Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.232
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat) Jurnal Ecoment Global: Kajian Bisnis dan Manajemen Jurnal Riset Hukum Keluarga islam Bandung Conference Series : Islamic Family Law Prestise: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi dan Bisnis Jurnal Hukum Islam Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam
Ilham Mujahid
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung.
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Implementasi Pencatatan Wakaf di Masjid Al Hakim Menurut Maqasid Syariah Nenden Shelby Zahraneylan Putri Muchtar; Siska Lis Sulistiani; Ilham Mujahid
Bandung Conference Series: Islamic Family Law 103-110
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v6i2.25067

Abstract

Abstract. In practice, land endowments (waqf) are still frequently carried out orally without formal registration, creating the potential for future disputes due to the absence of legal certainty. This study examines the implementation of waqf registration at Al-Hakim Mosque, Buahbatu, Bandung, from the perspectives of maqasid shari'ah and positive law. The study aims to analyze the urgency of waqf registration based on maqasid shari'ah and to evaluate its conformity with Law Number 41 of 2004, Government Regulation Number 42 of 2006, and Book III of the Compilation of Islamic Law (KHI). This research employs an empirical juridical method through literature review and interviews with the wakif (donor), nazhir (waqf manager), and the Official for the Pledge of Waqf Deeds (PPAIW) at the Buahbatu District Office of Religious Affairs (KUA). The findings reveal that although the land was purchased by the wakif, developed into a mosque, and subsequently endowed, the registration process was hindered by administrative issues, particularly because the land title had not been transferred to the wakif before the waqf pledge. From the perspective of maqasid shari'ah, waqf registration constitutes a maslahah daruriyyah that supports hifz al-din (protection of religion) and hifz al-mal (protection of property). The study concludes that waqf registration is not merely an administrative formality but a legal necessity to ensure public benefit, prevent disputes, and provide legal certainty for waqf property.   Abstrak. Dalam praktik perwakafan tanah masih sering ditemukan wakaf yang dilakukan secara lisan tanpa pencatatan resmi, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa karena tidak adanya kepastian hukum. Penelitian ini mengkaji implementasi pencatatan wakaf di Masjid Al-Hakim Buahbatu Bandung berdasarkan perspektif maqasid syari'ah dan hukum positif. Tujuannya menganalisis urgensi pencatatan wakaf menurut maqasid syari'ah serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan UU Nomor 41 Tahun 2004, PP Nomor 42 Tahun 2006, dan KHI Buku III. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris melalui studi pustaka dan wawancara dengan wakif, nazhir, serta PPAIW KUA Kecamatan Buahbatu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah wakaf dibeli oleh wakif, dibangun menjadi masjid, kemudian diikrarkan sebagai wakaf. Namun, proses pencatatan terkendala administrasi karena sertifikat hak milik belum dibaliknamakan kepada wakif sebelum ikrar wakaf, sehingga menghambat pencatatan resmi. Dalam perspektif maqasid syari'ah, pencatatan wakaf merupakan maslahah dharuriyyah yang mendukung hifz ad-din dan hifz al-mal. Data menunjukkan dari 125 tanah wakaf di Kecamatan Buahbatu hanya 111 yang tercatat, sedangkan di Kelurahan Jatisari hanya terdapat 2 wakaf tercatat. Penelitian menyimpulkan bahwa pencatatan wakaf merupakan kebutuhan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan, mencegah sengketa, dan memberikan kepastian hukum atas harta wakaf.  
Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/Dj.Iii/Hk.00-7/10/2021 tentang Perkawinan dalam Masa Idah Istri Dihubungkan dengan Tertib Perkawinan Revan Nurrizki Fauzy; Encep Abdul Rojak; Ilham Mujahid
Bandung Conference Series: Islamic Family Law 183-190
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v6i2.26242

Abstract

Abstract. In Islamic law, the waiting period (idah) is exclusively imposed on women following divorce or the death of a husband. However, Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance Number P-005/DJ.III/HK.00-7/10/2021 stipulates that a divorced husband may only remarry after the expiration of his former wife's idah period. This provision has generated legal debate because it differs from classical Islamic jurisprudence, which does not recognize an idah obligation for men. This study aims to analyze the Circular Letter from the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah and to examine its relevance in maintaining the orderly administration of marriage in Indonesia. The research employs a normative legal method using a statutory approach. The data consist of secondary legal materials collected through library research and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that the provision contained in point three of the Circular Letter constitutes an administrative policy intended to ensure legal certainty, maintain orderly marriage administration, and prevent the misuse of marital status, including unprocedural polygamous practices. From the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah, the policy reflects the realization of public benefit (maṣlaḥah), particularly in safeguarding lineage (ḥifẓ al-nasl), while not altering the Islamic legal doctrine that the obligation of idah applies solely to women.   Abstrak. Pengaturan mengenai masa idah dalam hukum Islam pada dasarnya hanya berlaku bagi perempuan setelah terjadi perceraian atau ditinggal wafat oleh suami. Akan tetapi, Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00-7/10/2021 mengatur bahwa laki-laki yang bercerai baru dapat melangsungkan perkawinan kembali setelah masa idah mantan istrinya berakhir. Ketentuan tersebut memunculkan perdebatan karena dipandang berbeda dengan ketentuan fikih klasik yang tidak mengenal masa idah bagi laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan surat edaran tersebut berdasarkan perspektif Maqāṣid Syarī'ah serta mengkaji relevansinya dalam mewujudkan tertib administrasi perkawinan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam poin ketiga Surat Edaran Dirjen Bimas Islam merupakan kebijakan administratif yang bertujuan memberikan kepastian hukum, menjaga tertib perkawinan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan status perkawinan, termasuk praktik poligami yang tidak sesuai prosedur. Ditinjau dari perspektif Maqāṣid Syarī'ah, kebijakan tersebut mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan, khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), tanpa mengubah ketentuan fikih mengenai kewajiban masa idah yang tetap hanya dibebankan kepada perempuan.  
Co-Authors Ade Hidayat Ageung Nur Inayah Ahmad Kusnadin Ai Pebrianti Purwa Delimas Akhmad Salman Fauzan Athiyah, Rosyiqah Burhanuddin Burhanuddin Dandan Ramdani Dendi Septiana Firmansyah Encep Abdul Rojak Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani Fauzan Ali Rasyid Hafesh Ash Shiddieqy Amrullah Karenina Nurissa Karen M. Abdurrahman Muhamad Osamah Fahrul Roji Muhamad Saeful Fajar Muhammad Yunus Nanik Eprianti Nenden Shelby Zahraneylan Putri Muchtar Neng Dewi Himayasari Nurrohman Nurrohman Octapiyanti Nurhidayati Popon Srisusilawati Putranto Bifadlillah Bifadlillah Ramdan Fawzi Revan Nurrizki Fauzy Rifqi Adzkiyya H. A Rifqi Muhammad Rizki Ramadhan Rizki Winunggal Sahid, Mualimin Mochammad Shindu Irwansyah Silma Kaffah Milati Siska Lis Sulistiani Siti Azzahro Syifaul Qolib Titin Suprihatin Viqi Rizqiyatul Maula Yandi Maryandi Yusrina Mardhiyah Sabila Zakaria, Mumuh Muhsin