Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.752
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Unes Law Review Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Jurnal Hukum Adigama Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Social And Economics Research Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum journal of social and economic research Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya
Benny Djaja
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
SISTEM PUBLIKASI PERTANAHAN YANG MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH oktaviani, sherly; Benny Djaja
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v7i2.9949.2023

Abstract

Penyelenggaraaan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria dan sebagai pelaksanaan dari pasal tersebut, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang bersifat recht kadaster yaitu menjamin kepastian hukum. Namun, dalam praktik masih ditemukan banyak permasalahan terkait dengan pendaftaran tanah, salah satunya dari segi kepastian hukum hak atas tanah dan perlindungan hukum terkait dengan sistem publikasi. Tujuan dari penelitian jurnal ini adalah untuk mengetahui penerapan pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 terkait dengan kekuatan sertifikat hak atas tanah dalam sistem publikasi negatif mengandung unsur positif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam sistem publikasi yang dianut oleh Indonesia, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang sesuai dengan surat ukur dan buku tanah. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya celah yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, yaitu sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan yang kuat bukan sebagai tanda bukti yang mutlak. Bila ada pihak lain yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya sertifikat dapat mengajukan keberatan dengan syarat tidak melebihi 5 tahun sejak sertifikat diterbitkan, namun masih banyak terjadi permasalahan timbulnya gugatan untuk sertifikat yang sudah lebih dari 5 tahun diterbitkan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak. Penerapan sistem publikasi di Indonesia masih memerlukan berbagai perbaikan untuk kedepannya, karena pada saat ini lembaga rechtsverwerking pada dasarnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum namun dalam pelaksanaannya masih menimbulkan kerugian kepada pemegang hak yang sebenarnya.
Tanggung Jawab Notaris dalam Perlindungan Data Pribadi Klien Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Alifia Jasmine; Benny Djaja; Maman Sudirman
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3204

Abstract

Dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat pembuat akta autentik, seorang Notaris diwajibkan untuk menjalankan kewenangannya berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris. Dalam praktik sehari-hari, Notaris sangat lekat dengan penggunaan data pribadi kliennya yang mana hal ini termuat dalam akta autentik maupun dokumen-dokumen lain yang dibuatnya. Hal tersebut tentunya membawa tanggung jawab tersendiri bagi Notaris untuk dapat menjaga kerahasiaan atas informasi dalam akta maupun dokumen yang ada padanya. Di Tengah masifnya penggunaan data pribadi, pemerintah pun mengundangkan UU PDP sebagai regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pihak-pihak terkait dalam menggunakan data pribadi. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini akan membahas mengenai dampak UU PDP terhadap kewajiban Notaris serta tanggung jawab Notaris apabila terdapat kebocoran data klien dengan mengacu pada hukum nasional. Berdasarkan hasil analisis penulis, ditemukan bahwa diundangkannya UU PDP membawa dampak bagi Notaris yang mana dalam hal ini Notaris dikategorikan sebagai Pengendali Data Pribadi sehingga mengemban kewajiban serta tanggung jawab yang diamanatkan dalam UU PDP, selain menjalankan kewajiban yang diatur dalam UUJN. Selain itu, dengan mengacu pada prinsip tanggung jawab liability based on fault dan strict liability, maka Notaris bertanggung jawab apabila terjadi kebocoran data klien dalam Protokol Notaris.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 86/PDT.G/2009/PN.DEPOK) Desy Agatha Sari; M. Sudirman; Benny Djaja
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.389

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Pada praktiknya, terdapat PPAT yang melakukan peralihan hak atas tanah kepada pembeli tanpa sepengetahuan penjual sedangkan belum terjadi pelunasan, sehingga menimbulkan kerugian bagi penjual. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertimbangan Hakim didasarkan pada perbuatan PPAT yang bertentangan dengan asas tunai dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB), karena faktanya, PPAT tetap melakukan penomoran AJB tanpa sepengetahuan penjual (Penggugat) yang mana kemudian dijadikan dasar untuk peralihan hak dari atas nama Penggugat ke atas nama pembeli (Tergugat I) dalam bentuk sertifikat. Pertanggungjawaban hukum PPAT selain secara keperdataan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, secara administratif adalah potensi dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya, dan secara pidana adalah potensi diancam dan dipidana karena melakukan pemalsuan akta otentik secara bersama-sama.
Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 11 Tahun 2022 Julianti Putri Wajim; Benny Djaja; M. Sudirman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2275

Abstract

Permasalahan waris beda agama masih menjadi polemik dalam praktik hukum waris Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mensyaratkan ahli waris beragama Islam, sehingga ahli waris non-Muslim dianggap terhalang menerima warisan. Namun, perkembangan yurisprudensi, termasuk Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp, menunjukkan adanya pengakuan terhadap pemberian Wasiat Wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Notaris dalam pelaksanaan Wasiat Wajibah tersebut, mengingat Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan menjamin kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil kajian menunjukkan bahwa Notaris berperan penting dalam mengakomodasi pelaksanaan Wasiat Wajibah melalui pembuatan akta wasiat atau akta pembagian warisan yang mengikat para pihak. Keberadaan akta autentik dari Notaris tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris beda agama, tetapi juga menjadi instrumen harmonisasi antara hukum Islam, putusan pengadilan, dan praktik kenotariatan. Dengan demikian, Notaris memiliki posisi strategis dalam menjembatani kebutuhan keadilan keluarga pewaris sekaligus kepastian hukum dalam sengketa waris beda agama.
Kedudukan Akta Notaris dalam Pengalihan Hak Hunian Perumahan yang Masih dalam Proses Pembangunan (Pre-Project Selling) Mahardika Dirgantara; Maman Sudirman; Benny Djaja
Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya Vol. 31 No. 2 (2025): Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya
Publisher : Universitas Insan Budi Utomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33503/paradigma.v31i2.2595

Abstract

Alih hak atas properti hunian yang masih dalam tahap pembangunan (pre-project selling) merupakan praktik yang umum terjadi karena tingginya permintaan terhadap kebutuhan tempat tinggal. Namun, praktik ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum terkait kepastian hak danperlindungan konsumen. Dalam hal ini, akta notaris memiliki peran penting sebagai dokumen resmi yang menjamin kepastian hukum bagi semuapihak, termasuk pengembang, pembeli pertama, maupun pembeli berikutnya. Melalui akta notaris, perjanjian pengalihan hak dapat diformalkan secara tertulis dengan memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Akta tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atas pengalihan hak, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya sengketa, penipuan, atau wanprestasi. Namun, belum adanya pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai alih hak pada tahap pre-project selling menjadikan peran notaris semakin krusial dalam menjamin transparansi dan keadilan dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, kedudukan akta notaris dalam alih hak atas hunian pada tahap pre-project selling berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta keseimbangan kepentingan antara pengembang dan masyarakat, sehingga transaksi dapat dilakukan secara aman dan adil.
Independensi Notaris dalam Melaporkan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Penghadap Aulia Khairunisa; M. Sudirman; Benny Djaja
JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2024): Desember: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/jispendiora.v3i3.3561

Abstract

This study aims to analyze the independence of notaries in reporting suspected money laundering (TPPU) committed by the complainant (client) in notarial practice. The main problem in this study is the form and limits of notary independence in carrying out reporting obligations on suspicious financial transactions that potentially contain elements of TPPU. This study uses a normative legal research method with a statutory approach to examine the legal provisions governing the obligations and legal protection for notaries, and a conceptual approach to describe the doctrines and theories related to professional independence, the principle of professional secrecy, and legal protection. The data used are secondary data obtained through literature studies, including primary, secondary, and tertiary legal materials which are then analyzed qualitatively through legal interpretation and legal argumentation. The results of the study indicate that notary independence in reporting suspected TPPU is in a complex position because it must balance the obligation to maintain professional secrecy with the obligation to report to the relevant authorities. This independence is realized through compliance with statutory provisions and the principle of prudence as a form of legal protection for notaries.
Peran dan Tanggung Jawab PPAT terhadap Pendaftaran Hak Atas Tanah dalam Proses Penerbitan Sertifikat Tanah Secara Elektronik Mutia Kanza; M. Sudirman; Benny Djaja
JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2024): Desember: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/jispendiora.v3i3.3581

Abstract

PPAT plays a significant role in promoting digital transformation in the land administration sector and in supporting the successful implementation of electronic land certificates in Indonesia. Within this system, the PPAT holds a highly strategic position because the deeds they issue serve as the legal basis for registering land rights in the electronic certificate issuance process.This study aims to examine the roles and responsibilities of PPATs in the registration of land rights within the electronic certification system. The research employs a normative juridical method by reviewing statutory regulations, legal literature, and policies related to the digitalization of land services The findings indicate that PPATs are responsible for accurately collecting data, applying valid digital signatures and completing and uploading electronic information in accordance with the established procedures, thereby ensuring legal certainty and the integrity of land-related transactions. Their responsibilities encompass administrative, legal, and ethical dimensions, including ensuring the completeness and accuracy of documents, validating the authenticity of deeds, safeguarding the rights of involved parties, and supporting government policies on land rights registration.
Co-Authors Adimas Gusti Darmansyah Aditya Salsabila Consoleo Ahzaza Fahrani Alifia Jasmine Andre Darmawan Aulia Khairunisa Desy Agatha Sari Dwi Tiara Febrina Eka Ratna Putri Gladys Natalie Aurielle Sirait Helen Pramita I Made Hery Karyadika Josie Jayasaputra Kusmayadi Julianti Putri Wajim Kurniawan Lollyta Julius M. Sudirman M.Sudirman Mahardika Dirgantara Maman Sudirman Mutia Kanza Nanda Yuliska Narumi Bungas Gazali Oktaviani, Sherly Raini Nurhaedah Rasji Rasji Refans Jaka Pratama Yudha Ridwan, Fully Handayani Shela Oktaharyani Harahap Wanda Putri Dzakiah Werner Wada Betu WINARSIH Yuwono Prianto