Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.249
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Jurisprudence Law and Justice Unram Law Review Health Notions Khairun Law Journal Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Awang Long Law Review Jurnal Hukum Volkgeist SIGn Jurnal Hukum Madani Legal Review Jurnal Hukum Sasana Jurnal Hukum Lex Generalis Journal of Transcendental Law KHAIRUN LAW JOURNAL Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity) Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Warta LPM Journal of Transcendental Law
Nuria Siswi Enggarani
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Law and Justice

 1 
INDEPENDENSI PERADILAN DAN NEGARA HUKUM Enggarani, Nuria Siswi
Law and Justice Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v3i2.7426

Abstract

Dalam konstitusi telah ditentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat), demikian pula yang tertuang dalam penjelasan konstitusi UUD 1945 NRI. Di dalam representasi negara hukum, salah satu faktor terpenting terletak dalam lembaga peradilannya, dimana dimungkinkan selalu timbul adanya sengketa antara yang diperintah dengan yang memerintah, dalam hal ini antara penyelenggara negara yang berhadapan dengan rakyatnya. Salah satu prinsipal dari negara hukum adalah hadirnya kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, independen dari segala unsur kekuasaan apapun. Tanpa adanya independensi maupun kemandirian dalam badan kekuasaan kehakiman dapat memberikan pengaruh dan dampak yang buruk termasuk peluang munculnya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan kekuasaan maupun juga diabaikannya hak asasi manusia oleh penguasa negara. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan juga lembaga peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara, dan juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Hakim dalam hal ini sebagai badan fungsional pelaksana kekuasaan kehakiman, sebab pada dasarnya kekuasaan kehakiman mempunyai pilar-pilar yang terdiri dari badan peradilan yang dibentuk dan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji mengenai independensi peradilan yang ada di Indonesia sebagai representasi dari adanya negara hukum. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif. Sebagai rumpun ilmu normatif, ilmu hukum mempunyai alur kerja secara khas sui generis. Metode pendekatan yang digunakan di penelitian hukum ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dimana metode penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengkaji lebih mendalam terhadap bahan-bahan kepustakaan atau bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan atau yang disebut dengan statute approach, yang dikaji dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan termasuk juga pengaturan regulasi yang terkait dengan kajian permasalahan yang diambil. Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang berpijak dari pandangan atau pendapat ahli maupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.Kata Kunci: independensi, peradilan, negara hukum, hakim
Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali Enggarani, Nuria Siswi
Law and Justice Vol. 1, No.1, Oktober 2016
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v1i1.2702

Abstract

Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).  yang  merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif (kepustakaan) dan penelitian hukum empiris (lapangan). Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konsep perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kantor BPMP2T Kabupaten Boyolali, menjelaskan maklumat dan standar pelayanan di kantor BPMP2T dan perbandingannya sesuai UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan juga menjelaskan mekanisme / alur pelayanan dan pengaduan masyarakat sebagai tolok ukur kualitas pelayanan publik di kantor BPMP2T Boyolali. Penelitian ini dimaksudkan guna melakukan pengukuran kualitas pelayanan publik dalam perizinan PTSP di Kantor BPMP2T Boyolali yang dapat diukur berdasarkan indikator: tangible, reability, responsiveness, assurance, dan emphaty. Dalam mencapai tujuan, digunakan metode wawancara dengan indeepht interview dan kuesioner untuk pelaksana pelayanan publik di kantor BPMP2T Boyolali dan dengan metode kepustakaan
Village Funds After the Emergence of the Village Law (Study of the Use of Village Funds in Providing Cash Direct Funds ‘BLT’ in Kelet Village during the Pandemic) Nugraha, Rokhman Adi Putera; Enggarani, Nuria Siswi
Law and Justice Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v6i1.13409

Abstract

Objective: Knowing the basis for implementing the use of village funds in providing Cash Direct Funds (BLT) in Kelet Village and examining the effectiveness and barriers to using village funds in providing Cash Direct Funds in Kelet Village as well as the criteria for Cash Direct Funds recipients in Kelet Village.Method: The research method used is a normative model with a statutory approach with descriptive analysis in nature. Types and sources of data were obtained from the results of an inventory of literature studies on official documents of laws and regulations related to Cash Direct Funds. The data collection method uses the literature study technique, which is carried out by searching, recording, taking inventory, and analyzing the material content data from the body and previews contained in the statutory regulations related to Cash Direct Funds. The data analysis model uses a deductive thinking pattern in order to draw a conclusion.Finding: In Kelet Village, a cash direct funds program has been implemented which has been legalized through Village Head Regulation No. 6/2020 About Village Cash Direct Funds to Beneficiary Families Due to the COVID-19 Pandemic. The Village Head Regulation applies because there is a regulatory order from Law No. 2/2020 concerning Stipulation of Government Regulation In Lieu of Law No. 1/2020 concerning State Financial Policy and State Financial System Stability for Handling the COVID-19 Pandemic and its derivatives which include: Minister of Finance Regulations, Village Government Regulations, and Ministry of Home Affairs Instructions for the implementation of Cash Direct Fund.Novelty: This research was conducted because of a policy that was passed by the government during the COVID-19 pandemic, which caused a lot of misunderstanding for the public in responding to applicable policies.
INDEPENDENSI PERADILAN DAN NEGARA HUKUM Nuria Siswi Enggarani
Law and Justice Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v3i2.7426

Abstract

Dalam konstitusi telah ditentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat), demikian pula yang tertuang dalam penjelasan konstitusi UUD 1945 NRI. Di dalam representasi negara hukum, salah satu faktor terpenting terletak dalam lembaga peradilannya, dimana dimungkinkan selalu timbul adanya sengketa antara yang diperintah dengan yang memerintah, dalam hal ini antara penyelenggara negara yang berhadapan dengan rakyatnya. Salah satu prinsipal dari negara hukum adalah hadirnya kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, independen dari segala unsur kekuasaan apapun. Tanpa adanya independensi maupun kemandirian dalam badan kekuasaan kehakiman dapat memberikan pengaruh dan dampak yang buruk termasuk peluang munculnya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan kekuasaan maupun juga diabaikannya hak asasi manusia oleh penguasa negara. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan juga lembaga peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara, dan juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Hakim dalam hal ini sebagai badan fungsional pelaksana kekuasaan kehakiman, sebab pada dasarnya kekuasaan kehakiman mempunyai pilar-pilar yang terdiri dari badan peradilan yang dibentuk dan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji mengenai independensi peradilan yang ada di Indonesia sebagai representasi dari adanya negara hukum. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif. Sebagai rumpun ilmu normatif, ilmu hukum mempunyai alur kerja secara khas sui generis. Metode pendekatan yang digunakan di penelitian hukum ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dimana metode penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengkaji lebih mendalam terhadap bahan-bahan kepustakaan atau bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan atau yang disebut dengan statute approach, yang dikaji dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan termasuk juga pengaturan regulasi yang terkait dengan kajian permasalahan yang diambil. Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang berpijak dari pandangan atau pendapat ahli maupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.Kata Kunci: independensi, peradilan, negara hukum, hakim
Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali Nuria Siswi Enggarani
Law and Justice Vol. 1, No.1, Oktober 2016
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v1i1.2702

Abstract

Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).  yang  merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif (kepustakaan) dan penelitian hukum empiris (lapangan). Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konsep perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kantor BPMP2T Kabupaten Boyolali, menjelaskan maklumat dan standar pelayanan di kantor BPMP2T dan perbandingannya sesuai UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan juga menjelaskan mekanisme / alur pelayanan dan pengaduan masyarakat sebagai tolok ukur kualitas pelayanan publik di kantor BPMP2T Boyolali. Penelitian ini dimaksudkan guna melakukan pengukuran kualitas pelayanan publik dalam perizinan PTSP di Kantor BPMP2T Boyolali yang dapat diukur berdasarkan indikator: tangible, reability, responsiveness, assurance, dan emphaty. Dalam mencapai tujuan, digunakan metode wawancara dengan indeepht interview dan kuesioner untuk pelaksana pelayanan publik di kantor BPMP2T Boyolali dan dengan metode kepustakaan
Village Funds After the Emergence of the Village Law (Study of the Use of Village Funds in Providing Cash Direct Funds ‘BLT’ in Kelet Village during the Pandemic) Rokhman Adi Putera Nugraha; Nuria Siswi Enggarani
Law and Justice Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v6i1.13409

Abstract

Objective: Knowing the basis for implementing the use of village funds in providing Cash Direct Funds (BLT) in Kelet Village and examining the effectiveness and barriers to using village funds in providing Cash Direct Funds in Kelet Village as well as the criteria for Cash Direct Funds recipients in Kelet Village.Method: The research method used is a normative model with a statutory approach with descriptive analysis in nature. Types and sources of data were obtained from the results of an inventory of literature studies on official documents of laws and regulations related to Cash Direct Funds. The data collection method uses the literature study technique, which is carried out by searching, recording, taking inventory, and analyzing the material content data from the body and previews contained in the statutory regulations related to Cash Direct Funds. The data analysis model uses a deductive thinking pattern in order to draw a conclusion.Finding: In Kelet Village, a cash direct funds program has been implemented which has been legalized through Village Head Regulation No. 6/2020 About Village Cash Direct Funds to Beneficiary Families Due to the COVID-19 Pandemic. The Village Head Regulation applies because there is a regulatory order from Law No. 2/2020 concerning Stipulation of Government Regulation In Lieu of Law No. 1/2020 concerning State Financial Policy and State Financial System Stability for Handling the COVID-19 Pandemic and its derivatives which include: Minister of Finance Regulations, Village Government Regulations, and Ministry of Home Affairs Instructions for the implementation of Cash Direct Fund.Novelty: This research was conducted because of a policy that was passed by the government during the COVID-19 pandemic, which caused a lot of misunderstanding for the public in responding to applicable policies.
Co-Authors Aidul Fitriciada Azhari Andyka Yuliatama A Anggun Rahmawati Arief Budiono Dewi Kusuma Diarti Dewi, Feni Nur Fitria Diana Setiawati Eka Yektiningsih Farid, Achmad Miftah Febiyanti, Nabilla Feni Nur Fitria dewi Junaidi, M. Kelik Wardiono Labib Muttaqin M. Juanidi Moh. Indra Bangsawan Muamaroh Muamaroh Mujazin Nailina Paramita Neina Natangsa Surbakti Nugraha, Rokhman Adi Putera Nurhidayat Nurhidayat Prasetyo Utomo, Widhi Rizky Aditya Saputra Rokhman Adi Putera Nugraha Saifudin Spaltan, Bita Gadsia Syaifuddin Zuhdi Titis Setyabudi Wahyu Nugroho, Patricia Amara widya astuti Wisnu Tri Nugroho Wisnu Tri Nugroho Zuhdi, Syaifuddin