Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.808
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Spektrum Hukum Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Serat Acitya Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Diponegoro Law Review UNEJ e-Proceeding Jurnal Akta Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Surakarta Law and Society Journal UNTAG Law Review Jurnal Ilmiah Dunia Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal JURISTIC (JuJUR) Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia Notary Law Research Jurnal Suara Pengabdian 45 Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Asian Journal of Healthcare Analytics Concept: Journal of Social Humanities and Education Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Jurnal Akta Notaris Notary Law Research SASI Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum
Anggraeni Endah Kusumaningrum
Faculty Of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Humanities Astronomy Chemistry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERAN REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS ANTARA DOKTER DAN PASIEN Deby Chintia; Anggraeni Endah Kusumaningrum
Jurnal JURISTIC Vol 1, No 01 (2020): Jurnal JURISTIC
Publisher : Jurnal JURISTIC

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masih banyaknya ditemukan dokter yang tidak menulis rekam medis dengan lengkap. Padahal, apabila terjadi sengketa yang akan dijadikan alat bukti utama dalam persidangan adalah rekam medis. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul peran rekam medis sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa medis antara dokter dan pasien. Permasalahan yang di kemukakan adalah sebagai berikut: Bagaimana rekam medis sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa medis antara dokter dan pasien? Apa saja kendala dan solusi yang timbul saat rekam medis dijadikan alat bukti dalam penyelesaian sengketa medis antara dokter dan pasien di RSUD Djojonegoro Temanggung? Bagaimana akibat hukumnya bila seorang dokter atau RS tidak mempunyai rekam medis yang baik? Metoda yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Hasil penelitian dan pembahasan tentang peran rekam medis dapat dijadikan sebagai alat bukti surat maupun keterangan ahli. Kendala yang timbul adalah belum pernah dilakukannya sosialisasi oleh pihak RS, sanksi yang diberikan kurang tegas serta tidak dilakukan pembinaan dan pengawasan tentang rekam medis secara rutin. Adapun solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai RS, pemberian sanksi yang tegas serta diberikan pembinaan dan pengawaan secara rutin. Akibat hukum kepada dokter yang tidak membuat rekam medis adalah mendapatkan sanksi  baik sanksi pidana, perdata atau administrasi.
ANALISIS PELANGGARAN APOTEKER DI RUMAH SAKIT PADA KASUS ADMINISTRASI ERROR BERUJUNG PIDANA I Gusti Ayu Dhea Arlitadelina; Anggraeni Endah Kusumaningrum
Jurnal MHKI Vol 1 No 02 (2021): Oktober
Publisher : Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.897 KB) | DOI: 10.53337/jhki.v1i02.11

Abstract

Medication Error described as a sequence of events or cases that cause failure in the treatment process or therapeutic process that has the ability to threaten the patient in the treatment process. In Indonesia, there are numerous cases of Medication Errors, particularly in hospitalization, Fatal Incidences related to the use of drugs (Medication Errors) as many as twenty-six percent of incidents (26%) and of all these incidents, ME most frequently occurs in Administration phase 81.32%. The objective of this study is to determine the criminal sanctions in the case of Medication Error. The research method that is used in the research is normative method with a written rule of law approach. Primary materials include written legal rules, the secondary legal basic materials include journals or articles and tertiary materials related to the development of cases that are discussed and combined with perspectives from the researcher's point of view. ME cases can be resolved by Law of the Republic of Indonesia Number Thirty Six of 2014 concerning Health Workers, Criminal Provisions Article 84 Part A or B depending on the severity of the case.
Tinjauan Yuridis Hak dan Kewajiban Pasien Sebagai Konsumen dalam Pelayanan Medis Anggraeni Endah Kusumaningrum
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2013): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v2i1.1899

Abstract

Health as one of essential human alongside clothing, food and board. Humanlife become without meaning if sick because human that is sick can never be able to make activity daily favorably. Therefore every sick or patient sure need treatment and doctor's surgery so that oneself again. A relationship between doctor and patient cause therapeutic transaction namely something transaction or agreement to determine therapy or providing service healing. With the existence of therapeutic transaction so have rightsand obligation to both that should be protected. Such as those which organized in UU.Number 8 Years 1999 about Protection consumer UU Number 36 Year 2009 aboutHealth as well as Nomor Law 29 Yerar 2004 about Practicality Medical.
Analisis Peran Posyandu di Masa Pandemi Covid-19 dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Balita Ontran Sumantri Riyanto; Retno Mawarini Sukmariningsih; Anggraeni Endah Kusumaningrum
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.051 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3595

Abstract

AbstrakSetiap anak dan balita memiliki hak yang sama dengan orang dewasa, antara lain hak atas kesehatan, rasa aman, tumbuh kembang yang sehat, dan lingkungan yang baik. Selama situasi pandemi Covid-19, fasilitas pelayanan kesehatan membatasi pelayanannya karena mengutamakan penanganan pasien covid-19, sedangkan untuk pelayanan balita yaitu posyandu di masyarakat untuk sementara ditiadakan. Hal ini dikarenakan posyandu perlu melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan penularan covid-19. Selain itu juga posyandu memiliki peranan yang sangat penting di masyarakat dalam mewujudkan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dalam mengubah perilaku dan lingkungan khususnya untuk pelayanan kesehatan bagi balita. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksplanatif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya tentang kajian yuridis peran Posyandu di masa pandemi Covid-19 dalam pemenuhan hak kesehatan pada balita. Hasil penelitian ini bahwa Posyandu memiliki peran yang baik di masa pandemi Covid-19 dalam pemenuhan hak kesehatan pada balita dan sudah berjalan. Kendala yang terjadi di posyandu pada masa pandemi Covid-19 dalam pemenuhan hak atas kesehatan pada balita disebabkan oleh faktor-faktor seperti jumlah kader, partisipasi masyarakat untuk menjadi kader, kondisi ekonomi kader yang menurun sehingga mereka harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dan fasilitas yang dimiliki di posyandu.Kata Kunci: Posyandu, Hak kesehatan, Balita, Covid-19 AbstractEvery child and toddler has the same rights as adults, including the right to health, a sense of security, healthy growth and development, and a good environment. During the Covid-19 pandemic situation, health service facilities limited their services because they prioritized handling covid-19 patients, while for toddler services, namely posyandu in the community, it was temporarily suspended. This is because posyandu needs to make various efforts to prevent the transmission of covid-19. In addition, posyandu also has a very important role in the community in realizing community independence in maintaining health through empowerment and the active role of the community in changing behavior and the environment, especially for health services for toddlers. This research uses the approach method used, namely the sociological juridical approach. The research carried out is explanatory research. This study aims to obtain a relationship between one variable and another about the juridical study of the role of Posyandu during the Covid-19 pandemic in fulfilling health rights in toddlers. The results of this study are that Posyandu has a good role during the Covid-19 pandemic in fulfilling health rights for toddlers and is already running. The obstacles that occurred at the posyandu during the Covid-19 pandemic in fulfilling the right to health in toddlers were caused by factors such as the number of cadres, community participation to become cadres, the declining economic condition of cadres so that they had to work to help the family economy and facilities owned at the posyandu.Keywords: Posyandu, Right to health, Toddler, Covid-19
Akibat Penyelesaian Sengketa Tanah Yayasan Sunan Kalijaga Berdasarkan Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3490 K/Pdt/2021 Bayu Aji Nugroho; Anggraeni Endah Kusumaningrum
Notary Law Research Vol 3, No 1 (2021): NOTARY LAW RESEARCH
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/nlr.v3i1.3398

Abstract

Gugatan sengketa tanah ini diajukan penggugat dikarenakan haknya merasa dilanggar oleh Para Tergugat, sebab Para Tergugat mempunyai itikad tidak baik untuk menguasai harta/ aset peninggalan Eyang Raden Sahid (Kanjeng Sunan Kalijaga), yang dikelola oleh Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu. Perumusan Masalah : 1) Bagaimana akibat penyelesaian sengketa tanah yayasan sunan kalijaga berdasarkan studi kasus Putusan Mahkamah Agung no. 3490 K/Pdt/2021? 2) Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi sengketa tanah Yayasan Sunan Kalijaga berdasarkan studi kasus Putusa Mahkamah Agung No. 3490 K/Pdt/2021? 3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penyelesaian sengketa tanah yayasan sunan kalijaga berdasarkan studi kasus putusan mahkamah agung no. 3490 K/Pdt/2021? Tujuan penelitian : mengetahui dan menganalisis akibat dan pertimbangan hakim penyelesaian sengketa tanah ahli waris Sunan Kalijaga berdasarkan studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3490/ Pdt/ 2021. Metode Penelitian,  tipe penelitian : yuridis normatif; spesifikasi penelitian : deskriptif analitis; teknik analisis data : kualitatif ; teknik pengumpulan data : Penelitian Kepustakaan. Hasil penelitian & pembahasan : 1. akibat penyelesaian sengketa : bubarnya Yayasan Sunan Kalidjogo, dan pengalihan aset kembali kepada Yayasan Sunan Kalijaga. 2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi sengketa : penyesuaian anggaran dasar terhadap perundang-undangan Yayasan yang baru; adanya unsur itikad tidak baik dari R. Agus Supriyanta, S.H. dkk dengan pendirian Yayasan baru; belum adanya pelaporan dan pendaftaran tanah wakaf dari Yayasan. 3. Pertimbangan hukum dari hakim memperhatikan bukti-bukti, kesaksian, peraturan perundang-undangan sehingga putusan awal hingga kasasi sama dan mengungatkan. Kata Kunci : Sengketa Tanah, Yayasan Sunan Kalijaga, Putusan MahkamahAgung
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN Nur Azizah; Anggraeni Endah Kusumaningrum; Benny Bambang Irawan Nitinegoro
Jurnal Akta Notaris Vol. 2 No. 1 (2023): Juni: Jurnal Akta Notaris
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/aktanotaris.v2i1.899

Abstract

Perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik yang telah membeli tanah dari pihak penjual yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jual beli hak atas tanah hanya dapat didaftarkan apabila akta peralihan hak karena jual beli tersebut di buat oleh PPAT, tetapi pada kenyataannya masih banyak yang melakukan jual beli dibawah tangan.Permasalahan penelitian ini adalah 1) Bagaimana akibat hukum bagi pembeli yang beritikad baik dalam perjanjian jual beli tanah di bawah tangan? 2) Bagaimana pertimbangan hakim bagi pembeli yang beritikad baik dalam perjanjian jual beli tanah di bawah tangan dalam putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Dmk? 3) Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik dalam perjanjian jual beli tanah di bawah tangan?. Metode pendekatan ini Yuridis Normatif dengan spesifikasi Deskriptif Analitis, serta menggunakan data sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang diperoleh dengan cara studi pusaka dan wawancara secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu 1) akibat hukum bagi pembeli terhadap jual beli di bawah tangan yaitu, tidak dapat mendaftarkan peralihan hak atas tanahnya ke kantor Pertanahan Setempat. 2) Majelis Hakim mempertimbangkan asas perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah karena mampu membuktikan semua dalil-dalilnya dengan mengajukan surat-surat bukti, sehingga dengan pertimbangan akhirnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan seluruhnya. 3) Perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik yaitu dengan menempuh upaya hukum melalui gugatan di Pengadilan Negeri Demak dalam rangka untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanahnya, sehingga putusan tersebut dapat dijadikan dasar permohonan baliknama, maka Badan Pertanahan Nasional dapat mencatat peralihan hak atas kepemilikan tanahnya.
Tanggungjawab Asuransi Profesi Dokter Terhadap Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter Bedah Noor, Felasufa; Kusumaningrum, Anggraeni Endah
Jurnal JURISTIC Vol 4, No 02 (2023): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v4i02.4262

Abstract

Salah satu bentuk upaya perlindungan hukum bagi dokter pada kasus malpraktik adalah dengan mediasi, di mana ganti rugi merupakan bagian dari penerapan mediasi tersebut. Ganti rugi tersebut bisa diberikan secara langsung oleh pihak asuransi. Peran asuransi dapat berpengaruh terhadap profesi dokter yang melakukan malpraktik. Asuransi dapat membantu dokter mengganti kerugian dari biaya-biaya yang mungkin timbul akibat tuduhan malpraktik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab asuransi profesi dokter terhadap malpraktik yang dilakukan oleh dokter bedah dan proses pengajuan klaim asuransi profesi dokter bedah yang melakukan malpraktik. Metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan statuta approach, maupun conceptual approach. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggungjawab asuransi profesi dokter bedah yang melakukan malpraktik adalah merupakan kewajiban dalam arti accountability, di mana tanggungjawab ini lahir karena perjanjian antara dokter bedah dan juga pihak asuransi. Pihak asuransi menanggung segala resiko yang timbul akibat tindakan medik dokter yang dilakukan terhadap pasiennya dengan membayar premi yang telah disepakati. Mayoritas pengajuan klaim profesi dokter sama, baik itu dokter umum, maupun dokter bedah. Rata-rata pengajuan klaim harus dimulai adanya kejadian yang menimbulkan kerugian pasien. Selanjutnya jika terjadi tuntutan dari pihak pasien/keluarganya maka Dokter Bedah tersebut wajib lapor perusahaan asuransi. Dokter bedah mempersiapkan dokumen yang diperlukan pada saat pengajuan klaim. Kemudian dalam hal pembelaan, pihak asuransi dapat menunjuk kuasa hukum atau yang ditunjuk oleh Dokter Bedah itu sendiri. Segala biaya yang dikeluarkan termasuk membayar jasa kuasa hukum dan penggantian kerugian pasien/keluarga semua ditanggung oleh pihak asuransi.
Exploring Legal Frameworks for the Clinical Use of Psychedelic Substances in Mental Health Treatment Sucinta, Ardianto; Kusumaningrum, Anggraeni Endah
UNTAG Law Review Vol 8, No 2 (2024): UNTAG LAW REVIEW
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/ulrev.v8i2.5241

Abstract

In recent years, interest in the use of psychedelic substances in the treatment of mental disorders has increased significantly. Recent research shows the potential of psychedelic substances such as psilocybin, LSD, and MDMA to treat disorders such as major depression, post-traumatic stress disorder (PTSD), and substance addiction. However, the clinical use of psychedelic substances remains very limited due to significant legal obstacles. This study aims to explore the relevant legal framework for the clinical use of psychedelic substances in the treatment of mental disorders. By considering various rules and regulations at national and international levels, we explore the challenges and opportunities in creating an enabling legal framework for the clinical use of psychedelic substances. Our analysis highlights differences in legal approaches between countries, with some countries such as the United States beginning to pave the way for research and clinical use of psychedelic substances in mental treatment, while other countries still maintain a strict approach to the use of psychedelic substances. The results of this study provide important insights for policymakers, health practitioners, and researchers to understand the existing legal framework and challenges faced in integrating psychedelic substances into clinical practice. Thus, this study may help guide the development of policies that promote safe and responsible access to psychedelic therapy in the treatment of mental disorders.
Kewajiban Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Jaminan Kesehatan Indro Harianto; Anggraeni Endah Kusumaningrum; Retno Mawarini Sukmariningsih
Notary Law Research Vol. 5 No. 2 (2024): Juni: Notary Law Research
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/nlr.v5i2.1641

Abstract

Peran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat sangat penting, terutama dalam bentuk pelayanan kesehatan universal, dimana kesehatan diakui sebagai salah satu hak asasi manusia. Jaminan hak atas kesehatan sesuai perjanjian mengakui hak setiap orang untuk memperoleh hak-hak ini. perjanjian. standar tertinggi untuk kesehatan fisik dan mental. Menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, Pendekatan yuridis normatif adalah Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum. Pemenuhan hak untuk hidup sehat merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia. Kondisi sehat badan dan jiwa akan memungkinkan setiap manusia untuk melakukan aktifitas dan karyanya. Kesehatan merupakan pula bagian dari kebutuhan menuju hidup sejahtera. Hak semacam ini merupakan salah satu hak dasar dalam pelayanan kesehatan. BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia.
Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Upaya Pengenalan dan Pemasaran Batik di Kabupaten Batang Siti Mariyam; Anggraeni Endah Kusumaningrum; Rr. Widyorini Indriasti W; Retno Mawarini Sukmariningsih; Agus Wibowo; Agus Widodo; Kunarto; Markus Suryo Utomo; Mashari; M. Riyanto
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 1 (2024): Maret: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i1.1443

Abstract

Artikel ini merupakan penyajian yang didasarkan pada pengabdian kepada masyarakat, dimana artikel ini memiliki maksud untuk menganalisis bagaimana kondisi saat ini atas pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya pengenalan serta pemasaran produk batik di wilayah Kabupaten Batang. Pengabdian ini dilaksanakan dengan dasar pemikiran bahwa batik merupakan warisan budaya Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan derajat ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Batang yang Sebagian masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pengrajin batik. Demi mendukung eksistensi pengerajin batik maka sudah sepatutnya pengerajin batik di Kabupaten Batang mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam pengenalan dan pemasaran produk yang dihasilkan agar mampu bersaing baik di level lokal maupun internasional. Pengabdian ini akan mencoba memberikan kontribusi nyata bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang dapat dilakukan oleh para pengrajin dalam mengenalkan dan mempromosikan bati di Kabupaten Batang, dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sedang popular saat ini seperti teknologi media sosial, website, konten digital, digital advertising, dan memanfaatkan influencer lokal dan nasional dalam membantu memasarkan produk yang dihasilkan oleh pengerajin. Hasil dari pengabdian ini diharapkan dapat sedikit memberikan sumbangsih pengetahuan dan menambah wawasan bagi para pengerajin untuk mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam mengenalkan dan mempromosikan produk batik Kabupaten Batang agar tetap eksis di era yang serba digital saat ini.
Co-Authors Adi Sakti Setionegoro Agus Wibowo Agus Widodo Ahamad, Haniff Andri Pramono Bayu Aji Nugroho Benny Bambang Irawan Nitinegoro Catur Hendro Martono Chusni Mubarakh Deby Chintia Difayana Difayana Dwi Erwinta Wicaksono Endang Wahyati Yustina Eriawan Agung Nugroho Fitri Kartika Hartini, MC Inge Hervina Puspitosari, Hervina I Gusti Ayu Dhea Arlitadelina Ika Cahyo Purnomo Indro Harianto Kunarto M. Riyanto Markus Suryo Utomo Mashari Monika Fatma Aulianita Ngamilatun, Ngamilatun Noor, Felasufa Nur Azizah Nurul Ummi Rofiah Ontran Sumantri Riyanto Partini Partini Purnomo, Vicki Dwi Putra , Sarsintorini Retno Mawarini Sukmariningsih Rissa Maharani Dewi Rr. Widyorini Indriasti W Sarsintorini Putra Sarsintorini Putra Siti Mariyam Soepriadi Sri Mulyani Sri Nurdiana Purwaningsih Sri Purwanti Budi Utami Sucinta, Ardianto Tsanie, Maria Latifa