Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.678
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum YUSTISI BILANCIA JURNAL USM LAW REVIEW REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Indonesian Journal of International Law Journal of Comprehensive Science SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah JURNAL DISCRETIE Jurnal Hukum dan Sosial Politik Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum International Journal of Law, Crime and Justice Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum
Rosita Candrakirana
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JURNAL USM LAW REVIEW

 1 
Reformulasi Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Memaksimalkan Peran Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Richard Al Khalik; Rosita Candrakirana; Diana Lukitasari
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12355

Abstract

This study aims to examine the regulatory weaknesses in the obligation to implement the PMPJ and the normative conflict between the obligation to report suspicious financial transactions in the context of anti-money laundering efforts and the principle of notarial confidentiality. It further addresses the urgency of reformulating the UUJN to prevent normative ambiguity and to align with the dynamics of contemporary legal developments. The research responds to the normative conflict between the UUJN and the PP Number 43 of 2015, which has led to legal uncertainty in practice. Employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this study reveals that the UUJN does not explicitly accommodate the obligation to apply PMPJ as an integral part of notarial professional duties. Moreover, the obligation to report suspicious transactions by notaries creates a normative conflict with PP Number 43 of 2015, particularly concerning the legal hierarchy, thereby undermining public trust in the integrity of notaries in upholding client confidentiality. The novelty of this research lies in the proposal for a legal reform of the UUJN as a structural solution to resolve the existing normative conflict. It concludes that to prevent such conflicts, the UUJN must be reformulated through both vertical and horizontal harmonization with the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CTF) regime in Indonesia, thereby enabling full legal integration of the reporting obligations into the notarial regulatory framework.   Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kelemahan pengaturan kewajiban PMPJ dan konflik norma terhadap kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan dalam pencegahan TPPU dengan prinsip kerahasiaan jabatan Notaris, serta urgensi reformulasi UUJN dalam mendukung upaya pencegahan TPPU agar tidak menimbulkan multitafsir dan lebih progresif mengikuti perkembangan hukum kontemporer. Penelitian ini hadir untuk mengatasi konflik norma terhadap UUJN dengan PP Nomor 43 Tahun 2015 yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Temuan penelitian mengungkapkan bahwa UUJN belum secara eksplisit mengakomodasi kewajiban penerapan PMPJ sebagai bagian integral dari kewajiban profesional Notaris dan kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan oleh Notaris dalam penerapannya menimbulkan konflik norma antara UUJN dengan PP Nomor 43 Tahun 2015 secara hierarki peraturan perundang-undangan sehingga berimplikasi menurunnya kepercayaan publik terhadap integritas Notaris dalam menjaga rahasia klien. Kebaruan  penelitian  ini  terletak pada kebutuhan reformulasi norma hukum dalam UUJN sebagai perbaikan struktural terhadap konflik norma yang terjadi. Penelitian ini menegaskan untuk menghindari konflik norma perlu adanya reformulasi UUJN melalui harmonisasi hukum secara vertikal dan horizontal terhadap UUJN dengan UU TPPU dalam melakukan integrasi kewajiban terhadap Notaris dengan rezim APU-PPT di Indonesia.
Kedudukan Perjanjian Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Dalam Sengketa Boedel Pailit Aji, Pradistya Purnama; Candrakirana, Rosita; Surya Nagara, Airlangga
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.13069

Abstract

This study analyzes the legal position of underhand land sale agreements in bankruptcy estate disputes by addressing the tension between legal certainty and substantive justice. The issue arises from inconsistent judicial reasoning in determining the legal consequences of privately executed land sale agreements concluded prior to bankruptcy declarations, as illustrated by the divergence between Supreme Court Decision No. 359 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 and Decision No. 850 K/Pdt.Sus-Pailit/2017. Using normative legal research with statutory, conceptual, and case-based approaches, this study examines legislation, court decisions, and relevant legal doctrines. The findings demonstrate that underhand land sale agreements are civilly valid when material contractual requirements are fulfilled; however, they do not automatically result in juridical transfer of land rights due to unmet formal land registration requirements. Consequently, such land objects are frequently classified as part of the bankruptcy estate, despite the buyer’s good faith and full performance. This study finds that judicial approaches emphasizing legal certainty alone risk marginalizing justice and producing legal imbalance. The novelty of this research lies in applying Gustav Radbruch’s theory of legal purposes to reconcile legal certainty, justice, and utility in bankruptcy adjudication. The study concludes that legal protection for good-faith buyers remains achievable through a justice-oriented interpretation without undermining land administration order, provided it is realized through final and binding court decisions.   Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum perjanjian jual beli tanah di bawah tangan dalam sengketa boedel pailit dengan menyoroti ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Permasalahan muncul akibat inkonsistensi pertimbangan hakim dalam menilai akibat hukum perjanjian jual beli tanah yang dibuat sebelum debitur dinyatakan pailit, sebagaimana terlihat dalam perbedaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 359 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 dan Putusan Nomor 850 K/Pdt.Sus-Pailit/2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli tanah di bawah tangan sah secara keperdataan sepanjang memenuhi syarat materiil perjanjian, namun tidak serta-merta menimbulkan peralihan hak atas tanah secara yuridis karena tidak terpenuhinya persyaratan formal pendaftaran tanah. Kondisi ini menyebabkan objek tanah kerap dimasukkan ke dalam boedel pailit meskipun pembeli telah bertindak dengan iktikad baik dan memenuhi seluruh kewajibannya. Penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum yang semata-mata mengutamakan kepastian hukum berpotensi mengabaikan keadilan dan menciptakan ketidakseimbangan hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan teori tujuan hukum Gustav Radbruch sebagai kerangka analisis untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sengketa kepailitan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap pembeli beriktikad baik tetap dimungkinkan melalui pendekatan keadilan tanpa mengabaikan tertib administrasi pertanahan, sepanjang diwujudkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Co-Authors Abdul Kadir Airlangga Surya Nagara Aji, Pradistya Purnama Akbareldi, Affan Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot Alya Mutiara Dewi Andina Elok Maharani Ardiansyah, Raihan Dandy Saputro DARYANTI DARYANTI Dhea Putri Sri Wahyuniarti Diana Lukitasari Diana Lukitasari, Diana Dinda Putri Indrawan Fairus Hasna Hana Gracia Berliana I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Imelda Rosaria Rita Damayanti Isharyanto Isharyanto Kusumo, Ayub T. S. Lego Karjoko Mohammad Hatta Muhammad Zaid Tsabit Nadia Sekarsari Nugroho, Asianto Nurul Ernawati Purwono Sungkowo Raharjo Puspitasari, Clara Wahyu Rahayu Subekti Richard Al Khalik Ridayanti, Ainuun Rivaldi, Rakha Rafif Riyadi Riyadi Sabatira, Febryani Sapto Hermawan Silvananda Adping Syukrisna, Dwi Anang Waluyo Waluyo Waluyo Waluyo Winarno, Djoko W. Yoga Yuniadi