Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JHR (Jurnal Hukum Replik) Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Hukum Malahayati Priviet Social Sciences Journal
Tohadi Tohadi
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG ITE DAN DAMPAK HUKUMNYA BAGI MASYARAKAT Prastiwi, Dian Eka; Tohadi, Tohadi; Munir, Badrul; Ekawati, Dian
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 3 (2021): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v2i3.13479

Abstract

Setelah diberlakukannya undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia, terdapat batasan-batasan tertentu dalam hal menyampaikan sesuatu melalui media social, terutama mengenai ujaran kebencian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang ITE dalam penyelesaian masalah ujaran kebencian pada media sosial. Metode yang digunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan pengimplementasian undang-undang ITE sudah disesuaikan dengan tujuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945,akan tetapi, di dalam penyelesaian masalah ujaran kebencian selalu terikat dengan pasal karet yaitu pada pasal 27, 28 dan 29 Undang-Undang ITE. Pasal ini seolah menjadi momok yang mengerikan, bahkan dijadikan sarana untuk membalas dendam, membungkam kritik, memenangkan suatu perkara atau bahkan menjadi senjata politik. Saran dari kajian ini adalah  agar pemerintah untuk mengkaji ulang isi dari beberapa pasal dan juga sanksi-sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian. Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan visi dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, Program studi Magister Hukum Universitas Pamulang dengan melibatkan Dosen dan para Mahasiswa telah mengadakan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk memberikan Penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada lapisan Aparat Desa dan masyarakat Desa Jagabaya dalam Sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan di desa Jagabaya Warunggunung Lebak Banten
Penjualan Kosmetik Pinkflash Eyeshadow yang Mengandung Bahan Berbahaya Ditinjau dari Pasal (4) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Henni Rahayu Handayani; Roshinta Surya Ndadari; Anna Salshabilla Putri; Jingga Cahya Putri; Arif Luqman Al Hakiim; Tohadi Tohadi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.36276

Abstract

Di era modern, kosmetik telah menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan Masyarakat, terutama bagi perempuan. Meskipun demikian, peredaran kosmetik berbahaya masih berlangsung, seperti produk eyeshadow bermerek Pinkflash yang ditemukan mengandung bahan berbahaya, antara lain merkuri dan hidrokuinon. Produk ini dijual secara luas melalui berbagai platform marketplace, padahal belum mendapat izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya hak atas keamanan, kenyamanan, serta informasi yang benar dan jujur. Hak-hak tersebut tidak diimplementasikan oleh penjual kosmetik eyeshadow merek PinkFlash. Metode studi yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur yang relevan, serta laporan resmi dari BPOM. Hasil studi menunjukkan bahwa pelaku usaha yang menjual kosmetik eyeshadow Pinkflash berbahaya tanpa izin edar dapat dikenai pertanggungjawaban perdata.
Liability of online marketplaces for consumer losses in online transactions as reviewed under law number 8 of 1999 on consumer protection Tohadi, Tohadi; Sianturi, Gabriel; Betani, Cintya; Astari, Patricia Divani Anugrah; Palka, Arova Julia; Pahlevi, Mohamad Reza
Priviet Social Sciences Journal Vol. 6 No. 2 (2026): February 2026
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v6i2.1444

Abstract

The rapid expansion of online marketplace platforms in Indonesia has fundamentally reshaped consumer transaction practices, while simultaneously increasing the incidence of consumer losses arising from non-conforming goods, counterfeit products, delivery failures, and fraudulent schemes. Recent reports and publicly documented cases have revealed persistent vulnerabilities in marketplace transaction systems, raising critical questions regarding the legal responsibility of marketplaces to protect consumer rights. Despite the growing relevance of this issue, existing studies largely focus on seller liability or contractual relationships, leaving the role and accountability of marketplaces under Indonesian Consumer Protection Law insufficiently examined. This study aims to analyze the liability of online marketplaces for consumer losses in electronic transactions under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. Employing a normative juridical research method, this study applies a statutory and conceptual approach by examining consumer protection legislation, civil law principles, and relevant legal doctrines, supported by scholarly literature and documented cases. The findings demonstrate that marketplaces qualify as business actors and therefore bear legal obligations under Articles 4, 7, and 19 of the Consumer Protection Law, including the duty to provide accurate information, ensure transaction security, and offer compensation for consumers’ losses. However, the implementation of such liability remains largely dependent on internal marketplace policies, which often limit the effectiveness of consumer remedies. This study contributes to the literature by clarifying the legal position of marketplaces as responsible actors in online transactions and strengthening the normative foundation for enhanced consumer protection in Indonesia’s digital commerce ecosystem.
Co-Authors Anna Salshabilla Putri Arif Luqman Al Hakiim Asip Suyadi Astari, Patricia Divani Anugrah Badrul Munir Badrul Munir, Badrul Betani, Cintya Dadang Gandhi Dian Eka Prastiwi Dian Eka Prastiwi Dian Ekawati Dian Ekawati Frieda Fania Halimah Humayrah Tuanaya Hasan Alzaglady Henni Rahayu Handayani Jingga Cahya Putri Khairunnisa, Najwa Nisriina Kholilurahman, Dede Maulana, Sidik Michael MB Kilikily, Rayen Devid Mohamad Reza Pahlevi, Mohamad Reza Nursolihi Insani Palka, Arova Julia Prastiwi, Dian Eka Reni Suryani Roshinta Surya Ndadari Sianturi, Gabriel Siti Chadijah Zanaya, Khaeliza Putri