Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.884
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL JURNAL MAHKAMAH JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jurnal Hukum Lex Generalis Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jurnal Intelek Insan Cendikia Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy
Tan Kamello
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
TRANSFER OF LAND RIGHTS BASED ON FRAUDULENT GIFT DEEDS ISSUED BY PPAT (CASE STUDY SUPREME COURT DECISION NUMBER 895 K/PDT/2023 AND NUMBER 2268 K/PDT/2017) Ruth Dewi F. Sinambela; Tan Kamello; Rosnidar Sembiring
International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET) Vol. 4 No. 2 (2025): JANUARY
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijset.v4i2.664

Abstract

Land plays an important role in life, both as a place to live, a source of livelihood, and an economic asset. The transfer of land rights is often the subject of legal disputes, one of which is through grants regulated in Article 1666 of the Civil Code, where grants are the transfer of goods free of charge. Although it has been clearly regulated, grants often cause legal problems, especially if there is forgery of the deed of grant by the PPAT. For example, Supreme Court Decision Number 895 K/PDT/2023 and Decision Number 2268 K/PDT/2017 which discuss land disputes due to forgery of deed of grant. The problems raised in this thesis are: the validity of the transfer of land rights through a deed of grant by the PPAT, the process of making a deed of grant by the PPAT, and an analysis of the judge's legal considerations regarding fake deed of grant in several court decisions. The research method used is normative juridical with a descriptive analytical approach. The data used is secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was carried out through literature studies and interviews. The analysis was carried out qualitatively by drawing deductive conclusions to answer the research problems. The results of this study show that the Deed of Grant Number 400/2006 and Number 34/2003 are fake. As a consequence, the sale and purchase of land that occurred on the basis of the deed is invalid and has no legal force. In Supreme Court Decision Number 895 K / PDT / 2023 it was proven that the Deed of Grant Number 400/2006 was fake. Therefore, the Deed of Sale and Purchase of Land that occurred on the basis of the deed of grant is invalid and has no legal force. Thus, the sale and purchase act is null and void. In Supreme Court Decision Number 2268 K / PDT / 2017 it has been proven that the Deed of Grant Number 24/2003 is fake and that the transfer of rights is invalid, making the deed of sale and purchase of the object of the dispute also invalid and has no binding legal force. In addition, the Supreme Court stated that the resistance of the fugitives was unacceptable because the resistance was filed after the auction of the disputed object was completed. The Supreme Court considered that the legal efforts made by the fugitives were formally flawed, so the cassation was granted and the resistance was considered unacceptable.
AKIBAT HUKUM PROTOKOL NOTARIS YANG TIDAK DISERAHKAN SETELAH NOTARIS MENINGGAL DUNIA Regina Sondang Clara Pardede; Tan Kamello; Agustining Agustining; Tony Tony
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan Arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 63 UUJN/UUJN-P, Notaris bertanggung jawab menyimpan akta dan Protokol Notaris sepanjang hayat jabatannya dan akan diteruskan oleh Notaris lain atau penggantinya. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan UUJN mengenai protokol notraris yang telah meninggal dunia dan tidak diserahkan ahli waris, bagaimana akibat hukum atas tidak diserahkannya protokol notaris milik notaris yang telah meninggal dunia oleh pihak yang berkewajiban menyerahkan protokol notaris, bagaimana upaya hukum bagi yang berkepentingan terhadap akibat tidak diserahkannya protokol notaris milik notaris yang telah meninggal dunia.Penelitian dilakukan menggunakan penelitian hukum, yaitu yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan atau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain. Teknik pengumpulan data digunakan adalah studi kepustakaan.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan mengenai protokol notaris milik notaris yang telah meninggal dunia berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris diatur dalam Pasal 35, Pasal 62, Pasal 63 UUJN dan Pasal 39 Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019. Akibat hukum tidak diserahkannya protokol notaris yang telah meninggal dunia oleh pihak yang berkewajiban menyerahkan protokol notaris, menyebabkan grose akta, salinan akta atau kutipan akta tidak dapat diberikan, diperlihatkan atau diberitahukan kepada masyarakat yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, maka pembuktian kebenaran akta autentik yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan akan mengalami kesulitan dalam proses peradilan. Upaya hukum bagi yang berkepentingan terhadap akibat tidak diserahkannya protokol notaris milik notaris yang telah meninggal dunia belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tegas, sehingga upaya upaya yang dapat dilakukan adalah ahli waris dapat digugat melalui gugatan perdata dan/atau pidana di pengadilan. Apabila ternyata dokumen yang dimaksud terbukti menimbulkan kerugian ataupun terbukti melanggar hukum pidana seperti penggelapan, maka pengadilan dapat memberikan sanksi perdata maupun pidana.
LEGALITAS AKTA JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERJANJIAN POKOK SETELAH KREDITUR DINYATAKAN BERSALAH MELANGGAR UU PERLINDUNGAN KONSUMEN NO. 8 TAHUN 1999 (STUDI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1490 K/PID.SUS/2015) Muhammad Daud Siregar; Tan Kamello; Agustining Agustining; Mahmud Mulyadi
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 5 (2024): OKTOBER-NOVEMBER 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1490 K/Pid.Sus/2015 tanggal 17 Maret 2016 memutuskan perbuatan terdakwa (pelaku usaha) terbukti melanggar dakwaan alternatif Kesatu (melanggar UUPK) dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa (pelaku usaha) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana tata cara pembuatan akta jaminan fidusia sebagai perjanjian accessoir, bagaimana keabsahan akta jaminan fidusia yang dibuat melewati jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, bagaimana analisis yuridis putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1490 K/Pid.Sus/2015 tanggal 17 Maret 2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka. Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, jangka waktu yang diberikan dalam proses permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia, Perjanjian untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia dinyatakan batal demi hukum, maka akta jaminan fidusia yang tidak di daftarkan lebih dari 30 (tiga puluh) hari tidak dapat dijadikan dasar eksekusi jaminan jika debitur wanprestasi. Dalam hal ini peneliti sepakat dengan keputusan hakim yang menjatuhkan putusan kepada terdakwa karena telah melanggar UUPK, dimana dalam Pencantuman klausula baku dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Langsa yang diwakili oleh Terdakwa ZULKARNAIN BIN ABDULLAH sebagai kreditur dan pelaku usaha perusahaan leasing, jelas tidak sejalan dengan ketentaun UU Perlindungan Konsumen. Konsumen selalu “terjebak” oleh klausula baku dalam perjanjian pembiayaan yang berpihak pada pelaku usaha, karena konsumen dalam kondisi “membutuhkan”
Perbuatan Melawan Hukum atas Proses Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia: Studi Putusan Nomor 650/PDT.G/2023/PN.Mdn, Nomor 172/Pdt.G/2020/PN.Amb, Nomor 198/Pdt.G/2020/PN JKT.Sel Sonta Lumbantobing; Tan Kamello; Rosnidar Sembiring
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 4 (2026): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i4.3885

Abstract

The analysis of unlawful acts in the process of forcible repossession of fiduciary collateral in Indonesia is based on Law Number 42 of 1999 and Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. The approach used is normative juridical by examining Court Decisions Number 650/PDT.G/2023/PN.Mdn, 172/Pdt.G/2020/PN.Amb and 198/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel to assess the balance between creditor rights and debtor protection. The results indicate that repossession conducted without proper procedure constitutes an unlawful act that violates legal certainty and grants the debtor the right to claim restitution or compensation. The courts emphasize the importance of proving default, due process and the prohibition of unilateral actions.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM PENETAPAN TANAH LAPANG MERDEKA MEDAN SEBAGAI CAGAR BUDAYA (STUDI PUTUSAN: : NOMOR 542/PDT/2021/PT.MDN) Noni Zulkarnain; Tan Kamello; Rosnidar Sembiring
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3059

Abstract

Abstract: Cultural heritage is valuable for the nation because it can increase the sense of unity and awareness of national identity, therefore cultural heritage needs to be preserved and protected. This study will discuss three problems. This study uses a normative legal research method, with a legislative approach, legal concepts, cases, and comparative law. This research is prescriptive. The primary legal material used is Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage. Secondary legal materials are in the form of literature on cultural heritage and unlawful acts. The results of this study are the provisions of regulatory laws governing the criteria for cultural heritage status in the determination of Tanah Lapang Merdeka Medan as a cultural heritage according to Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage, Elements of unlawful acts imposed on the Medan city government in determining Tanah Lapang Merdeka Medan as a cultural heritage, Legal analysis of the considerations of the judge's decision in decision Number 542 / Pdt / 2021 / PT.Mdn with the values of justice, benefit and legal certainty. Keywords: Determination, Cultural Heritage, Act Against The Law Abstrak: Cagar budaya merupakan hal berharga bagi bangsa karena dapat meningkatkan rasa kesatuan dan kesadaran jati diri bangsa maka dari itu cagar budaya perlu dilestarikan dan dilindungi. Penelitian ini akan membahas tiga permasalahan Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konsep hukum, kasus, dan perbandingan hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif. Bahan hukum primer yang digunakan yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Bahan hukum sekunder berupa literatur mengenai cagar budaya dan perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian ini adalah Ketentuan hukum regulasi yang mengatur mengenai kriteria status cagar budaya pada penetapan Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai cagar budaya menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dikenakan kepada pemerintah kota medan dalam penetapan Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai cagar budaya, Analisis hukum pada pertimbangan putusan hakim pada putusan Nomor 542/Pdt/2021/PT.Mdn dengan nilai-nilai keadilan, kemanfaatn dan kepastian hukum. Kata kunci: Penetapan, Cagar Budaya , Perbuatan Melawan Hukum (PMH)  
Co-Authors Abdan Taqyanto Aflah Agustining Agustining Alvi Syahrin Annisa Rizkika Chairiza Nasution Annisa Rizkika Chairiza Nst Azalia Salsabila Pilo Daulay Bismar Nasution Gunawan Sibarani HASIM PURBA Hasyim Purba Husni Husni Iman Jauhari Isdiana Syafitri Keizerina Devi Mahmud Mulyadi Mahmul Siregar Miranda Chairunnisa Muhammad Daud Siregar Nelly Afrida Banjarnahor Nixson Nixson Noni Zulkarnain Raden Mohamad Herdian Bhakti REGINA SONDANG CLARA PARDEDE Rommy Yudistira Lubis Rosdinar Sembiring Rosnidar Sembiring Ruth Dewi F. Sinambela Sonta Lumbantobing Sunarmi SUPRAYITNO Suprayitno Suprayitno Syafruddin Kalo Tony Tony Utary Maharany Barus