Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.104
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal JOURNAL of LEGAL RESEARCH Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Cakrawala Ilmiah Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Corpus Juris : Jurnal Ilmu Hukum
Tofik Yanuar Chandra
Faculty Of Law Universitas Jayabaya
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Roy Andi Siregar; Tofik Yanuar Chandra; Achmad Fitrian
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 8, No 1 (2023): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i1.10329

Abstract

Abstract: A criminal act is an act that is prohibited by a rule of law, which prohibition is accompanied by threats or sanctions in the form of certain crimes, for anyone who violates the prohibition. It can also be said that a criminal act is an act which is prohibited by a rule of law and is punishable by punishment, as long as it is kept in mind that the prohibition is aimed at an act, namely a situation or an event caused by a person’s behavior, while the criminal threat is directed at a person who causes a crime. that incident. Between prohibition and punishment there is a close relationship, because between the incident and the person who caused the incident there is also a close relationship, which cannot be separated from the others. Sexual intercourse is any act that ranges from sexual harassment to the act of forcing someone to have sexual intercourse without the victim’s consent or when the victim does not want it, and/or having sexual intercourse in ways that are unnatural or not liked by the victim and distances him from his sexual needs. Article 5 of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. Witnesses and Victims are entitled to: obtain protection for personal safety, family. Keywords: Crime, Sexual Violence, Witness
Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Tofik Yanuar Chandra
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 11, No 01 (2023): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v11i01.3827

Abstract

Istilah restorative justice atau Keadilan Restoratif sering kita dengar dalam praktek peradilan, khususnya dalam praktek peradilan anak di Indonesia. Penyelesaian perkara dengan restoraitf justice adalah suatu pendekatan penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada penciptaan keadilan dan keseimbangan, baik terhadap korban maupun bagi pelaku dalam suatu tindak pidana. Mekanisme dan tata acara dalam peradilan pidana yang berfokus pada penjatuhan pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengubah paradigma penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif (restorative justice) melalui tahapan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mencari akar permasalahan hukum terhadap pengaturan hukum restorative justice, serta menjadi kerangka kerja yang tepat dan efektif dalam menerapkan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. penelitian hukum normatif ini dilakukan secara diskriptif kualitatif, yaitu materi atau bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan, dipilah-pilah untuk selanjutnya dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penangnanan perkara anak melalui restorative justice akan dapat berjalan dengan optimal apabila ada pemahaman dan persamaan persepsi antara para aparat penegak hukum, termasuk dalam hal pemenuhan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana.
The Study of Implementation Effectiveness in the Various Criminal Law Policies During the Covid-19 Pandemic Joko Sri Widodo; Kristiawanto Kristiawanto; Tofik Yanuar Chandra
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 23, No 3 (2021): Vol. 23, No. 3, December 2021
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v23i3.21912

Abstract

There are various pros and cons to the criminal law policies by the Indonesian government in the context of dealing with covid 19. So it is necessary to have a study related to the effectiveness of implementing these various policies. The author's background is to discuss the formulation of the problem in this article: What is the criminal law policy during the covid 19 pandemic? And how is the effectiveness in the implementation of these policies? This article uses a normative juridical research method that examines various positive laws from the applicable laws and regulations, and then it is analyzed in analytical descriptive. The Indonesian government has established various policies to prevent the covid 19 transmission. The guidelines consist of: the formation of various legal regulations related to the covid pandemic; a policy of criminal sanctions for violators of social policies during the covid 19 pandemic; prisoner assimilation policy; electronic trial of criminal cases during the covid 19 pandemic; corruption prevention policies; policies on workplaces in public areas. Regarding the effectiveness of implementing these policies, it can be said that the execution tends to be less optimal because the policies are contrary to one another. So this article provides suggestions to the government and the community should have mutual support for the implementation of criminal law policies during the COVID-19 pandemic can be effective.
Perlindungan Hukum Bagi Santri Dibawah Umur Akibat Melakukan Kekerasan yang Menyebabkan Meninggal Dunia di Pondok Pesantren Yuandika Sang Damar; Tofik Yanuar Chandra; Putra Hutomo
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 8 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i8.2757

Abstract

Pondok Pesantren merupakan tempat santri bermukim selama menuntut ilmu di pesantren. Selama menuntut ilmu di pesantren, dikarenakan terdapat perbedaan budaya, kultur dan pola asuh dari masing-masing santri, menyebabkan terjadinya gesekan diantara para santri yang bermukim di pesantren. Gesekan tersebut dapat berdampak dengan terjadinya suatu kekerasan, dan kekerasan tersebut sering kali berujung kepada meninggalnya santri yang menjadi korban kekerasan tersebut. Pada dasarnya, terdapat 2 (dua) pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban terkait meninggalnya santri akibat dari adanya kekerasan yang dilakukan oleh sesama santri di dalam pondok pesantren. Pihak tersebut yaitu santri yang melakukan tindak kekerasan dan pengurus dari pondok pesantren tempat para santri bermukim dan menuntut ilmu. Penelitian bertujuan untuk membahas tanggung jawab dari segi pelaku yang melakukan tindak kekerasan, maupun dari segi pondok pesantren yang lalai untuk melakukan tindakan preventif akan terjadinya kekerasan terhadap santri. Metode penelitian yang digunakan dalam thesis ini adalah dengan cara mendekati, mengamati dan mejelaskan suatu gejalan dengan menggunakan suatu landasan teori Research memiliki tujuan sebagai bentuk usaha dalam menemukan, mengembangkan juga menguji kebenaran dalam suatu pengetahuan, atau dalam kata lain menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti data sekunder dalam bentuk bahan-bahan pustaka. Adapun pendekatan penelitian yang penulis pakai adalah melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analisis, dan pendekatan konsep.  Penulis berharap dengan adanya penelitian yang dilakukan, seluruh elemen pengajar serta pengurus pondok pesantren dapat menggencarkan tindakan preventif diantaranya berupa menciptakan lingkungan pondok pesantren yang aman serta terdapat pengawasan ekstra dari pihak pengajar serta pengurus pesantren agar tidak terdapat kekerasan antara para santri yang dapat berujung kepada meninggalnya santri. Selain itu, harus terdapat pengawasan aktif dari Kementerian Agama untuk memastikan terciptanya suatu lingkungan yang aman di pondok pesantren bagi para santri yang bermukim di dalamnya.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KURATOR PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM PENGURUSAN HARTA PAILIT Ade Nandar Silitonga; Tofik Yanuar Chandra; Mohamad Ismed
CORPUS JURIS : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 1 No. 2 (2025): CORPUS JURIS : Jurnal Ilmu Hukum, Desember 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/corpusjuris.v1i2.2223

Abstract

In recent years, there has been growing concern regarding indications of an increase in the practice of document forgery committed by certain curators in the context of bankruptcy administration. This study aims to examine and analyze the forms of criminal acts of document forgery in the administration of bankruptcy by curators, as well as the criminal liability of curators who commit such offenses. The theoretical framework employed in this research includes the theory of criminal liability and the theory of punishment. The results of the study indicate that the forms of criminal acts of document forgery in bankruptcy administration by curators include the creation of fictitious documents, alteration of authentic documents, manipulation of receipts, asset value manipulation, and the use of false deeds or creditor lists with the intent to deceive or mislead relevant parties. These actions not only harm creditors and disrupt the lawful distribution of bankruptcy assets but also undermine the integrity of the bankruptcy process, causing economic and moral losses. The criminal liability of curators for these acts is absolute and personal, as curators, in addition to violating the provisions of Articles 263, 264, or 266 of the Criminal Code, also betray their pro justitia mandate and fiduciary duties as guarantors (Garantenstellung) of the bankruptcy estate. The intentionality (dolus) of such acts, along with their impact on creditors and the bankruptcy system, aggravates the severity of the misconduct. Therefore, professional independence does not confer immunity; rather, it serves as an aggravating factor, making criminal sanctions necessary to uphold justice, provide deterrence, protect the bankruptcy system, and maintain broader socio-economic stability
Co-Authors Achmad Fitrian Achmad Mahendra Ade Nandar Silitonga Agung Makbul Andre Kristian Anriz Nazaruddin Halim Anton Wahyudi Artanta Barus Barra Bimantara Ginting Baski Baski Berlian Marpaung Bernard Nainggolan David Andi Dinur Wikra Ananta Edy Prabudy Fadli Adi Rosadi Hedwig A. Mau Hemi Marihot Goldfirst Nainggolan Heri Joko Saputro Herlan Herlan Joko Sri Widodo Kristiawanto Kristiawanto Madeline Vanessa Audrey Marjudin Djafar Mohamad Ismed Mohamad Ismed Muhammad Arif Sulaiman Puti Dwi Jayanti Putra Hutomo Ramlani Lina Sinaulan Rio Verieza Roy Andi Siregar Santrawan Paparang Santrawan T. Paparang Sefitrios Sefitrios Slamet Santoso Teguh Warjianto Victhor Mouri Widiyanto Widiyanto Wika Hawasara Yodi Alfahri Daun Yuandika Sang Damar Yuhelson Yuhelson