Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

4.677

P-Index

This Author published in this journals

All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Qistie: Jurnal Ilmu Hukum LAW REVIEW Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Meta-Yuridis JURNAL ILMIAH LIVING LAW WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Positum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Sasana LEGAL BRIEF Jurnal Analisis Hukum Jurnal Hukum Lex Generalis Abdimas: Papua Journal Of Community Service Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan De Juncto Delicti: Journal of Law Indonesian Community Journal Jurnal Abdimas Mahakam

Hana Faridah

Universitas Singaperbangsa Karawang

Author-ID : 2587737

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

UPAYA HUKUM PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG MELAKUKAN KDRT TERHADAP ANAKNYA Supandi Darmawan; Margo Hadi Pura; Hana Faridah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.24598

Penelitian ini bertujuan upaya hukum pidana terhadap orang tua yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anaknya yang ditinjau dari UU No. 23/2004. Metode yuridis normatif diaplikasikan pada penulisan artikel ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlunya peran dari aparat penegak hukum dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta dibantu pihak lainnya seperti masyarakat untuk mengimplementasikan hukum pidana dan melindungi hak-hak daripada anak terhadap implementasi UU NO.23/2004 dan UU No. 35/2014 demi terwujudnya perlindungan anak yang benar-benar nyata dan terlaksana. This study aims to enforce criminal law against parents who commit domestic violence against their children, which is reviewed from Law No. 23/2004. Normative juridical methods are applied to the writing of this article. The results of the study showed that the need for the role of law enforcement officials and the Indonesian Child Protection Commission and assisted by other parties such as the community to implement criminal law and protect the rights of children against the implementation of Law No. 23/2004 and Law No. 35/2014 for the realization of real and implemented child protection.

TINJAUAN KRIMINOLOGI MENGENAI KETIMPANGAN RELASI KUASA DAN RELASI GENDER DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL Sylvia Dwi Andini; Hana Faridah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Penelitian ini membahas mengenai suatu permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan yaitu kekerasan seksual. Yang sedang marak terjadi adalah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, dengan rata-rata korban adalah seorang perempuan dan rata-rata pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dikenal oleh korbannya ataupun orang terdekat korban. Dimana dalam terjadinya kekerasan seksual ini selalu berkaitan dengan adanya ketimpangan relasi gender dan relasi kuasa yang selalu membuat pelakunya berada dalam posisi superior dan korbannya berada dalam posisi inferior. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Dalam terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan maka korban sebagai pihak yang dirugikan membutuhkan suatu perlindungan, dan pemerintah telah berusaha memberikan perlindungan melalui beberapa peraturan perundang-undangan seperti Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan peraturan-peraturan lainnya serta beberapa teori sebab-sebab terjadinya kejahatan dari para tokoh kriminolog.

OPTIMALISASI MODEL EXCECUTIVE PREVIEW SECARA VERTIKAL TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG DISHARMONISASI Raisya Setya Cahyani; Galih Raka Siwi; Hana Faridah
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 7 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Maraknya Peraturan Daerah yang bermasalah, baik dilihat secara pembuatan atau legal drafting maupun dilihat dari segi substansi, seperti bertentangan dengan peraturan diatasnya, bertentangan dengan peraturan setingkatnya, tidak memenuhi asas-asas dalam pembentukannya, kurangnya integrasi dengan pembangunan, serta perumusan yang kurang jelas mengakibatkan perlunya pengawasan dalam hal pembentukan peraturan daerah. Penelitian ini menggunakan yuridis normative dengan mengkaji bahan hukum sekunder serta primer, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa meskipun MK pada putusannya tahun 2015 dan 2016 membatalkan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian dalam Negeri serta Gubernur dalam hal pembatalan Peraturan daerah, tidak merontokan kewenangan Pemerintah pusat dan Gubernur dalam hal pengawasan atas peraturan daerah. Pemerintah Pusat (Kementerian dalam Negeri serta Kemterian Hukum dan HAM) masih memiliki kewenangan dalam pengawasan atas Peraturan Daerah Provinsi. Gubernur dengan Kanwil Kumham tentu masih memiliki pula kewenangan pengawasan dalam hal peraturan daerah kabupaten/Kota. Pengawasannya bisa dilakukan melalui model excecutive preview yakni dengan penyeleksian secara ketat pemberian nomor register pada Peraturan Daerah. Model excecutive preview ini diharapkan pula dapat dipergunakan sebagai salah satu cara agar Peraturan Daerah yang diundangkan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat, serta tidak akan mudah untuk di ajukan uji materil ke Mahkamah Agung.

Penyalahgunaan Fungsi Trotoar oleh Pedagang Kaki Lima di Pasar Bojong Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dewi Fitri Yani; Hana Farida
Wajah Hukum Vol 5, No 1 (2021): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v5i1.418

Sidewalks are pedestrian paths that are generally parallel to and / or higher than the surface of the pavement to ensure pedestrian safety. However, the increasing number of street vendors competing to get land for trading causes street vendors to use sidewalks to enter their trading areas. This of course is not in accordance with the use and function of the sidewalk. So that the authors are interested in studying the causes of the rise of street vendors who misuse the function of the sidewalk. The research method used in this paper is to use normative juridical, where data collection techniques are researched through literature studies, law books, and other literature. the sidewalk bridge in Bojong Village which causes traffic jams for motorcyclists and pedestrians who pass by every morning. This of course can create a severe traffic jam and increasingly slum because at this location in addition to the market and the large number of street vendors, the large number of public transportation stops to attract passengers and heavy vehicles that also pass through this area.

ANALISIS DAN KAJIAN KRIMINOLOGI HUKUM DALAM KASUS MINUMAN BERAKHOL PADA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA MULYASARI Mela Nurhayati; Hana Faridah
The Juris Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v6i2.598

Alcohol has a certain effect that encourages children to become criminals. Alcoholic beverages greatly affect brain function, but if they are absorbed into the blood or gradually inhibit the activity of the nervous system, alcoholic beverages greatly affect human thinking ability, which can cause children to be guilty. The effect of alcohol on crime is that alcohol abuse has a negative impact on minors. Alcoholic drinks are widely circulated and consumed by minors because there are many illegal liquor sellers who do not have official permission to sell alcoholic beverages because they are consuming alcoholic beverages. Article 300 paragraph 1 reads: (1) a maximum imprisonment of one year or a maximum fine of four thousand five hundred rupiahs; first. Any person who deliberately sells or gives intoxicating drinks to a person who appears to be drunk; Trafficking in women and trafficking of minors is punishable by imprisonment of up to six years. (2). Anyone who knowingly intoxicates a child under the age of sixteen; 3. Any person who by coercion or threat of violence forces someone to drink an intoxicating drink. Meanwhile, according to Erikson (in Alwisol, 2009), adolescence or youth is one of the stages of human development, especially at the age of 12-20 years. Any person who deliberately sells or allows an intoxicated person to drink, deliberately intoxicates a person under the age of 16 and forces him to drink, shall be punished by a maximum imprisonment of six years.

Power Relations in Gender-Based Violence From the Criminological Aspect Samantha Varania Ekasuci; Hana Faridah
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2022): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v6i2.6273

Gender-based violence is more commonly assumed with women and girls than with men. Gender-based violence exists because of inequality in power relations and patriarchal culture embedded in society. Power can make a person feel entitled to act arbitrarily against others who are considered inferior. Behavior based on this kind of thinking allows a person to be violent towards others. Furthermore, this paper explains various theories of the crime of sexual violence when examined from a criminological perspective. The research method used in this paper is normative juridical through a case-based approach and legal system. The sources used include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Sosialisasi Kebijakan Pidana dalam Mencegah Terjadinya Kecelakaan Transportasi Laut Demi Keselamatan dan Keamanan Pelayaranan Nasional Indra Yudha Koswara; Hana Faridah
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol 12, No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : LPPM UNINUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jpkm.v12i2.2106

Transportation is a system that has facilities and infrastructure, transportation services provide guarantees not only guarantees for safety, but also include certainty and security of transportation users, both people and / or goods. The purpose of implementing the 53 Shipping Real Work Lecture (KKN) is to provide socialization about criminal regulations in an effort to prevent the prohibition of sea transportation for the safety and security of national shipping. The method of implementing KKN is carried out online by using social media as a means of finding data, discussing with partners, socialization, and counseling to the community. This is then packaged in the form of a webinar with predetermined themes, topics, and studies. Based on the results of the activity, it can be concluded that most people still do not understand the importance of shipping safety and security for the benefit of users of sea transportation services, this is due to the low understanding of regulations, less disciplined enforcement officials, and the culture of the community itself which is more concerned with achieving goals than the safety and security of shipping.

Analisis Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Penggunaan ShopeePayLater Vina Tiarawati; Hana Faridah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Pada zaman dahulu, alat pembayaran yang digunakan di Indonesia hanya uang Kartal dan Giral. Pembayaran sendiri adalah mekanisme yang dilakukan oleh seseorang untuk memindahan dana dengan maksud untuk memenuhi suatu liabilitas yang ditimbulkan dari adanya aktivitas jual beli atau ekonomi. Saat ini, kemajuan teknologi berkembang jauh lebih pesat sehingga mendukung adanya kemajuan alternatif pembayaran yang semakin banyak ragam jenisnya. Banyak jasa yang di tawarkan untuk dapat bertransaksi dengan lebih mudah. Salah satu contohnya adalah pembayaran dengan menggunakan paylater. Dalam artikel ini, penulis ingin menganalisis hubungan hukum yang ditimbulkan antara para pihak dalam pemakaian SPayLater. Rumusan penelitian dalam artikel ini adalah apakah keuntungan dan kerugian dalam menggunakan ShopeePayLater serta apakah hubungan hukum antara para pihak dalam penggunaan ShopeePayLater? Penelitian hukum dilakukan dengan dengan cara normatif yaitu metode penelitian yang menggunakan peraturan perundangan dan bahan hukum sekunder berupa jurnal dan buku.Kata-kata Kunci: Pembayaran; SPayLater; Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum Pembajakan Film Digital: (Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan) Reviansyah Erlianto; Hana Faridah
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 2 (2022): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v6i2.5469

Cinematography is one of the copyrighted works that are included in the scope of works that are protected in the Copyright Law, therefore the state needs to protect film works, especially domestic films. In the case of rampant acts of digital film piracy, resulting in moral and economic losses to the creators or filmmakers, of course the need for legal protection by the state for them. The purpose of this study is to understand the existence of the state in copyright protection related to the phenomenon of film piracy, and to compare regulations related to copyright between Indonesia, Malaysia, and South Korea. The author conducts legal comparisons and uses normative legal research methods in the form of secondary data that are combined through a literature study. The results obtained are that the three countries through their respective regulations regulate and protect all forms of creation produced through IPR. And the need for the government's role in educating the public in appreciating copyright and copyrighted works.

Kebijakan Hukum Pelecehan Seksual (CatCalling) dalam Persektif Hukum Pidana di Kabupaten Karawang Dzakiyah Noor Mughni; Hana Faridah
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

This study discusses harassment law policies from a criminal law perspective. The purpose of this research is to analyze the regulation of catcalling that is often done by the community. This research uses juridical-empirical analysis. The results of this study indicate that someone who commits sexual harassment has the potential to be a criminal act both verbally and is examined by several articles in the Criminal Code. Because there are legal regulations that apply in Indonesia regarding sexual harassment, it is hoped that there will be a paradigm shift in social society dealing with views and assumptions about women victims of sexual harassment. In order to achieve a clear determination that there is a legal policy to regulate sexual harassment regulations regarding catcalling and there are sanctions for perpetrators who do catcalling.

Co-Authors Adila Hana Widiastari Alfahriandra Perdana Putri Alfiansyah Alfiansyah Andrew Christian Banjarnahor Anggun Juniamalia Apriyanti Apriyanti Aryo Fadlian Devi Siti Hamzah Marpaung Dewi Fitri Yani Dzakiyah Noor Mughni Eza Mahendra Fakhri Rizki Zaenudin Galih Raka Siwi Grasiara Naya S Indra Yudha Koswara Inka Lidiya Isri Al Iqna Saputri Jumadi Anwar Koswara, Indra Yudha Maharani Nurdin Margo Hadi Pura Mega Fadhillah Chaidir Mela Nurhayati Moch Abdul Aziz Muhamad Tanto Mulyana R. Bagus Irawan Raisya Setya Cahyani Reviansyah Erlianto Rizki Akbar Maulana Rona Apriana Fajarwati Samantha Varania Ekasuci Sautsnida Mizuro Supandi Darmawan Sylvia Dwi Andini Vina Tiarawati Wilma Virgiawati

Title

Found 37 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 37 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 37 Documents
Search