Articles
<![CDATA[Pengarusutamaan Gender Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang ]]>
<![CDATA[Putri Rahayu]]>;
<![CDATA[Eko Budi Sulistio]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 1 No 1 (2019): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (497.319 KB)
|
DOI: 10.23960/administrativa.v1i1.10
<![CDATA[Gender issues have now become regional commitment, nationally, and internationally. Presidential Instruction No. 9 of 2000 on gender mainstreaming, pressed the importance of mainstreaming gender in order to realize a good governance.Employees are an important asset at any Tax Services Office, due to the growing development of the agencies depend on the performance of its officers. Directorate General of Taxes as one of the organizations under the auspices of the Ministry of Finance also participate in this support PUG, namely by applying the concept of Gender Responsive. This concept is also applied throughout the organization under the auspices of the Directorate General of taxation including Tax Services Office Pratama Tanjung Karang. In this study the researchers wanted to know what are the programs, how the implementation and what are the factors supporting and restricting in Mainstreaming Gender in the KPP Pratama Tanjung Karang. The theory used in this study is gender theory and the theory of Justice. This research is a descriptive research with qualitative approach by taking data from 22 informant through interviews, observation and the documentation. From this research it is achieved that mainstreaming gender in KPP Pratama Tanjung Karang already can be seen from the aspects of political support, policy, institutional, information systems and human resources. But there are some things that should be fixed, namely toilet for taxpayers as well as a smoking area and a woman parking should be eliminated.]]>
<![CDATA[Penerapan Teknologi Industri 4.0 dalam Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan ( Studi Pelayanan e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan) ]]>
<![CDATA[Handika Pramana Putra]]>;
<![CDATA[Noverman Duadji]]>;
<![CDATA[Eko Budi Sulistio]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 2 No 1 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v10i1.14
<![CDATA[Teknologi Industri 4.0 merupakan sebuah sistem teknologi ke empat yang ditandai dengan munculnya terobosan antara lain kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), internet of things (IoT) , Percetakan 3 Dimensi. Berdasarkan pengertian tentang teknologi industri 4.0 ini maka merujuk pada Peraturan Persiden No 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik peraturan ini telah menjadikan acuan bagi pemeritah khususnya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang efektif, efisien, tepat sasaran, cepat serta hemat biaya bagi masyarakat harus berbasiskan teknologi baik itu teknologi industri maupun teknologi informasi agar mendorong pemerintah daerah terutama pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan Undang-Undang Pelayanan Publik. selain itu dengan era yang maju sekarang maka pemerintah daerah terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan ditutut untuk melayani masyarakat dengan baik dan berbasis online serta mudah]]>
<![CDATA[Koordinasi Stakeholder Tentang Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu Serentak di Indonesia (Studi di Kota Bandar Lampung Tahun 2019) ]]>
<![CDATA[Nico Kresna Wibowo]]>;
<![CDATA[Rahayu Sulistiowati]]>;
<![CDATA[Eko Budi Sulistio]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 2 No 1 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v10i1.20
<![CDATA[Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu Negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga Negara) atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Setiap pemilu yang ada di Indonesia pasti ada kendalanya salah satunya tentang pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran sebagai kegiatan untuk membuat, membaca, memutakhirkan dan menghapus sejumlah informasi dalam data pemilih. Untuk menganggulangi permasalahan tentang pemutakhiran data pemilih ini diperlukannya koordinasi yang baik antar stakeholder dalam pelaksanaan tahap pemutakhiran data pemilih ini dapat menjadi strategi pengembangan tahap pemutakhiran data pemilih agar tidak terjadi kesalahan dalam daftar pemilih tetap saat pemilu berlangsung. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan peran setiap stakeholder, koordinasi antar stakeholder, dan faktor penghambat koordinasi antar stakeholder tentang pemutakhiran data pemilih dalam pemilu serentak di Indonesia (studi di Kota Bandar Lampung tahun 2019). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil peneltian ini menunjukan bahwa peran setiap stakeholder dalam pemutakhiran data pemilih ini sangat penting, koordinasi yang terjalin antar stakeholder sudah berjalan dengan baik namun dalam faktor penghambat koordinasi antar stakeholder masih terjadi hal yang sangat urgent seperti anggota stakeholder tidak terjun langsung ke lapangan dan kurang partisipasinya masyarakat dalam tahap pemutakhiran data pemilih ini sehingga koordinasi antar stakeholder tentang pemutakhiran data pemilih ini jadi terhambat dan mengakibatkan beberapa kesalahan dalam penyusunan daftar pemilih tetap.]]>
<![CDATA[Digitalisasi Pelayanan Pensiun Aparatur Negara pada Taspen (Studi Tentang Taspen Ototentikasi di PT Taspen (Persero) KCU Kota Bandar Lampung) ]]>
<![CDATA[Muhammad Faizal]]>;
<![CDATA[Dedy Hermawan]]>;
<![CDATA[Eko Budi Sulistio]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 2 No 2 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v2i2.33
<![CDATA[After the release of the Taspen Authentication application PT. Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung system in serving the management of retirement is still not optimal from the stage of entering the pension file to the stage of recording Authentication such as facial recording, voice recording, fingerprint recording still have obstacles in its implementation. The purpose of this study was to determine the pension services carried out by PT. Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung City after the digital Taspen Authentication and to find out the obstacles faced by PT Taspen and retired participants in using the Taspen Authentication application digitally. This type of research is a type of qualitative descriptive research. Hasil penelitian menunjukkan jasa pensiun yang dilakukan oleh PT. Taspen (Persero) KCU Kota Bandar Lampung setelah adanya taspenambahan digital belum maksimal, banyak informasi kepada masyarakat sehingga masih banyak yang belum mengetahui tentang penghematan, efisiensi dan responsivitas pembayaran PNS di PT. Taspen (Persero). The obstacles faced by PT Taspen and retired participants in using the Taspen application digitally authentication is the application system is not yet perfect (error system), not all people understand digital technology, the maximum socialization of Taspen authentication.]]>
<![CDATA[Model Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Ri Pewakilan Lampung (Studi Tentang PPDB Tingkat SMA di Provinsi Lampung Tahun 2019) ]]>
<![CDATA[Nur Ina Sholeha]]>;
<![CDATA[Dian Kagungan]]>;
<![CDATA[Eko Budi Sulistio]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 2 No 2 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v2i2.34
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Model Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi Lampung tahun 2019 serta untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor penghambat bagi Ombudsman RI Perwakilan Lampung dalam melaksanakan pengawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penilitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung dan SMA Negeri 01 Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Lampung terhadap PPDB tingkat SMA di Provinsi Lampung tahun 2019 menggunakan model pengawasan menurut cara pelaksanaannya yaitu pengawasan langsung yang dilakukan melalui kegiatan inspeksi yaitu pengawasan yang dilakukan dengan datang langsung ke lapangan dan juga pengawasan tidak langsung yang dilakukan melalui penerimaan dan penanganan laporan.]]>
<![CDATA[Strategi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan ]]>
<![CDATA[Silya Putri Pratiwi]]>;
<![CDATA[Dian Kagungan]]>;
<![CDATA[Eko Budi Sulistio]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 2 No 3 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v2i3.45
<![CDATA[Forest management in terms of its production function is directed towards management that is oriented towards all potential forestry resources and is based on community empowerment. The Wana Tekat Mandiri Farmer Group Association manages community forests, namely state forests whose main use is aimed at empowering the community. The rampant illegal logging is carried out by irresponsible parties outside of the farmer group association. So that community groups that carry out illegal logging do not support the Regional Government in providing guidance to the Association of Farmer groups in the Sendang Agung District area. The type of research used in this research is descriptive type with a qualitative approach, data collection techniques, observation, interviews, documentation. The results of this study indicate that the strategy of community development and empowerment in community forest utilization has been running well and the implementation of the strategy has been deemed successful in implementation. The coaching strategy has a main objective in the framework of developing a coaching plan in carrying out activities or programs of Gapoktan Wana Tekad Mandiri, namely by how to develop skills, develop knowledge and develop attitudes. The existence of this coaching strategy is expected to have a good empowering impact on the community.]]>
<![CDATA[Manajemen Aset Pemerintah Daerah (Studi Tentang Manajemen Aset Kendaraan Dinas Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019) ]]>
<![CDATA[Rizka Ananda Maharani]]>;
<![CDATA[Bambang Utoyo]]>;
<![CDATA[Eko Budi Sulistio]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 2 No 3 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v2i3.52
<![CDATA[Pengelolaan aset atau manajemen aset sangat penting demi kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan. Dalam penelitian ini masalah yang dikaji yaitu bagaimana proses perencanaan, pengadaan, penggunaan pemanfaatan, pengamanan pemeliharaan dan penghapusan serta faktor penghambat dalam manajemen aset kendaraan dinas di Biro Perlengkapan.Hasil penelitian ini secara umum dapat diketahui bahwa Biro Perlengkapan sebagai pembantu pengelola barang sudah baik dalam menjalankan tugasnya dengan mengikuti prosedur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Dilihat dari proses perencanaan yang memperhatikan kebutuhaan rill tiap OPD, proses pengadaan yang transparan dan bersaing adil sesuai prinsip pengadaan, proses penggunaan pemanfaatan pada penetapan status penggunaan, proses pengamanan berupa fisik, administrasi, hukum serta proses pemeliharaan berupa evaluasi laporan pemeliharaan barang OPD. Terakhir proses penghapusan berupa menghapus data kendaraan dinas dari daftar barang. Adanya faktor penghambat berupa sistem birokrasi yang berjenjang, kurangnya koordinas dengan pihak OPD dan kurangnya SDM ahli IT menjadi permasalahan dalam proses administrasi pencatatan aset. Kata Kunci: Manajemen Aset, Kendaraan Dinas.]]>
<![CDATA[Evaluasi Program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (Baperlahu): Studi Pada Kabupaten Mesuji Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Maharani Karin K]]>;
<![CDATA[Eko Budi Sulistio]]>;
<![CDATA[Ita Prihantika]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 3 No 2 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v3i2.77
<![CDATA[The Livable of Housing Development Assistance Program (BAPERLAHU) is a government facility to independently support the implementation of proper housing construction in a healthy and safe environment. The implementation of the housing development assistance program requires community involvement to achieve its main goal, namely to provide habitable housing for low-income people (MBR), the elderly or with disabilities. The purpose of this research is to evaluate how the results of the implementation of the Assistance for the Construction of Livable Houses (BAPERLAHU) program in Mesuji Regency in 2019 and to find out what factors affect the implementation of the program. The research method uses qualitative research, the types of data used are primary and secondary data where data collection uses documentation, observation and interview techniques. The results of the study show that the evaluation of the Livable Housing Development program (BAPERLAHU) in Mesuji Regency in 2019 has been going quite well. In 2019 the Livable Housing Development Assistance (BAPERLAHU) program succeeded in completing 322 unfit for habitation houses (RTLH) in Mesuji Regency. However, there are several factors that affect the implementation of the program, such as the political atmosphere, limited funds allocated, the lack of Community Assistants (TPM), and lack of supervision by the Housing and Settlement Area Office of Mesuji Regency.]]>
<![CDATA[Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Desa (Studi Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur) ]]>
<![CDATA[Wayan Ardi Andika]]>;
<![CDATA[Bambang Utoyo]]>;
<![CDATA[Eko Budi Sulistio]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 3 No 2 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v3i2.84
<![CDATA[Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkankemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan kepala desa Gedung Wani dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa. Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Gaya kepemimpinan Kepala Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dapat dikategorikan sebagai gaya kepemimpinan partisipatif dalam memimpin rakyatnya. Partisipasi masyarakat dalam membangun desanya sudah baik, hal ini terbukti bahwa saat atau ketika dalam hal keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Namun demikian masih terdapat kekurangan yaitu kepala desa kurang menggerakan kepala dusun dalam menggerakkan dan melaksanakan pembangunan desa dan masyarakat belum mengetahui secara luas penggunaan dana desa untuk program-program pembangunan desa.]]>
<![CDATA[Model Pengembangan Potensi Pariwisata Dalam Perspektif Collaborative Governance (Studi Di Taman Wisata Alam Wira Garden) ]]>
<![CDATA[Delta Pramesti]]>;
<![CDATA[Eko Budi Sulistio]]>;
<![CDATA[Dewie Brima Atika]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 4 No 1 (2022): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v4i1.120
<![CDATA[Collaborative governance adalah suatu kegiatan yang melibatkan beberapa pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak tersebut adalah mitra atau parther atau stakeholder dalam kerjasama untuk mencapai tujuan dengan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Upaya yang dilakukan ini adalah untuk mengembangkan potensi pariwisata di Taman Wisata Alam Wira Garden. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kontribusi terhadap pengetahuan terkait collaborative governance dalam mengembangkan potensi pariwisata di Taman Wisata Wira Garden dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dihadapi dalam mengembangan potensi pariwisata di Taman Wisata Alam Wira Garden. Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam proses kolaborasi yang dilakukan dalam pengembangan potensi pariwisata di Taman Wisata Alam Wira Garden yaitu: (1) face to face atau dialog tatap muka dalam mengembangkan potensi wisata yang telah melibatkan pemerintah, masyarakat dan pengelola dengan melakukan pertemuan secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk forum musyawarah. (2) Trust building atau membangun kepercayaan dengan adanya sigap melakukan beberapa interaksi dengan pihak masyarakat agar simpati dan ingin membantu dalam pengembangan potensi pariwisata. (3) Commitment to process atau komitmen terhadap proses kolaborasi dalam mengembangkan wisata yang telah melibatkan masyarakat dan pemerintah dalam proses pengembangannya. (4) share Understanding atau pemahaman atas keputusan bersama dengan segala keputusan yang ada diambil dan di dasarkan pada aturan yang tersedia. Setiap masalah yang datang ditemukan titik penyelesaiannya melalui musyawarah mencapai suatu mufakat.]]>
