Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

The Urgency of Standardizing National Disaster Parameters: A Critical Study of the Mechanism for Determining the Scale of Disasters by the Government Post-Disaster in Sumatra Cynthia Hadita
Indonesian Journal Education Vol. 4 No. 4 (2025): Indonesian Journal Education (IJE)
Publisher : Lembaga Riset Mutiara Akbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56495/ije.v4i4.1442

Abstract

Indonesia lacks standardized and measurable parameters for determining national disaster status, as reflected in the government’s response to disasters in Sumatra (Aceh, North Sumatra, and West Sumatra). The absence of clear indicators—such as casualty thresholds, infrastructure damage, regional response capacity, socio-economic impacts, and the urgency of central intervention—has led to inconsistent status determinations and legal uncertainty. This study examines the urgency of standardizing national disaster parameters through a critical analysis of the disaster scale determination mechanism under Law No. 24 of 2007 on Disaster Management and its implementing regulations. Using a socio-legal approach, the study analyzes gaps between legal norms and empirical practices following the late-2026 Sumatra disaster and identifies weaknesses in coordination among the National Disaster Management Agency (BNPB), regional governments, and related ministries. The findings indicate that disaster status determination remains highly subjective and politically influenced due to the absence of standardized benchmarks. Therefore, this study recommends reformulating national disaster parameters by integrating impact indicators, regional capacity assessment, and rapid assessment mechanisms to strengthen legal certainty and disaster governance.
Registrasi Data Pribadi melalui Kartu Prabayar dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Cynthia Hadita
Jurnal HAM Vol 9 No 2 (2018): Edisi Desember
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/ham.2018.9.191-204

Abstract

Gejolak yang muncul akibat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Masyarakat yang resah karena harus melakukan registrasi data pribadi menggunakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dalam waktu yang ditentukan jika tidak kartu prabayarnya akan diblokir. Belum adanya sanksi bagi penyalahguna data pribadi pengguna kartu prabayar yang harus dilindungi negara sebagai penjamin hak asasi manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaitan registrasi kartu prabayar dengan hak asasi manusia terutama dalam perlindungan data pribadi termaktub dalam Pasal 28 E, 28 F, dan 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta beberapa aturan dibawahnya. Akibat hukum registrasi kartu bertentangan dengan peraturan diatasnya yang terkait dengan HAM. Sehingga, peraturan menteri itu, dapat terjadi dua peluang akibat hukum yaitu judicial review dan/atau constitutional review di Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi yang dapat berujung pada pembatalan peraturan maupun revisi undang-undang terkait.
Persamaan Hak Atas Pendidikan terhadap Penerapan Sistem Zonasi Eka NAM Sihombing; Cynthia Hadita
Jurnal HAM Vol 12 No 2 (2021): Edisi Agustus
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/ham.2021.12.179-192

Abstract

Klasterisasi yang muncul karena adanya jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua/wali memiliki implikasi terhadap tercederainya hak atas pendidikan khususnya dalam memilih fasilitas pendidikan secara bebas dan leluasa, hal itu dihambat oleh adanya persentasi zonasi yang diterapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. Problematika hak atas pendidikan itu muncul karena lebih mengutamakan aspek "˜jarak' di bandingkan "˜kognitif', bahkan peluang ekonomi yang tidak mampu jauh lebih sedikit dibandingkan zonasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengkaji adanya problematika ekualitas hak atas pendidikan sejak diterapkannya sistem zonasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan   itu berimplikasi terhadap tidak terpenuhinya hak atas pendidikan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bahwa dalam proses penerimaan siswa baru harus mempertimbangkan "˜nilai' sebagai kuota terbanyak terhadap daya tampung sekolah, kemudian diikuti oleh jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orangtua/wali untuk menciptakan ekualitas hak atas pendidikan yang proporsional dan berkeadilan.
Pornography in Universalism Perspective: A Freedom Expression? Eka N.A.M. Sihombing; Cynthia Hadita
Jurnal HAM Vol 13 No 3 (2022): Edisi Desember
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/ham.2022.13.581-588

Abstract

The issue of the right to freedom of expression and pornography needs to be studied from a human rights perspective in terms of universalism and particularism. Pornography has the potential to have different standards depending on the time and place of a person's use of clothing and the extent to which the law restricts pornographic behavior. This study aims to unravel pornography and freedom of expression in the digital space from the Perspective of Human Rights Particularism. The research method used is normative legal research. The results reveal that freedom of expression in Indonesia is intertwined with the dimension of human rights particularism, especially Pancasila so all forms of protests that contain pornography disseminated through the digital space are contrast to the value of Indonesian human rights particularism.
Mekanisme Ideal Penyelesaian Clerical Error dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Perbandingan terhadap Inggris, Amerika Serikat, dan Singapura) Eka N.A.M. Sihombing; Cynthia Hadita
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 23 No 3 (2023): Edisi September
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2023.V23.273-282

Abstract

The problem of article clerical error creates multi-interpretation, ambiguity, and obscure in understanding the meaning of the substance of the Article so a mechanism is needed to optimize the authority of the Constitutional Court. This study aims to optimize the Constitutional Court's role in providing a legal interpretation of clerical error. The research method used is normative juridical with a doctrinal approach. The results showed that clerical error resulted in multiple interpretations of the substance of an Article. Thus, a legal interpretation by the Constitutional Court for the clerical error is needed which needs to be optimized for its role as a preventive multi-interpretation of the substance of articles in laws and regulations in Indonesia. For example, there is a newly passed law, so to change an article that is not by the system of changing/revising the law for a long time, so to shorten the mechanism for change/revision it requires legal interpretation in the Constitutional Court.