTSSTAAT Vol. 5 No. 2 (2019): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Lembaga anti rasuah di Indonesia (KPK) dengan struktur yang ada, telah melakukan berbagai cara, baik untuk pemberantasan maupun pencegahan korupsi di Indonesia. Upaya di bidang penindakan mengalami peningkatan pada tahun berikutnya. Usaha keras menghapus dan mencegah korupsi oleh KPK patut mendapatkan apresiasi. IPK Indonesia tahun 2018 naik sedikit hingga mencapai 38, namun jika dilihat dari perspektif tingkstan, maka negara Indonesia yang masih di angka 89, dengan nilai kosong (0) adalah negara yang paling korup dan nilai seratur (100)merupakan negara yang dipersepsikan tidak melakukan korupsi, maka masih perlu untuk di tingkatkan. Berbagai cara harus dilakukan untuk memberantas dan mencegah korupsi di Indonesia, baik melalui jalur penegakan peraturan, jalur penegakan etika (moral dan iman), jaluir pendidikan dan jalur sosio-kultural. Hanya dengan segala upaya dan semangat juang yang tinggi, Indonesia segera terbebas dari korupsi.

REGULATORY MAPPING AND REVIEW FOR THE PURPOSE OF ANALYSIS AND EVALUATION OF LEGISLATION WITHIN THE MINISTRY OF MARITIME AFFAIRS AND FISHERIES Gyrisha; Trijono, Rachmat; Aminulloh, Muhammad
DE'RECHTSSTAAT 2024: SPECIAL ISSUE ON LEGAL BUSINESS, PUBLIC POLICY, AND GREEN TECHNOLOGY
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Regulatory reform is a priority program as stated in the strategic plan and work plan of the current Government. The urgency of regulatory reform is based on the condition of national regulations that are hyperregulated, inconsistent, disharmony (vertical and horizontal). Regulatory Mapping and Review (RMR) is an innovative tool that can be used to assess the quality of a large number of regulations. It is expected to be able to support regulatory reform programs. In RMR, the analysis and evaluation method uses qualitative and quantitative approaches. RMR can, in fact, help improve the quality of regulations within the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. The stages in RMR begin with an inventory, mapping and review/analysis of a large number of regulations, which outputs in the form of recommendations to the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries in improving regulations that are considered problematic or formulating regulations that will be issued, making it easier for the Government to produce quality regulations and be effective in their implementation. On the other hand, RMR in fact supports efforts to simplify the number of regulations, so that an ideal number of regulations can be produced in accordance with needs, without conflict both vertically and horizontally and in an efficient and effective manner.

REGENCY REGIONAL REGIONAL BOGOR NO. 3 OF 2013 CONCERNING SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY Rivaldi, Muhamad; Trijono, Rachmat
DE'RECHTSSTAAT 2024: SPECIAL ISSUE ON LEGAL BUSINESS, PUBLIC POLICY, AND GREEN TECHNOLOGY
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Regional Regulation (Perda) Number 1 Bogor Regent. 3 of 2013 Regarding Social and Environmental Responsibility is a regulation issued by the Bogor City Regional Government to regulate the responsibilities of the business world in protecting the environment and carrying out social activities in the environmental sector. Objective: The main objective of this sector regulation is to ensure that every business operating in Bogor Regency is socially and environmentally responsible, and makes an active contribution to regional development and the welfare of the local community. Method: Regional regulatory system. Bogor Number 3 of 2013 is a regional regulation issued by the Bogor City Government in Indonesia regarding social and environmental responsibility. This regulation aims to explain the obligations and responsibilities of individuals, businesses and organizations related to social welfare and environmental protection in the jurisdiction of the Bogor Regent. Basic regulations of the district management system. Bogor No. 3 of 2013: Social Responsibility: This regulation most likely emphasizes the importance of the contribution of businesses and individuals to the welfare of society. This may include provisions relating to community development projects, support for local initiatives or promotion of social protection programs. environmental responsibility: Another important aspect covered in the regulations This responsibility may be environmental responsibility. This could include waste management guidelines, pollution control efforts, conservation efforts and sustainable practices to protect the environment in Bogor Regency. The requirements: District management system. Government Regulation Law Number 3 of 2013 has established special compliance requirements that must be complied with by entities operating in the Region regarding their social and environmental responsibilities. Enforcement mechanisms: There may be details regarding enforcement mechanisms established to ensure compliance with regulations. This may include sanctions for non-compliance or incentives for entities that are able to carry out their social and environmental obligations well. Obligatory reporting: These regulations may also include provisions relating to mandatory reporting, requiring companies and organizations to report regularly on your social and environmental initiatives and impacts. Monitoring and Evaluation: To ensure the effectiveness of this regulation, there may be provisions to aggregate and release the results of social and environmental initiatives undertaken by the current Bogor Regent unit. In general, the district management system. No. Bogor Decree No. 3 of 2013 plays an important role in encouraging development sustainability, fostering a culture of corporate social responsibility and environmental protection in the region. Results: Regional Regulation 3 Bogor Regency. 3 of 2013 is a regional regulation issued by the Bogor Regent Government, Indonesia. These regulations focus on social and environmental responsibility, aiming to ensure that individuals, businesses and organizations in the region meet certain standards regarding their impact on society and the environment. Basic provisions of district level regulations. Bogor No. 3 of 2013 Social Responsibility: This regulation will most likely outline an entity's obligations towards local communities, such as supporting social welfare programs, improving education or contributing to poverty alleviation efforts. Environmental responsibility: This may include environmental protection and sustainability measures, such as waste management guidelines, conservation initiatives, or regulations related to pollution control. Compliance and Enforcement: There may be provisions detailing how compliance with these responsibilities will be monitored and enforced, including possible sanctions for non-compliance. Reporting requirements: Entities subject to these regulations may be required to submit regular reports on their social and environmental activities to ensure transparency and accountability. Cooperation with authorities: This regulation can also emphasize cooperation between businesses/organizations and local governments to effectively achieve shared social and environmental goals. Impact of Bogor Regency Regional Regulation No. 3 of 2013 The implementation of this regulation can provide a number of positive social and environmental impacts in Bogor Regency: Increasing social welfare through initiatives to increase corporate social responsibility accountability. Improved environmental protection results in cleaner air, water and land. . Increase business awareness of its impact on society and the environment. Strengthen partnerships between local government organizations and private sector entities for sustainable development. In short, regional regulation no. Regional Regulation Number 3 of 2013 plays an important role in encouraging social and environmental responsibility in the region, encouraging sustainable practices that are beneficial for current and future generations.

Politik Hukum Pembelajaran Jarak Jauh dalam Sistem Pendidikan Nasional Muhamad Aulia Solahudin; Rachmat Trijono; R.Yuniar Anisa Ilyanawati
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 10 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i10.15782

Dalam implementasi pembelajaran jarak jauh mengalami berbagai problematika. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pembelajaran hukum politik jarak jauh dalam sistem pendidikan nasional serta mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang timbul dari pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dan upaya penyelesaiannya. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini bahwa dalam pertimbangan menimbang dan penjelasan umum UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai pembelajaran jarak jauh adalah penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan dengan sistem terbuka dan multi makna adalah untuk dapat menghadapi tantangan pada tuntutan perubahan dalam kehidupan baik kehidupan lokal, nasional maupun global. Dalam analisis dan evaluasi peraturan-undangan, pada Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (4) ditemukan adanya ketidakkonsistenan (antar ketentuan) dan implementasi dari ketentuan hukum tentang pembelajaran jarak jauh dalam sistem pendidikan nasional belum cukup efektif yang menyebabkan adanya kesenjangan antara tujuan dengan kenyataan yang ada dimasyarakat. Berbagai hambatan yang timbul pada pembelajaran jarak jauh, dalam upaya penyelesaian hambatan pembelajaran jarak jauh diperlukan kekonsistenan dalam menyediakan delapan standar pendidikan nasional. Rekomendasi umum dari analisis dan evaluasi UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni perlunya perubahan pada Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (4). Semua pihak perlu bekerja sama dalam mengelola pembelajaran jarak jauh secara efektif.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search