Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.129
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstitusi Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Gorontalo Law Review Jurnal Konstitusi Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR International Journal of Science and Society (IJSOC) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum dan Peradilan Wijaya Putra Law Review HUKMY : Jurnal Hukum Law and Humanity Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science Journal of Creative Power and Ambition (JCPA)
Suwarno Abadi
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra
Religion Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 69 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Kahardani Kahardani; Suwarno Abadi; Nuryanto A. Daim; Taufiqurrahman Taufiqurrahman
Law and Humanity Vol 1 No 1 (2023): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v1i1.520

Abstract

Keadilan restoratif (restorative justice) diharapkan mampu menurunkan penumpukan perkara serta dapat mengurangi jumlah tahanan yang secara tidak langsung juga membebani negara dalam membiayai penanganan perkara dan penanganan tahanan di dalam rumah tahanan negara. Sehingga Issue hukum yang melatar belakangi tesis ini adalah kekaburan norma yang berkaitan dengan penerapan penerapan kebijakan restorative justice oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kosep, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Kekuatan hukum penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (restorative justice) sebagai instrumen dalam penghentian proses penyelidikan dan penyidikan di POLRI sudah berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Karena Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instansi pemerintah yang menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, dalam menyelesaikan perkara pidana tidak semata-mata terfokus pada kepastian hukum yang berupa tindakan represif penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan dan prinsip kemanusiaan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat melalui tindakan preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan sebagai pencegahan dari timbulnya tindak pidana maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya.
KEADILAN HUKUM BAGI PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) Adi Pratama; Suwarno Abadi; Nur Hidayatul Fithri
Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 2 (2023): September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/jihwp.v1i2.105

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tiap perbuatan terhadap seorang paling utama wanita, yang berdampak munculnya kesengsaraan ataupun penderitaan secara raga, intim, psikologis, serta/ ataupun penelantaran rumah tangga tercantum ancaman buat melaksanakan perbuatan, pemaksaan, ataupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan paling utama kekerasan dalam rumah tangga ialah pelanggaran hak asasi manusia serta kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan ialah wujud diskriminasi, Terkadang permasalahan sepele dapat mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan. Itulah indikasi awal penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan. Berawal dari hal-hal sepele, terkadang dapat menimbulkan permasalahan yang serius. Namun selama ini permasalahan KDRT cenderung dianggap sebagai masalah pribadi dan aib keluarga, sehingga cenderung tertutup dan tidak berani untuk diungkapkan. Pengaturan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2004, Menggunkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, Kekerasan rumah tangga merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam arti lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah semua perilaku ancaman, pelecehan, dan kekerasan baik secara fisik, psikologis, dan seksual antara dua orang yang terikat hubungan personal ataupun kepada anggota keluarga lain, Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, diharapkan semua pihak harus memahami keberadaan Undang-Undang ini, terutama bagi aparat penegak hukum untuk bisa menerapkan undang-undang ini dalam menyelesaikan kasus KDRT dengan baik sehingga sehingga bisa memberikan perlindungan bagi perempuan. sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KARYA DESAIN GRAFIS YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN UNTUK KEGIATAN KOMERSIAL Dimas Amiruddin Hakim; Suwarno Abadi; Andy Usmina Wijaya
Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 2 (2023): September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/jihwp.v1i2.111

Abstract

Desain grafis merupakan bagian dari hak cipta yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Banyaknya pelanggaran khususnya dalam hal hak cipta desain grafis, menimbulkan pertanyaan bahwa apakah penegakan hukum terhadap desain grafis sudah berjalan sesuai peraturan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan didukung dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang menggunakan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum hak cipta desain grafis mendahulukan penegakan melalui mekanisme hukum perdata. Adapun penegakan hukum pidana, seyogyanya hal tersebut menjadi ultimum remidium atau upaya hukum terakhir apabila pranata hukum perdata tidak mampu menyelesaikan permasalahan sengketa hak cipta desain grafis.
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENGUSAHA AKIBAT TIDAK MEMBAYAR UPAH KERJA MINIMUM Mirel Casa Isaura; Suwarno Abadi; Chamdani Chamdani
Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 2 (2023): September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/jihwp.v1i2.122

Abstract

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang, terkadang masih banyak pelaku usaha yang mengabaikan terkau permasalahan upah yang dibayar dibawah sesuai ketentuan. Sehingga menimbulkan pertanyaan terkait konsekuensi hukum bagi pengusaha yang tidak membayar upah minimum kota atau kabupaten dan bagaimana sistem penegakan hukum terkait upah kerja minimum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan didukung dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa adanya peraturan perundang-undangan yang menetapkan sanksi pidana penjara atau denda bagi pengusaha yang tidak membayar upah minimum. serta dapat melakukan upaya hukum non litigasi seperti perundingan bipartite, musyawarah, mediasi, dan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Legal Responsibility Of Cooperative Management And Supervisors For PKPU Bankruptcy Decision Number 37/Pdt. Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby Chamdani Chamdani; Nobella Indradjaja; Budi Endarto; Suwarno Abadi; Joko Ismono
Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science Vol. 3 No. 02 (2023): May, Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science
Publisher : Cita Konsultindo Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research is to understand the legal consequences of the dissolution of cooperatives that are declared bankrupt. In addition, this article discusses much more, related to the responsibilities of cooperative management for the dissolution of cooperatives, declared bankrupt. The method used in this study is a normative legal research method with a conceptual and legal approach with primary and secondary legal sources. The results of this study indicate that cooperatives have filed for bankruptcy because of their financial condition and their property is generally confiscated and cooperatives can be declared bankrupt and terminated by a decision by the government and a commercial judge. The legal consequences drawn by the Management of cooperatives for the liquidation of cooperatives that are declared bankrupt include: Bankruptcy is carried out at a meeting of cooperative members and lawsuits, Permission to complete the dissolution in other matters remains valid Dissolution of cooperatives by government decision, and there is no authority from the management to carry out dissolution . The management of the cooperative, in this case, is responsible individually or jointly for the losses of the cooperative where the cooperative management clearly fulfills the obligations of the cooperative management who acts intentionally or negligently
Pertanggungjawaban Pidana Advokat Tanpa Mekanisme Pemeriksaan Kode Etik Advokat Syaifudin, Arif; Abadi, Suwarno; Wijaya, Andy Usmina
Law and Humanity Vol 1 No 2 (2023): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v1i2.548

Abstract

Advocates in carrying out their profession are under the protection of laws, statutes and codes of ethics, which cannot be prosecuted before a court, either civil or criminal, as long as they have good faith in defending the interests of their clients. However, in practice, many Advocates are caught in criminal cases in carrying out their professional duties. The purpose of this study is to analyze and find out the characteristics of good faith referred to in article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates in terms of law enforcement and legal protection for the advocate profession and criminal liability for the actions of advocates in carrying out their professional duties without going through the mechanism of examining the Code of Ethics. . The theory used to analyze is law enforcement theory, legal protection theory, and criminal responsibility theory. The writing method used is normative writing method, by analyzing a legal issue through laws and regulations, literature, and other reference materials. The results of this study are that the work of a legal advisor is a work of trust in good faith to rectify the problems faced by clients whose existence is regulated and protected by law. The criminal responsibility of an advocate who commits a crime in carrying out his profession must be seen from the mistakes made by the advocate so that he is seen as having committed an act that meets the elements of a crime which must be proven first through an examination of the code of ethics. The government and/or legislators must pay more attention to and scrutinize the formation of statutory regulations so that there are no overlapping rules and so that one law does not conflict with another. As well as to strengthen the profession, it is hoped that there will be a need for stricter and more precise rules that can be used as a legal umbrella in professional life.
Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Perwalian Anak Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Pengadilan Negeri Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Anak Daim, Nuryanto A.; Abadi, Suwarno
Law and Humanity Vol 1 No 2 (2023): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v1i2.549

Abstract

A child who is not under the authority of his parents who apparently does not have a guardian, either one person, then in this case the judge can appoint through a court order, namely a guardian at the request of certain parties who have an interest. The exception is when the parents who live the longest include in their will (testament) to appoint or appoint a guardian for their child, then it is called a trusteeship according to a will. Trusteeship is an institution that replaces parental authority over children who have not reached a certain age (age) or are not yet married. The aim of the study was to analyze the basis for the judge's considerations in deciding the civil case Number 134/Pdt.P/2020/PN Prp which stated that it could not accept the application submitted by the applicant, which caused harm to the child. By using normative juridical methods and statutory approaches, concepts and case study approaches, the results of the research found that the basis for the judge's considerations in deciding civil cases Number 134/Pdt.P/2020/PN.Prp stated that they could not accept a request that filed by the applicant, what caused harm to the child was the consideration that during the trial the Petitioner never submitted evidence explaining HS 's heirs, then knowing the fact that there was another person who had arranged for HS 's inheritance certificate, giving rise to suspicion that someone else had become heirs of HS and there is no evidence stating that HS 's heirs other than EV are not willing to become the guardians of EV , so it is not yet possible to determine whether the Petitioner has the legal right to apply for guardianship of EV , therefore the Petitioner's petition cannot be accepted.
Penerapan Buy Back Guarantee Bagi Pembeli dan Developer Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Milentina, Dinar Intan; Abadi, Suwarno
Law and Humanity Vol 1 No 3 (2023): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v1i3.578

Abstract

Housing is one of the needs that must be met by all people in the world, both in developing and developed countries, in addition to food needs, proper housing certainly influences the formation of the nation's personality so that they can socialize well in society. Every year the need for houses as a place to live or occupancy is increasing due to the increasing population both in rural and urban areas. Basically, fulfilling housing needs is the responsibility of each community itself, but the state helps the community to obtain and provides convenience in obtaining housing through housing developers. Housing developers or developers who have built their homes can sell to debtors with a gradual cash payment system and Home Ownership Credit (KPR), a gradual cash payment system. For KPR, a credit agreement can be signed which contains the approved credit value and the credit loan repayment period. The credit agreement made must be known by the housing developer or developer, which can be in the form of a private deed, or a deed drawn up before a notary or land deed official.
Urgensi Undang-Undang Penilai Dalam Memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Penilai Prasetyo, Arif Bagus; Abadi, Suwarno
Law and Humanity Vol 1 No 3 (2023): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v1i3.579

Abstract

The preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) mandates the objectives of forming the Government of the Indonesian State. These objectives include the protection of the nation and all the blood of Indonesia, as well as the progress of public welfare, national education, and contributions to world order based on independence, eternal peace, and social justice. One of the efforts to achieve these objectives is by building the national economy as a collective endeavour based on the principle of togetherness. Article 33 of the 1945 Constitution regulates the national economy with economic democracy, the principles of togetherness, just and efficient justice, sustainability, and environmental awareness. The implementation of the fifth principle of Pancasila in economic development is stipulated in Article 33 paragraphs (1)-(5) of the 1945 Constitution. The Valuer profession plays a crucial role in supporting the national economy, providing economic value, and being an important institution in economic administration. However, the existence and role of Valuers also bring risks, such as legal claims against the opinions they produce. Clear norms and complaint mechanisms are needed to maintain the independence of Valuers. The current economic development process focuses on increasing productivity through diversification and technological innovation. The Valuer profession is rapidly growing in both the government and private sectors, including banking, capital markets, financial reporting, insurance, and land procurement. However, regulations related to the Valuer profession are scattered across several laws, which require clearer arrangements to ensure legal certainty and order. Therefore, legal protection in the form of regulations within the law is necessary to guarantee the important role and independence of the Valuer profession in supporting national economic development.
Implementasi Perdagangan Karbon di Indonesia Pasca Terbitnya POJK Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Bursa Karbon Ariyanti, Suci; Abadi, Suwarno; Taufiqurrahman, Taufiqurrahman
Law and Humanity Vol 2 No 1 (2024): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v2i1.606

Abstract

POJK Number 14 of 2023 on Carbon Exchange is the Government's effort to create a carbon trading arrangement through a carbon exchange. Previously, the government issued two regulations related to carbon trading, namely Presidential Regulation Number 98 of 2021 and Minister of Environment and Forestry Regulation Number 21 of 2022. However, it turns out that these regulations still have weaknesses. This research is a normative legal research. The results show that after the enactment of POJK on Carbon Exchange, there are still weaknesses where the basis of paid-up capital as a carbon exchange organizer is exactly the same as the stock exchange rules listed in Article 3 POJK 3/2021. This provision is considered to make the carbon exchange exclusive. In addition, several rules in POJK 14/2023 such as the form of carbon trading is securities, so there will be delisting, even though carbon has no such thing as disappearing or delisting. In addition, Article 27 related to the terms and procedures of carbon exchange organizers must meet the principles of openness, access, and equal opportunity contradicts the definition of carbon as securities. This is because if the form of carbon exchange has become securities, then those who will enter will also be stock exchange players. Therefore, this regulation does not explain who can be involved in carbon trading other than the organizers. Individuals, cooperatives, communities, NGOs can be involved in carbon trading or not.
Co-Authors A. Daim, Nuryanto Adi Pratama Andy Usmina Wijaya Arif Bagus Prasetyo Arif Bagus Prasetyo, Arif Bagus Arif Syaifudin Arif Syaifudin, Arif Ariyanti, Suci Astuti, Putri Jeri Bachtiar, Moch. Yusuf Budi Endarto Chamdani Chamdani Daim, Nuryanto A. Daim, Nuryanto Ahmad Darwoyo Darwoyo Darwoyo, Darwoyo Dimas Amiruddin Hakim Dinar Intan Milentina Dwi Elok Indriastuti Dwi Elok Indriastuty Ella Erwindah Yuliani Farina Gandryani Fatma Afifah Fikri Hadi Fikri Hadi Fuad Hasan Habibur Rahman Hamid Rusdi Hidayah, Novira Yusrianti Holis Safana Ignasius Wea Weo Jaya, Bagus Novian Joko Ismono Joko Ismono Juli Kushertin Kahardani Kahardani Khoirul Hidayat Krestianto, Agustinus Herry Kushertin, Juli Maulana, Adam Afin Milentina, Dinar Intan Mirel Casa Isaura Moch. Yusuf Bachtiar Muhammad Luthfi Alif Utama Mustofa Abidin Nobella Indradjaja Nobella Indradjaja Novira Yusrianti Hidayah Nur Hidayatul Fithri Nuryanto A. Daim Nuryanto Ahmad Daim Purwanto Purwanto Putri Jeri Astuti Raffi Fikriansyah Lipurta Rahman, Habibur Ra’af Abdi Pandua Rihantoro Bayuaji Safana, Holis Savina Setiawan, Sulanjar Tri Steffy Gihon Sunarko Suci Ariyanti Sulanjar Tri Setiawan Suwito Suwito Taufiqurrahman Taufiqurrahman Taufiqurrahman Taufiqurrahman Taufiqurrahman Taufiqurrahman Vania Nurdhita Varesia Virnandika Aji Widya Bimantara