Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.617
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial DE'RECHTSSTAAT Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal JOURNAL of LEGAL RESEARCH Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Cakrawala Ilmiah POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Inovasi Global Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Corpus Juris : Jurnal Ilmu Hukum
Tofik Yanuar Chandra
Faculty Of Law Universitas Jayabaya
Religion Humanities Astronomy Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Tofik Yanuar Chandra
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 11, No 01 (2023): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v11i01.3827

Abstract

Istilah restorative justice atau Keadilan Restoratif sering kita dengar dalam praktek peradilan, khususnya dalam praktek peradilan anak di Indonesia. Penyelesaian perkara dengan restoraitf justice adalah suatu pendekatan penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada penciptaan keadilan dan keseimbangan, baik terhadap korban maupun bagi pelaku dalam suatu tindak pidana. Mekanisme dan tata acara dalam peradilan pidana yang berfokus pada penjatuhan pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengubah paradigma penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif (restorative justice) melalui tahapan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mencari akar permasalahan hukum terhadap pengaturan hukum restorative justice, serta menjadi kerangka kerja yang tepat dan efektif dalam menerapkan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. penelitian hukum normatif ini dilakukan secara diskriptif kualitatif, yaitu materi atau bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan, dipilah-pilah untuk selanjutnya dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penangnanan perkara anak melalui restorative justice akan dapat berjalan dengan optimal apabila ada pemahaman dan persamaan persepsi antara para aparat penegak hukum, termasuk dalam hal pemenuhan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana.
The Study of Implementation Effectiveness in the Various Criminal Law Policies During the Covid-19 Pandemic Joko Sri Widodo; Kristiawanto Kristiawanto; Tofik Yanuar Chandra
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 23, No 3 (2021): Vol. 23, No. 3, December 2021
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v23i3.21912

Abstract

There are various pros and cons to the criminal law policies by the Indonesian government in the context of dealing with covid 19. So it is necessary to have a study related to the effectiveness of implementing these various policies. The author's background is to discuss the formulation of the problem in this article: What is the criminal law policy during the covid 19 pandemic? And how is the effectiveness in the implementation of these policies? This article uses a normative juridical research method that examines various positive laws from the applicable laws and regulations, and then it is analyzed in analytical descriptive. The Indonesian government has established various policies to prevent the covid 19 transmission. The guidelines consist of: the formation of various legal regulations related to the covid pandemic; a policy of criminal sanctions for violators of social policies during the covid 19 pandemic; prisoner assimilation policy; electronic trial of criminal cases during the covid 19 pandemic; corruption prevention policies; policies on workplaces in public areas. Regarding the effectiveness of implementing these policies, it can be said that the execution tends to be less optimal because the policies are contrary to one another. So this article provides suggestions to the government and the community should have mutual support for the implementation of criminal law policies during the COVID-19 pandemic can be effective.
Perlindungan Hukum Bagi Santri Dibawah Umur Akibat Melakukan Kekerasan yang Menyebabkan Meninggal Dunia di Pondok Pesantren Yuandika Sang Damar; Tofik Yanuar Chandra; Putra Hutomo
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 8 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i8.2757

Abstract

Pondok Pesantren merupakan tempat santri bermukim selama menuntut ilmu di pesantren. Selama menuntut ilmu di pesantren, dikarenakan terdapat perbedaan budaya, kultur dan pola asuh dari masing-masing santri, menyebabkan terjadinya gesekan diantara para santri yang bermukim di pesantren. Gesekan tersebut dapat berdampak dengan terjadinya suatu kekerasan, dan kekerasan tersebut sering kali berujung kepada meninggalnya santri yang menjadi korban kekerasan tersebut. Pada dasarnya, terdapat 2 (dua) pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban terkait meninggalnya santri akibat dari adanya kekerasan yang dilakukan oleh sesama santri di dalam pondok pesantren. Pihak tersebut yaitu santri yang melakukan tindak kekerasan dan pengurus dari pondok pesantren tempat para santri bermukim dan menuntut ilmu. Penelitian bertujuan untuk membahas tanggung jawab dari segi pelaku yang melakukan tindak kekerasan, maupun dari segi pondok pesantren yang lalai untuk melakukan tindakan preventif akan terjadinya kekerasan terhadap santri. Metode penelitian yang digunakan dalam thesis ini adalah dengan cara mendekati, mengamati dan mejelaskan suatu gejalan dengan menggunakan suatu landasan teori Research memiliki tujuan sebagai bentuk usaha dalam menemukan, mengembangkan juga menguji kebenaran dalam suatu pengetahuan, atau dalam kata lain menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti data sekunder dalam bentuk bahan-bahan pustaka. Adapun pendekatan penelitian yang penulis pakai adalah melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analisis, dan pendekatan konsep.  Penulis berharap dengan adanya penelitian yang dilakukan, seluruh elemen pengajar serta pengurus pondok pesantren dapat menggencarkan tindakan preventif diantaranya berupa menciptakan lingkungan pondok pesantren yang aman serta terdapat pengawasan ekstra dari pihak pengajar serta pengurus pesantren agar tidak terdapat kekerasan antara para santri yang dapat berujung kepada meninggalnya santri. Selain itu, harus terdapat pengawasan aktif dari Kementerian Agama untuk memastikan terciptanya suatu lingkungan yang aman di pondok pesantren bagi para santri yang bermukim di dalamnya.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KURATOR PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM PENGURUSAN HARTA PAILIT Ade Nandar Silitonga; Tofik Yanuar Chandra; Mohamad Ismed
CORPUS JURIS : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 1 No. 2 (2025): CORPUS JURIS : Jurnal Ilmu Hukum, Desember 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/corpusjuris.v1i2.2223

Abstract

In recent years, there has been growing concern regarding indications of an increase in the practice of document forgery committed by certain curators in the context of bankruptcy administration. This study aims to examine and analyze the forms of criminal acts of document forgery in the administration of bankruptcy by curators, as well as the criminal liability of curators who commit such offenses. The theoretical framework employed in this research includes the theory of criminal liability and the theory of punishment. The results of the study indicate that the forms of criminal acts of document forgery in bankruptcy administration by curators include the creation of fictitious documents, alteration of authentic documents, manipulation of receipts, asset value manipulation, and the use of false deeds or creditor lists with the intent to deceive or mislead relevant parties. These actions not only harm creditors and disrupt the lawful distribution of bankruptcy assets but also undermine the integrity of the bankruptcy process, causing economic and moral losses. The criminal liability of curators for these acts is absolute and personal, as curators, in addition to violating the provisions of Articles 263, 264, or 266 of the Criminal Code, also betray their pro justitia mandate and fiduciary duties as guarantors (Garantenstellung) of the bankruptcy estate. The intentionality (dolus) of such acts, along with their impact on creditors and the bankruptcy system, aggravates the severity of the misconduct. Therefore, professional independence does not confer immunity; rather, it serves as an aggravating factor, making criminal sanctions necessary to uphold justice, provide deterrence, protect the bankruptcy system, and maintain broader socio-economic stability
Kepastian Hukum Penentuan dan Batas Waktu Penyerahan Gratifikasi Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Milik Negara Arif Budiman; Mohamad Ismed; Tofik Yanuar Candra
Jurnal Inovasi Global Vol. 2 No. 12 (2024): Jurnal Inovasi Global
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jig.v2i12.228

Abstract

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Hukum 17 (tujuh belas) pengecualian terhadap jenis gratifikasi diatur pada Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi. 17 hal tersebut tidak wajib untuk dilaporkan kepada KPK sehingga dapat dikatakan bukan jenis gratifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi menyatakan bahwa “(1) Dalam hal status Gratifikasi ditetapkan menjadi Gratifikasi milik Penerima, objek Gratifikasi yang disertakan dalam laporan dikembalikan kepada Pelapor. (2) Pengembalian objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengambilan langsung oleh Pelapor atau melalui UPG. (3) Apabila objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diambil oleh Pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sebagai Gratifikasi milik Penerima, objek Gratifikasi diserahkan kepada Negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada Pelapor secara patut. Namun dalam prakteknya, masih banyak yang tidak melaporkan gratifikasi kepada KPK. Metode yang dilakukan menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengaturan batas waktu penyerahan gratifikasi menjadi milik Penerima gratifikasi tidak diatur dalam perundangan melainkan diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK lebih bersifat aktif dalam penyerahab gratifikasi menjadi milik negara sementara bersfat pasif ketika penyerahan gratifikasi menjadi milik Penerima gratifikasi. Hal ini dikarenakan batas waktu penyerahan gratifikasi menjadi milik negara lebih singkat dibandingkan batas waktu penyerahan gratifikasi menjadi milkik Penerima gratifikasi.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA MEDIS PELAKU MALPRAKTIK MEDIS GUNA MEWUJUDKAN KEADILAN Yoelita Yoelita; Tofik Yanuar Chandra; Maryano Maryano
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 6 (2026): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Juni 2026
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sinergi.v3i6.2583

Abstract

Alleged malpractice cases are currently under significant scrutiny due to the biased or unclear legal regulations governing them. This is because the legal regulations governing the qualifications for malpractice are not clearly stated. This malpractice cannot be viewed from a single scientific perspective, but also from a legal perspective. The research questions addressed in this study are the forms of medical malpractice crimes and how to apply criminal liability to medical personnel who commit malpractice to achieve justice. In this study, the author uses the theory of justice and the theory of responsibility as analytical tools. The research method in this thesis is normative juridical legal research using a statute approach, case approach, conceptual approach, and analytical approach sourced from primary legal materials consisting of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, the Indonesian Code of Medical Ethics and existing case studies, secondary legal materials consisting of books, research results, articles and tertiary legal materials from libraries, articles and websites. The results of this study conclude that the forms of medical malpractice crimes are basically acts of medical personnel committed with errors in the form of intent or negligence that are contrary to professional standards, service standards, operational procedure standards, and legal obligations and medical personnel can only be punished if proven to have committed errors in the form of intent or negligence that cause harm to patients and there is no justification or excuse. However, in law enforcement practices, the application of criminal liability to medical personnel still tends to prioritize the protection of the medical profession over the protection of patients as victims. The suggestion in this study is that the government and lawmakers need to make more specific and comprehensive regulations regarding the crime of medical malpractice in legislation, especially by providing clear boundaries regarding the differences between medical risks, medical negligence, and medical malpractice and law enforcement officials, especially investigators, prosecutors, and judges, need to apply a more substantive justice-oriented approach in handling medical malpractice cases
ANALYSIS OF DEBTOR'S EFFORTS IN SETTLEMENT OR IMPLEMENTING CREDIT OBLIGATIONS DURING THE NON-NATURAL NATIONAL DISASTERS OF THE COVID-19 PANDEMIC Artanta Barus; Tofik Yanuar Chandra; Ramlani Lina Sinaulan
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 1 No. 2 (2022): APRIL
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.617 KB) | DOI: 10.55047/polri.v1i2.178

Abstract

Due to Covid-19 pandemic many debtors unable to fulfill their obligations to creditors in a credit agreement. Such conditions rising the opinion and/or use the Covid-19 Pandemic as an excuse for debtor not to fulfill their obligations to creditors in a credit agreement on the grounds of forced circumstances (overmacht). This study aims to find out the debtor's efforts in settlement or implementing credit obligations during the non-natural national disasters of the covid-19 pandemic. The type of research used is normative legal studies, which are conducted through a process of legislation and regulatory evaluation. In terms of technique, scientifically normative legal science disclosure methods are constrained by deductive logic criteria. This study employed normative legal research methods. This method investigates law from an internal juridical standpoint, examining legal norms, legal conceptions, legal principles, and legal doctrines. The technique taken in this research is a legal and conceptual one, with primary and secondary legal material sources. The technique for collecting legal materials is to assess all books relevant to the subject of the research, and then compile them in a quantifiable and systematic manner. The findings highlight that with the prevailing laws and regulations due to the Covid-19 Pandemic, business actors are given legal certainty for business loans made in this case debtors, both individual debtors and business entity debtors, so that the impact of credit risk caused by the Covid-19 pandemic can be overcome properly and does not cause a debate over credit conditions during the Covid-19 Pandemic.
APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST CHILDREN AS A PERPETRATORS OF ABUSE THAT CAUSE DEATH FROM THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM PERSPECTIVE Novita Lestari; Tofik Yanuar Chandra; Sanrawan Paparang
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 1 No. 3 (2022): JULY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.772 KB)

Abstract

The main objective of this study is to describe the application of criminal sanctions against children who commit acts of abuse that result in death, as well as the legal protection from the viewpoint of the Juvenile Criminal Justice System. This study employs a normative juridical legal research research methodology; the technique used in this legal research is statutory, case-based, and conceptual approach. The study's study found that the legal regulation of children who commit violent crimes under the Criminal Code does not reflect an authentic understanding of what constitutes violence. Only in article 89 of the Criminal Code does it indicate that what constitutes committing violence causes individuals to faint or become helpless (weak). Along with Article 89 of the Criminal Code, Article 170 is one of the articles included in Book II on Crime's Chapter V headed "Crimes against Public Order." Consequently, the criminal conduct as defined in Article 170 is first and foremost a criminal act that violates or disturbs public order. Criminal responsibility for children who commit acts of physical violence that result in death is tied to the arrangement in Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code, as criminal responsibility is imposed on children when the child is found to have fulfilled the criminal element through an error committed by the child, violence committed by the child, and victims who are victims of physical violence are known to have died at the time or after the physical violence was committed.
LAW ENFORCEMENT AGAINST FOREIGN FISHERMEN PERPETRATORS OF ILLEGAL FISHING CRIMES IN INDONESIA Ardiyansah; Tofik Yanuar Chandra; Mohamad Ismed
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 1 No. 3 (2022): JULY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.216 KB) | DOI: 10.55047/polri.v1i3.320

Abstract

This study aims to analyze the legal provisions regarding the criminal act of illegal fishing in Indonesian laws and regulations and to analyze law enforcement against foreign fishermen who are perpetrators of illegal fishing in Indonesian marine areas. This research is a normative legal research by using the Statute Approach, Conceptual Approach, Comparative Approach and Case Approach. The data analysis method is done by descriptive analytical, which is to describe the results of research with data as complete and detailed as possible in handling illegal fishing crimes in Indonesian marine areas. The results of this study indicate that the legal provisions regarding the criminal act of illegal fishing in Indonesian laws and regulations are regulated in Law Number 45 of 2009 Amendment to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, where if a suspect foreign citizen (WNA) is arrested, but the state of Indonesia does not yet have an agreement with the country from which the foreigner is from.
WATER AND AIR POLICE CORPS (POLAIRUD) AUTHORITY IN PREVENTING THEFT ON LEGO ANCHORS SHIPS IN THE TANJUNG PRIOK PORT AREA Surya Wahyudi; Tofik Yanuar Candra; Mohamad Ismed
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 2 No. 1 (2023): JANUARY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v2i1.501

Abstract

The aim of the research is to analyze the authority of Water and Air Police Corps (Korpolairud) in preventing the crime of theft on ships with Lego anchors in the Tanjung Priok port area as well as analyzing the legal protection of ships anchored in the Tanjung Priok port area. The type of research used is normative juridical. The approaches used in legal research are the statute approach, the case approach and the comparative approach. The results of the analysis show that Polairud's Authority in preventing criminal acts of theft, Article 1 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is a state based on law. The rule of law is a constitutional construction. As such, all actions of law enforcement officials including the police in carrying out investigations must be based on the law and obey the law. Legal protection for Lego Anchor Ships in the Tanjung Priok Port Area, it can be understood that police institutions, especially the Sub-Directorate of Gakkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri as an organization carry out administrative and management functions in carrying out their functions or duties as investigators of criminal acts of theft onboard Lego Anchors in the Region Tanjung Priok Port which has been determined by laws and regulations.
Co-Authors Achmad Fitrian Achmad Mahendra Ade Nandar Silitonga Agung Makbul Andre Kristian Anriz Nazaruddin Halim Anton Wahyudi Ardiyansah Arif Budiman Artanta Barus Artanta Barus Asep Hidayat Barra Bimantara Ginting Baski Baski Basuki Basuki Berlian Marpaung Bernard Nainggolan Chotibul Umam David Andi Dinur Wikra Ananta Edy Prabudy Fadli Adi Rosadi Hedwig A. Mau Helmy Febrianto Rasyd Hemi Marihot Goldfirst Nainggolan Heri Joko Saputro Herlan Herlan Jelly Nassery Joko Sri Widodo Kristiawanto Kristiawanto Madeline Vanessa Audrey Marjudin Djafar Maryano, . Maulana Fajri Mohamad Ismed Mohamad Ismed Mohamad Ismed Mohamad Ismed Muhammad Arif Sulaiman Muhammad Aulia Akbar Muhammad Darmansyah Novita Lestari Puti Dwi Jayanti Putra Hutomo Ramlani Lina Sinaulan Rio Verieza Roy Andi Siregar Sanrawan Paparang Santrawan Paparang Santrawan T. Paparang Sefitrios Sefitrios Slamet Santoso Surya Wahyudi Teguh Warjianto Victhor Mouri Widiyanto Widiyanto Wika Hawasara Yodi Alfahri Daun Yoelita Yoelita Yuandika Sang Damar Yuhelson Yuhelson Yurisa Martanti