Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KETERLIBATAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR DPRD KAB. OGAN KOMERING ULU Dewi, Rosmala; Natalia, Titie Syahnaz; Sari, Kartini Mayang
Ekonomika Vol. 17 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Ekonomika
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/tc6k5c66

Abstract

This research discussed the Influence of Leadership Style and Work Involvement on the Performance of DPRD Office Employees, Ogan Komering Ulu Regency. The population in this study were 63 employees of the DPRD Office of Ogan Komering Ulu Regency. The analytical method used was quantitative method using Multiple Linear Regression analysis tool. The results of the analysis explained that the t-count of each Leadership Style variable (X1) was 5.881 and Work Involvement (X2) was 7.023, which was greater than the t-table value of 2.00030 which stated that all variables had a significant influence on the Performance of Regency DPRD Office Employees. Ogan Komering Ulu. The calculated F value of 100.601 was greater than the F table of 3.15 which stated that together Leadership Style and Work Involvement had a significant influence on the Performance of Regency DPRD Office Employees. Ogan Komering Ulu. The value of the coefficient of determination (R Square) of 0.770 meant that in this case the contribution of the influence of Leadership Style and Work Involvement on Employees' Performance was 77%, while the remaining 23% was influenced by other variables outside of the variables included in this research model, namely work motivation, responsibility, work discipline and incentives.
UURGENSI KLAUSUL PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN DAGANG DIGITAL MARKETPLACE DI INDONESIA Ega Anzani; Herroe Eduardo; Titie Syahnaz Natalia
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/p2ytsd13

Abstract

Marketplace sebagai bagian dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) membentuk hubungan hukum tripartit antara penjual, pembeli, dan platform sebagai fasilitator transaksi. Dalam praktiknya, klausul penyelesaian sengketa dalam perjanjian dagang digital dituangkan dalam bentuk kontrak baku yang disusun sepihak oleh platform dan memprioritaskan mekanisme penyelesaian sengketa secara internal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakter hukum kontrak dagang digital marketplace, model penyelesaian sengketa pada Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli, serta urgensi pengaturan klausul penyelesaian sengketa yang adil dalam kontrak digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan dokumen melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta syarat dan ketentuan penggunaan empat marketplace tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa marketplace bersifat administratif-teknis, privat, dan didominasi oleh kebijakan internal platform, sehingga menimbulkan ketidakseragaman mekanisme antarplatform, pembatasan tanggung jawab, serta penyempitan akses keadilan bagi konsumen. Klausul penyelesaian sengketa tidak lagi bersifat netral, melainkan berpotensi menjadi instrumen pembatasan hak konsumen dalam transaksi digital. Oleh karena itu, klausul penyelesaian sengketa yang adil menjadi urgen untuk direkonstruksi agar menjamin keadilan prosedural, keadilan substantif, serta kepastian hukum bagi para pihak. Kata Kunci: klausul sengketa, kontrak digital, marketplace, perlindungan konsumen
UURGENSI KLAUSUL PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN DAGANG DIGITAL MARKETPLACE DI INDONESIA Ega Anzani; Herroe Eduardo; Titie Syahnaz Natalia
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/p2ytsd13

Abstract

Marketplace sebagai bagian dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) membentuk hubungan hukum tripartit antara penjual, pembeli, dan platform sebagai fasilitator transaksi. Dalam praktiknya, klausul penyelesaian sengketa dalam perjanjian dagang digital dituangkan dalam bentuk kontrak baku yang disusun sepihak oleh platform dan memprioritaskan mekanisme penyelesaian sengketa secara internal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakter hukum kontrak dagang digital marketplace, model penyelesaian sengketa pada Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli, serta urgensi pengaturan klausul penyelesaian sengketa yang adil dalam kontrak digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan dokumen melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta syarat dan ketentuan penggunaan empat marketplace tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa marketplace bersifat administratif-teknis, privat, dan didominasi oleh kebijakan internal platform, sehingga menimbulkan ketidakseragaman mekanisme antarplatform, pembatasan tanggung jawab, serta penyempitan akses keadilan bagi konsumen. Klausul penyelesaian sengketa tidak lagi bersifat netral, melainkan berpotensi menjadi instrumen pembatasan hak konsumen dalam transaksi digital. Oleh karena itu, klausul penyelesaian sengketa yang adil menjadi urgen untuk direkonstruksi agar menjamin keadilan prosedural, keadilan substantif, serta kepastian hukum bagi para pihak. Kata Kunci: klausul sengketa, kontrak digital, marketplace, perlindungan konsumen