Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JHR (Jurnal Hukum Replik) Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Hukum Malahayati Journal of Innovative and Creativity
Tohadi Tohadi
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG ITE DAN DAMPAK HUKUMNYA BAGI MASYARAKAT Prastiwi, Dian Eka; Tohadi, Tohadi; Munir, Badrul; Ekawati, Dian
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 3 (2021): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v2i3.13479

Abstract

Setelah diberlakukannya undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia, terdapat batasan-batasan tertentu dalam hal menyampaikan sesuatu melalui media social, terutama mengenai ujaran kebencian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang ITE dalam penyelesaian masalah ujaran kebencian pada media sosial. Metode yang digunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan pengimplementasian undang-undang ITE sudah disesuaikan dengan tujuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945,akan tetapi, di dalam penyelesaian masalah ujaran kebencian selalu terikat dengan pasal karet yaitu pada pasal 27, 28 dan 29 Undang-Undang ITE. Pasal ini seolah menjadi momok yang mengerikan, bahkan dijadikan sarana untuk membalas dendam, membungkam kritik, memenangkan suatu perkara atau bahkan menjadi senjata politik. Saran dari kajian ini adalah  agar pemerintah untuk mengkaji ulang isi dari beberapa pasal dan juga sanksi-sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian. Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan visi dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, Program studi Magister Hukum Universitas Pamulang dengan melibatkan Dosen dan para Mahasiswa telah mengadakan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk memberikan Penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada lapisan Aparat Desa dan masyarakat Desa Jagabaya dalam Sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan di desa Jagabaya Warunggunung Lebak Banten
Penjualan Kosmetik Pinkflash Eyeshadow yang Mengandung Bahan Berbahaya Ditinjau dari Pasal (4) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Henni Rahayu Handayani; Roshinta Surya Ndadari; Anna Salshabilla Putri; Jingga Cahya Putri; Arif Luqman Al Hakiim; Tohadi Tohadi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.36276

Abstract

Di era modern, kosmetik telah menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan Masyarakat, terutama bagi perempuan. Meskipun demikian, peredaran kosmetik berbahaya masih berlangsung, seperti produk eyeshadow bermerek Pinkflash yang ditemukan mengandung bahan berbahaya, antara lain merkuri dan hidrokuinon. Produk ini dijual secara luas melalui berbagai platform marketplace, padahal belum mendapat izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya hak atas keamanan, kenyamanan, serta informasi yang benar dan jujur. Hak-hak tersebut tidak diimplementasikan oleh penjual kosmetik eyeshadow merek PinkFlash. Metode studi yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur yang relevan, serta laporan resmi dari BPOM. Hasil studi menunjukkan bahwa pelaku usaha yang menjual kosmetik eyeshadow Pinkflash berbahaya tanpa izin edar dapat dikenai pertanggungjawaban perdata.
URGENSI PENGESAHAN RUU PPRT SEBAGAI AKSES KEADILAN SOSIAL : ANALISIS KABURNYA 5 PRT DI JAKARTA TIMUR KARENA MENGALAMI KEKERASAN Prastio, Delima Nur Izza; Apriliana, Maulidia; Tohadi, Tohadi
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.6739

Abstract

Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah kelompok pekerja yang memiliki kontribusi signifikan dalam menopang kehidupan sosial dan ekonomi domestik, namun berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan akibat ketiadaan perlindungan hukum yang komprehensif. Hingga saat ini, PRT belum diakui secara tegas sebagai subjek hukum dalam rezim ketenagakerjaan nasional, sehingga hak-hak dasar mereka kerap terabaikan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk melihat alasan mengapa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sangat penting sebagai alat untuk akses keadilan sosial. dengan menelaah secara empiris kasus kaburnya lima PRT di Jakarta Timur akibat kekerasan yang dialami. Untuk melakukan penelitian empiris, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan perwakilan JALA PRT dan International Labour Organization (ILO). Selain itu, penelitian ini didukung oleh penelitian literatur dan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerentanan PRT bersifat struktural. Dipengaruhi oleh ketimpangan dalam relasi kuasa, faktor gender, tingkat pendidikan yang rendah, dan keyakinan bahwa pekerjaan domestik berada di ranah privat, semuanya merupakan faktor yang dipengaruhi. Menurut Pasal 28D dan Pasal 27 ayat (2) UU 1945, negara gagal melindungi hak konstitusional PRT dalam kasus Jatinegara. Akibatnya, RUU PPRT harus segera disahkan untuk mengakhiri kekosongan hukum, memperkuat perlindungan hak asasi PRT, dan mewujudkan keadilan sosial untuk semua warga Indonesia
Co-Authors Anna Salshabilla Putri Apriliana, Maulidia Arif Luqman Al Hakiim Asip Suyadi Badrul Munir Badrul Munir, Badrul Dadang Gandhi Dian Eka Prastiwi Dian Eka Prastiwi Dian Ekawati Dian Ekawati Frieda Fania Halimah Humayrah Tuanaya Hasan Alzaglady Henni Rahayu Handayani Jingga Cahya Putri Khairunnisa, Najwa Nisriina Kholilurahman, Dede Maulana, Sidik Michael MB Kilikily, Rayen Devid Nursolihi Insani Prastio, Delima Nur Izza Prastiwi, Dian Eka Reni Suryani Roshinta Surya Ndadari Siti Chadijah Zanaya, Khaeliza Putri