Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Dt Ananda Farkhie; Liza Erwina; Marlina Marlina
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 5 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.217 KB)

ABSTRAK Dt Ananda Farkhie* Liza Erwina** Marlina*** Lembaga pemasyarakatan sering disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Wanita dalah sosok yang harus dilindungi dan harus dihormati serta diperhatikan dan dipertimbangkan untuk masa yang akan datang. Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana adalah sebuah upaya untuk menajdikan narapidana tersebut menjadi manusia seutuhnya. Sehubungan dengan proses pembinaan yang dilakukan, sudah selayaknya mendapatkan sebuah pembinaan yang berbeda dengan narapidana pada umumnya dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam rangka perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berpendidikan, berkarakter dan berkualitas. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dna penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan skripsi ini kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian dilakuakn terhadap data primer,sekunder dan tersier berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku sehingga data-data tersebut menajdi tolak ukur dan menjadi acuan. Pelaksanaan pembinaaan dengan sistem pemasyarakatan yang berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Tanjung Gusta Medan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mana dijelaskan hanya kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dialami oleh narapidana, semua hak-haknya harus terpenuhi layak manusia pada umumnya.dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, mengatur tentang hak-hak narapidana dalam pasal 14. Dalam pelaksanaan pelaksanaan hak-hak narapidana wanita yang dilakukan di Lembaga Pemasyarkatan Perempuan Klas IIA Tanjung Gusta Medan sudah dilaksanakan dalam hal proses pembinaan, akan tetapi dalam prosesnya sudah dilakukan secara maksimal namun dalam pelaksanaanya ditemukan hal yang menjadi kendala sehingga proses yang dilakukan terhambat dan ada juga hal yang mendukung pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana dalam proses pembinaan yang berlangsung. * Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana , FaklutasHukumUniversitas Sumatera Utara *** Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana, Faklutas HukumUniversitas Sumatera Utara

PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PENCURIAN (STUDI KASUS NO.51/PID.SUS.ANAK/2017/PN/MDN DAN NO.39/PID.SUS.ANAK/2017/PN/MDN) Andri Afriansyah; Liza Erwina; Marlina Marlina
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 5 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.143 KB)

ABSTRAK Andri Afriansyah * Liza Erwina (Pembimbing I)** Marlina(Pembimbing II)***[1] Anak yang berhadapan dengan hukum, konsep pemdekatan keadilan restoratif menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak, keadilan restoratif setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena belum dianggap secara fisik dan psikis serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatan didepan hukum.Adapun yang menjadi permasalahan adalah Pertama bagaimana pengaturan yang terkait dalam pelaksanaan diversi dalam sistem hukum di indonesia baik ditingkat penyidikan, penuntutan, dan di Pengadilan?, Kedua bagaiman Peran penegak hukum dalam pelaksanaan diversi pada peradilan pidana anak?, Ketiga, Bagaimana Implementasi kasus tindak pidana narkotika dan pencurian studi kasus NO.51/PID.SUS.ANAK/2017/PN/MDN,DAN,NO.39/PID.SUS.ANAK/2017/PN/MDN?Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti mempergunakan metode penelitian yuridis normatif , Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dan data skuder dari studi pustaka. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara kepada informan.Hasil penelitian, bahwa proses peradilan pidana anak pelaku tindak pidana di Kepolisian Polsek Medan Baru, Kejaksaan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Medan masih belum maksimal melaksanakan prosedur dan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.Pelaksanaan konsep diversi pada proses peradilan anak di Kepolisian Polsek Medan Baru, Kejaksaan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Medan sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal.Sehubungan dengan itu, maka saran yang saya berikan antara lain bahwa perlindungan terhadap perkara anak harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah karena anak merupakan masa depan bangsa dan negara ini. Hendaknya pemerintah ikut membantu dalam pembayaran ganti rugi jika si pelaku tidak bisa membayar ganti rugi sehingga pelaku dapat dikembalikan kepada orang *MahasiswaDepartemenHukumPidanaFakultasHukum USU ** DosenPembimbing I /SekreatarisDepartemenHukumPidanaFakultasHukumUsu/StafPengajarDepartemenHukumPidanaFakultasHukum USU *** DosenPembimbing II/ StafPengajarDepartemenHukumPidanaFakultasHukum USU

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Gubernur Sumatera Utara Periode 2013-2018 Gatot Pujo Nugroho (Studi Putusan Nomor: 104/Pid.Sus.Tpk/2016/Pn.Mdn) SANGGAM BILL CLINTON SIMANJUNTAK; Liza Erwina; Mahmud Mulyadi
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Agustus
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/mah.v1i2.9233

Korupsi merupakan satu fenomena yang sejak dahulu sudah menjadi masalah bagi bangsa-bangsa di dunia . Bahkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia korupsi sudah menjadi masalah sejak awal kemerdekaan hingga pada hari ini. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dari masa pemerintahan orde lama, dan usaha yang dilakukan oleh rezim orde baru dalam kurun waktu 53 tahun kemerdekaan dianggap belum mampu menuntaskan permasalahan korupsi di Indonesia yang justru semakin mewabah di usia negara yang ke 53 hingga pada Orde Reformasi dengan diundangkannya UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kita masih belum bisa dikatakan berasil memberantas korupsi di Indonesia. Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai Bagaimana pengaturan menegenai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan penerapannya dalam kasus Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Nomor : 104/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn

Analysis Of The Influence Of Fake Discount Price Labels For A Product In The Marketplace On The Concept Of Business Competition And Responsibility Liza Erwina; Nurmalawaty Nurmalawaty; Syafruddin sulung Hasibuan
Ipso Jure Vol. 1 No. 6 (2024): Ipso Jure - July
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/pbndrs76

: This study examines the fulfillment of the defendant's human rights during the judicial process in a premeditated murder case, based on Decision No. 319/Pid.B/2023/PN Smr. The case revolves around the defendant, who was accused and found guilty of premeditated murder. The study delves into various aspects of the judicial process, including the arrest, detention, trial proceedings, and the final verdict. It evaluates whether the defendant's rights were upheld in accordance with national and international human rights standards. Key findings highlight areas of compliance and potential violations, providing insights into the judicial system's handling of serious criminal cases. The research aims to contribute to the ongoing discourse on human rights within the Indonesian judicial framework, emphasizing the importance of safeguarding the rights of all individuals involved in criminal proceedings. This comprehensive analysis seeks to shed light on the effectiveness of existing legal protections for defendants, drawing attention to both strengths and weaknesses in the current system. Ultimately, the study underscores the necessity of continuous improvement in ensuring justice and human rights for all parties in criminal cases.

KENDALA GURU DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN SIKAP JUJUR DI SD NEGERI UNGGUL LAMBADA KLIENG ACEH BESAR Erwina, Reliza; Sulaiman., Sulaiman; Nurhaidah., Nurhaidah
Elementary Education Research Vol 3, No 3 (2018): JULI 2018
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/primary.v3i3.8651

Penelitian ini berjudul Kendala Guru dalam Mengimplementasikan Sikap Jujur di SD Negeri Unggul Lambada Klieng Aceh Besar. Latar belakang dari penelitian ini adalah, guru sudah berusaha menanamkan nilai jujur melalui RPP dalam aspek penilaian sosial namun masih banyak siswa yang belum dapat bersikap jujur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja kendala-kendala guru dalam mengimplementasikan sikap jujur siswa di SD Negeri Unggul Lambada Klieng Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kendala-kendala guru dalam mengimplementasikan sikap jujur siswa di SD Negeri Unggul Lambada Klieng Aceh Besar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah guru kelas I-VI dengan 6 guru. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa kendala-kendala guru dalam mengimplementasikan sikap jujur siswa terlihat saat mengkoreksi jawaban secara silang di kelas dikarenakan masih ada beberapa siswa yang mencontreng hasil jawaban yang salah dan menyilang hasil jawaban yang benar; belum ada inisiatif dari guru untuk membuat kantin kejujuran; seluruh guru mengalami kendala saat menepati janji; guru belum mampu dalam mengkoreksi tata cara penulisan, perkataan dalam konteks kejujuran dalam mengutip dan melaporkan bahan bacaan siswa terkait kendala bahasa, tanda baca, penggunaan huruf kapital dan huruf kecil; namun guru sudah mampu dalam mengkoreksi tata cara penulisan, perkataan dalam konteks kejujuran dalam menyadur bahan bacaan siswa terkait kendala bahasa, tanda baca, penggunaan huruf kapital dan huruf kecil; dan guru sudah dapat memberikan kesempatan merata dalam melaporkan proses kerja siswa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih banyak guru yang mengalami kendala-kendala dalam mengimplementasikan sikap jujur siswa.Terlihat bahwa, belum sepenuhnya langkah-langkah dalam menumbuhkan sikap jujur diterapkan oleh guru.

PENDIDIKAN HUKUM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN DAMPAK NARKOTIKA TERHADAP ANAK Marlina; Mahmud mulayadi; Liza erwina
ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2017): ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Talenta Publisher

Maraknya tindak pidana narkotika yang terjadi di masyarakat menimbulkan permasalahan besar karena korbannya tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga anak-anak. Tindak pidana narkotika juga terjadi disemua lapisan masyarakat mulai dari kelas ekonomi rendah sampai ke kelas atas baik di kota maupun di desa. Desa Salam Tani Kecamatan Pancur Batu dan Desa Tengan Kecamatan Pancur adalah dua desa yang menjadi mitra dalam pengabdian ini, Di dua desa tersebut permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang sangat mengkhawatirkan. Banyak faktor pendukung peredaran narkotika diantaranya, wilayah mitra, mata pencaharian masyarakatnya sebagian buruh sawit dan buruh tani, tingkat penghasilan yang rendah menyebabkan anak tidak terpantau hanya tamat SMA dan SMP sertA tidak memiliki kegiatan. Metode yang digunakan adalah melakukan pendekatan secara persuasif dan intensif kepada masyarakat, pimpinan pemerintahan desa dan kecamatan, dengan komunikasi ringan dan terstruktur.. Selanjutnya dilakukan pertemuan dalam forum yang formal di balai desanya untuk lebih tegas dan jelas dalam menyampaikan materinya. Penyampaian materi secara ceramah dan tutorial kepada masyarakat guna memberikan pemahaman tentang tindak pidana narkotika dan dampak pengunaannya. Selanjuntya dilakukan diskusi dan wawancara serta mengali permasalahan dan solusi yang diinginkan oleh masyarakat dalam pencegahan tindak pidana narkotika. Akhir pertemuan dilakukan evaluasi dan konsultasi bersamaan dengan pengisian biodata lengkap. Forum diskusi ini juga di hadiri unsur pimpinan desa, kecamatan dan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua dan remaja. Hasil dari pengabdian adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan hukum masyarakat tentang bentuk tindak pidana narkotika, modus tindak pidana narkotika, kebijakan hukum terhadap anak penyalahgunaan narkotika, serta peran kerjasama komponen masyarakat dalam pencegahan tindak pidana dan dampaknya terhadap anak. Pada akhirnya terciptanya kekuatan peran masyarakat dalam mencegah tindak pidana narkotika di lingkungannya.

Analysis Of The Influence Of Fake Discount Price Labels For A Product In The Marketplace On The Concept Of Business Competition And Responsibility Erwina, Liza; Nurmalawaty, Nurmalawaty; Hasibuan, Syafruddin sulung
Ipso Jure Vol. 1 No. 6 (2024): Ipso Jure - July
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/pbndrs76

: This study examines the fulfillment of the defendant's human rights during the judicial process in a premeditated murder case, based on Decision No. 319/Pid.B/2023/PN Smr. The case revolves around the defendant, who was accused and found guilty of premeditated murder. The study delves into various aspects of the judicial process, including the arrest, detention, trial proceedings, and the final verdict. It evaluates whether the defendant's rights were upheld in accordance with national and international human rights standards. Key findings highlight areas of compliance and potential violations, providing insights into the judicial system's handling of serious criminal cases. The research aims to contribute to the ongoing discourse on human rights within the Indonesian judicial framework, emphasizing the importance of safeguarding the rights of all individuals involved in criminal proceedings. This comprehensive analysis seeks to shed light on the effectiveness of existing legal protections for defendants, drawing attention to both strengths and weaknesses in the current system. Ultimately, the study underscores the necessity of continuous improvement in ensuring justice and human rights for all parties in criminal cases.

Title

Found 47 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 47 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 47 Documents
Search