Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Penerapan Perlindungan Hukum Atas Produk Budaya Kekayaan Intelektual (KI) Golok Ciomas di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Sulasno Sulasno; Wahyuddin Wahyuddin; Fitria Agustin
LITERATUS Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Literatus
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/lit.v2i2.45

Abstract

Banten Province is famous for its historical, cultural and religious values, Banten province has various types of traditional weapons, one of which is a machete, a machete in ancient times used by champions to drive out invaders from their area. One of Banten's traditional weapons is the Ciomas Machete, which is located in the Ciomas Subdistrict of Serang Regency, this machete cannot be owned by just anyone, because even in the manufacturing process it is not arbitrary. An important principle that is also believed by the elders in Ciomas, which still holds strong the tradition of making the Ciomas Machete. This study aims to find out how the application of legal protection for the Ciomas Machete Brand in Ciomas District, Serang Regency. By using Descriptive Analytical Research Methods conducted by the method of data collection as well as by examining various sources of legal material, whether primary, secondary or tertiary. To implement and protect Ciomas Machete Marks from counterfeiting products or counterfeit goods or commonly known as "KW" goods, based on Law Number 20 Year 2016 Regarding Trademarks and Geographical Indications, regulated in Article 100 -Article 102 regarding criminal sanctions given to the counterfeiters of a product or goods, so it is hoped that the Ciomas Machete Brand will not falsify them for the benefit of a business.
Implikasi Kebijakan Persaingan Usaha Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian di Kabupaten Serang Sulasno Sulasno; Inge dwisvimiar

Publisher : Universitas Yudharta Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (743.951 KB) | DOI: 10.35891/jsb.v9i2.3165

Abstract

English Version Small and medium enterprises are one of the breakthroughs in increasing economic growth in the midst of society to achieve adequate welfare. MSME activities train people to have high skills, creativity, and productivity so that they are expected to be able to compete. The existence of business competition requires the Indonesian people to improve their business strategies so that they can compete with other products. This research uses qualitative research (empirical juridical) which is legal research regarding the enforcement or implementation of normative legal provisions in action on every particular legal event that occurs in society. The purpose of this study is to determine the strategy and application of legal protection against business competition products of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Serang Regency and to know the development of legal protection against business competition products of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Serang Regency. The existence of business competition requires the community to improve business strategies so that they are able to compete with other products. One form of legal protection for MSME products is in the form of Intellectual Property Registration (KI). The government assists SMEs in registering IP rights, namely trademark rights and copyrights Indo Version Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (yuridis empiris) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui, meemahami, dan menganalisa strategi dan penerapan perlindungan hukum terhadap persaingan usaha produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Serang dan pengembangan perlindungan hukum terhadap persaingan usaha produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Serang. Dengan adanya persaingan usaha menuntut masyarakat untuk meningkatkan strategi usaha sehingga mampu bersaing dengan produk-produk lainnya. Pemerintah berupaya dan mendorong terwujudnya para pelaku UMKM dalam melindungi produk-produknya melalui proses permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) yaitu hak merek maupun hak Cipta. Sementara itu para pelaku UMKM belum mempunyai komitmen yang bisa dipertanggungjawabkan.
PENERAPAN HUKUM DAGANG DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN KEDAI EVA COOKIES DI CILEGON Sulasno Sulasno; Salsabila Dyva Monoarfa; Inge Dwisvimiar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i1.%p

Abstract

Perkembangan dunia usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dan berperan penting dalam perekonomian daerah maupun nasional. Di Kota Cilegon, UMKM bidang kuliner menjadi salah satu sektor yang terus berkembang karena memiliki peluang pasar yang luas. Salah satu UMKM tersebut adalah Kedai Eva Cookies yang bergerak dalam produksi dan penjualan kue kering. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Kedai Eva Cookies melakukan berbagai aktivitas perdagangan yang berkaitan langsung dengan hukum dagang, seperti perizinan usaha, transaksi jual beli, kerja sama dengan pemasok, serta tanggung jawab terhadap konsumen. Namun, pada praktiknya, penerapan hukum dagang pada usaha kecil sering kali belum dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman pelaku usaha terhadap aturan hukum, kurangnya pendampingan, serta pengelolaan usaha yang masih bersifat tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum dagang dalam pengelolaan usaha Kedai Eva Cookies di Cilegon, serta mengidentifikasi tantangan dan upaya pengembangan usaha yang dilakukan. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran hukum dagang dalam mendukung keberlangsungan usaha UMKM, meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha, serta menjadi referensi bagi pengembangan usaha kecil agar dapat berjalan secara tertib, profesional, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.