Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.67
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IKRA-ITH ABDIMAS jurnal syntax admiration Jurnal Kompilasi Hukum COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesosi Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Journal of Digital Law and Policy Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika (MANEKIN) Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Journal of Innovative and Creativity Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Jurihum
Rudepel Petrus Leo
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NUSA CENDANA
Aerospace Engineering Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PORNOGRAFI MELALUI VIDEO CALL SEX (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Kupang Kota) Ferdinan L. Bagaihing; Aksi Sinurat; Rudepel Petrus Leo
JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora
Publisher : CV. Shofanah Media Berkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan dipelajari dalam suatu pergaulan melalui interaksi dan komunikasi untuk mendukung perbuatan jahat termasuk dalam kejahatan pornografi video call sex di wilayah hukum Polres Kota Kupang Kota. Permasalahannya adalah: Apakah yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan pornografi video call sex? Bagaimanakah bentuk penyimpangan pornografi video call sex? Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pornografi video call sex di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Kupang Kota? Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis penyebab pelaku melakukan pornografi melalui video call sex, bentuk penyimpangan pornografi video call sex dan upaya penanggulangan kejahatan pornografi video call sex yang berguna secara teoritis dan praktis dengan metode penelitian hukum empiris di wilayah Hukum Polres Kota Kupang Kota. Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, prinsip dari pada teori kriminologi Sutherland, bahwa faktor penyebab kriminal pornografi merupakan kejahatan yang dipelajari dalam lingkungan sosial baik secara internal dan eksternal. Secara internal pelaku melalui niat dan kesempatan untuk melakukan pornografi video call sex, sedangkan dari ekternal pelaku melalui pergaulan di melalui media sosial, ekonomi dan dan lingkungan. Kedua, bentuk penyimpangan pornografi video call sex melalui gambar dan gerakan tubuh yang menampilkan ketelanjangan. Ketiga, upaya penanggulangan kejahatan pornografi video call sex di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Kupang Kota melalui upaya preventif dan upaya represif. Bertolak dari hasil temuan tersebut, maka ada beberapa saran yang diajukan untuk melakukan upaya penanggulangan kejahatan video call sex sebagai berikut: Pertama, bagi pelaku yang sudah terpapar pornografi video call sex perlu menggurangi tindakan kejahatan yang berasal dari diri sendiri dengan mengalihkan niat dan kesempatan dari pembelajaran yang negatif menjadi kegiatan yang positif dengan mengembangkan minat dan bakat dalam upaya pencegahan pornografi video call sex; Kedua, bagi masyarakat perlu langkah-langkah upaya pencegahan pornografi video call sex baik dari lingkungan keluarga dan pergaulan agar terhindar dari kejahatan pornografi video call sex, ganti username dan profil media sosial; Ketiga bagi pihak Kepolisian tidak hanya melakukan penegakan hukum namun dapat memberikan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang bahaya video call sex melalui media sosial yang dapat diakses oleh semua masyarakat.
The Effectiveness of Non-Litigation Resolution for Recurrent Domestic Violence And Efforts to Address it in Kupang City Louise Marie Gere Kopa; Rudepel Petrus Leo; Deddy R. Ch. Manafe
Journal Kompilasi Hukum Vol. 11 No. 1 (2026): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v11i1.317

Abstract

Domestic violence is a human rights violation that continues to occur frequently and tends to be recurrent, indicating that existing response mechanisms are not yet optimal. One approach used in addressing domestic violence is non-litigious resolution through mediation, counseling, and psychological support. This study aims to analyze the effectiveness of non-litigious resolution for cases of recurring DV in Kupang City and to examine the mitigation efforts undertaken to reduce the incidence of recurring violence. This study employs an empirical legal approach using mixed methods. Primary data were collected through questionnaires and interviews with 60 respondents—comprising 30 victims and 30 perpetrators of repeated domestic violence—as well as interviews with law enforcement officials and relevant institutions, namely the Kupang City DP3A, LBH APIK NTT, and Rumah Harapan GMIT. Secondary data were obtained through a literature review of relevant laws and regulations and academic literature. The research findings indicate that non-litigation resolution is effective in reducing the intensity of violence and aiding victims’ psychological recovery in the short term. However, long-term effectiveness remains limited due to perpetrators’ low willingness to change, victims’ economic and social dependence, weak post-resolution monitoring, and deeply ingrained patterns of violence. Therefore, addressing recurring domestic violence requires an integrated approach through the combination of non-litigation and litigation mechanisms, institutional strengthening, victim empowerment, and continuous monitoring. The findings of this study are expected to serve as input for the government and relevant agencies in formulating more effective and sustainable policies for addressing domestic violence.
FAKTOR PENYEBAB DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN REMAJA DI KOTA KUPANG M. Chatarine F. Tefa; Karolus K Medan; Rudepel Petrus Leo
IKRA-ITH ABDIMAS Vol. 10 No. 2 (2026): IKRAITH-ABDIMAS Vol 10 No 2 Juli 2026
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kenakalan remaja merupakan salah satu persoalan sosial yang semakin mendapat perhatian di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Kupang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kenakalan remaja serta mengkaji efektivitas penegakan hukum dalam upaya penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris-normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan guru bimbingan konseling, aparat kepolisian, tokoh masyarakat, orang tua, serta remaja di SMAK Giovanni Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenakalan remaja di Kota Kupang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya kontrol diri, ketidakstabilan emosi, serta kurangnya pemahaman terhadap norma sosial dan hukum. Faktor eksternal meliputi kurangnya pengawasan orang tua, kondisi keluarga yang tidak harmonis, pengaruh teman sebaya, lingkungan sosial yang negatif, kondisi ekonomi keluarga, serta pengaruh media sosial dan teknologi. Bentuk kenakalan yang ditemukan antara lain perkelahian antar pelajar, membolos, pelanggaran disiplin sekolah, konsumsi minuman keras, merokok, vandalisme, balap liar, pelanggaran lalu lintas, dan pencurian ringan. Penegakan hukum telah mengedepankan pendekatan restorative justice dan diversi sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kenakalan remaja. Kata Kunci: Kenakalan Remaja, Faktor Penyebab, Penegakan Hukum, Restorative Justice, Diversi, Kota Kupang.
Peranan Lembaga Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Di Kalangan Pemuda Yang Mengganggu Ketertiban Umum ( Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Maulafa ) Theresia Dwierlangga Rosari Mole; Rudepel Petrus Leo; Ngongo Dede
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i2.12918

Abstract

Alcohol abuse among young people has become one of the major factors contributing to public order disturbances and criminal offences within the jurisdiction of the Maulafa Sector Police, Kupang City. This condition requires the police to play an active role in maintaining public security and order through effective countermeasures. This study aims to analyze the effectiveness of the measures implemented by the Maulafa Sector Police in maintaining public order related to alcohol abuse among youths and to identify the obstacles encountered in their implementation. This research employed an empirical legal method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature studies, and were analyzed using descriptive qualitative methods. The findings reveal that the Maulafa Sector Police have implemented pre-emptive measures through legal counseling and public education, preventive measures through routine patrols, inspections of illegal alcoholic beverages, and monitoring of vulnerable locations, as well as repressive measures through law enforcement against offenders whose crimes were associated with alcohol abuse. These efforts have been reasonably effective in reducing public order disturbances; however, their effectiveness has not yet reached an optimal level due to limited personnel and facilities, low public legal awareness, and socio-cultural factors that continue to tolerate alcohol consumption. Therefore, stronger collaboration among the police, local government, community leaders, families, and the public is essential to improve the prevention of alcohol abuse among young people.
Penanganan Perkara Tindak Pidana Manipulasi Data dan Pengancaman Melalui Media Sosial pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur Angela Dima; Rudepel Petrus Leo; Bhisa Vitus Wilhelmus
Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): Juni: Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/dewantara.v5i2.7248

Abstract

The rapid development of information technology has contributed to the increasing occurrence of cybercrime, particularly data manipulation and threats through social media. This study aims to analyze the handling of criminal cases involving data manipulation and threats through social media by the Cyber Crime Directorate of the Special Criminal Investigation Directorate of the East Nusa Tenggara Regional Police and to identify the factors influencing the effectiveness of law enforcement. This research employed an empirical legal method with a case approach. Primary data were collected through interviews with investigators of the Cyber Crime Subdirectorate of the East Nusa Tenggara Regional Police, while secondary data were obtained from legislation, legal literature, court decisions, and related scientific publications. The findings indicate that all reported cases during the 2023–2026 period were successfully processed through investigation and transferred to the public prosecutor in accordance with Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions. Nevertheless, law enforcement remains constrained by limited digital forensic facilities, the rapid deletion or alteration of electronic evidence, the increasing misuse of Artificial Intelligence (AI), and low public digital literacy. Strengthening investigators' competencies, improving digital forensic infrastructure, enhancing interagency cooperation, and expanding digital literacy programs are essential to improve the effectiveness of cybercrime law enforcement.
Analisis terhadap Kriteria Penentuan Saksi Ahli dalam Sistem Peradilan Pidana Perspektif Hukum Indonesia dan Belanda Fiani Arista Pinga; Aksi Sinurat; Rudepel Petrus Leo
Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesosi Vol. 9 No. 1 (2026): Januari: Jurnal Abdimas KESOSI
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesetiakawanan Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57213/abdimas.v9i1.417

Abstract

An expert witness is a person with specialized knowledge who provides testimony to clarify technical or scientific aspects in criminal cases. In Indonesia, experts are appointed based on professional competence, without a centralized certification system, while the Netherlands has a strict system through the Netherlands Register of Court Experts (NRGD), which requires verification and certification of expertise. This difference impacts the quality, objectivity, and evidentiary value of expert testimony. This research is a normative juridical study with a qualitative approach, focusing on regulations, literature reviews, and analysis. The study finds that while both Indonesia and the Netherlands emphasize the importance of special expertise, Indonesia lacks a formal accreditation system for expert witnesses, whereas the Netherlands has institutions like NRGD and NFI (Netherlands Forensic Institute) to regulate and certify expertise. The legal system differences between Indonesia and the Netherlands create complexities in the role of expert witnesses, affecting the evidentiary value and the professionalism and independence of experts in court. Despite both countries following the civil law system, their distinct legal frameworks lead to significant variations in expert witness roles and the reliability of their testimony.
Co-Authors Angela Dima Anna Sintje Doutel Apriana M. Bouk Asmiramans Yudistira Dijaya Avrid Grandy Billy Tanggu Rame Bhisa Vitus Wilhelmus Dangki Wanto Silla Darius A. Kian Darius Antonius Kian Darius Antonius Kian Darius Antonius Kian Daud Dima Tallo Debi F. Ng. Fallo Deddy R. Ch. Manafe Dhey W. Tadeus Djaclyn Herlince Kitu Rihi Eden Aryo Tokan Elsy Margaritha Prastisye Rihi Evarina Enjeli Patrisia Mau Ferdinan L. Bagaihing Fiani Arista Pinga Helmalia Verena Putri Kanci Heryanto Amalo Januaria Yustina Uis Loim Karolus K Medan Karolus Kopong Medan Louise Marie Gere Kopa M. Chatarine F. Tefa Maria Esterisna Klau Melan Bandi Melani Netilita Ingutali Mevi Sarlince Muskanan Nega Mariance Mulik Ngongo Dede Nikolas Manu Orpa G. Manuain Orpa Ganefo Manuain Pello, Jimmy Rosalind Angel Fanggi Saramita Huwae Saryono Yohanes Sinurat, Aksi Siti Ainul Kholipah Sofie Jashinta Nalle Theresia Dwierlangga Rosari Mole Veronic Angelina Lado Yohanes Justhen Raynaldo