Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal JOURNAL of LEGAL RESEARCH Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Cakrawala Ilmiah Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Tofik Yanuar Chandra
Faculty Of Law Universitas Jayabaya
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan David Andi; Tofik Yanuar Chandra; Mohamad Ismed
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26636

Abstract

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya. Penelitian ini tentang upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan upaya Pemerintah dalam mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Pemerintah dalam mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas antara lain menerapkan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang jaminan kesetaraan dengan tenaga kerja non penyandang cacat, kondisi kerja yang adil, penggajian yang setara, promosi jabatan yang adil, kondisi kerja inklusif, dan akses penyandang disabilitas, jaminan perlindungan atas keikutsertaan dalam serikat buruh, serta melarang setiap perusahaan mem-PHK tenaga kerja yang mengalami kecacatan saat bertugas di perusahaan dan melakukan sosialisasi, pengawasan ke perusahaan-perusahaan tentang kuaota 1% mempekerjakan penyandang disabilitas serta memberikan rewards/penghargaan bagi perusahaan-perusahaan yang merekrut tenaga kerja penyandang disabilitas.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas AbstractPersons with disabilities are every person who has physical and/or mental disorders, which can interfere or become obstacles and obstacles for him to perform properly. This research is about legal protection for workers with disabilities according to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and the Government's efforts to employ workers with disabilities. The government in employing workers with disabilities, among others, implements policies that regulate the guarantee of equality with non-disabled workers, fair working conditions, equal pay, fair promotions, inclusive working conditions, and access for persons with disabilities, protection guarantees. for participating in labor unions, and prohibiting every company from laying off workers with disabilities while on duty at the company and conducting socialization, supervision to companies about the 1% quota for employing people with disabilities and providing rewards/awards for companies that recruit workers. work of persons with disabilities.Keywords: Legal Protection, Persons with Disabilities
Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Barra Bimantara Ginting; Tofik Yanuar Chandra; Hedwig Adianto Mau
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27305

Abstract

In this study, the author covers both the types of corporate money laundering and the types of corporate money laundering. The author also discusses examples that occurred shortly after the implementation of Perma No. 2016 on Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations. It is intended that the findings of this study will assist law enforcement officials in apprehending and holding corporations accountable for those who have committed money laundering offenses. This paper's research methodology is normatively legal. The collected legal materials are detailed or described in their totality in the sense of a literal portrayal of a legal or non-legal condition or position. The analysis stage follows next in this procedure. The offered analysis is both evaluative and interpretative, as it explains and interprets the norms that contain rules pertaining to the crime of money laundering. Grammatical interpretation, systematic interpretation, and contextual interpretation are employed as methods of interpretation.Keywords: Corporation; Money laundering; Criminal act AbstrakDalam tulisan ini, penulis membahas tentang  bentuk-bentuk tindak pidana pencucian yang dilakukan oleh korporasi dan juga membahas tentang bentuk-bentuk tindak pidana pencucian yang dilakukan oleh korporasi. Penulis juga mengangkat kasus-kasus yang sangat terbaru setelah berlakunya Perma No. Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna bagi para penegak hukum guna menjerat dan meminta pertanggungjawaban pidana korporasi bagi yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah yuridis normative. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dideskripsikan atau digambarkan secara utuh dalam artian uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proporsi-proporsi hukum atau non hukum. Teknik ini kemudian dilanjutkan dengan langkah analisis. Analisis yang dikemukakan bersifat evaluatif, dalam artian melakukan evaluasi, juga melakukan interprestasi, dengan menjelaskan/menafsirkan norma yang memuat ketentuan tentang tindak pidana money laundering. Sedang teknik interprestasi yang dipergunaan antara lain interprestasi gramatikal, interprestasi sistematis dan interprestasi kontekstual.Kata Kunci: Korporasi; Pencucian Uang; Tindak Pidana
Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP Wika Hawasara; Ramlani Lina Sinaulan; Tofik Yanuar Candra
Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Vol 8, No 1 (2022): January 2022
Publisher : Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/aksara.8.1.587-594.2022

Abstract

Secara yuridis formal, pembuktian perkara pidana berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP. Berdasarkan pedoman itu, Hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman pada seseorang berdasarkan sekurang-kurang dua alat bukti yang sah ia memperolehkeyakinan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwalah bersalah melakukannya. Model pembuktian semacam ini dikenal sebagai sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie). Namundemikian, dalam praktiknya pelaksanaan proses pembuktian dalam peradilan pidana dewasa ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan, di mana penilaian keyakinan tanpa menguji dan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana yang dirumuskan dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie), sehingga terkadang atau bahkan sering dijumpai pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan mendasarkan penilaian salah atau tidaknya terdakwa dengan cara dan dengan alat-alat bukti semata, atau sebaliknya. Dengan itu, penerapan sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP cenderung tidak konsisten.
KONSEPSI PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KECELAKAAN KERJA BAGI TENAGA KERJA TERHDADAP PENGELOLAAN PELABUHAN Herlan Herlan; Tofik Yanuar Candra; Baski Baski
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1 No. 12: Agustus 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i12.3220

Abstract

Dalam artikel ini menyatakan bahwa pengelolaan kepelabuhan di Indonesia, khususnya dari aspek kegiatan pengusahaan di pelabuhan, saat ini telah berkembang dinamis dan memberikan dampak positif pada pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pelabuhan adalah sektor vital cialam kehidupan sosial dalam perekonomian Indonesia, mengingat secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan. Dari aspek sosial pelabuhan menjadi fasilitas umum bagi masyarakat dalam melangsungkan interaksi termasuk didalamnya adalah aktivitas ekonomi. Semakin berkembangnya teknologi diberbagai sektor usaha semakin besar pula potensi yang dapat mengancam keselamatan dan kecelakaan kerja, oleh karena itu diperlukan usaha untuk membina, mengarahkan serta memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja. Apabila tenaga kerja diperlakukan sesuai dengan harkat martabatnya, maka perusahaan akan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penguasaan negara terhadap sektor pelabuhan bukan tanpa alasm. Sektor pelabuhan addah sektor yang penting untuk negara dan juga terkait dengan hajat hidup orang banyak. Sebagai sektor yang vital sudah semestinya sektor pelabuhan dikuasai oieh negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur pemisahan fungsi regulator dan operator dalam industri pelabuhan.
Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Andre Kristian; Tofik Yanuar Chandra; Mohamad Ismed
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 5 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27636

Abstract

In Indonesia, narcotics abuse cases continue to increase even during the COVID-19 pandemic where 57% of narcotics abusers are children. In punishing children, of course referring to the concepts of legal protection for children that have been regulated in the SPPA Law, namely through the diversion mechanism. The method used in this study is a qualitative research method. The results showed that the implementation of rehabilitation sanctions against children who abused narcotics in the juvenile criminal justice system was still found to be devoted to the implementation of rehabilitation during investigations and prosecutions and convictions were found. In addition to the effectiveness of the implementation of rehabilitation sanctions against children who abuse narcotics in the criminal justice system, it can be seen and several elements or factors. Based on the elements of legal substance or legal factors, there are still no two implementing regulations and the SPPA Law. Based on the factors, suggestions and infrastructure are sufficient. Based on community factors, there is still a lack of community participation in overcoming narcotics abuse.Keywords: Restorative Justice; Narcotics; Rehabilitation; Juvenile Justice System AbstrakDi Indonesia, kasus penyalahgunaan narkotika tetap rneningkat meskipun pada masa pandemi COVID-19 dimana 57% penyalahguna narkotika merupakan anak-anak. Dalam pemidanaan anak tentu mengacu pada konsep-konsep perlindungan hukum terhadap anak yang telah diatur di dalarn UU SPPA, yaitu melalui mekanisme diversi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi rehabilitasi terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika dalam sistem peradilan pidana anak masih ditemukan pengabdian dalam penerapan rehabililasi ketika penyidikan dan penuntutan serta ditemukan pemidanaan. Selain efektivitas penerapan sanksi rehabilitasi terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika dalam sislem peradilan pidana dapat dilihat dan beberapa unsur atau faktor. Berdasarkan unsur substansi hukum atau faktor hukum masih belum adanya dua peraturan pelaksana dan UU SPPA. Berdasarkan faktor saran dan prasarana sudah cukup memadai. Berdasarkan faktor masyarakat masih minimnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika.Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Narkoiika; Rehabilitasi; Sistem Peradilan Anak
Kewenangan KPK Melakukan Penyadapan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yodi Alfahri Daun; Tofik Yanuar Chandra; Agung Makbul
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 5 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27637

Abstract

Wiretapping is one way or technique to uncover a corruption case that occurs in an organized manner. In the description of Article 12 paragraph (1) of Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission, it regulates the authority of the Corruption Eradication Commission to carry out wiretapping in the task of investigating and investigating. The research method used is a normative legal research method. By conducting library research in order to obtain the secondary data needed including primary, secondary and tertiary legal materials related to the problem. The results of the study stated that the wiretapping carried out by the KPK must have strict operational standards. The time for wiretapping is also limited. The wiretapping is carried out for 30 days and can be extended if necessary and with the approval of the KPK leadership.Keywords: Legislation; Tapping; KPK Authority AbstrakPenyadapan merupakan salah satu cara atau teknik untuk mengungkap suatu kasus tindak pidana korupsi yang terjadi secara terorganisasi. Dalam uraian Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan tindakan penyadapan dalam tugas penyelidikan dan penyidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Dengan melakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian menyatakan bahwa penyadapan yang dilakukan KPK harus memiliki standar operasional yang ketat. Saat melakukan penyadapan pun dibatasi waktunya. Penyadapan dilakukan selama 30 hari dan bisa diperpanjang apabila diperlukan dan dengan persetujuan dari pimpinan KPK.Kata Kunci: Perundang-Undangan; Penyadapan; Kewenangan KPK
Tanggung Jawab Developer Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Atas Rumah Yang Telah Lunas Dibayar Fadli Adi Rosadi; Tofik Yanuar Chandra; Anriz Nazaruddin Halim
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 4, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i6.29006

Abstract

The need for housing is increasing rapidly, especially in urban communities due to the large population. This is put to good use by developers who are entrepreneurs in the housing sector, to take maximum advantage. Even though consumer rights have been clearly regulated in the UUPK and of course, consumers and business actors will rely on these transactions based on sale and purchase agreements that occur between consumers/buyers and business actors (developers/housing developers) and one of the elements contained in the agreement is good faith. The type of research used in this study is normative legal research or also known as research for the purposes of legal practice. For ordinary people, the type of house sale and purchase agreement can be complicated and intimidating. Even though they contain very important things that you as a homeowner should know.
Analisis Yuridis Hak-Hak Asasi Tersangka Pidana Dalam Proses Penyidikan Slamet Santoso; Tofik Yanuar Chandra; Santrawan Paparang
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i2.27605

Abstract

In Indonesia, the criminal justice system consists of numerous steps, including investigation, investigation, prosecution, and trial. The investigative stage consists of a series of measures taken by investigators in accordance with and according to the manner outlined in this statute in order to discover the suspect and collect evidence that clarifies the nature of the criminal act. In addition, the suspect is a person who, based on preliminary information, should be accused of committing a crime because of his behavior or circumstances. The idea of presumption of innocence stipulates that all parties engaged in a criminal case must be presumed innocent until a court determines guilt. This principle must be observed by law enforcement throughout the investigation, prosecution, and court examination processes. This right is guaranteed by Article 8, paragraph 1, of Law No. 48 of 2009 on Judicial Power, which states that any individual who is suspected, arrested, detained, prosecuted, or brought before a court must be presumed innocent until a court decision declares his guilt and acquires permanent legal force. Suspects have rights and are protected by the law, despite the fact that they are suspected of committing a crime. This research is normative legal in nature. This study provides input and opinions that law enforcers, in this case Police Investigators, must implement the Presumption of Innocence Principle and defend human rights, since everyone must be deemed innocent prior to a court ruling declaring his guilt and acquiring permanent legal force. In order to expedite the investigative examination process, suspects should submit truthful and uncomplicated information, so that there are no factors that can lead to violence against suspects or abuses of their human rights.
Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Di Kota Madiun Puti Dwi Jayanti; Tofik Yanuar Chandra; Yuhelson Yuhelson; Ramlani Lina Sinaulan; Madeline Vanessa Audrey
Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Vol 3, No 1 (2023): March
Publisher : Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/dikmas.3.1.197-206.2023

Abstract

Procurement of goods/services is still a source of corruption cases in Indonesia and ensnare many Regional Heads, so the increasing number of criminal acts of corruption in the procurement of goods/services will greatly affect the growth and development of money laundering crimes which are used as a means for perpetrators to secure the proceeds. crime from law enforcement. How is the application of criminal sanctions against perpetrators of money laundering as a result of corruption, and evidence of criminal acts of procurement of goods/services in the City of Madiun. The aim of this study is to analyze and understand the application of criminal sanctions to perpetrators of money laundering resulting from corruption in the procurement of goods/services, as well as proving the crime of money laundering resulting from corruption in the procurement of goods/services in Madiun City. This research has theoretical and practical uses. The research method uses a normative juridical approach, namely an approach that focuses on studies of the science of law and its principles that apply in society and then describes existing phenomena and analyzes them systematically. The theory used is the theory of proof and the theory of punishment. From the results of the study it was found that the application of sanctions against the perpetrators of money laundering and corruption in the procurement of goods/services in the City of Madiun was subject to a limited cumulation system (het gematigde cumulatie stelsel), because it was a concurrent action (concursus realis). For those who make it, they are subject to separate punishments in accordance with the crimes they have committed, but the amount may not be heavier than the maximum maximum sentence plus one third. The legal basis for concurrent acts (concursus realis) is Article 66 Paragraph 1 of the Criminal Code (KUHP). Proof of money laundering as a result of corruption in the procurement of goods and services in Madiun City uses the theory of proof or the proof system adopted in Indonesia, namely the negative system according to law (Negatief Wettelijk Stelsel).
Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Roy Andi Siregar; Tofik Yanuar Chandra; Achmad Fitrian
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 8, No 1 (2023): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i1.10329

Abstract

Abstract: A criminal act is an act that is prohibited by a rule of law, which prohibition is accompanied by threats or sanctions in the form of certain crimes, for anyone who violates the prohibition. It can also be said that a criminal act is an act which is prohibited by a rule of law and is punishable by punishment, as long as it is kept in mind that the prohibition is aimed at an act, namely a situation or an event caused by a person’s behavior, while the criminal threat is directed at a person who causes a crime. that incident. Between prohibition and punishment there is a close relationship, because between the incident and the person who caused the incident there is also a close relationship, which cannot be separated from the others. Sexual intercourse is any act that ranges from sexual harassment to the act of forcing someone to have sexual intercourse without the victim’s consent or when the victim does not want it, and/or having sexual intercourse in ways that are unnatural or not liked by the victim and distances him from his sexual needs. Article 5 of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. Witnesses and Victims are entitled to: obtain protection for personal safety, family. Keywords: Crime, Sexual Violence, Witness
Co-Authors Achmad Fitrian Achmad Mahendra Agung Makbul Andre Kristian Anriz Nazaruddin Halim Anton Wahyudi Artanta Barus Barra Bimantara Ginting Baski Baski Berlian Marpaung Bernard Nainggolan David Andi Dinur Wikra Ananta Edy Prabudy Fadli Adi Rosadi Hedwig A. Mau Hemi Marihot Goldfirst Nainggolan Heri Joko Saputro Herlan Herlan Joko Sri Widodo Kristiawanto Kristiawanto Madeline Vanessa Audrey Marjudin Djafar Mohamad Ismed Mohamad Ismed Muhammad Arif Sulaiman Puti Dwi Jayanti Putra Hutomo Ramlani Lina Sinaulan Rio Verieza Roy Andi Siregar Santrawan Paparang Santrawan T. Paparang Sefitrios Sefitrios Slamet Santoso Teguh Warjianto Victhor Mouri Widiyanto Widiyanto Wika Hawasara Yodi Alfahri Daun Yuandika Sang Damar Yuhelson Yuhelson