Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

Disharmony in The Regulation of Trading in Influence Within The Criminal Offense of Bribery and Its Impact on Governance Amalia Syauket
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.8.2.2025.117-127

Abstract

In Indonesia, corruption has become akin to an advanced-stage cancer, difficult to cure and deeply entrenched. The severe consequences of corruption were a driving force behind the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Summit held from December 9–11, 2003, in Merida, Mexico. This convention, ratified by 133 countries including Indonesia, became the first legally binding international anti-corruption instrument. However, the concept of trading in influence has yet to be formally adopted as a criminal offense under Indonesia’s Law on the Eradication of Corruption Crimes, despite being recognized as a distinct offense under Articles 12 and 18 of the UNCAC. The disharmony between trading in influence and the offense of bribery lies in several key aspects, although both are forms of corruption that must be addressed. This normative juridical research aims to identify the key aspects contributing to the disharmony in regulating trading in influence under bribery provisions, which in turn creates legal uncertainty. Furthermore, the study investigates the implications of this disharmony for governance. The academic analysis concludes that integrating trading in influence into the offense of bribery without clear distinction and careful consideration may lead to horizontal disharmony within the legal framework. Another consequence is that officials involved in trading in influence may be prosecuted under bribery provisions, thereby facing the risk of imprisonment and substantial fines. This regulatory gap also reveals a deficit in ethical integrity reflecting moral corruption among public officials which significantly undermines governance. Its direct consequences include declining public trust and the erosion of good governance practices. Ultimately, such corruption not only gradually dismantles state structures but also endangers the foundational interests of the nation.
LEGAL PROTECTION FOR PERPETRATORS OF MINOR ENVIRONMENTAL CRIMES Priska Deianeira Kulape; Amalia Syauket; Rama Dhianty
Journal of Social Research Vol. 3 No. 1 (2023): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v3i1.1932

Abstract

Supreme Court Regulation Number 02 of 2012 concerning Adjustment of the Limits of Light Criminal Acts and the Amount of Fines was created with the intention of facilitating law enforcement, especially judges, to administer justice in the cases they adjudicate. However, in practice, restorative justice with ADR methods has not been optimally applied to light criminal acts. One of the areas with the most disparities is the issue of light criminal acts in the field of the environment. Therefore, this research aims to determine what constitutes light criminal acts in the field of the environment and to understand the legal protection for perpetrators of light criminal acts in the field of the environment. The research method used is a normative juridical method using secondary legal sources. The results of the study indicate the scope of light criminal acts in the field of the environment. Criminal acts regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management are specified in Articles 41 to 44 of Law Number 32 of 2009. If there is minor theft for environmental results, the Criminal Code must also be considered as the legal framework specifically regulating theft (lex specialis derogat legi generali). Legal protection for perpetrators of light criminal acts in the field of the environment must align with the goals of criminalization, with sociological, ideological, and juridical-philosophical approaches, based on the fundamental assumption that criminal acts disrupt the balance, harmony, and coherence in community life
Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Warga Negara Asing Di Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional Gokmauli F. F. Sitanggang; R.Lina Sinaulan; Amalia Syauket
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5142

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang melibatkan warga negara asing (WNA) di perairan Indonesia merupakan persoalan hukum yang kompleks karena berada pada irisan antara hukum pidana nasional, hukum laut, dan hukum internasional. Karakteristik wilayah perairan Indonesia yang luas dan strategis menjadikannya rawan dimanfaatkan sebagai jalur peredaran gelap narkotika lintas negara, sehingga menimbulkan tantangan serius terkait yurisdiksi, kewenangan penegakan hukum, dan legitimasi tindakan aparat negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pidana WNA dalam tindak pidana narkotika di perairan Indonesia serta mengkaji konstruksi penegakan hukum nasional dalam perspektif hukum nasional dan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dan Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia memiliki dasar hukum untuk menegakkan hukum pidana terhadap WNA pelaku tindak pidana narkotika di perairan Indonesia. Namun demikian, dalam praktik masih ditemukan disharmoni norma, kekaburan dasar yurisdiksi, serta fragmentasi kewenangan antar lembaga penegak hukum maritim. Selain itu, mekanisme penegakan hukum nasional belum sepenuhnya terharmonisasi dengan ketentuan hukum internasional, khususnya terkait penindakan terhadap kapal berbendera asing di luar laut teritorial. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional guna menjamin kepastian hukum, legitimasi yurisdiksi, dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika lintas negara di wilayah perairan Indonesia.
Analisis Hukum Kampanye Di Tempat Ibadah Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Perspektif Equality Before The Law Di Provinsi Jawa Barat Dadan Ramlan; Amalia Syauket; Edi Saputra Hasibuan Hasibuan
Bhayangkara Law Review ##issue.vol## 2 ##issue.no## 2 (2025): December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/bhalrev.v2i2.5006

Abstract

Indonesia merupakan Negara hukum, konsep negara hukum didasari suatu pemahaman bahwa hukum ditentukan oleh rakyat yang tidak lain merupakan pengaturan hubungan sesama rakyat, konsep hubungan antara negara hukum dan kerakyatan, muncul dengan sebutan negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat). Dalam konteks kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Indonesia terdapat Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Masing-masing lembaga tersebut memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan tersendiri. permasalahan penelitian ini akan diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian berkaitan Proses Penanganan Pelanggaran terhadap kampanye ditempat ibadah dalam Pemilihan umum Kepala daerah pada Pilkada serentah Tahun 2024 dan Azas Hukum equality before the law pada Pasal 187 ayat (3) Juncto Pasal 69 Huruf I berkaitan dengan kampanye ditempat ibadah pada Pemilihan umum Kepala daerah serentak Tahun 2024.
Sita Jaminan Terhadap Harta Waris Koruptor: Pendekatan Nuansa Procedural Perdata Guna Memaksimalkan Pengembalian Aset Menuju Good Governance Amalia Syauket
Bhara Justisia Vol 2 No 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/j72r8b58

Abstract

Upaya pengembalian asset negara yang dicuri melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan.Upaya untuk menekan angka kejahatan korupsi dengan menggunakan ketentuan pidana saja ternyata masih meninggalkan berbagai kendala. Oleh karena itu diperlukan Langkah hukum dengan mengadopsi konsep hukum perdata guna memaksimalkan pengembalian asset salah satunya melalui sita jaminan, dengan memperhatikan prinsip GG. Penelitian yuridis normative-studi kasus digunakan untuk merespon rumusan penelitian, 1. terhadap asset harta waris dari pelaku korupsi apakah dapat dilakukan gugatan perdata? 2.bagaimana bentuk pertanggungjawaban ahli warisnya?. Berdasarkan hasil pembahasan dapat diketahui 1. bahwa para ahli waris dapat dituntut secara perdata terhadap asset harta waris tersebut jika terbukti harta tersebut dari hasil korupsi,yang dibuktikan oleh Penuntut Umum untuk mengembalikan asset negara yang wajib dikembalikan.  Namun bila tidak terbukti bukan dari hasil korupsi maka ahli waris tidak dapat dituntut untuk mengembalikan kerugian negara, 2. Ahli waris bertanggung jawab secara tanggung renteng-secara proporsional bagian harta warisnya- atas kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh pewaris-koruptor,berdasar Putusan pengadilan sebagai bentuk supremasi hukum.
Shadow Owners and Personalistic Power: Challenges in Tracing Corrupt Assets in the 2026 KPK Sting Operation Involving the Regent of Pekalongan Amalia Syauket
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 20 No. 1 (2026): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v20i1.3863

Abstract

Political corruption at the regional level has evolved from conventional bribery schemes to complex manipulation of corporate structures. This study analyzes the phenomenon of the Pekalongan Regent's Catch-and-Arrest Operation (OTT) to reveal how personalistic power facilitates the creation of shadow owners in regional strategic projects. Using a juridical-normative method with a case study and conceptual approach, this study dissects the abuse of formal authority through the practice of trading in influence. The research findings show: (1) Personalistic Power enables control of the procurement ecosystem through informal instructions that are impermeable to administrative traces; (2) Trading in Influence becomes an instrument for entrepreneurs to access projects, where the flow of benefits is channeled through family or staff nominees to break the chain of proof to public officials; (3) Obstacles to asset tracking arise due to the failure of digital systems to detect unusual financial profiles at the nominee layer. This study concludes that current beneficial ownership regulations are still a formality without legal teeth. Therefore, it is recommended that legal reconstruction be carried out through the independent criminalization of influence peddling in accordance with Article 18 of the UNCAC and the acceleration of the ratification of the Non-Conviction Based Asset Forfeiture instrument to tear down the veil of corporate secrecy that conceals illegal wealth.
Peran Adaptive Leadership Presiden Indonesia Dalam Penanganan Covid-19 Rawan Korupsi Amalia Syauket
Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 21 No. 3 (2021): September 2021
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.04 KB) | DOI: 10.31599/jki.v21i3.625

Abstract

Abstract The Covid-19 Handling Drama is a national leadership test event. On the other hand, society will depend on its leader and as a leader, he must meet the high expectations of himself. The Covid-19 pandemic is a threat in itself for the Government of Indonesia, if it cannot balance between encouraging economic activity (political interests) and public health (an urgent situation). This article explores the phenomenon of the central role of adaptive leadership in dealing with the Covid-19 pandemic based on constitutional rights taken to save people's lives, but the potential for corruption by using the Normative Juridical approach that prioritizes secondary data. The conclusion that can be drawn from this article is that there is no single best cure for winning this battle because the "opponent" of the current government is a growing virus. In handling the covid-19 virus pandemic, an adaptive leader is needed, namely a Leader who has authority as a consequence of the President's authority as head of state and head of government. President Joko Widodo uses his constitutional right to issue Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) number 1 year 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the 2019 Corona Virus Disease (COVID-19) Pandemic and / or in the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and / or Financial System Stability. Adaptive Leadership is a form of Adaptive Governance in Handling Covid-19 but is prone to corruption. Keywords: Adaptive Leadership and the Constitutional Rights of the President of the Republic of Indonesia, Prone to Corruption Abstrak Drama Penanganan Covid-19 adalah ajang uji kepemimpinan Nasional. Disisi lain, masyarakat akan sangat tergantung pada pemimpinnya dan sebagai seorang pemimpin, dia harus memenuhi tingginya ekspektasi terhadap dirinya. Pandemi Covid-19 merupakan ancaman tersendiri bagi Pemerintah Indonesia, bila tidak dapat menyeimbangkan antara mendorong aktivitas perekonomian (kepentingan politik) dan kesehatan public (keadaan mendesak). Artikel ini menelusuri fenomena peran sentral kepemimpinan adaptif dalam menangani pandemic covid-19 berdasarkan hak konstitusional yang diambil untuk menyelamatkan jiwa masyarakat, namun potensi korupsinya dengan menggunakan pendekatan Juridis Normatif yang mengutamakan data sekunder. Kesimpulan yang dapat ditarik dari artikel ini bahwa tidak ada satu obat yang paling mujarab untuk memenangkan pertempuran ini sebab ‘lawan’ pemerintah kali ini adalah virus yang terus berkembang. Dalam melakukan penanganan pandemic virus covid-19 dibutuhkan seorang pemimpin yang adaptif yaitu Leader yang mempunyai Otoritas sebagai konsekwensi dari kewenangan Presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan .Presiden Joko Widodo menggunakan hak konstitusionalnya untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Adaptive Leadership ini merupakan bentuk Adaptive Governance dalam Penanganan Covid-19 namun rawan terjadinya korupsi. Kata kunci: Adaptive Leadership dan Hak Konstitusional Presiden RI, Rawan Korupsi
Sextortion Fenomena Pemerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Amalia Syauket; Ika Dewi Sartika Saimima; Rajanner P Simarmata; Widya Romasindah Aidy; Nina Zainab; Rahadi Budi Prayitno; Cornelia Evelin Cabui
Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 22 No. 3 (2022): September 2022
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sqgp1z49

Abstract

There seems to be something different from the results of Transparency International Indonesia (TII) including sextortion or sexual extortion in the Global Corruption Barometer Asia 2020. This is extortion in the form of violence or sexual harassment. Generally a form of abuse of power. Sextortion is different from the corruption we know in a legal context. In terms of regulations and institutions, the practice of sextortion or sextortion is a case that occurs quite a lot but is not yet known in corruption eradication institutions in Indonesia. Sextortion is a new area that opens everyone's eyes to the fact that corruption is not only about money. This study uses a qualitative approach to answer how the form of legal protection for victims of sextortion is rife lately in the educational environment. The conclusions of this study indicate that the form of legal protection for victims of sextortion in the educational environment is in the form of assistance, protection and recovery of victims by strengthening the legal aspect in the form of SOPs for Handling Sexual Violence in each educational institution as well as the installation of detection devices. The novelty of this research can be used for extensive interpretation of legal findings by judges to protect victims of sextortion. And the importance of education on strong self-protection awareness, boldly rejecting or saying no.
Kebijakan Telemudik Bentuk Perlindungan Negara Pada Masyarakat Menuju New Normal Ditengah Pendemi Corona Amalia Syauket; Bambang Karsono; Dwi Atmoko
Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 22 No. 1 (2022): January 2022
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/g4ye9938

Abstract

The number of people who have died from COVID-19 has also continued to increase, as has the number of people infected with the Corona virus (Covid-19). Until May 2021, which coincides with the Eid al-Fitr 1442 H, which is the custom of the people of Jakarta, to go home to stay in touch with family in the area. At that time, Jakarta was still in the red zone due to the spike in the spread of Covid-19 cases. The state, in this case the Government, must be present to protect its people, both those infected with COVID-19 and so that they are not infected with Covid-19. This protection is in the form of the issuance of a regulation in the form of a Covid-19 Handling Task Force Circular Number 13 of 2021 concerning the Elimination of Homecoming for Eid Al-Fitri in 1442 Hijri and efforts to control the spread of Covid-19 during the holy month of Ramadan 1442 Hijri to change the ignorance of the people towards the Covid-19 pandemic. This study uses a qualitative approach by prioritizing secondary data, to find out the background of the issuance of the telemudik policy. The conclusion drawn from this literature research is that the background behind the birth of the telemudik policy is the ignorance of the community towards the covid pandemic itself. The right solution for carrying out homecoming during the Covid-19 pandemic is telemudik not to reduce the essence of friendship and sharing and prepare the community for the New Normal. in the midst of the Corona pandemic.
Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Membawa Desa Kutuh-Badung-Bali Menjadi Smart Village Amalia Syauket; Ratna Indriasari
Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 24 No. 2 (2024): May 2024
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/es55st12

Abstract

The development of rural areas through the application of the smart village concept is inseparable from the support of information and communication technology. Kutuh-Bali Village is a village that is able to understand the problems and able to organize its resources to solve existing problems and optimize its potential so that its residents feel comfortable, safe, and become an independent village in Indonesia. Qualitative research description with case study type, aims to determine the optimization of the use of village funds in Kutuh Village Bali to become a smart village with the application of smart governance components. By using multiple sources such as interviews, observations and the use of secondary data sources since 2020.  Research result the village fund obtained every year has been managed very well in a harmonious relationship between the perbekel and bendese adat and is used optimally by building a Village Information System (SID) part of the implementation of e-government which is a tool for the village to manage village data such as village administration, correspondence management, and village population data management. and the Siskeudes application as a fraud mitigation in the use of village funds, in accordance with the priorities of village development and based on village development priorities and based on village authority as a form of implementation of the Tri Hitna Karana philosophy.