Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

4.555

P-Index

This Author published in this journals

All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Qistie: Jurnal Ilmu Hukum LAW REVIEW Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Meta-Yuridis JURNAL ILMIAH LIVING LAW WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Positum Jurnal Abdimas Mahakam Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Sasana LEGAL BRIEF Jurnal Analisis Hukum Jurnal Hukum Lex Generalis Abdimas: Papua Journal Of Community Service Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan De Juncto Delicti: Journal of Law Indonesian Community Journal

Hana Faridah

Universitas Singaperbangsa Karawang

Author-ID : 2587737

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

Kebijakan Hukum Pelecehan Seksual (CatCalling) dalam Persektif Hukum Pidana di Kabupaten Karawang Dzakiyah Noor Mughni; Hana Faridah
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

This study discusses harassment law policies from a criminal law perspective. The purpose of this research is to analyze the regulation of catcalling that is often done by the community. This research uses juridical-empirical analysis. The results of this study indicate that someone who commits sexual harassment has the potential to be a criminal act both verbally and is examined by several articles in the Criminal Code. Because there are legal regulations that apply in Indonesia regarding sexual harassment, it is hoped that there will be a paradigm shift in social society dealing with views and assumptions about women victims of sexual harassment. In order to achieve a clear determination that there is a legal policy to regulate sexual harassment regulations regarding catcalling and there are sanctions for perpetrators who do catcalling.

Sosialisasi Pemenuhan Hak Aksesbilitas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang (Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang) Maharani Nurdin; Hana Faridah; Devi Siti Hamzah Marpaung
I-Com: Indonesian Community Journal Vol 3 No 1 (2023): I-Com: Indonesian Community Journal (Maret 2023)
Publisher : Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Raden Rahmat Malang

Negara lewat pemerintahannya memiliki suatu kewajiban, yakni salah satunya ialah adanya jaminan atas hak yang sama guna aksesbilitas pendidikan bagi tiap-tipa orang tanpa diskriminasi. Pengabdian ini bertujuan guna memberikan pemahaman secara perlahan kepada participant yang dalam hal ini ialah masyarakat Desa Cilamaya Wetan agar memiliki pemahaman mengenai hak aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas serta beragam regulasi yang mengaturnya baik di tingkat peraturan pusat maupun peraturan daerah yang menyangkut disabilitas. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pada pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2022 melalui aplikasi dengan aplikasi zoom meeting yang menjadi solusi guna dapat menjangkau partisipant dan masyarakat untuk ikut serta lebih banyak. Pengabdian dilaksanakan menggunakan beberapa tahapan: Tahap persiapan; Tahap pelaksanaan sosialisasi; dan Tahap pelaporan. Hasil kegiatan sosialisasi ini, yakni pemaparan materi mengani hak aksesibilitas penyandang disabilitas serta kewajiban pemerintah daerah serta ragam regulasi yang mengatur tentang hak pendidikan dan penyandang disabilitas. Pada akhir kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, narasumber banyak disodori dengan ragam pertanyaan dari masyarakat/participant, yang mana hal tersebut menandakan terdapat responds yang baik dari mitra.

Sosialisasi Kendala Pemberian Relaksasi Kredit bagi Nasabah PT. Pegadaian Cabang Karawang sebagai Dampak Penyebaran Corona Virus Disease di Kabupaten Karawang Devi Siti Hamzah Marpaung; Maharani Nurdin; Hana Faridah
I-Com: Indonesian Community Journal Vol 3 No 1 (2023): I-Com: Indonesian Community Journal (Maret 2023)
Publisher : Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Raden Rahmat Malang

Akibat pandemi covid-19, kegiatan PT. Pegadaian Cabang Karawang dalam hal pemberian kredit menjadi terhambat. Begitupula dengan Mitra Tim Abdimas Unsika, yang banyak mengalami hambatan sampai pada keadaan dimana kredit macet. Tujuan dilakukannya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini ialah pemberian informasi serta pemahaman kepada Mitra Tim Abdimas Unsika mengenai kebijakan relaksasi kredit serta aspek hukum yang membersamainya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 November 2020 yang dilaksanakan dengan cara hybrid. Lebih lanjut, pengabdian ini dilaksanakan dengan tahapan pre-test, sosialisasi, post-test, serta evaluasi. Hasil kegiatan menunjukan terdapat perubahan yakni sebanyak 76% Mitra Tim Abdimas Unsika memiliki pemahaman tingkat pengetahuan dalam tingkatan sangat baik, serta 24 % pada tingkatan baik. Terdapat peningkatan pengetahuan Mitra Tim Abdimas Unsika dikarenakan telah diberikannya paparan informasi dalam bentuk sosialisasi yang di sampaikan oleh Devi Siti Hamzah Marpaung, SH., MH., selaku narasumber pada kegiatan sosialisasi tersebut.

Tinjauan Yuridis Dalam Proses Pembuktian Cyber Pornography Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Andrew Christian Banjarnahor; Hana Faridah
Jurnal Analisis Hukum Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v6i1.3998

Peran alat bukti yang sah sangat penting dalam proses pembuktian untuk menghukum pelaku tindak pidana pornografi siber. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuktian cyber pornography melalui media sosial berdasarkan hukum positif Indonesia, serta mengetahui upaya preventif dan represif dalam menanggulangi cyber pornography yang dilakukan melalui media sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan data kualitatif, yang menitikberatkan pada data sekunder dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembuktian dengan menggunakan sistem elektronik harus diperkuat dengan keterangan terdakwa dan keterangan ahli untuk dapat memperkuat alat bukti elektronik, agar dapat meyakinkan hakim untuk dapat memperkuat alat bukti elektronik. Upaya preventif berupa take down konten pornografi, mematikan jaringan internet agar penyebaran konten pornografi menjadi sulit. Upaya represif berupa penyelidikan dan penyidikan patroli siber, mencari barang bukti, melacak tersangka, dan menjatuhkan hukuman pidana.

PERUSAKAN BARANG BUKTI OLEH APARAT KEPOLISIAN SEBAGAI TINDAKAN OBSTRUCTION OF JUSTICE PADA KASUS KEJAHATAN EXTRAORDINARY CRIME Grasiara Naya S; Hana Faridah
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v16i1.7762

Abstrak Obstruction Of Justice diartikan sebagai perbuatan menghalangi proses hukum yang dikategorikan sebagai tindakan kriminal karena menghambat penegakan hukum. Tindakan Obstruction Of Justice pada aparat penegak hukum sampai saat ini masih menjadi problem yang riskan terjadi. Beberapa bulan yang lalu telah terjadi tindakan Obstruction Of Justice Oleh pihak aparat penegak hukum kepolisian pada kasus pembunuhan berencana 5 dari 7 orang tersangka yang berasal dari petinggi polri dipecat secara tidak hormat diantaranya 1 irjen, 2 kompol, 1 kombes polri, 1 AKBP yang telah melanggar kode Etik. Kasus ini menjadi kasus terparah yang terindikasi sebagai kejahatan extraordinarycrime sepanjang sejarah pada Kepolisian RI yang merusak marwah citra lembaga penegak hukum dan mencoreng nama lembaga kepolisian dan mengimplikasikan krisis kepercayaan nasional terhadap masyarakat indonesia kepada aparat penegak hukum kepolisian. Pada penelitian ini penulis mengkaji permasalahan, yaitu: 1. Apa dasar hukum larangan perusakan barang bukti sebagai tindakan Obstruction Of Justice menurut undang-Undang Kepolisian di Indonesia? 2. Bagaimana tanggungjawab yuridis Aparat Kepolisian yang melakukan tindakan Obstruction Of Justice pada proses penyidikan dalam Penegakan Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan Extraordinary Crime? Sementara itu tujuan penulis pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum larangan perusakan barang bukti sebagai tindakan Obstruction Of Justice menurut undang-Undang Kepolisian di Indonesia dan mengetahui tanggungjawab yuridis Aparat Kepolisian yang melakukan tindakan Obstruction Of Justice pada proses penyidikan dalam Penegakan Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan Extraordinary Crime. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif, penulis menggunakan pendekatan case methode atau studi kasus, Pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder melalui bahan-bahan pustaka. Sumber data yang digunakan yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder kemudian dianalisis secara yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu menyimpulkan bahwa masalah Obstruction Of Justice karena hukum yang kurang mengatur ataukah kurangnya pengawasan (controlling) dalam penerapan hukum oleh pihak lembaga kepolisian sendiri. Atas dasar hal tersebut maka perlunya lembaga pengawasan terhadap pihak kepolisian. Salah satunya yaitu dengan membentuk satgas atau lembaga yang berperan mengawasi lembaga kepolisian. Kata kunci: Perusakan Barang Bukti, Obstruction Of Justice, Extraordinary Crime, Kepolisian.

STRATEGI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM KASUS KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI BIDANG KONTRUKSI Anggun Juniamalia; Hana Faridah; Apriyanti Apriyanti
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 3 No 1 (2023): Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023 Edisi April
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v3i1.7835

ABSTRAK Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa adalah yang paling umum dan mudah. Korupsi jenis ini masih bersifat konvensional. Tidak terlalu canggih, dalam hal melakukannya dengan cara seperti penggelembungan harga (markup), penyalahgunaan wewenang. Rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korporasi Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi?. Adapun metode penelitian penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode hukum normatif, Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Strategi untuk mengurangi tindak pidana korporasi dalam kasus korupsi Pengadaan barang/jasa harus mengikuti prinsip-prinsip pengadaan, yaitu: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pembenntukan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di Kementerian PUPR pada tahun 2019 merupakan amanat Perpres No.16 Tahun 2018 dan Kepmen PUPR No.228/KPTS/M/2019. BP2JK diharapkan dapat menjadi agen pengadaan Kementerian PUPR yang selalu memegang teguh prinsip-prinsip pengadaan, sehingga dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat jasa konstruksi. Kata Kunci: Korupsi, korporasi, pengadaan barang jasa ABSTRACT Corruption in the procurement of goods and services is the most common and easiest. This type of corruption is still conventional. Not very sophisticated in terms of doing it in a way such as markup or abuse of authority. The formulation in this research is "How is the Strategy for Eradication of Corporate Crimes in Cases of Corruption in the Procurement of Government Goods and Services in the Construction Sector?" The research research method used in this journal is the normative legal method, namely, legal research conducted by examining library materials or secondary data. From this research, it can be concluded that the strategy to reduce corporate crime also reduces corruption cases. The procurement of goods and services must follow the procurement principles, namely: efficient, effective, transparent, open, competitive, fair, and accountable. The establishment of the Construction Services Selection Implementation Center (BP2JK) at the Ministry of PUPR in 2019 is a mandate from Presidential Decree No. 16 of 2018 and Minister of PUPR Decree No. 228/KPTS/M/2019. BP2JK is expected to be the procurement agent for the Ministry of PUPR who always adheres to the principles of procurement so that the entire construction service community can trust it. Keywords: Corruption, Corporations, Procurement of goods and services.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Fisik: Studi Kasus Leon Dazon dalam Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Isri Al Iqna Saputri; Hana Faridah
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.1067

Dating violence is a phenomenon that is increasingly receiving attention in Indonesia, especially with the increasing number of cases involving public figures or the public. This study analyzes law enforcement against physical violence in dating relationships, focusing on a case involving actor Leon Dozan. Leon is suspected of committing violence against his girlfriend, Rinoa Najwa Aurora, twice in September and November 2023, triggered by an iPhone. This case is explained based on Article 466 paragraph (1) of the new Criminal Code which regulates physical violence that results in pain or injury. This study uses a qualitative approach with a case study method, data collection from legal documentation, and media analysis. The results of the study indicate that although the legislation has been updated, there are still challenges in law enforcement, including public perception of dating violence and inconsistent application of the law. These findings are in line with previous studies that highlight the complexity of dating violence among adolescents and students. This study recommends increasing the socialization of the new Criminal Code and training for law enforcement officers to ensure better protection for victims of dating violence.

Co-Authors Adila Hana Widiastari Alfahriandra Perdana Putri Alfiansyah Alfiansyah Andrew Christian Banjarnahor Anggun Juniamalia Apriyanti Apriyanti Aryo Fadlian Devi Siti Hamzah Marpaung Dewi Fitri Yani Dzakiyah Noor Mughni Eza Mahendra Fakhri Rizki Zaenudin Galih Raka Siwi Grasiara Naya S Indra Yudha Koswara Inka Lidiya Isri Al Iqna Saputri Jumadi Anwar Koswara, Indra Yudha Maharani Nurdin Margo Hadi Pura Mega Fadhillah Chaidir Mela Nurhayati Moch Abdul Aziz Muhamad Tanto Mulyana R. Bagus Irawan Raisya Setya Cahyani Reviansyah Erlianto Rizki Akbar Maulana Rona Apriana Fajarwati Samantha Varania Ekasuci Sautsnida Mizuro Supandi Darmawan Sylvia Dwi Andini Vina Tiarawati Wilma Virgiawati

Title

Found 37 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 37 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 37 Documents
Search