Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.488

P-Index

This Author published in this journals

All Journal jurnal niara Jurnal Administrasi Publik (JAP) Sawala : Jurnal Administrasi Negara Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Indonesian Journal of Social Science Research Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah (JKPD) Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi

Titi Stiawati

Unknown Affiliation

Author-ID : 2437583

Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN Titi Stiawati; Budiman Rusli; A. Djadja Saefullah; Erlis Karnesih
Jurnal Administrasi Publik Vol 10, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Anak jalanan hingga saat ini terus menjadi permasalahan publik yang belum tuntas diatasi dengan baik. Fenomena ini banyak muncul di wilayah-wilayah perkotaan, yang salah satunya terjadi di Kota Serang Provinsi Banten. Penelitian ini terfokus pada implementasi kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Serang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyakit masyarakat. Metode penelitian yang digunakan kualitatif, pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Serang melibatkan beberapa unsur, diantaranya Standar dan sasaran kebijakan dilakukan melalui kegiatan melibatkan dinas terkait seperti dinas sosial dan tenaga kerja. Sumberdaya yang melibatkan lembaga-lembaga sosial dan pemerhati anak jalanan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Komunikasi antar badan pelaksana dimana setiap instansi mengambil peran masing-masing dan saling bekerjasam dan menguatkan. Karakteristik pelaksana terdiri dari pelaksana penjaringan dan proses penggiringan untuk meningkatkan keterampilan. Lingkungan sosial ekonomi dan politik dilakukan melalui pendekatan kebijakan dengan diberikan bekal untuk keterampilan agar dapat mandiri dan dikembalikan pada lingkungan keluarga serta masyarakat sekitarnya. Sikap pelaksana bagi instansi yang ditunjuk dilakuan penindakan melalui kekeluargaan dan pembinaan secara mental dan diberikan motivasi agar mereka mau kembali kerumahnya dan bisa mencari pekerjaan yang lebih baik dan lebih layak.

Penyuluhan Optimalisasi Peran Organisasi Wanita Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pemberdayaan Perempuan di Tengah Era Globalisasi di Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon Titi Stiawati; Ika Arinia Indriyany
Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 2 Issue 1 June 2022
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/komunitas:jpkm.v2i1.15688

AbstrakPemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah salah satu organisasi masyarakat yang ada di dalam suatu wilayah Provinsi, Kabupaten, Kotamadya, Kecamatan, Klurahan atau Desa yang memperdayakan perempuan agar dapat menjadi perempuan yang mandiri dan dapat membina keluarganya. PKK merupakan organisasi yang masih bertahan hingga sekarang, dalam kegiatan PKK menerapkan sepuluh program pokok yang diterapkan dalam kegiatanya. Sepuluh program PKK ini sudah mencakup aspek aspek kehidupan di dalam masyarakat. Seluruh anggota PKK ikut dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak apapun sehingga ibu rumah tangga yang hanya setiap hari selalu dirumah melakukan pekerjaan rumah, mengurus anak dan suami diberikan wadah dalam pengembangan dirinya. Pertemuan antar anggota dilaksanakan satu bulan sekali dengan membahas tema bahasan yang sudah di siapkan oleh ketua PKK. Kegiatan PKK yang dilaksanakan bertujuan untuk membentuk pribadi perempuan yang kuat agar perempuan dapat mengembangkan kemampuan yang ia miliki oleh karena itu PKK sangat berperan besar dalam pemberdayaan perempuan. Adapun fungsi dan peran Tim Penggerak PKK di Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dalam menciptakan keluarga yang sehat dan berketahanan sangat besar mengingat kedudukannya yang sangat strategis. Karena Tim Penggerak PKK di Kelurahan Kalitimbang menjadi motor penggerak sekaligus motivator, dinamisator dan fasilitator kegiatan. Tim Penggerak PKK Kelurahan Kalitimbang selalu bergerak aktif melakukan pembinaan dan penyuluhan pada masyarakat dengan harapan hasil pembinaan dan penyuluhan tersebut di bawa dan diterapkan oleh ibu-ibu di keluarganya masing-masing. Sehingga ibu sebagai pendamping suami dapat berperan lebih optimal dalam ikut mewujudkan keluarga yang sehat dan berketahanan. Tidak sekedar hanya mengurusi dapur, sumur dan kasur yang notabene hanya sebagai pelayanan suami.Katakunci : pemberdayaan, PKK, perempuan AbstractFamily Empowerment and Welfare (PKK) is one of the community organizations in a province, district, municipality, sub-district, village, or village area that empowers women to become independent women and can nurture their families. PKK is an organization that still survives now. In its activities, PKK implements ten main programs that are implemented in its activities. These ten PKK programs already cover aspects of life in the community. All PKK members participated voluntarily, without coercion, so homemakers who were only at home every day doing housework and taking care of children and husbands were given a place to develop themselves. Meetings between members are held once a month to discuss the topic of discussion that the PKK chairman has prepared. The PKK activities aim to form strong women's personalities so that women can develop their abilities. Therefore, PKK plays a significant role in empowering women. The function and role of the PKK Mobilizing Team in Kaliimbang Village, Cibeber District, and Cilegon City in creating a healthy and resilient family are enormous. It happens considering PKK has a strategic position of Mobilization Team in Kaliimbang Village is the driving force and the motivator, dynamist, and facilitator of activities. In The Kaliimbang Village, PKK is always actively providing guidance and counseling to the community. They hope the guidance and counseling from PKK will be brought and implemented by mothers in their respective families so that the mother as a husband's companion can play a more optimal role in realizing a healthy and resilient family. Not just taking care of the kitchen, wells and mattresses are only husband services.Keywords : empowerment, PKK. women

KOTA CILEGON IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DALAM REHABILITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA CILEGON Ronald Al Kausar; Rina Yulianti; Titi Stiawati
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 5 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v5i2.143

Poverty alleviation is a concern and focus of the Cilegon Municipal Government as an effort to implement government functions in terms of service, empowerment and development to the community. Looking at the poverty rate in terms of the existence of uninhabitable homes in the City of Cilegon. Of course, the local government makes efforts to overcome it by issuing a policy contained in the form of a program. The theory used in this study is the implementation of policies put forward by Hill and Hupe which consists of three aspects of managing policy implementation, namely managing policy processes, managing relationships between organizations and managing internal and external relationships. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Determination of informants using purposive techniques. Based on the results of research, the rehabilitation program of uninhabitable houses in the city of Cilegon has not fully run optimally in the level of realization of development work. Assistance programs aimed at the poor by providing financial assistance in the form of self-help stimulants, where the community is required to build independently based on community or government initiatives with a community empowerment based approach, so that the realization of community hope and welfare.

URGENSI MANAJEMEN TALENTA DALAM UPAYA PERCEPATAN TRANSFORMASI ORGANISASI PUBLIK Eny Suryani; Titi Stiawati
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v8i1.298

The most important resource for organizations is people so organizations must be able to manage them. One approach to managing Human Resources is Talent Management. Talent management is a process that involves identifying, managing, and developing individual capabilities based on organizational needs. This article discusses the importance of implementing talent management in an effort to accelerate the transformation of public organizations. This research is a type of qualitative research that uses a literature study approach. The results show that the urgency of implementing talent management in an effort to accelerate the transformation of public organizations is to increase the productivity and effectiveness of public organizations, improve the quality of public services, increase organizational competitiveness, as a source of innovation and development, increase employee satisfaction and readiness to face change.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION PADA PELAYANAN PERIZINAN DI DPMPTSP KABUPATEN SERANG Nida Silvia Lestari; Arenawati; Titi Stiawati
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 02 (2024): Volume 15 No. 02 Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i02.10306

Online Single Submission (OSS) merupakan aplikasi yang bertujuan memberikan kemudahan berinvestasi melalui penerapan sistem perizinan berusaha terintegritas secara elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tentang perizinan melalui sistem OSS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serang dengan menggunakan teori Edward III, terdapat empat dimensi yaitu : (1) Komunikasi (2) Sumber Daya (3) Disposisi (4) Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan desain pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan sistem Online Single Submission pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang sudah berjalan dengan baik namun belum optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan. Faktor yang menjadi penyebab tidak optimalnya implementasi kebijakan Online Single Submission adalah faktor komunikasi dan sumber daya yang belum optimal. Dimana komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten serang belum belum terjangkau kepada seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Serang.

Optimasi Kepuasan Pengguna Melalui Kualitas Layanan Digital Di Era Society 5.0 Dery Arya Pandhika; Riswanda; Titi Stiawati
Jurnal Niara Vol. 17 No. 2 (2024): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v17i2.23148

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan besar dalam pelayanan public termasuk Kantor Pertanahan. Pada era Society 5.0, teknologi digital menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, berkelanjutan, dan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas kegunaan, kualitas informasi, kualitas interaksi, dengan kepuasan pengguna. Tempat penelitian yaitu Kantor Pertanahan Kota Cilegon dengan jumlah sampel yaitu 102 PPAT. Data dianalisis menggunakan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kualitas kegunaan, kualitas informasi, kualitas interaksi, dengan kepuasan pengguna layanan website Kantor Pertanahan Kota Cilegon. Penelitian ini memberikan saran perlunya optimalisasi berkelanjutan mengenai kepuasan melalui analisis, pembaruan rutin, dan umpan balik pengguna

Formulasi Kebijakan Pola Pengasuhan Berbasis Hak Anak Pada Lingkungan Pendidikan Pondok Pesantren Sulisman, Alya; Riswanda; Titi Stiawati
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 12 No. 2 (2024): Sawala : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v12i2.9462

The formation of childcare regulations based on children's rights within the Islamic boarding school (pesantren) environment has become a crucial necessity in addressing the prevalent issue of violence against students (santri) in recent times. In the context of education, childcare based on children's rights is essential to ensure the protection, development, and optimal well-being of students, thereby creating a child-friendly educational environment in pesantren. By employing the library research method and a phenomenological approach derived from the researcher's experiences, this study explores the conditions of childcare patterns in pesantren, the differences in the characteristics of student care, and the urgency of establishing relevant regulations. The research findings indicate that a childcare pattern based on children's rights is urgently needed to prevent violence and ensure quality care provision within the pesantren environment. The government needs to take concrete steps in the formulation of such regulations by involving relevant stakeholders to ensure the sustainability and enhancement of the quality of education in pesantren while effectively safeguarding children's rights. This research is expected to contribute to the development of inclusive education policies that prioritize children's interests in Indonesia, particularly within pesantren contexts.

Strategi Ddalam Pelayanan Informasi Publik Pada DISKOMINFO Kota Cilegon Titi Stiawati; Mega Okta Noerisma
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 12 No. 2 (2024): Sawala : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v12i2.9680

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi yang tepat diterapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Cilegon dalam Pelayanan Informasi Publik. Teori yang dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah teori strategi manajemen yang dikemukakan oleh Wheelen dan Hunger (2012:15) yang terdiri dari 4 indikator yaitu observasi lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi dan pengendalian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi dalam Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Cilegon sudah mengalami peningkatan yang cukup baik dibandingkan sebelumnya terutama dari segi evaluasi yang dilakukan. Namun masih terdapat hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola pelayanan informasi publik, kurangnya kemampuan SDM dalam menguasai materi informasi yang dibutuhkan masyarakat, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan kebebasan dalam memperoleh informasi. Selain itu menyediakan informasi publik melalui media elektronik khususnya website dinilai belum lengkap dan tidak selalu ter-update dengan baik. Kurangnya koordinasi dengan instansi pemerintah daerah juga menjadi kendala dalam pengelolaan informasi secara komprehensif.

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWALIAN RAKYAT DAERAH DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN Edi Suhaedi; Suwaib Amiruddin; Titi Stiawati
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 13 No. 1 (2025): Sawala : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v13.i1.46bzsh22

Article should be started by Title of Article followed by Authors Name and Affiliation The implementation of Banten Governor Regulation (Pergub) No. 46 of 2022 concerning the Position, Organizational Structure, Main Duties and Functions, Job Descriptions, and Work Procedures of the Banten Provincial DPRD Secretariat is a strategic step to strengthen the institutional governance of the regional legislature. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the regulation in improving the performance of the Banten Provincial DPRD Secretariat as the main support for the legislative, budgetary, and supervisory functions of the DPRD. The research method used a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with 10 informants (DPRD Secretariat officials, DPRD members, and related parties), document studies, and observation of work processes. The results showed that the implementation of Governor Regulation 46 Year 2022 has provided clarity on the organizational structure, division of tasks, and coordination mechanisms between units, thus improving the efficiency of administrative services and technical support to DPRD members. However, there are still challenges in optimizing the Secretariat's functions, such as limited qualified human resources (HR), lack of internal socialization of the new work procedures, and the need for technological adaptation to support the digitization of the legislative process. Other findings revealed that the pergub also emphasized the Secretariat's position as a neutral and professional regional apparatus, although local political dynamics sometimes affect performance independence. Recommendations include increasing the capacity of human resources through technical training, strengthening the internal monitoring system, and synergizing with local governments to ensure adequate budget allocations. This study concludes that the successful implementation of Governor Regulation 46 Year 2022 is highly dependent on the commitment of all stakeholders in translating the regulation into consistent operational practices, thus supporting the realization of transparent and accountable DPRD governance

Implementasi Program Beasiswa Full Sarjana di Kota Cilegon Sheila Sabina Putri Defa; Titi Stiawati; Sierfi Rahayu
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 1 No. 5 (2024): Oktober : KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konsensus.v1i5.324

This research was motivated by the low Gross Higher Education Participation Rate (APKPT) and low Labor Force Participation in Cilegon City. The government has issued a Higher Education Scholarship Program, namely a Full Undergraduate Scholarship so that the people of Cilegon City can meet the minimum industrial needs in Cilegon City. The aim of this research is to find out whether the implementation process for the Full Undergraduate Scholarship program is optimal, in terms of several problems related to the annual target of scholarship recipients not having reached the target, lack of socialization, incompatibility with scholarship registration requirements, and the flow of registration for full undergraduate scholarship candidates. This study uses a qualitative method. Data was collected by interviews with 15 informants consisting of implementing agents, scholarship recipients and the community. Data were reduced according to the theory of Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn (1975) with 6 aspects, namely; (1) policy size and objectives; (2) resources; (3) characteristics of implementing agents; (4) the attitude or tendency of the implementer; (5) communication between organizations; (6) Economic, Social and Political Environment. The results of the research show that there is a misunderstanding of communication between organizations and the community which causes a lack of information regarding full undergraduate scholarships, the education office only sets a Certificate of Incompetence as a requirement, and all prospective recipients register in the same way, namely through the Sicerdas application, but in the first year it is not use the Sicerdas application for scholarship registration.

Co-Authors A. Djadja Saefullah Arenawati Budiman Rusli Dery Arya Pandhika Edi Suhaedi Eny Suryani Erlis Karnesih Iis Nur Annisa Ika Arinia Indriyany Ima Maisaroh Ipah Ema Jumiati Iwan Suhandi Mega Okta Noerisma Muchsinin Ichsan Ismail Nida Silvia Lestari Rina Yulianti Riswanda Ronald Al Kausar Sheila Sabina Putri Defa Sierfi Rahayu Suja’i Sulisman, Alya Suwaib Amiruddin

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search