Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.686
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JHR (Jurnal Hukum Replik) Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Hukum Malahayati Jurnal Interpretasi Hukum Priviet Social Sciences Journal Journal of Innovative and Creativity
Tohadi Tohadi
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG ITE DAN DAMPAK HUKUMNYA BAGI MASYARAKAT Prastiwi, Dian Eka; Tohadi, Tohadi; Munir, Badrul; Ekawati, Dian
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 3 (2021): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v2i3.13479

Abstract

Setelah diberlakukannya undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia, terdapat batasan-batasan tertentu dalam hal menyampaikan sesuatu melalui media social, terutama mengenai ujaran kebencian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang ITE dalam penyelesaian masalah ujaran kebencian pada media sosial. Metode yang digunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan pengimplementasian undang-undang ITE sudah disesuaikan dengan tujuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945,akan tetapi, di dalam penyelesaian masalah ujaran kebencian selalu terikat dengan pasal karet yaitu pada pasal 27, 28 dan 29 Undang-Undang ITE. Pasal ini seolah menjadi momok yang mengerikan, bahkan dijadikan sarana untuk membalas dendam, membungkam kritik, memenangkan suatu perkara atau bahkan menjadi senjata politik. Saran dari kajian ini adalah  agar pemerintah untuk mengkaji ulang isi dari beberapa pasal dan juga sanksi-sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian. Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan visi dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, Program studi Magister Hukum Universitas Pamulang dengan melibatkan Dosen dan para Mahasiswa telah mengadakan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk memberikan Penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada lapisan Aparat Desa dan masyarakat Desa Jagabaya dalam Sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan di desa Jagabaya Warunggunung Lebak Banten
URGENSI PENGESAHAN RUU PPRT SEBAGAI AKSES KEADILAN SOSIAL : ANALISIS KABURNYA 5 PRT DI JAKARTA TIMUR KARENA MENGALAMI KEKERASAN Delima Nur Izza Prastio; Maulidia Apriliana; Tohadi Tohadi
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.6739

Abstract

Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah kelompok pekerja yang memiliki kontribusi signifikan dalam menopang kehidupan sosial dan ekonomi domestik, namun berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan akibat ketiadaan perlindungan hukum yang komprehensif. Hingga saat ini, PRT belum diakui secara tegas sebagai subjek hukum dalam rezim ketenagakerjaan nasional, sehingga hak-hak dasar mereka kerap terabaikan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk melihat alasan mengapa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sangat penting sebagai alat untuk akses keadilan sosial. dengan menelaah secara empiris kasus kaburnya lima PRT di Jakarta Timur akibat kekerasan yang dialami. Untuk melakukan penelitian empiris, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan perwakilan JALA PRT dan International Labour Organization (ILO). Selain itu, penelitian ini didukung oleh penelitian literatur dan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerentanan PRT bersifat struktural. Dipengaruhi oleh ketimpangan dalam relasi kuasa, faktor gender, tingkat pendidikan yang rendah, dan keyakinan bahwa pekerjaan domestik berada di ranah privat, semuanya merupakan faktor yang dipengaruhi. Menurut Pasal 28D dan Pasal 27 ayat (2) UU 1945, negara gagal melindungi hak konstitusional PRT dalam kasus Jatinegara. Akibatnya, RUU PPRT harus segera disahkan untuk mengakhiri kekosongan hukum, memperkuat perlindungan hak asasi PRT, dan mewujudkan keadilan sosial untuk semua warga Indonesia
Liability of online marketplaces for consumer losses in online transactions as reviewed under law number 8 of 1999 on consumer protection Tohadi, Tohadi; Sianturi, Gabriel; Betani, Cintya; Astari, Patricia Divani Anugrah; Palka, Arova Julia; Pahlevi, Mohamad Reza
Priviet Social Sciences Journal Vol. 6 No. 2 (2026): February 2026
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v6i2.1444

Abstract

The rapid expansion of online marketplace platforms in Indonesia has fundamentally reshaped consumer transaction practices, while simultaneously increasing the incidence of consumer losses arising from non-conforming goods, counterfeit products, delivery failures, and fraudulent schemes. Recent reports and publicly documented cases have revealed persistent vulnerabilities in marketplace transaction systems, raising critical questions regarding the legal responsibility of marketplaces to protect consumer rights. Despite the growing relevance of this issue, existing studies largely focus on seller liability or contractual relationships, leaving the role and accountability of marketplaces under Indonesian Consumer Protection Law insufficiently examined. This study aims to analyze the liability of online marketplaces for consumer losses in electronic transactions under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. Employing a normative juridical research method, this study applies a statutory and conceptual approach by examining consumer protection legislation, civil law principles, and relevant legal doctrines, supported by scholarly literature and documented cases. The findings demonstrate that marketplaces qualify as business actors and therefore bear legal obligations under Articles 4, 7, and 19 of the Consumer Protection Law, including the duty to provide accurate information, ensure transaction security, and offer compensation for consumers’ losses. However, the implementation of such liability remains largely dependent on internal marketplace policies, which often limit the effectiveness of consumer remedies. This study contributes to the literature by clarifying the legal position of marketplaces as responsible actors in online transactions and strengthening the normative foundation for enhanced consumer protection in Indonesia’s digital commerce ecosystem.
Analisis Ketidakpastian Penguasaan Tanah pada Wilayah Pertambangan dalam Perspektif Pasal 1320 KUH Perdata Fitri Ramadhani; Andini Namira Oktafiandri; Marsya Sari Muzizah; Sumaya Badmas; T. Tohadi
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.6.2.2025.257-268

Abstract

Land acquisition in community mining areas in Jebus District, West Bangka Regency, Bangka Belitung Province is still often carried out without clear legal basis, primarily because agreements are made orally, passed down through generations, or based on social claims without official documentation. This study aims to analyze this phenomenon by assessing its compliance with the legal requirements of agreements as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. The method used is a qualitative approach through field studies, which included observation of land acquisition conditions, documentation of boundaries and land use, and interviews with miners, landowners, and village officials. The results indicate that most land acquisition practices do not meet the elements of a verifiable agreement, do not define the object of the agreement with certainty, and are not formalized in a valid agreement, thus failing to meet both formal and material requirements of an agreement. This condition has implications for legal uncertainty, triggering ownership disputes, and weakening the legal standing of the parties. This study concludes that these practices violate Article 1320 and require regulation through legalization of agreements and streamlining of land administration to create legal certainty in land acquisition in community mining areas.
Penjualan Kosmetik Pinkflash Eyeshadow yang Mengandung Bahan Berbahaya Ditinjau dari Pasal (4) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Handayani, Henni Rahayu; Ndadari, Roshinta Surya; Putri, Anna Salshabilla; Putri, Jingga Cahya; Hakiim, Arif Luqman Al; Tohadi, Tohadi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.36276

Abstract

Di era modern, kosmetik telah menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan Masyarakat, terutama bagi perempuan. Meskipun demikian, peredaran kosmetik berbahaya masih berlangsung, seperti produk eyeshadow bermerek Pinkflash yang ditemukan mengandung bahan berbahaya, antara lain merkuri dan hidrokuinon. Produk ini dijual secara luas melalui berbagai platform marketplace, padahal belum mendapat izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya hak atas keamanan, kenyamanan, serta informasi yang benar dan jujur. Hak-hak tersebut tidak diimplementasikan oleh penjual kosmetik eyeshadow merek PinkFlash. Metode studi yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur yang relevan, serta laporan resmi dari BPOM. Hasil studi menunjukkan bahwa pelaku usaha yang menjual kosmetik eyeshadow Pinkflash berbahaya tanpa izin edar dapat dikenai pertanggungjawaban perdata.
Co-Authors Andini Namira Oktafiandri Asip Suyadi Astari, Patricia Divani Anugrah Badrul Munir Badrul Munir, Badrul Betani, Cintya Dadang Gandhi Delima Nur Izza Prastio Dian Eka Prastiwi Dian Eka Prastiwi Dian Ekawati Dian Ekawati Fitri Ramadhani Frieda Fania Hakiim, Arif Luqman Al Halimah Humayrah Tuanaya Handayani, Henni Rahayu Hasan Alzaglady Khairunnisa, Najwa Nisriina Kholilurahman, Dede Marsya Sari Muzizah Maulana, Sidik Maulidia Apriliana Michael MB Kilikily, Rayen Devid Mohamad Reza Pahlevi, Mohamad Reza Ndadari, Roshinta Surya Nursolihi Insani Palka, Arova Julia Prastiwi, Dian Eka Putri, Anna Salshabilla Putri, Jingga Cahya Reni Suryani Sianturi, Gabriel Siti Chadijah Sumaya Badmas Zanaya, Khaeliza Putri