Garuda - Garba Rujukan Digital

Tolaki Customary Law Regulation on Tolaki Community Land Disputes in Lambandia District, East Kolaka Regency Gilang Ramadhan, Purnama; Akib, Ma'ruf; Wahyudi Umar
Law and Justice Vol. 9 No. 1 (2024): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v9i1.5058

Customary land is an essential aspect of the Tolaki tribal community, which is jointly owned by them and holds great significance. However, disputes over customary land often arise, leading to compliance with customary law and its consequences. This research seeks to explore the views and regulations of Tolaki customary law regarding land disputes and conflicts. The doctrinal legal research approach has been used in this research to understand how land disputes are handled under Tolaki customary law. The results indicate that land disputes are considered a form of social conflict that arises due to violations of customary civil law. The resolution process involves a series of customs, and a solution is reached through positive laws. The Tolaki customary law has laid down several principles that guide the resolution process of land disputes. According to their customs, the disputing parties must first attempt to resolve the matter through negotiations. If negotiations fail, the parties must seek the help of their respective customary leaders, who will then guide them through the dispute resolution process. If the dispute remains unresolved, then the parties may seek the intervention of positive law. In conclusion, the Tolaki customary law views land disputes as a social conflict that can be resolved through a series of customs and positive laws. It is imperative to preserve these customs and laws to maintain the sanctity of customary land and ensure that disputes are resolved fairly. Tanah adat merupakan aspek penting bagi masyarakat suku Tolaki, yang dimiliki bersama dan memiliki arti penting. Namun, sengketa atas tanah adat sering kali muncul, yang mengarah pada kepatuhan terhadap hukum adat dan konsekuensinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan dan pengaturan hukum adat Tolaki mengenai sengketa dan konflik tanah. Pendekatan penelitian hukum doktrinal telah digunakan dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana sengketa tanah ditangani di bawah hukum adat Tolaki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah dianggap sebagai bentuk konflik sosial yang muncul akibat pelanggaran hukum perdata adat. Proses penyelesaiannya melibatkan serangkaian adat istiadat, dan penyelesaiannya dilakukan melalui hukum positif. Hukum adat Tolaki telah menetapkan beberapa prinsip yang memandu proses penyelesaian sengketa tanah. Menurut adat istiadat mereka, pihak-pihak yang bersengketa harus terlebih dahulu berusaha menyelesaikan masalah melalui negosiasi. Jika negosiasi gagal, para pihak harus mencari bantuan dari pemimpin adat masing-masing, yang kemudian akan memandu mereka melalui proses penyelesaian sengketa. Jika sengketa tetap tidak terselesaikan, maka para pihak dapat meminta intervensi hukum positif. Kesimpulannya, hukum adat Tolaki memandang sengketa tanah sebagai konflik sosial yang dapat diselesaikan melalui serangkaian hukum adat dan hukum positif. Sangat penting untuk melestarikan adat dan hukum ini untuk menjaga kesucian tanah adat dan memastikan bahwa perselisihan diselesaikan secara adil.

THE IMPLEMENTATION OF KALOSARA CUSTOM IN MEDIATING MEDICAL DISPUTES Akib, Ma'ruf; Ichlas, Rudy Iskandar
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 10, No 3 (2023): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v10i3.33751

This study aims to determine and analyze the constitutionality of Kalosara custom in mediating disputes between doctors and patients in Konawe Regency. The method in this research uses a sociological juridical approach. The results of this study are The role of the Kalosara as customary law has a broad scope as a legal sub-system in society, as the Kalosara is known to prioritize unity and peace through mediation by means of deliberation and consensus. The Sara Medulu procession carried out by doctors from Konawe Hospital came to the victim with the intermediary of a Tolea as a form of seriousness to settle by custom. Customary settlement with a family atmosphere makes both parties feel defeated by each other. This condition is far more beneficial than legal settlement through the litigation process where there are parties who are won and defeated.

Juridical Analysis of Child Marriage Tolerance on Living Habits in Society Against Marriage Law Mahaputri, Puang; Akib, Ma’ruf; Lanontji, Muryanto
JURNAL AKTA Vol 12, No 1 (2025): March 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i1.44142

The diversity of the legal system in Indonesia triggers differences of views on the age limit of marriage between customary provisions and regulations in the law. The practice of people who still tolerate underage marriage is contrary to Law No. 16 of 2019, which expressly sets the age limit for marriage. This study aims to examine the position of customary law that still tolerates early marriage in the perspective of marriage law, and explore the possible limitations that can be applied by positive law to bridge the gap. This study uses normative legal research methods by examining various laws and regulations and related legal concepts. Data was obtained through literature studies sourced from laws and various articles relevant to the research topic. The results of the study show that customary law recognizes and provides space for the practice of child marriage, while the law provides that such tolerance can only be granted through the mechanism of marriage dispensation based on strong grounds. This difference of views requires dialogue and deliberation between traditional leaders and the government in order to achieve the harmonization of marriage law in Indonesia.

Urgensi Pengunaan Mekanisme Mediasi Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Perceraian di Masyarakat A, Annisa; Akib, Ma'ruf; Umar, Wahyudi
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2434

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi dalam penyelesaian sengketa waris akibat perceraian di Indonesia, dengan fokus pada peran hakim sebagai mediator dan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi dianggap efektif karena dapat menyelesaikan sengketa lebih cepat, mengurangi biaya, dan memperbaiki hubungan antar pihak. Selain itu, mediasi memberikan kesempatan untuk mencapai keadilan restoratif, di mana semua pihak merasa didengar dan mendapatkan solusi yang lebih adil. Namun, implementasinya menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang mediasi dan keterbatasan waktu hakim. Penelitian ini menggunakan metode normative empiris dengan pendekatan peraturan, konseptual, dan studi kasus untuk mengevaluasi penerapan mediasi di sistem peradilan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mediasi berhasil menyelesaikan banyak sengketa waris secara damai dan efisien, tantangan tetap ada, terutama dari pihak yang lebih memilih litigasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas hakim dan sosialisasi kepada masyarakat agar mediasi lebih efektif dalam penyelesaian sengketa waris akibat perceraian dan mencapai keadilan.

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Overclaim pada Produk Skincare dalam Transaksi Online Dewi Santika, Lasmi; Akib, Ma'ruf; Umar, Wahyudi; Fajdriah Hamzah, Ismi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3132

Overclaim atau klaim yang tidak sesuai dengan kenyataan dapat merugikan konsumen dan menciptakan ketidakadilan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Hal ini menjadi sangat relevan dalam traksaksi online, di mana informasi produk sering kali disajikan secara tidak transparan. Ketidaktransparanan dapat menyebabkan keraguan di benak konsumen, yang berpotensi mengurangi kepercayaan terhadap platform e-commerce dan produk yang ditawarkan. Dalam dunia digital yang serba cepat ini, konsumen semakin menuntut akses ke informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk membuat keputusan pembelian yang informasional.Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum konsumen terhadap overclaim pada produk dalam transaksi Online. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan dan menggunakan bahan sekunder, primer dan tersier yang berisi kaidah hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus Overclaim produk Skincare bertentangan dengan pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait informasi produk.

ANALISIS PRAKTIK JUAL RUGI (PREDATORY PRICING) TERHADAP PRAKTIK PROMO OLEH GRAB DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA Ismar, Ismar; Akib, Ma’ruf; Umar, Wahyudi
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2024): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/rjih.v7i2.45749

Praktik jual rugi atau predatory pricing merupakan strategi yang sering digunakan dalam persaingan bisnis, terutama di industri e-commerce dan layanan transportasi online seperti Grab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kerugian penjualan yang diterapkan oleh Grab dalam konteks hukum persaingan usaha di Indonesia. Dari sisi hukum, praktik ini dapat mengakibatkan distorsi pasar dan merugikan pelaku usaha lainnya, terutama di industri konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang melarang praktik yang dapat menghambat persaingan sehat. Dalam konteks digital, Grab dan perusahaan sejenis sering memberikan diskon besar-besaran untuk menarik pelanggan, yang dapat dianggap sebagai praktik sell-loss. Penelitian menunjukkan bahwa strategi ini tidak hanya merugikan pesaing tetapi juga dapat menciptakan ketergantungan konsumen pada harga rendah, berpotensi menghilangkan pemain kecil dari pasar. Oleh karena itu, penting bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan pengawasan ketat terhadap praktik-praktik tersebut agar tetap sesuai dengan peraturan yang ada dan menjaga iklim persaingan yang sehat. Lebih lanjut, penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi KPPU dalam mengawasi praktik penjualan kerugian di era digital, di mana transaksi e-commerce meningkat dan kompleksitas pasar meningkat. KPPU perlu memperkuat kapasitas dan metodologi pengawasannya untuk dapat mendeteksi dan menindak praktik berbahaya. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dampak praktik sell-loss terhadap persaingan bisnis dan perlunya penegakan hukum yang lebih efektif di Indonesia.

The Application of E-Court by the Panel of Judges in the Perspective of Civil Procedure Law Rahmat, Rifki; Akib, Ma'ruf; Umar, Wahyudi
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol 5, No 3 (2025): NOVEMBER
Publisher : Postgraduate Program in Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pamali.v5i3.3353

Introduction: The development of information technology has brought very significant changes in various sectors, including the legal system in Indonesia. To realize the principles of fast, simple and low-cost justice, the Supreme Court of the Republic of Indonesia issued Supreme Court Rules Number 1 of 2019 as amended by Supreme Court Rules Number 7 of 2022, in response to the demands of efficiency, transparency, and accessibility in the judicial process. However, in its implementation, there are limitations and challenges in the Supreme Court Rules.Purposes of the Research: This research aims to explore and understand e-court regulations and examine the challenges in the implementation of e-courts in the Indonesian judicial system.Methods of the Research: Using normative legal research methods with Statute approach and conceptual approach.Results Main Findings of the Research: The results of the study show that the legal basis of the panel of judges in the implementation of e-court lies in article 6 paragraph (8) and article 20 of Supreme Court Rules Number 1 of 2019 as amended by Supreme Court Rules Number 7 of 2022, as well as other legal principles that serve as guidelines for the panel of judges in the implementation of e-court. However, the use of ecourt in resolving cases electronically is not optimal, this is because there are a number of obstacles such as limited facilities and infrastructure, lack of understanding from law enforcement officials and the public about e-court, as well as legal regulations that have not been effective and other problems.

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Overclaim pada Produk Skincare dalam Transaksi Online Lasmi Dewi Santika; Ma'ruf Akib; Wahyudi Umar; Ismi Fajdriah Hamzah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3132

Overclaim atau klaim yang tidak sesuai dengan kenyataan dapat merugikan konsumen dan menciptakan ketidakadilan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Hal ini menjadi sangat relevan dalam traksaksi online, di mana informasi produk sering kali disajikan secara tidak transparan. Ketidaktransparanan dapat menyebabkan keraguan di benak konsumen, yang berpotensi mengurangi kepercayaan terhadap platform e-commerce dan produk yang ditawarkan. Dalam dunia digital yang serba cepat ini, konsumen semakin menuntut akses ke informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk membuat keputusan pembelian yang informasional.Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum konsumen terhadap overclaim pada produk dalam transaksi Online. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan dan menggunakan bahan sekunder, primer dan tersier yang berisi kaidah hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus Overclaim produk Skincare bertentangan dengan pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait informasi produk.

KEPASTIAN HUKUM SMART CONTRACT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Sakirman; Ma'ruf Akib; Wahyudi Umar
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 10 (2024): Tema Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Legal certainty in the application of smart contracts in the perspective of civil law is an important issue in the digital era. Smart contracts, which are computer code that automatically executes agreements, face challenges in meeting the legal requirements of traditional contracts. Previous research shows that while smart contracts offer transparency and efficiency, they often do not meet the validity criteria set out in civil law, as expressed by Herian and Abidin. In addition, there is an urgent need for clearer regulation regarding the legal status of smart contracts so that they can be integrated with existing legal systems, as discussed by Onufreiciuc and Stănescu. Therefore, this study aims to explore the legal certainty of smart contracts and their implications for civil law, as well as provide recommendations for better arrangements in the future.

WANPRESTASI PADA LAYANAN PAYLATER DALAM APLIKASI SHOPEE Rahayu Iftahul Jannah; Ma'ruf Akib; Ismi Fadjriah; Wahyudi Umar
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 4 (2024): Tema Hukum Perdata
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study examines the phenomenon of default in the use of the PayLater service on the Shopee application, which is increasingly popular in Indonesia along with the development of e-commerce. The purpose of this study is to analyze the legal consequences of default by debtors in the use of this service. Normative legal research is carried out using a legislative and conceptual approach. The results of this study emphasize that consumers must understand the terms and conditions before using PayLater to avoid legal problems in the future because the results show that default occurs when debtors do not fulfill their payment obligations as agreed, which can result in fines and recording in the Financial Information Service System (SLIK) of the OJK.

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search