Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.555
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Qistie: Jurnal Ilmu Hukum LAW REVIEW Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Meta-Yuridis JURNAL ILMIAH LIVING LAW WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Positum Jurnal Abdimas Mahakam Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Sasana LEGAL BRIEF Jurnal Analisis Hukum Jurnal Hukum Lex Generalis Abdimas: Papua Journal Of Community Service Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan De Juncto Delicti: Journal of Law Indonesian Community Journal
Hana Faridah
Universitas Singaperbangsa Karawang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA PERSENGKONGKOLAN DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Kasus Putusan Nomor 03/KPPU-L/2018) [Criminal Law Liability in Unfair Business Competition (Case Study of Decision Number 03/ KPPU-L/ 2018)] Margo Hadi Pura; Hana Faridah
Law Review Volume XX, No. 1 - July 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v20i1.2428

Abstract

Abstract The concept of criminal liability is when a person is legally responsible for certain actions that are subject to a sanction, because the act itself makes people responsible. According to Law No. 5 of 1999, three indicators determine unfair business competition, namely: 1. Business competition that is done dishonestly. 2. Business competition carried out by means of violating the law. 3. Business competition carried out by inhibiting competition among business actors. Factors that make the cause of unhealthy business competition in decision number 03 / KPPU-L / 2018 There are similarities in the Implementation Method Similarity in Bidding Documents of Reported Party II, Reported Party III, and Reported Party IV. There are similarities in writing / typing errors in the bidding documents of Reported Party II, Reported Party III and Reported Party IV. There are similarities in the value of the Analysis Unit of Work Unit Price Quantity (Coefficient) in the bidding documents of Reported Party II, Reported Party III, and Reported Party IV. belonging to Reported Party II, Reported Party III, and Reported Party IV There are similarities in IP Address of Reported Party II, Reported Party III, and Reported Party IV Commission Council Analysis. Criminal Law Liability Collusion in unfair business competition case study of decision number 03 / KPPU-L / 2018 that reported I, II, III, accounted for criminal law for their actions through the KPPU judge's decision to impose sanctions or fines according to KPPU regulations.Keywords: Criminal Law Liability, Business Competition AbstrakKonsep pertanggung jawab hukum pidana seseorang bertanggung jawab secara hukum atau perbuatan tertentu bahwa dikenakan suatu sanksi, karena perbuatan sendiri yang membuat orang bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu: 1) Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur, 2) Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum,dan 3) Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan diantara pelaku usaha. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan legis positivis. Spesifikasi penelitian ini adalah preskriptif, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan keadaan objek yang akan diteliti melalui kaca mata disiplin hukum. Data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan dianalisis denganmenggunakan metode normatif kualitatif. Faktor yang menjadikan penyebab persaingan uasaha tidak sehat dalam Putusan Nomor 03/KPPU-L/2018 adalanya adanya kesamaan metode pelaksanaan pada dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. Pertanggungjawaban hukum pidana persekongkolan dalam persaingan usaha tidak sehat pada studi kasus Putusan Nomor 03/KPPU-L/2018 bahwa Terlapor I, II, III bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya melalui putusan hakim KPPU dan dikenakan sanksi atau pidana denda yang sesuai dalam peraturan KPPU.Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum Pidana, Persaingan Usaha
EFEKTIVITAS MEDIASI YANG DILAKUKAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL Adila Hana Widiastari; Devi Siti Hamzah Marpaung; Hana Faridah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21498

Abstract

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga tak heran sering terjadi sengketa yang menyangkut wilayah atau pertanahan. Kepemilikan hak atas tanah menjadi salah satu contoh sengketa pertanahan yang sering terjadi di Indonesia. Banyak faktor yang bisa menyebabkan timbulnya sengketa tanah, salah satunya biaya persidangan sengketa tanah bernilai lebih besar dibandingkan objek yang disidangkan, selain itu lamanya waktu yang tersita dalam proses pengadilan sehubungan dengan banyaknya tahapan yang harus dilalui, sehingga tak jarang orang merelakan tanahnya karena alasan tersebut. Dalam situasi tersebut, mediasi hadir menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang membantu para pihak dalam upaya mencari kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan permasalahan yang disengketakan, dengan menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator atau pihak ketiga yang netral. Badan Pertanahan Nasional menjadi salah satu badan yang memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi khususnya di bidang sengketa pertanahan, sehingga keefektifannya sangat diperlukan, agar mediasi berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan prosedur yang sudah diatur dan dapat membantu para pihak menyelesaikan perkaranya, sehingga tidak perlu melalui proses persidangan yang memakan waktu cukup lama dan biaya yang cukup besar.
PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 Sautsnida Mizuro; Devi Siti Hamzah Marpaung; Hana Faridah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21252

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan arbitrase dalam penyelesaian alternatif sengketa. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, objek penelitian dan sumbernya berasal dari peraturan-peraturan tertulis atau literatur yang berhubungan dengan objek penulisan yang selanjutnya digabungkan secara sistematis. Arbitrase smerupakan salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase dan didampingi oleh arbiter yang dipilih dan disepakati oleh para pihak yang bersengketa dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah yang bersifat keperdataan. Metode alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase dinilai lebih efektif daripada penyelesaian sengketa melalui peradilan, sebagai perbandingan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pemerintah turut mengambil peran dalam pembentukan lembaga arbitrase dalam penyelesaian kasus sengketa, yaitu BANI (Badan Arbitrase Nasional), BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal) dan BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia).
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI DI INDONESIA hana faridah
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 1 No 2 (2021): Edisi Oktober 2021
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v1i2.5755

Abstract

ABSTRAK Dalam penelitian ini membahas persoalan aborsi yang sudah bukan merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan secara ilegal. Namun dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan abortus provocatus medicalis. Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan KUHP dan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Pengaturan Hukum tentang aborsi diatur dalam KUHP dan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Menurut Pengaturan Hukum, dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) abortus provocatus criminalis dilarang dan diancam hukuman pidana tanpa memandang latar belakang dilakukannya dan orang yang melakukan yaitu semua orang baik pelaku maupun penolong abortus. Kata Kunci: KUHP, Pembaharuan Hukum Pidana, Tindak Pidana Aborsi. ABSTRACT The study discussed abortion issues that are no longer public secret and taboo to discuss. This is because abortions in their case today have become an actual thing and events are everywhere and could be illegal. But in Indonesia's positive laws, abortions in a certain number of cases can be justified if an abortus provocatus medicalis. The specifications in the study used are normative jurisdictional studies with a consideration that the analytic study reject of law laws and health laws no. 36 year 2009. The legal arrangement of abortion is governed in criminal law and health code no. 36 years of 2009 by law, in Indonesian criminal law (criminal law) abortus provocatus criminalist is banned and threatened with criminal punishment regardless of his background and the person who committed the crimes of both the perpetrators and the collaborators of abortus. Keywords: KUHP, Criminal law enforcement, criminal abortion.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia Fakhri Rizki Zaenudin; Hana Faridah
Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 1 (2022): June 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v8i1.1066

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi di masa globalisasi ini berdampak kepada semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan media elektronik, penggunaan media elektronik memberikan dampak positif dan dampak negatif, salah satu dampak negatifnya kejahatan bisa semakin berkembang di dalam media elektronik misalnya kejahatan penipuan yang dilakukan oleh afiliator opsi biner dari aplikasi Binomo. Tujuan diadakannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana dari afiliator opsi biner ilegal dengan melakukan tindak pidana penipuan, serta untuk mengetahui bagaimana keabsahan bukti elektronik dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian secara yuridis normatif, dengan menganilisis bahan hukum primer atau sekunder yang menggunakan teknik pengumpulan data sistem kartu, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa seorang afiliator opsi biner ilegal dapat diancam dengan Pasal 378 Jo Pasal 55 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta bukti elektronik dalam hukum acara pidana dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan yang ada di dalam UU ITE, dan jamin keasliannya oleh saksi ahli dalam bidang digital forensik.
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM BINGKAI OTONOMI DAERAH Hana Faridah
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/dejure.v3i2.6326

Abstract

The authority of the Regional Government is the distribution of power from the central government to the regions where the regions are given the authority to manage and regulate policies for the region. Besides, local governments also have the authority to issue regional regulations in which these regulations are used to regulate the running of government in the area. Based on Law Number 32 of 2004, the implementation of regional autonomy is focused on the provincial and district/city governments. The research method used is normative juridical research with the consideration that the starting point of research analysis of the laws and regulations Act Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The results of this study are to find out and analyze the arrangements and mechanisms for the division of government affairs between the central government, provincial governments and district/city governments before and after the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Prior to the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the implementation of regional autonomy in terms of the division of government affairs between provincial and district/city governments in the period of enactment of Law Number 1 of 1945 concerning Regional National Committees up to Law Number 5 of 1974 concerning the Principles of Regional Government, it is still not clearly regulated what matters are the affairs of government, other than that in Law Number 5 of 1974 which emphasizes regional autonomy to the district/city government does not run as it should.
Sosialisasi Terhadap Penegakan Hukum Atas Transportasi Publik Akibat Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Kapal Laut (Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran) Indra Yudha Koswara; Hana Faridah
Abdimas: Papua Journal of Community Service Vol. 3 No. 2 (2021): Juli
Publisher : LP3M Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/pjcs.v1i2.1383

Abstract

Di Indonesia jumlah kecelakaan kapal laut terus mengalami penurunan pada setiap tahunnya, namun jumlah korban masih sangat tinggi. Hal ini memberi gambaran yang mana bahwasannya walaupun Indonesia terkenal sebagai negara maritim tetapi faktanya Indonesia masih sering mengalami kecelakaan, sehingga masyarakat masih belum dapat merasakan perlindungan keselamatan dan keamanan pelayaran yang maksimal. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan informasi atau pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan kepada pengguna jasa trasportasi laut pada khususnya, Mengenai aturan hukum dan bentuk pertanggung jawaban yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas kapal laut serta perlindungan hukum bagi masyarakat dan khususnya para awak kapal jika terjadi permasalahan saat melakukan kegiatan di lapangan. Sehingga diharapkan dengan adanya pemahaman tersebut, dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran.
The Application Of Law On The Criminal Law Of Incest Offices Reviewing From Bali Candidate Criminal Law Hana Faridah
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 2 (2022): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.792 KB)

Abstract

Law has two forms, namely written and unwritten, one of the laws that has an unwritten form is customary law. As written law, the existence of customary law also plays a role in realizing an orderly and safe life, because in life there will always be actions that are not in accordance with applicable norms. Acts that are not in accordance with these norms are sometimes found to be in two legal domains or intersect with two legal domains. For example, between the realm of criminal law and the realm of customary law. Customary law has a strong influence in several areas in Indonesia, one of which is in the province of Bali, where most of the customary offenses are regulated in the rules (awig awig) of the village concerned. The attachment of religion, especially Hinduism to customary law in Bali, can be found in the way the Balinese people resolve a violation of their customs. One of the customary offenses regulated in the awig awig of the Balinese village is related to morality (the traditional offense of Gamia Gamana). This study uses empirical legal research methods that use primary data sources and secondary data sources that are descriptive with qualitative data analysis. The results of the analysis will be presented in a descriptive way, which describes the problems studied systematically and critically. Gamia Gamana is a violation of adat in the form of a prohibition on sexual relations between people who still have close family relationships (such as children and stepmothers, fathers and daughters, and so on). To restore the balance that has been disturbed as a result of unusual acts.
Jenis-jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-undang Perbankan Hanna Faridah
Jurnal Hukum Positum Vol. 3 No. 2 (2018): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.009 KB) | DOI: 10.35706/positum.v3i2.2896

Abstract

Sistem perbankan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup prinsipil terutama setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, karena Undang-undang perbankan yang lama sudah tidak memadai lagi menampung permasalahan dan kompleksitas yang timbul dari industri perbankan sejalan dengan pesatnya perkembangan sektor perekonomian khususnya perbankan, yang mengikuti tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa perbankan. Jenis tindak pidana Perbankan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perbankan yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan UU Perbankan. Dibandingkan dengan UU Perbankan yang lama, UU Perbankan yang baru memuat banyak perubahan terutama didalam ketuntuan pidana dan sanksi administratif terhadap suatu perbuatan melawan hukum dalam dunia perbankan.
Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Karawang Era Covid 19 Aryo Fadlian; R. Bagus Irawan; Hana Faridah
Jurnal Abdimas Mahakam Vol. 5 No. 02 (2021): Juli
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seluruh Dunia mengalami pandemi virus yang bernama Corona virus disease atau Covid 19 tidak terkecuali negara Indonesia sehingga kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat mengalami perubahan dikarenakan pandemi virus ini dapat menular dari orang ke orang. Disisi lain dengan berkembangnya jaman teknologi di dunia yang begitu maju sangat pesat era 4.0 segala sesuatu nya dapat disesuaikan sehingga untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat menggunakan teknologi elektronik termasuk instansi penegak hukum Pengadilan Negeri. Sebelum pandemi Mahkamah Agung yang merupakan tingkatan tertinggi Peradilan sudah mewacanakan kegiatan peradilan menggunakan Elektronik disebut dengan E-Court seperti tertuang pada Perma No 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Oleh karena itu hal ini harus di sosialisasikan kepada masyarakat. Metode yang dilakukan yang pertama mahasiswa didampingi oleh Dosen pembimbing lapangan melakukan pelayanan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Karawang sekaligus mensosialisasikan secara langsung bahwa ada perubahan dalam berperkara di pengadilan, yang kedua melakukan kegiatan seminar nasional dengan tema E-Court dipandu oleh akademisi hukum dan hakim pengadilan negeri karawang, peserta dalam seminar tersebut mahasiswa, praktisi hukum, akademisi hukum, pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Karawang dan masyarakat umum. Untuk skema pemeriksaan perkara pidana tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan perkara pidana pada sebelum metode elektronik namun pada era elektronik berbeda teknis pemeriksaan persidangan yaitu hakim di ruang sidang pengadilan sedangkan penuntut di kantor penuntut dan terdakwa dari rutan dengan didampingi/ tidak didampingi penasehat hukumnya. Untuk perkara perdata Mahkamah Agung menggunakan aplikasi laman e-court. Di dalam E-Court dapat melakukan kegiatan-kegiatan acara persidangan secara daring seperti mendaftarkan gugatan, jawaban, replik, duplik sampai putusan yang dibacakan oleh majelis perbedaan dengan sidang pidana kalau melalui E-Court semua nya dapat langsung di upload pada e-court. Pengadilan sampai dengan Mahkamah Agung bersama-sama dengan praktisi hukum dan akademisi hukum lebih gencar mensosialisasikan E-Court ini agar dapat diketahui kemudahan ini oleh masyarakat luas. Kemudian untuk sistem peradilan yang masih menggunakan luring (langsung datang bersidang ke Pengadilan) di pikirkan untuk menggunakan elektronik juga.
Co-Authors Adila Hana Widiastari Alfahriandra Perdana Putri Alfiansyah Alfiansyah Andrew Christian Banjarnahor Anggun Juniamalia Apriyanti Apriyanti Aryo Fadlian Devi Siti Hamzah Marpaung Dewi Fitri Yani Dzakiyah Noor Mughni Eza Mahendra Fakhri Rizki Zaenudin Galih Raka Siwi Grasiara Naya S Indra Yudha Koswara Inka Lidiya Isri Al Iqna Saputri Jumadi Anwar Koswara, Indra Yudha Maharani Nurdin Margo Hadi Pura Mega Fadhillah Chaidir Mela Nurhayati Moch Abdul Aziz Muhamad Tanto Mulyana R. Bagus Irawan Raisya Setya Cahyani Reviansyah Erlianto Rizki Akbar Maulana Rona Apriana Fajarwati Samantha Varania Ekasuci Sautsnida Mizuro Supandi Darmawan Sylvia Dwi Andini Vina Tiarawati Wilma Virgiawati