Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Legal Regulations for Children Involved in Narcotics Crimes in Indonesia Suryani Guntari; Kusbianto Kusbianto; Azmiati Zuliah; Ariman Sitompul
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i3.1301

Abstract

Norms that protect children as perpetrators or victims, especially narcotics, are basically complete, namely the application of Law No. 35 Of 2009 On Narcotics Against Children Involved In Narcotics Crimes After The Birth Of Law No. 11 of 2012 on Child Protection. Seeing the verdict against the child offender who should be given protection, on the other hand the child protection rules strongly emphasize that children should not be reduced let alone deprived of their independence. The research method uses empirical juridical approach, the data used is secondary data and primary data. The interviewees in this study consisted of interviews with judges, investigators, child lawyers, social workers from Child Protection institutions. The data analysis used is qualitative. The provisions stipulated in law No. 35 of 2009 this of course applies in general but if involved in narcotics crime is a child then it is mandatory to use the Child Act. Before the birth of Law No. 11 of 2012 on the juvenile criminal justice system, the law used in the event law is law No. 3 year 1997 namundalam practice when the procedural law is regulated in the Narcotics Crime Act then used by investigators is the Narcotics Act while the Act No. 3 of 1997 on Juvenile Court impressed only as a companion to the law.
The Restorative Justice Model that Combines the Criminal Procedure Code and Living Laws in the Community in the Melayu Asahan Community, North Sumatra. Azmiati Zuliah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 1 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i1.4135

Abstract

The resolution of cases involving children in conflict with the law in Indonesia still lacks a clear concept regarding the application model of diversion and the living law in society. This study is significant considering the numerous restorative justice models based on living law in society that have not been accommodated in Indonesian legislation. This research aims to understand, analyze, and describe: (1) the regulation of restorative justice in resolving criminal acts by Children in Conflict with the Law in Indonesia through diversion; (2) the concept of restorative justice in the practice of local wisdom of the Malay Asahan cultural community; and (3) a model of combining RJ application according to the provisions of the Juvenile Justice Law. The study found that the Malay Asahan community, which includes the City of Tanjungbalai, Asahan Regency, and Batubara Regency, still practices "bapokat" in resolving cases of Children in Conflict with the Law. Bapokat plays a crucial role in overcoming several weaknesses of instruments, institutions, and Law Enforcement Officers (LEOs) in implementing the Juvenile Justice System Law in the three districts/cities. The study found that the Malay Asahan community integrates the application of the Juvenile Justice Law and the living law in society through the cultural practice of bapokat, involving institutions concerned with child protection, both government and non-governmental. The study concludes that village heads and village chiefs play a crucial role in preserving the local wisdom of bapokat while strengthening the implementation of the Juvenile Justice Law through mediation procedures and recording cases of Children in Conflict with the Law at the village level. LEOs are recommended to receive local wisdom education in the context of applying restorative justice.
Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Motor yang Dilakukan oleh Remaja (Studi Kasus di Polsek Sunggal) Dewi Ervina Suryani; Azmiati Zuliah; Andi Putra Silaban; Jhon Arkiplus Simanullang; Ruth Sari Dewi Sinaga
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.2.7162.285-291

Abstract

Kejahatan merupakan masalah yang abadi pada dunia, karena berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia yang ada pada dunia, dan semakin banyak peraturan, semakin banyak juga kemungkinan pelanggaran yang akan terjadi. Tujuan dari penulisan ini yaitu: Untuk mengetahui penyebab remaja melakukan kejahatan begal motor, kemudian untuk mengetahui upaya Polsek Sunggal dalam pencegahan kasus begal motor yang dilakukan remaja di kawasan Polsek Sunggal dan hambatan yang dialami Polsek Sunggal dalam kasus begal motor oleh remaja. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode normatif. Berdasarkan hasil dari penelitian remaja melakukan begal ada beberapa faktor yaitu: ekonomi, keluarga, lingkungan. Dalam memberantas begal Polsek Sunggal melakukan upaya preventiv dan represif. Polsek Sunggal juga mengalami beberapa kendala dalam penindakan begal.
LEGAL PROTECTION POLICY FOR VICTIMS OF ONLINE FRAUD IN LANGSA CITY Azmi Saputra; Azmiati Zuliah; Andi Maysarah
NOMOI Law Review Vol 7, No 1 (2026): May Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v7i1.31050

Abstract

The rapid advancement of digital technology has precipitated a surge in online fraud, necessitating robust legal mechanisms to protect vulnerable consumers. This research aims to analyze the regulatory framework governing legal protection for fraud victims in Indonesia and evaluate its implementation by law enforcement in Langsa City. Employing an empirical juridical method, this study utilizes data from interviews with police officials and victims to assess the discrepancy between normative laws and empirical reality. The discussion reveals that while the Criminal Code and ITE Law provide a normative foundation, practical application is obstructed by structural barriers, including inadequate digital forensic infrastructure, limited human resource capacity, and the cross-jurisdictional nature of cybercrime. Consequently, the restitution of victims' financial losses remains difficult to achieve despite the use of restorative justice mechanisms. The study concludes that legal protection in Langsa City is currently suboptimal due to these technical and resource limitations. It is suggested that law enforcement agencies enhance their technical capacity and cross-sectoral coordination, while simultaneously promoting public digital literacy to create a more resilient and just digital ecosystem.
PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN SECARA TERORGANISASI (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara) Haqiqi Rahman Nasution; Azmiati Zuliah; Andi Maysarah
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9623

Abstract

Peredaran gelap narkotika yang dilakukan melalui jaringan terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang terus berkembang dengan memanfaatkan struktur organisasi yang rapi, pembagian tugas yang jelas, serta dukungan teknologi informasi dan jejaring lintas wilayah. Karakteristik tersebut menjadikan upaya penegakan hukum semakin kompleks, khususnya di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kejahatan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan secara terorganisasi, menilai tingkat efektivitasnya, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui tindakan pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Meskipun demikian, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh kemampuan jaringan narkotika beradaptasi, keterbatasan sarana penegakan hukum, koordinasi antarlembaga, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat, pemanfaatan teknologi penyidikan yang lebih modern, dan sinergi antarlembaga untuk meningkatkan keberhasilan pemberantasan kejahatan narkotika terorganisasi.
Kebijakan Hukum Pidana terhadap Persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Mantan Narapidana dalam Pemenuhan Hak atas Pekerjaan Seri Indah Yuni Harahap; Azmiati Zuliah; Andi Maysarah
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9562

Abstract

Persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dalam proses rekrutmen tenaga kerja merupakan praktik administratif yang banyak diterapkan oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Meskipun bertujuan mendukung keamanan dan integritas calon pekerja, penerapannya sering menimbulkan hambatan bagi mantan narapidana dalam memperoleh pekerjaan setelah menjalani pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai persyaratan SKCK bagi mantan narapidana, mengkaji kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia, serta merumuskan kebijakan hukum pidana yang mampu menjamin pemenuhan hak atas pekerjaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan SKCK masih berorientasi pada fungsi administratif dan belum memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap mantan narapidana. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana yang membatasi penggunaan SKCK secara proporsional, mencegah praktik diskriminatif, serta mengakomodasi tujuan pemidanaan berupa rehabilitasi dan reintegrasi sosial tanpa mengabaikan kepentingan perlindungan masyarakat.
Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Anak Korban Perkawinan Anak Irlindawati Irlindawati; Azmiati Zuliah; Dian Kemala Dewi
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9563

Abstract

Perlindungan anak merupakan kewajiban negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan hukum yang efektif untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Meskipun demikian, praktik perkawinan anak masih terjadi di Indonesia dan menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti terputusnya pendidikan, meningkatnya risiko kekerasan, serta terganggunya kesehatan dan perkembangan anak. Penelitian ini bertujuan mengkaji kebijakan hukum pidana dalam melindungi anak korban perkawinan anak, mengidentifikasi kelemahan pengaturannya, serta merumuskan arah pembaruan yang lebih ideal. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban perkawinan anak telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun pengaturannya belum terintegrasi secara menyeluruh. Kelemahan utama terletak pada belum adanya pengaturan pidana khusus bagi pihak yang memfasilitasi perkawinan anak, lemahnya pengawasan terhadap dispensasi kawin, serta terbatasnya mekanisme pemulihan korban. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum pidana melalui penguatan sanksi, pengetatan dispensasi kawin, serta optimalisasi perlindungan dan pemulihan hak anak.
EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP Siswanto Bangun; Azmiati Zuliah; Andi Maysarah
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9560

Abstract

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai pergeseran paradigma pemidanaan dari orientasi yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Salah satu pendekatan yang berkembang dalam sistem peradilan pidana modern adalah restorative justice, terutama dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang mengedepankan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, mengkaji efektivitas penerapannya dibandingkan dengan pemidanaan konvensional, serta merumuskan konsep ideal penerapannya dalam rangka mewujudkan tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan restorative justice belum diatur secara eksplisit dalam KUHP baru, tujuan pemidanaan yang menitikberatkan pada penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan memberikan landasan filosofis bagi penerapannya. Dibandingkan dengan pemidanaan konvensional, pendekatan restorative justice dinilai lebih efektif dalam memberikan keadilan yang berorientasi pada pemulihan, meningkatkan efisiensi penegakan hukum, serta mendukung tercapainya tujuan pemidanaan yang berkeadilan, bermanfaat, dan berkepastian hukum.
Implementasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Wilayah Hukum Polres Nias Hendrawan Petrus Kasih Harefa; Azmiati Zuliah; Andi Maysarah
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9564

Abstract

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang timbul akibat penyalahgunaan kepercayaan yang melekat pada suatu jabatan, profesi, atau hubungan kerja. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi korban, tetapi juga berdampak pada menurunnya kredibilitas institusi, terganggunya kepastian hukum, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polres Nias, mengevaluasi efektivitasnya dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Nias, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan alat bukti, kompleksitas pembuktian unsur penyalahgunaan kepercayaan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kecenderungan penyelesaian perkara di luar proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi penyidik, penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum, optimalisasi sarana penyidikan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mendukung penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE MELALUI TEKNOLOGI DEEPFAKE DALAM TINDAK PIDANA SIBER (Studi pada Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara). Mulia Akbar Batubara; Azmiati Zuliah; Andi Maysarah
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9655

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) memberikan kontribusi besar bagi kemajuan teknologi, namun di sisi lain membuka peluang terjadinya penyalahgunaan melalui teknologi deepfake. Teknologi ini dapat memanipulasi wajah, suara, maupun video sehingga tampak menyerupai aslinya dan berpotensi dimanfaatkan untuk penipuan, pemerasan, pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, serta berbagai bentuk tindak pidana siber lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum di Indonesia terkait penyalahgunaan AI melalui deepfake, pelaksanaan penegakan hukum oleh Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara, dan hambatan yang dihadapi dalam proses penanganannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai deepfake masih tersebar dalam berbagai peraturan, terutama UU ITE dan KUHP, sehingga belum membentuk kerangka hukum yang komprehensif. Penegakan hukum dilakukan melalui penyelidikan digital, analisis forensik elektronik, pelacakan akun, dan kerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik.