Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.336
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AKSIOLOGIYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik BINAMULIA HUKUM Pagaruyuang Law Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA LEGAL BRIEF Journal of Judicial Review Jurnal Independent IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya Jurnal Hukum Pelita JAPI: Jurnal Akses Pengabdian Indonesia JUDGE: Jurnal Hukum JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora Binamulia Hukum
Gunawan Hadi Purwanto
Universitas Bojonegoro
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Binamulia Hukum

 1 
Peran Penyuluh Fungsional Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil Bidang Keluarga Sakinah Dalam Mewujudkan Rumah Tangga yang Harmonis di Wilayah Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro Gunawan Hadi Purwanto
Binamulia Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v11i2.295

Abstract

Pada hakikatnya perkawinan merupakan langkah awal dalam membentuk suatu keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera lahir batin sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di mana Negara menjamin kepada tiap-tiap Warga Negara Indonesia untuk membentuk keluarga. Akan tetapi, perjalanan bahtera rumah tangga yang dijalankan oleh setiap pasangan memiliki intensitas tekanan dan persoalan yang beragam, walaupun sejatinya arah dan tujuan kehidupan berumah tangga pada umumnya adalah mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Tidak semua pula setiap pasangan dalam keluarga mampu secara dewasa dalam menghadapi dan mengatasi setiap persoalan. Oleh karenanya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang tangguh membutuhkan berbagai macam aspek dan peran dari berbagai pihak terutama komitmen dari pasangan itu sendiri. Penyuluh Agama Islam (PAI) Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pegawai pemerintah yang diangkat, ditetapkan dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan bimbingan, penyuluhan melalui bahasa agama dan pembangunan pada masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan fokus pada pembahasan tentang peran penyuluh fungsional non pegawai negeri sipil bidang keluarga sakinah dan hambatan apa yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan peran tersebut di masyarakat.
Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Purwanto, Gunawan Hadi
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.425

Abstract

Perkawinan sesungguhnya suatu perbuatan konkret dan nyata yang diciptakan oleh manusia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga melahirkan hubungan dalam sebuah keluarga, melahirkan keturunan, menghasilkan harta benda kekayaan yang mampu menunjang kehidupan berumah tangga, dengan harapan mendapatkan kebahagiaan dan keharmonisan. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika hasrat melaksanakan perkawinan dilakukan oleh calon mempelai yang berlainan keyakinan, dan sudah pasti cara dan proses pengesahan di setiap agama dan kepercayaan masing-masing juga berlainan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dan diakhiri dengan analisis deskriptif kualitatif. Disimpulkan bahwa pengajuan perkara permohonan Perkawinan Beda Agama pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, yaitu: legal standing para Pemohon, Ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974, keinginan para Pemohon melangsungkan perkawinan tanpa melepaskan keyakinan masing-masing. Serta perspektif hukum positif di Indonesia terhadap pertimbangan hukum dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby bahwa secara lex spesialis tidak mungkin mengesampingkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sebagai fondasi dasar yang mutlak harus dipenuhi dalam melangsungkan proses perkawinan.
Implementasi Penetapan Nafkah Terhadap Istri Pada Putusan Perkara Cerai Talak Secara Verstek di Pengadilan Agama Bojonegoro Purwanto, Gunawan Hadi; Ulya, Dian Nabila Himmatul; Wulandari, Tri
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i1.772

Abstract

Perceraian dapat diajukan baik oleh pihak suami maupun pihak istri, keduanya memiliki kedudukan yang seimbang dalam rumah tangga dan memiliki kesempatan yang sama apabila menghadapi persoalan dengan memutuskan untuk tetap mempertahankan rumah tangga ataukah berpisah dengan perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris dengan pendekatan peraturan perundangan dan analisis deskriptif kualitatif dengan penalaran deduktif-induktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlakuan daripada penetapan nafkah terhadap suami mengajukan cerai talak yang diputuskan secara verstek dan menganalisis perspektif keadilan terhadap keberlakuan pembebanan nafkah dalam perkara cerai talak terhadap verstek. Pengadilan Agama Bojonegoro mengimplementasikan pembebanan nafkah pada perkara cerai talak ketika pihak istri tidak hadir di persidangan namun diketahui keberadaannya dan oleh majelis hakim secara ex officio menetapkan pembebanan nafkah tersebut secara variatif dan relatif, karena hal ini menyesuaikan dengan kondisi pihak dengan memperhatikan asas keadilan, asas kewajaran, asas kemampuan suami, serta asas-asas penting lainnya dalam hukum acara peradilan agama, dan dalam rangka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Penetapan pembebanan nafkah oleh Majelis Hakim sudah adil dan progresif dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan kedudukan suami dan istri yang berperkara meskipun secara verstek.
Co-Authors Agustina, ria Amalia, Yuli Sinta Nur Anggraini, Septian Dwi Aprilia Susanti, Mustika Ayu Asri Elies Alamanda Bilhaq, M Hilal Cahya Ramadhoni, Habib Della Gatiko Negoro Dewi Tiarawati Dinda Nur Safitri Duandra Ramadhan Firdaus, Abilsa Dzakia, Siti Alfiana Fatmawati, Rahmah Herawati Herawati Irma Mangar Istikomah Istikomah Izalia, Mida Junianti, Winda Kamila, Tarisa Syafa Kuntiwi, Fina Anista Lestari, Greyana Mia Dwi M.Yasir Mahfin Gianjar Viandro Mia Dwi Lestari, Greyana Mochamad Mansur Muhammad Yasir Munib , M. Abdim Mutmainah, Lailatul Negoro, Della Gatiko Nurul Kusumaningtiyas, Silvya Rahmania, Cindy Swastika Soleh, M. Khoirul Susilowati, Eny Swastika Rahmania, Cindy Syaifudin Salam, Kholid Tri Wulandari Ulya, Dian Nabila Himmatul Vatrysia, Nadila Yasir, M Yasir, M.