Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.735

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Hasanuddin Law Review Berdikari: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Media Iuris Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Journal of Community Empowerment for Health Airlangga Development Journal Nusantara Science and Technology Proceedings Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Abimanyu: Journal of Community Engagement Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Yuridika Jurnal Dedikasi Hukum Inovasi Jurnal Pengabdian Masyarakat (IJPM) Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia

Wilda Prihatiningtyas

Faculty Of Law, Universitas Airlangga

Author-ID : 2585815

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences

Published : 23 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

KONSTITUSIONALITAS MODEL PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) Wilda Prihatiningtyas
Media Iuris Vol. 1 No. 2 (2018): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

The local government is very important in the context of unitary state according to Indonesia Constitution (UUD NRI 1945). There is no constitution in the world that does not regulate important thing regarding to local government or state government explicitly. Therefore formulations charging a place on local government may be related parameter early governance in the region. There are 2 (two) important issues relating to constitutionality of model charging office deputy head of the regions in the regional head election. First, standing of deputy head based on the laws. Second, constitutionality of model charging office deputy head of the regions based on Law No. 1/2015 jo Law No. 8/2015. In this paper, there are 2 (two) models in placing the position of deputy head of region. First, the position is hierarchical under the head of the region with the argument that the deputy head of the region appointed by the head of the region. And second, the position of the deputy head of the region is considered parallel to the regional head because both are directly elected by the people in a package.

Pengelolaan Wilayah Laut Oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Environmental Governance Wilda Prihatiningtyas
Media Iuris Vol. 2 No. 2 (2019): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Berdasarkan Pasal 25 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) disebutkan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang". Konsekuensi logis dari bentuk negara yang bercirikan kepulauan tersebut yaitu luasnya wilayah lautan. Hal tersebut didukung dengan fakta empiris yang menunjukkan bahwa 70% dari wilayah Indonesia adalah berupa laut. Dengan melihat pada fakta tersebut, maka pengelolaan wilayah laut menjadi isu strategis yang penting untuk dibahas karena pengelolaan wilayah laut (khususnya wilayah pesisir) yang baik mempunyai potensi yang signifikan dalam kerangka pengelolaan sumberdaya nasional. Oleh karenanya, dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, peran pemerintah daerah mempunyai posisi penting dalam mewujudkan hal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun isu hukum penelitian ini yakni mengenai prinsip-prinsip good environmental governance dalam pengelolaan wilayah laut dalam rangka mewujudkan sustainable development di bidang kelautan.

Optimalisasi Pengelolaan Hutan Desa Melalui BUMDes sebagai Instrumen Percepatan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa Zuhda Mila Fitriana; Wilda Prihatiningtyas; Dessy Maeyangsari
Media Iuris Vol. 6 No. 2 (2023): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v6i2.38955

AbstractSocial forestry has been an instrument of government to escalate community welfare. Forest village in Indonesia is one of the schemes recognized in the national social forestry program since 2007. The economic potential of forest village management is now realized in the Government Regulation in Lieu of Law No.2/2022 regarding Job Creation, specifically designed to accelerate the national economy. The ease offered by the JCL changes nothing to the community perspective in benefiting Village forests through a collaborative scheme between Village-owned enterprises and other groups. Thus, it is essential to portray this collaboration’s potency to provide village community welfare further. This study uses the socio-legal method by applying statutory and conceptual approaches supported by interview’s respond from the governments. This study’s result shows that the village-owned enterprises shall collaborate in benefiting the village forest to escalate the village IDM level which also represents the achievement of Village SDGs. Eventually, it contributes to the national SDGs’ achievement.Keywords: Indeks Desa Membangun; SDGs; Social Forestry; Village-Owned Enterprises; Village Forest. AbstrakPerhutanan sosial telah menjadi instrumen Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hutan desa di Indonesia merupakan salah satu skema yang diakui dalam program perhutanan sosial nasional sejak tahun 2007. Potensi ekonomi pengelolaan desa hutan kini diakui dalam Perpu No.2/2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja) yang dirancang khusus untuk mengakselerasi perekonomian nasional. Kemudahan yang ditawarkan dalam peraaturan tersebut tidak mengubah cara pandang masyarakat dalam memanfaatkan hutan Desa melalui skema kerjasama antara Badan Usaha Milik Desa dengan kelompok lain. Oleh karena itu, penting untuk menggambarkan potensi kerjasama ini yang bertujuan untuk lebih memberikan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yang didukung oleh hasil wawancara pemerintah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes dapat berkolaborasi dalam memanfaatkan hutan desa untuk meningkatkan level IDM desa yang juga merupakan pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Desa (TPB Desa). Pada akhirnya, ini berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional (TPB Nasional).Kata Kunci: BUMDes; Indeks Desa Membangun; Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Perhutanan Sosial; Hutan Desa.

Co-Authors Ardhana Christian Noventry Arief Hargono Bagus Oktafian Abrianto Corie Indria Prasasti Dessy Maeyangsari Dita Elvia Kusuma Putri Fitriana, Zuhda Mila Giza'a Jati Pamoro Giza’a Jati Pamoro Harris, Rahadyan Fajar Hartono, Rudy Indria Wahyuni Kuncoro, Eko Prasetya Kurnia, Galuh Mega Lailatul Komaria Muhammad Falah Dawanis Noventri, Ardhana Christian Noviyanti, Upik Dyah Eka Nur Indah Apriani Tiban Pamoro, Giza'a Jati Radian Salman Raymond Jonathan Retno Adriyani Rosa Ristawati Samudra, Bagas Hega Sri Winarsi Suparto Wijoyo Tyan Adi Kurniawan Zuhda Mila Fitriana

Title Search

Found 3 Documents Search Journal : Media Iuris

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search
Journal : Media Iuris