Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

3.302

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS Diponegoro Law Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Law, Development and Justice Review

Achmad Busro

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Author-ID : 244964

Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2

PERJANJIAN SEWA MENYEWA TEMPAT PADA PT. ANGKASA PURA II BANDARA INTERNASIONAL LOMBOK DENGAN PENYEWA Pratiwi, Clariesha Vetriani; Busro, Achmad; Ispriyarso, Budi
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN BERMOTOR TERKAIT ADANYA KLAUSULA EKSONERASI Artdityo, Artdityo; Busro, Achmad; Doramia Lumbanraja, Anggita
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

ANALISIS TENTANG HUKUM KEWARISAN ADAT CINA YANG TIDAK MEMBERIKAN HAK MEWARIS BAGI ANAK PEREMPUAN DI KOTA PALEMBANG Christian, Hans; Busro, Achmad; Prasetyo, Mujiono Hafidh
Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah Dedy Permono, Kurniawan; Busro, Achmad; Lumbanraja, Anggita Doramia
Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i1.39130

Penyelesaian Kredit Macet Di BPR Kabupaten Kendal Dengan Jaminan Hak Tanggungan Ardelli, Arga Aulia; Busro, Achmad; Hafidh Prasetyo, Mujiono Hafidh
Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i1.38839

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Bongkar Muat Barang Pada Perusahaan Bongkar Muat Barang Di Kota Jambi Amanysiwiokta Erlangga; Achmad Busro; Irawati Irawati
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43721

Discusses consumer protection in the implementation of loading and unloading activities carried out by loading and unloading companies (PBM), which are engaged in loading and unloading goods from ships (unloading), in which there are consumers (service users). and producers (business actors). The existence of consumer protection plays an important role, this is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which aims to create protection for consumers with legal certainty. The method used in this research is juridical normative, by examining library materials or secondary data obtained. The results show that the loading and unloading company (PBM) has responsibility for what happens to consumer goods, including the losses suffered by consumers. This loss can be caused by several factors, including negligence of the loading and unloading workers (TKBM), weather / natural conditions, and negligence on the part of land transportation. Responsibility for goods during loading and unloading basically includes protection that is administrative in nature and protection that is physical in nature. Conflicts or disputes between business actors and consumers in the implementation of loading and unloading are generally based on things that both parties do not want, even the consumers did not expect beforehand.Keywords: legal protection; consumer; responsible AbstrakMembahas tentang perlindungan konsumen dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang yang dilakukan oleh Perusahaan Bongkar Muat (PBM), yang bergerak di bidang jasa pemuatan barang ke kapal (loading) dan pembongkaran barang dari kapal (un loading), dalam pelaksanaannya ada konsumen (pengguna jasa) dan produsen (pelaku usaha). Keberadaan perlindungan terhadap konsumen sangat berperan penting, ini diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bertujuan untuk menciptakan perlindungan terhadap para konsumen dengan adanya kepastian hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan bongkar muat (PBM) memiliki tanggung jawab atas apa yang terjadi terhadap barang konsumen, termasuk kerugian yang dialami oleh konsumen. Kerugian ini bisa disebabkan beberapa faktor antara lain karena kelalaian Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), keadaan cuaca/alam, dan kelalaian dari pihak pengangkutan darat. Tanggung jawab terhadap barang dalam pelaksanaan bongkar muat pada dasarnya meliputi perlindungan yang bersifat administratif dan perlindungan yang sifatnya fisik. Konflik atau sengketa antara pelaku usaha dan konsumen pada pelaksanaan bongkar muat pada umunya didasarkan pada hal-hal yang tidak dikehendaki kedua belah pihak bahkan tidak diduga oleh para konsumen sebelumnya.Kata kunci: perlindungan hukum; konsumen; tanggung jawab

Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) “UD. Permata Furni” Ulfi Nihaya; Achmad Busro
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.37657

AbstractProtection for workers is very necessary in order to provide basic rights for every worker, to guarantee equal opportunities and grants in general, in order to realize the welfare of workers. Therefore, work agreements must be in accordance with the law so that their use can provide fair rights for workers. The purpose of this paper is to find out and analyze work agreements, especially work agreements for a certain time (PKWT) between workers and “UD. Furni Gems". The preparation of this writing was carried out using a normative juridical research approach. Based on the results of the study, it was concluded that, l) Employment agreements, especially work agreements for a certain time (PKWT) must be in accordance with the provisions of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. 2) UD. PERMATA FURNI in Article 1 is inconsistent with and contrary to Article 58 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, and Article 4 of the work agreement is not appropriate and contradicts Article 54 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower regarding the omission of wages and the method of payment which is a mandatory part of the employment agreement.Keywords: salary; time period; certain time work agreement (pkwt)AbstrakProteksi bagi buruh sangat diperlukan guna memberikan hak dasar setiap buruh, untuk menjamin peluang serta pemberian sama pada umumnya, demi mewujudkan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, perjanjian kerja harus sesui dengan undang-undang agar pemanfaatannya dapat memberikan hak yang adil bagi pekerja. Tujuan dari penulisan ini guna mengetahui dan menganalisa perjanjian kerja khususnya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara pekerja dengan “UD. Permata Furni”. Penyusunan penulisan ini dilakukan menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, l) Perjanjian kerja khususnya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) UD. PERMATA FURNI dalam Pasal 1 tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Pasal 4 perjanjian kerja tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait tidak dicantumkannya besaran upah dan cara pembayarannya yang merupakan bagian wajib dalam perikatan kerja.Kata kunci : upah; jangka waktu; perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt)

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko Di Wilayah Semarang Barat Arif Rifqi Muslim; Achmad Busro
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.35734

AbstractImplementation of lease agreements is often a problem in shophouse rentals. The focus of the problem in this study is How the Legal Review of the Implementation of the Rental Agreement for Shop Houses (ruko) in the City of Semarang, How the Legal Protection Forms the Rental-Renting Agreement for Shop Houses (ruko) The method used in this research is an empirical juridical approach, namely research that utilizes the laws of the environment in a real sense and examines how it works in the community which aims to understand what is done by research subjects and in a descriptive way in the form of words and language by utilizing various books. -scientific books. The results of this study indicate that the implementation of the lease agreement must go through the stages starting with the pre-agreement stage, the stage of the Agreement Preparation, the post-signing of the agreement. The form of legal protection The lease agreement is regulated in chapter VII of Book III of the Civil Code entitled "About Leasing" which includes articles 1548 to 1600 of the Civil CodeKeywords: agreements; rent; shop house.AbstrakPelaksanaan perjanjian sewa sering menjadi masalah dalam persewaan ruko. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Pelaksanaan Perjanjian Sewa Ruko (ruko) di Kota Semarang, Bagaimana Perlindungan Hukum Bentuk Perjanjian Sewa-Menyewa Ruko (ruko) Metodenya Yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang memanfaatkan hukum lingkungan dalam arti yang sebenarnya dan menelaah cara kerjanya dalam masyarakat yang bertujuan untuk memahami apa yang dilakukan oleh subjek penelitian dan secara deskriptif berupa kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai buku. -buku ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian sewa harus melalui tahapan yang dimulai dari tahap pra perjanjian, tahap pembuatan perjanjian, hingga pasca penandatanganan perjanjian. Bentuk Perlindungan Hukum Perjanjian Sewa diatur dalam Bab VII Buku III KUH Perdata yang berjudul “Tentang Sewa” yang memuat pasal 1548 sampai dengan 1600 KUH Perdata.Kata kunci : perjanjian; menyewa; rumah toko

Asas Keseimbangan Sebagai Indikator Keadilan di Dalam Perjanjian Baku Muhammad Tommy Setiawan; Achmad Busro; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43782

Everyone has the freedom to enter into any agreement provided that it does not conflict with applicable laws, morality and public order. Franchisee candidates are given the freedom to choose to accept or reject the agreement (take it or leave it) by not participating in determining its contents. This article discusses the issue of the benchmarks of fairness in the franchise agreement between the franchisor and the franchisee and the legal consequences of injustice that occurs in the agreement. The method used is normative juridical. The results of the study found that the agreement was legal according to law, as for the contents of the contract which were considered unfair by some parties, this did not cause the cancellation of the contract application. The parties who have agreed and agreed to the contract (take it) and also signed the contract so that they must bear the legal consequences that arise, except when an element of fraud and oversight is found, then the other party gets a wrong or wrong understanding of the contract, both parties should have good intentions to solve the problem.Keywords: Standard Agreement; Franchisee; JusticeAbstrakSetiap orang memiliki kebebasan untuk mengadakan segala perjanjian dengan ketentuan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum. Calon Franchisee diberikan kebebasan untuk memilih menerima atau menolak perjanjian tersebut dengan tidak ikut serta menentukan isinya. Artikel ini membahas persoalan tentang tolok ukur keadilan di dalam perjanjian franchise antara franchisor dan franchisee serta akibat hukum atas ketidakdilan yang terjadi dalam perjanjian tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian tersebut sah menurut hukum, adapun terkait isi kontrak yang dinilai tidak adil oleh sebagian pihak, hal tersebut tidak menyebabkan dibatalkannya permohonan kontrak. Para pihak yang telah sepakat dan menyetujui kontrak (take it) serta ikut bertandatangan sehingga harus menanggung konsekuensi hukum yang ditimbulkan, kecuali ketika ditemukan adanya unsur penipuan dan kekhilafan, maka pihak lain mendapat pemahaman yang keliru atau salah tentang kontrak seharusnya kedua belah beri’tikad baik guna menyelesaikan persoalan tersebut.Kata kunci : Perjanjian Baku; Franchisee; Keadilan

Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Tindakan Wanprestasinya yang Merugikan Klien Monika Sitanggang; Achmad Busro
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.39779

AbstractNotary is a general official who is trusted by the State and the Community by delegated the main tasks and obligations in accordance with Lawi Numberi 2 of 2014 concerningi Amendmentsi to Law Numberi 30 of 2004 iconcerning Notary iPosition. Ini carryingi outi his position as a general official who provides services to the community, a notary does not rule out the possibility of doing a defense that can harm the client. This action must be accounted for by the Notary as a General Officer. The method of approach used in this study is normative juridic. Thei purposei of this writingi is to find outi and analyzei the accountability of the notary for its actions that harm the client. The results of this study are punishment for a Notary who made a negligence of the client. This punishment is in the form of criminal sanctions, civil and administrative, where a notary can be sued by clients who feel disadvantaged, and the category of punishment in accordance with the portion of violations. This study also produced a role of a Notary in providing legal services to the public in accordance with the code of ethics Notary.Keywords: notary; default; client.AbstrakNotaris merupakani pejabati umumi yangi dipercayai olehi Negara dan masyarakati dengan dilimpahkan tugas pokok dan kewajiban sesuai dengan UU Nomori 2 Tahuni 2014 tentangi perubahan atasi Undang-Undangi Nomori 30 Tahuni 2004 Tentangi Jabatani Notaris. Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang memberikan jasa kepada masyarakat, Notaris tidak menutup kemungkinan melakukan wanprestasi yang dapat merugikan klien. Tindakan ini harus dipertanggungjawabkan oleh Notaris sebagai pejabat umum. Metodei pendekatani yangi digunakan dalami penelitiani ini adalahi yuridisi normatif. Tujuani penulisan ini untuk mengetahuii dan menganalisisi pertanggungjawaban Notaris atas tindakannya yang merugikan klien. Hasil dari penelitian ini adalah penjatuhan hukuman bagi seorang Notaris yang melakukan suatu kelalaian terhadap klien. Hukuman ini berupa sanksi pidana, perdata, dan administrasi, dimana seorang Notaris dapat digugat oleh klien yang merasa dirugikan, serta kategori pemberian hukuman sesuai dengan porsi pelanggarannya. Penelitian ini juga menghasilkan peran dari seorang Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat sesuai dengan kode etik Notaris.Kata kunci: notaris; wanprestasi; klien.

Co-Authors Abdul Andriansyah Amanysiwiokta Erlangga Anggita Doramia Lumbanraja Anung Ronggo Yudha Ardelli, Arga Aulia Ardifa Iedha Rakhanida Arif Rifqi Muslim Artdityo, Artdityo Aulia, Hanna Belinda Pudjilianto Benedictus Satryo Wibowo Berlian Harina Sari Budi Ispriyarso Christian, Hans Dedy Permono, Kurniawan Dewi Hendrawati Dewi Hendrawati Doramia Lumbanraja, Anggita Dwi Resti Prabandari Ery Agus Priyono Ery Agus Priyono, Ery Agus Fida Adhiati Firdaus, Muhammad Aldira Hafidh Prasetyo, Mujiono Hafidh Irawati Irawati Jeanette Agire Medahalyusa Lumbanraja, Anggita Doramia Maria Nadea Ambarsari Meisya Maharani Monika Sitanggang Muhammad Tommy Setiawan Mujiono Hafidh Prasetyo Prasetyo, Mujiono Hafidh Pratiwi, Clariesha Vetriani Putri, Ayu Kartika Shendy Adityo Wiratmoko Suradi Suradi Ulfi Nihaya Yuli Prasetyo Adhi

Title Search

Found 17 Documents Search Journal : NOTARIUS

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search
Journal : NOTARIUS