Articles
<![CDATA[ANALISIS PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PT.PINDO DELI III DI KABUPATEN KARAWANG ]]>
<![CDATA[Muhamad Tanto Mulyana]]>;
<![CDATA[Hana Faridah]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 14 No. 1 (2022): Jurnal Ilmiah Living Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Unida ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/jill.v14i1.5233
<![CDATA[The rapid global economic growth that refers to the era of modernization will have a major impact on companies that affect sectors of human life. In carrying out their business activities, companies often carry out deviant activities that have an impact on all aspects of life and the environment. Seeing the Karawang Regency area being a fast industrial city, and the way the company's waste is managed is quite an important factor for various types of hazardous and toxic waste. Because the quality standards in accordance with the recommendations are not supposed to be dumped directly into the river and become a source of pollution and environmental destruction. The research method used is normative juridical which focuses on the facts that exist in a society. The main data obtained by means of observation and interviews to take a descriptive approach to legal interpretation, namely literature or document studies. In the role supervision of the Department of Environment and Hygiene in Karawang Regency regarding the action of an environmental pollution incident that occurred in the Karawang area without a permit, analysis of environmental impacts and accountability efforts carried out by PT. X for the overflow of the liquid waste, as a form of recovery from the impact of environmental pollution in the Cibeet River and its surroundings]]>
<![CDATA[UPAYA HUKUM PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG MELAKUKAN KDRT TERHADAP ANAKNYA ]]>
<![CDATA[Supandi Darmawan]]>;
<![CDATA[Margo Hadi Pura]]>;
<![CDATA[Hana Faridah]]>
<![CDATA[ SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.24598
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan upaya hukum pidana terhadap orang tua yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anaknya yang ditinjau dari UU No. 23/2004. Metode yuridis normatif diaplikasikan pada penulisan artikel ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlunya peran dari aparat penegak hukum dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta dibantu pihak lainnya seperti masyarakat untuk mengimplementasikan hukum pidana dan melindungi hak-hak daripada anak terhadap implementasi UU NO.23/2004 dan UU No. 35/2014 demi terwujudnya perlindungan anak yang benar-benar nyata dan terlaksana. This study aims to enforce criminal law against parents who commit domestic violence against their children, which is reviewed from Law No. 23/2004. Normative juridical methods are applied to the writing of this article. The results of the study showed that the need for the role of law enforcement officials and the Indonesian Child Protection Commission and assisted by other parties such as the community to implement criminal law and protect the rights of children against the implementation of Law No. 23/2004 and Law No. 35/2014 for the realization of real and implemented child protection.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI MENGENAI KETIMPANGAN RELASI KUASA DAN RELASI GENDER DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL ]]>
<![CDATA[Sylvia Dwi Andini]]>;
<![CDATA[Hana Faridah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (270.546 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2279-2292
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai suatu permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan yaitu kekerasan seksual. Yang sedang marak terjadi adalah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, dengan rata-rata korban adalah seorang perempuan dan rata-rata pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dikenal oleh korbannya ataupun orang terdekat korban. Dimana dalam terjadinya kekerasan seksual ini selalu berkaitan dengan adanya ketimpangan relasi gender dan relasi kuasa yang selalu membuat pelakunya berada dalam posisi superior dan korbannya berada dalam posisi inferior. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Dalam terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan maka korban sebagai pihak yang dirugikan membutuhkan suatu perlindungan, dan pemerintah telah berusaha memberikan perlindungan melalui beberapa peraturan perundang-undangan seperti Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan peraturan-peraturan lainnya serta beberapa teori sebab-sebab terjadinya kejahatan dari para tokoh kriminolog.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI MODEL EXCECUTIVE PREVIEW SECARA VERTIKAL TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG DISHARMONISASI ]]>
<![CDATA[Raisya Setya Cahyani]]>;
<![CDATA[Galih Raka Siwi]]>;
<![CDATA[Hana Faridah]]>
<![CDATA[ Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 7 No 1 (2022): Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Langsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Maraknya Peraturan Daerah yang bermasalah, baik dilihat secara pembuatan atau legal drafting maupun dilihat dari segi substansi, seperti bertentangan dengan peraturan diatasnya, bertentangan dengan peraturan setingkatnya, tidak memenuhi asas-asas dalam pembentukannya, kurangnya integrasi dengan pembangunan, serta perumusan yang kurang jelas mengakibatkan perlunya pengawasan dalam hal pembentukan peraturan daerah. Penelitian ini menggunakan yuridis normative dengan mengkaji bahan hukum sekunder serta primer, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa meskipun MK pada putusannya tahun 2015 dan 2016 membatalkan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian dalam Negeri serta Gubernur dalam hal pembatalan Peraturan daerah, tidak merontokan kewenangan Pemerintah pusat dan Gubernur dalam hal pengawasan atas peraturan daerah. Pemerintah Pusat (Kementerian dalam Negeri serta Kemterian Hukum dan HAM) masih memiliki kewenangan dalam pengawasan atas Peraturan Daerah Provinsi. Gubernur dengan Kanwil Kumham tentu masih memiliki pula kewenangan pengawasan dalam hal peraturan daerah kabupaten/Kota. Pengawasannya bisa dilakukan melalui model excecutive preview yakni dengan penyeleksian secara ketat pemberian nomor register pada Peraturan Daerah. Model excecutive preview ini diharapkan pula dapat dipergunakan sebagai salah satu cara agar Peraturan Daerah yang diundangkan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat, serta tidak akan mudah untuk di ajukan uji materil ke Mahkamah Agung.]]>
<![CDATA[Penyalahgunaan Fungsi Trotoar oleh Pedagang Kaki Lima di Pasar Bojong Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum ]]>
<![CDATA[Dewi Fitri Yani]]>;
<![CDATA[Hana Farida]]>
<![CDATA[ Wajah Hukum Vol 5, No 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/wjh.v5i1.418
<![CDATA[Sidewalks are pedestrian paths that are generally parallel to and / or higher than the surface of the pavement to ensure pedestrian safety. However, the increasing number of street vendors competing to get land for trading causes street vendors to use sidewalks to enter their trading areas. This of course is not in accordance with the use and function of the sidewalk. So that the authors are interested in studying the causes of the rise of street vendors who misuse the function of the sidewalk. The research method used in this paper is to use normative juridical, where data collection techniques are researched through literature studies, law books, and other literature. the sidewalk bridge in Bojong Village which causes traffic jams for motorcyclists and pedestrians who pass by every morning. This of course can create a severe traffic jam and increasingly slum because at this location in addition to the market and the large number of street vendors, the large number of public transportation stops to attract passengers and heavy vehicles that also pass through this area.]]>
<![CDATA[ANALISIS DAN KAJIAN KRIMINOLOGI HUKUM DALAM KASUS MINUMAN BERAKHOL PADA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA MULYASARI ]]>
<![CDATA[Mela Nurhayati]]>;
<![CDATA[Hana Faridah]]>
<![CDATA[ The Juris Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56301/juris.v6i2.598
<![CDATA[Alcohol has a certain effect that encourages children to become criminals. Alcoholic beverages greatly affect brain function, but if they are absorbed into the blood or gradually inhibit the activity of the nervous system, alcoholic beverages greatly affect human thinking ability, which can cause children to be guilty. The effect of alcohol on crime is that alcohol abuse has a negative impact on minors. Alcoholic drinks are widely circulated and consumed by minors because there are many illegal liquor sellers who do not have official permission to sell alcoholic beverages because they are consuming alcoholic beverages. Article 300 paragraph 1 reads: (1) a maximum imprisonment of one year or a maximum fine of four thousand five hundred rupiahs; first. Any person who deliberately sells or gives intoxicating drinks to a person who appears to be drunk; Trafficking in women and trafficking of minors is punishable by imprisonment of up to six years. (2). Anyone who knowingly intoxicates a child under the age of sixteen; 3. Any person who by coercion or threat of violence forces someone to drink an intoxicating drink. Meanwhile, according to Erikson (in Alwisol, 2009), adolescence or youth is one of the stages of human development, especially at the age of 12-20 years. Any person who deliberately sells or allows an intoxicated person to drink, deliberately intoxicates a person under the age of 16 and forces him to drink, shall be punished by a maximum imprisonment of six years.]]>
<![CDATA[Power Relations in Gender-Based Violence From the Criminological Aspect ]]>
<![CDATA[Samantha Varania Ekasuci]]>;
<![CDATA[Hana Faridah]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2022): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v6i2.6273
<![CDATA[Gender-based violence is more commonly assumed with women and girls than with men. Gender-based violence exists because of inequality in power relations and patriarchal culture embedded in society. Power can make a person feel entitled to act arbitrarily against others who are considered inferior. Behavior based on this kind of thinking allows a person to be violent towards others. Furthermore, this paper explains various theories of the crime of sexual violence when examined from a criminological perspective. The research method used in this paper is normative juridical through a case-based approach and legal system. The sources used include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Kebijakan Pidana dalam Mencegah Terjadinya Kecelakaan Transportasi Laut Demi Keselamatan dan Keamanan Pelayaranan Nasional ]]>
<![CDATA[Indra Yudha Koswara]]>;
<![CDATA[Hana Faridah]]>
<![CDATA[ JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol 12, No 2 (2022): Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM UNINUS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30999/jpkm.v12i2.2106
<![CDATA[Transportation is a system that has facilities and infrastructure, transportation services provide guarantees not only guarantees for safety, but also include certainty and security of transportation users, both people and / or goods. The purpose of implementing the 53 Shipping Real Work Lecture (KKN) is to provide socialization about criminal regulations in an effort to prevent the prohibition of sea transportation for the safety and security of national shipping. The method of implementing KKN is carried out online by using social media as a means of finding data, discussing with partners, socialization, and counseling to the community. This is then packaged in the form of a webinar with predetermined themes, topics, and studies. Based on the results of the activity, it can be concluded that most people still do not understand the importance of shipping safety and security for the benefit of users of sea transportation services, this is due to the low understanding of regulations, less disciplined enforcement officials, and the culture of the community itself which is more concerned with achieving goals than the safety and security of shipping.]]>
<![CDATA[Analisis Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Penggunaan ShopeePayLater ]]>
<![CDATA[Vina Tiarawati]]>;
<![CDATA[Hana Faridah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (452.216 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v5i2.292-301
<![CDATA[Pada zaman dahulu, alat pembayaran yang digunakan di Indonesia hanya uang Kartal dan Giral. Pembayaran sendiri adalah mekanisme yang dilakukan oleh seseorang untuk memindahan dana dengan maksud untuk memenuhi suatu liabilitas yang ditimbulkan dari adanya aktivitas jual beli atau ekonomi. Saat ini, kemajuan teknologi berkembang jauh lebih pesat sehingga mendukung adanya kemajuan alternatif pembayaran yang semakin banyak ragam jenisnya. Banyak jasa yang di tawarkan untuk dapat bertransaksi dengan lebih mudah. Salah satu contohnya adalah pembayaran dengan menggunakan paylater. Dalam artikel ini, penulis ingin menganalisis hubungan hukum yang ditimbulkan antara para pihak dalam pemakaian SPayLater. Rumusan penelitian dalam artikel ini adalah apakah keuntungan dan kerugian dalam menggunakan ShopeePayLater serta apakah hubungan hukum antara para pihak dalam penggunaan ShopeePayLater? Penelitian hukum dilakukan dengan dengan cara normatif yaitu metode penelitian yang menggunakan peraturan perundangan dan bahan hukum sekunder berupa jurnal dan buku.Kata-kata Kunci: Pembayaran; SPayLater; Perlindungan Hukum]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pembajakan Film Digital: (Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan) ]]>
<![CDATA[Reviansyah Erlianto]]>;
<![CDATA[Hana Faridah]]>
<![CDATA[ Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 2 (2022): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30656/ajudikasi.v6i2.5469
<![CDATA[Cinematography is one of the copyrighted works that are included in the scope of works that are protected in the Copyright Law, therefore the state needs to protect film works, especially domestic films. In the case of rampant acts of digital film piracy, resulting in moral and economic losses to the creators or filmmakers, of course the need for legal protection by the state for them. The purpose of this study is to understand the existence of the state in copyright protection related to the phenomenon of film piracy, and to compare regulations related to copyright between Indonesia, Malaysia, and South Korea. The author conducts legal comparisons and uses normative legal research methods in the form of secondary data that are combined through a literature study. The results obtained are that the three countries through their respective regulations regulate and protect all forms of creation produced through IPR. And the need for the government's role in educating the public in appreciating copyright and copyrighted works.]]>
