Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.807
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Spektrum Hukum Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Serat Acitya Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Diponegoro Law Review UNEJ e-Proceeding Jurnal Akta Jurnal Meta-Yuridis Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Surakarta Law and Society Journal UNTAG Law Review Jurnal Ilmiah Dunia Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal JURISTIC (JuJUR) Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia Notary Law Research Journal Philosophy of Law Jurnal Suara Pengabdian 45 Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Asian Journal of Healthcare Analytics Concept: Journal of Social Humanities and Education Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Jurnal Akta Notaris Notary Law Research ANDREW Law Journal SASI Realism: Law Review Lex Scientia Law Review Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum
Anggraeni Endah Kusumaningrum
Faculty Of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Humanities Astronomy Chemistry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 56 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 56 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Legal Culture in Protecting Batik Motif Intellectual Property: Indonesia-Malaysia Small Business Comparison Mulyani, Sri; Kusumaningrum, Anggraeni Endah; Sukmariningsih, Retno Mawarini; Ahamad, Haniff
JURNAL AKTA Vol 12, No 3 (2025): September 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i3.47804

Abstract

Batik, as a national creation, is not only owned by Indonesia but also Malaysia with its own characteristics, giving rise to the need to protect the intellectual property of batik motifs amidst the potential for its preservation. The purpose of this study is to determine and compare the legal culture of small business actors in protecting innovative intellectual property batik motifs in Malaysia and Indonesia. The research method uses a comparative study with data collection through field observations in international community service programs, focus group discussions, question and answer discussions with batik artisans, direct visits to the Selangor Craft Industry Malaysia, and interviews with small business actors at workshop locations. The main findings indicate that the legal culture in Selangor Malaysia and Indonesia tends to not register copyrighted works of batik motifs, hampered by economic factors. The conclusion of the study underscores the importance of intellectual property legal protection to prevent preservation, with the formation of a strong legal culture can increase innovation, competitiveness, and income opportunities through licensing.
Tinjauan Yuridis Risiko Medis Terhadap Persetujuan Dokter Kepada Pasien Atas Tindakan Medis Tsanie, Maria Latifa; Kusumaningrum, Anggraeni Endah
Jurnal MHKI Vol 3 No 01 (2023): April
Publisher : Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53337/jhki.v3i01.83

Abstract

Untuk memastikan kejelasan hukum dan perlindungan hukum bagi dokter yang melaksanakan tindakan medis setelah mendapat persetujuan pasien, artikel ini akan menganalisis risiko yang diambil oleh dokter selama tindakan medis yang belum diatur secara eksplisit dan khusus dalam peraturan perundang-undangan. Dengan memakai sumber hukum sekunder, penelitian ini memakai metodologi yuridis normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwasanya UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran kurang mengatur risiko medis secara tegas dan tegas, sehingga diperlukan politik hukum dengan pembaharuan hukum yang kemudian memasukkan pengertian risiko medis yang dilakukan oleh dokter dalam tindakan medis. Hal ini bisa memberikan kepastian hukum karena sudah ditetapkan standar yang luas agar individu mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta memberikan perlindungan hukum kepada dokter dalam melaksanakan tindakan medis terhadap pasien. Ini bisa diekstrapolasi dari gagasan risiko medis untuk menginformasikan bagaimana kita sebenarnya mempraktikkan kedokteran.
Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Upaya Pengenalan dan Pemasaran Batik di Kabupaten Batang Siti Mariyam; Anggraeni Endah Kusumaningrum; Rr. Widyorini Indriasti W; Retno Mawarini Sukmariningsih; Agus Wibowo; Agus Widodo; Kunarto; Markus Suryo Utomo; Mashari; M. Riyanto
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 1 (2024): Maret: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i1.1443

Abstract

Artikel ini merupakan penyajian yang didasarkan pada pengabdian kepada masyarakat, dimana artikel ini memiliki maksud untuk menganalisis bagaimana kondisi saat ini atas pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya pengenalan serta pemasaran produk batik di wilayah Kabupaten Batang. Pengabdian ini dilaksanakan dengan dasar pemikiran bahwa batik merupakan warisan budaya Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan derajat ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Batang yang Sebagian masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pengrajin batik. Demi mendukung eksistensi pengerajin batik maka sudah sepatutnya pengerajin batik di Kabupaten Batang mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam pengenalan dan pemasaran produk yang dihasilkan agar mampu bersaing baik di level lokal maupun internasional. Pengabdian ini akan mencoba memberikan kontribusi nyata bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang dapat dilakukan oleh para pengrajin dalam mengenalkan dan mempromosikan bati di Kabupaten Batang, dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sedang popular saat ini seperti teknologi media sosial, website, konten digital, digital advertising, dan memanfaatkan influencer lokal dan nasional dalam membantu memasarkan produk yang dihasilkan oleh pengerajin. Hasil dari pengabdian ini diharapkan dapat sedikit memberikan sumbangsih pengetahuan dan menambah wawasan bagi para pengerajin untuk mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam mengenalkan dan mempromosikan produk batik Kabupaten Batang agar tetap eksis di era yang serba digital saat ini.
Analisis Peran Posyandu di Masa Pandemi Covid-19 dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Balita Ontran Sumantri Riyanto; Retno Mawarini Sukmariningsih; Anggraeni Endah Kusumaningrum
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3595

Abstract

AbstrakSetiap anak dan balita memiliki hak yang sama dengan orang dewasa, antara lain hak atas kesehatan, rasa aman, tumbuh kembang yang sehat, dan lingkungan yang baik. Selama situasi pandemi Covid-19, fasilitas pelayanan kesehatan membatasi pelayanannya karena mengutamakan penanganan pasien covid-19, sedangkan untuk pelayanan balita yaitu posyandu di masyarakat untuk sementara ditiadakan. Hal ini dikarenakan posyandu perlu melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan penularan covid-19. Selain itu juga posyandu memiliki peranan yang sangat penting di masyarakat dalam mewujudkan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dalam mengubah perilaku dan lingkungan khususnya untuk pelayanan kesehatan bagi balita. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksplanatif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya tentang kajian yuridis peran Posyandu di masa pandemi Covid-19 dalam pemenuhan hak kesehatan pada balita. Hasil penelitian ini bahwa Posyandu memiliki peran yang baik di masa pandemi Covid-19 dalam pemenuhan hak kesehatan pada balita dan sudah berjalan. Kendala yang terjadi di posyandu pada masa pandemi Covid-19 dalam pemenuhan hak atas kesehatan pada balita disebabkan oleh faktor-faktor seperti jumlah kader, partisipasi masyarakat untuk menjadi kader, kondisi ekonomi kader yang menurun sehingga mereka harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dan fasilitas yang dimiliki di posyandu.Kata Kunci: Posyandu, Hak kesehatan, Balita, Covid-19 AbstractEvery child and toddler has the same rights as adults, including the right to health, a sense of security, healthy growth and development, and a good environment. During the Covid-19 pandemic situation, health service facilities limited their services because they prioritized handling covid-19 patients, while for toddler services, namely posyandu in the community, it was temporarily suspended. This is because posyandu needs to make various efforts to prevent the transmission of covid-19. In addition, posyandu also has a very important role in the community in realizing community independence in maintaining health through empowerment and the active role of the community in changing behavior and the environment, especially for health services for toddlers. This research uses the approach method used, namely the sociological juridical approach. The research carried out is explanatory research. This study aims to obtain a relationship between one variable and another about the juridical study of the role of Posyandu during the Covid-19 pandemic in fulfilling health rights in toddlers. The results of this study are that Posyandu has a good role during the Covid-19 pandemic in fulfilling health rights for toddlers and is already running. The obstacles that occurred at the posyandu during the Covid-19 pandemic in fulfilling the right to health in toddlers were caused by factors such as the number of cadres, community participation to become cadres, the declining economic condition of cadres so that they had to work to help the family economy and facilities owned at the posyandu.Keywords: Posyandu, Right to health, Toddler, Covid-19
Enforcement of Therapeutic Transaction Arrangements as an Instrument of Legal Protection for Patients with Mental Disorders Anggraeni Endah Kusumaningrum; Siti Farahiyah Ab Rahim; Mahesa Paranadipa Maikel
Lex Scientia Law Review Vol. 10 No. 1 (2026): Legal Reform, Human Rights Protection, and Judicial Innovation in Contemporary
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lslr.v10i1.20655

Abstract

Mental health services face unique challenges because they involve vulnerable patients, requiring strong legal protections. Therapeutic transactions, based on trust, rights, and obligations between patients and health professionals, play a key role in ensuring effective care. However, in Indonesia, challenges remain, including weak implementation of informed consent, limited awareness of patient rights, and inadequate oversight of ethical and legal violations. These issues can lead to malpractice, privacy violations, and inequities in mental health care. This study explores the importance of strengthening Law No. 17 of 2023 as a new and previously unstudied health law that regulates therapeutic transactions to protect the rights of patients with mental disorders. Using a normative legal method, this study analyzes laws, case studies, and academic literature to identify areas for improvement. This study recommends harmonizing regulations with Law No. 17 of 2023 on health, improving informed consent procedures tailored to mental health patients, and enforcing strict sanctions for ethical and legal violations. Additionally, enhancing the capacity of healthcare workers through training, certification, and regular supervision is crucial to maintaining service quality and accountability. Strengthened regulations can create a more fair and transparent relationship between patients and healthcare workers, while also increasing public trust in mental health services. These measures are not only legal protective tools but also steps toward ensuring humane, professional, and fair mental health services. In conclusion, strengthening therapeutic transaction regulations is essential for protecting patient rights, enhancing accountability, and promoting high-quality mental health services that respect human dignity.
Legal Reconstruction of Electronic Health Data Protection in Indonesia's Digital Health Ecosystem Dhian Indah Astanti; Anggraeni Endah Kusumaningrum
Realism: Law Review Vol. 4 No. 2 (2026): Realism: Law Review
Publisher : Sabtida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71250/rlr.v4i2.167

Abstract

The rapid expansion of Indonesia’s digital health ecosystem has heightened the urgency for strong legal protection of electronic health data. Existing frameworks, including the 1945 Constitution, Law No. 27/2022 on Personal Data Protection, Law No. 17/2023 on Health, Government Regulation No. 71/2019, and Minister of Health Regulation No. 24/2022, remain weakened by regulatory inconsistency, fragmented governance, limited institutional coordination, and insufficient regulation of emerging technologies. This study employs normative juridical research with statutory, conceptual, and comparative approaches, supported by qualitative prescriptive analysis. Comparative references to the EU’s GDPR and the US HIPAA highlight internationally recognized standards. Findings indicate that incremental amendments are inadequate, and comprehensive legal reconstruction is required. To address this, the Five-Pillar Legal Protection Model is proposed: Legal Substance Reform, Institutional Governance, Cybersecurity Integration, Patients’ Rights Protection, and Oversight and Law Enforcement. This model advances legal protection scholarship by transforming conventional frameworks into an integrated governance system that enhances legal certainty, institutional accountability, cybersecurity resilience, and patient rights within Indonesia’s digital health ecosystem.
PENOLAKAN PELAYANAN KESEHATAN PASIEN GAWAT DARURAT KARENA ALASAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Uktufiya Azmani; Anggraeni Endah Kusumaningrum
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v5i1.213

Abstract

Penelitian ini membahas persoalan penolakan dan penundaan pelayanan kesehatan terhadap pasien gawat darurat dengan alasan pembiayaan, sebuah fenomena yang masih berulang dalam sistem pelayanan kesehatan nasional meskipun telah dilarang tegas oleh Pasal 174 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai kewajiban rumah sakit dan tenaga kesehatan dalam menangani pasien gawat darurat, menilai legalitas penolakan pelayanan karena alasan pembiayaan, serta merumuskan bentuk tanggung jawab hukum administratif, perdata, dan pidana yang dapat dikenakan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, laporan kasus, dan literatur hukum kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan pelayanan karena alasan pembiayaan bertentangan dengan Pasal 174 dan Pasal 189 UU Nomor 17 Tahun 2023 serta prinsip nondiskriminasi dalam pemenuhan hak atas kesehatan, dan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum yang bersifat kumulatif. Penelitian ini juga mengajukan kontribusi orisinal berupa konsep penolakan terselubung (soft refusal) dan uji tolok ukur kemampuan pelayanan untuk mengisi kekosongan norma dalam menjangkau bentuk-bentuk penundaan administratif yang secara fungsional setara dengan penolakan namun tidak pernah dinyatakan secara eksplisit.
VICTIM IMPACT STATEMENT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN REVENGE PORN Hervina Puspitosari; Anggraeni Endah Kusumaningrum
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i1.3307

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya revenge porn dan bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban renvenge porn dalam perspektif hak asasi manusia. Perkembangan kejahatan dengan pemanfaatan teknologi informasi salah satunya adalah perkembangan cyberporn.  Jenis penelitian ini   yuridis normatif, dengan    data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen yang dikuatkan dengan  wawancara dan dianalisis secara  kualitatif. Hasilnya bahwa muncul dinamika perkembangan kejahatan berupa revenge porn.   Revenge porn atau balas dendam porno adalah bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku . Perilaku ini bertujuan untuk mempermalukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban. Pelaku bisa pacarnya, mantan pacar yang ingin kembali, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi. Victim impact statemens dapat menjadi pertimbangan dalam criminal juctice system sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban revenge porn. Pelaku tidak cukup hanya dipidana penjara tetapi bagaimana upaya pelaku untuk memulihkan kembali korban karena masa depannya sudah hancur akibat penyebaran foto atau video korban yang melanggar nilai kesusilaan dan penyebabkan trauma bagi korban dan berdampak pada depresi yang dialami oleh korban. Korban juga perlu mendapatkan rehabilitasi berupa layanan psikologis, dan rehabilitasi psikososial untuk menghilangkan trauma bagi korban revenge porn.  
OPTIMALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PENGATURAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT GUNA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 Anggraeni Endah Kusumaningrum
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.4324

Abstract

Penelitian  ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran serta masyarakat terhadap pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah penyebaran Covid-19 beserta dengan kendalanya. Pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan pemerintah berkaitan dengan pembatasan mobilitas   guna mencegah adanya potensi kerumunan masyarakat sebagai upaya membendung laju kenaikan angka positif virus corona atau Covid-19. Munculnya Keppres No. 9 Tahun 2020, Presiden telah mendelegasikan kewenangannya pada setiap gubernur, walikota dan bupati untuk dapat lebih merespon aktif dan menciptakan kebijakan yang bermanfaat bagi daerahnya. Permasalahan dalam penelitian   ini adalah bagaimana mengoptimalkan peran serta masyarakat terhadap pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah penyebaran Covid-19 serta kendala yang dihadapi   dalam mengoptimalkan peran serta masyarakat terhadap pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah penyebaran Covid-19. Metode penelitian, menggunakan tipe penelitian yuridis empiris   dengan   data sekunder sebagai data utama serta wawancara dengan informan yang akan dianalisis secara kualitatif.   Hasil Penelitian dan analisa diperoleh bahwa masyarakat sudah ikut berperan serta dalam pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat meskipun belum optimal, karena masih ada masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa protokol kesehatan, melakukan mobilitas berkendara roda empat dengan penuh penumpang, pelanggaran terhadap pembatasan jam operasional kegiatan usaha (berdagang), terhadap pelanggaran tersebut hanya dikenakan sanksi administratif yang belum memberikan efek jera   maupun tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah   sehingga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat lebih lanjut.
Kejahatan Dunia Maya Terkait Hoaks Saat Pandemi Covid 19 Fitri Kartika; Anggraeni Endah Kusumaningrum
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 1 (2022): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i1.1723

Abstract

Crimes that often occur in cyberspace are crimes that are relatively new, cybercrime is growing rapidly along with the development of internet technology that is happening today. The spread of hoaxes during the Covid 19 pandemic has become a big problem because many people believe hoaxes, causing the handling of Covid 19 to be very slow and causing many victims. The Covid 19 pandemic has forced all people in the world, including Indonesia, to be comfortable living side by side with Covid 19. This research uses a normative legal research method using a statutory approach. The main source of this research is regulations. The results of this study indicate several crimes that can be used as protection by consumers who experience losses due to fake news amid the Covid 19 pandemic, namely Article 14 paragraph (1), paragraph (2), Article 15 Article 14 paragraph (1) and Article 45A paragraph (1). ) and (2), and article 28 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.  
Co-Authors Adi Sakti Setionegoro Agus Wibowo Agus Widodo Ahamad, Haniff Andri Pramono Bayu Aji Nugroho Benny Bambang Irawan Nitinegoro Catur Hendro Martono Chusni Mubarakh Deby Chintia Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Difayana Difayana Dwi Erwinta Wicaksono Endang Wahyati Yustina Eriawan Agung Nugroho Fitri Kartika Hartini, MC Inge Hervina Puspitosari, Hervina I Gusti Ayu Dhea Arlitadelina Ika Cahyo Purnomo Indro Harianto Lailatul Maghfiroh M. Riyanto Mahesa Paranadipa Maikel Markus Suryo Utomo Mashari Monika Fatma Aulianita Ngamilatun, Ngamilatun Noor, Felasufa Nur Azizah Nurul Ummi Rofiah Ontran Sumantri Riyanto Partini Partini Purnomo, Vicki Dwi Putra , Sarsintorini Retno Mawarini Sukmariningsih Rissa Maharani Dewi Rissa Maharani Dewi Rr. Widyorini Indriasti W Sarsintorini Putra Sarsintorini Putra Siti Farahiyah Ab Rahim Siti Mariyam Soepriadi Sri Hartati Sri Mulyani Sri Nurdiana Purwaningsih Sri Purwanti Budi Utami Sucinta, Ardianto Sutanto, Jemmy Tsanie, Maria Latifa Uktufiya Azmani