Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Motor yang Dilakukan oleh Remaja (Studi Kasus di Polsek Sunggal) Dewi Ervina Suryani; Azmiati Zuliah; Andi Putra Silaban; Jhon Arkiplus Simanullang; Ruth Sari Dewi Sinaga
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.2.7162.285-291

Abstract

Kejahatan merupakan masalah yang abadi pada dunia, karena berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia yang ada pada dunia, dan semakin banyak peraturan, semakin banyak juga kemungkinan pelanggaran yang akan terjadi. Tujuan dari penulisan ini yaitu: Untuk mengetahui penyebab remaja melakukan kejahatan begal motor, kemudian untuk mengetahui upaya Polsek Sunggal dalam pencegahan kasus begal motor yang dilakukan remaja di kawasan Polsek Sunggal dan hambatan yang dialami Polsek Sunggal dalam kasus begal motor oleh remaja. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode normatif. Berdasarkan hasil dari penelitian remaja melakukan begal ada beberapa faktor yaitu: ekonomi, keluarga, lingkungan. Dalam memberantas begal Polsek Sunggal melakukan upaya preventiv dan represif. Polsek Sunggal juga mengalami beberapa kendala dalam penindakan begal.
Legal Regulations for Children Involved in Narcotics Crimes in Indonesia Suryani Guntari; Kusbianto Kusbianto; Azmiati Zuliah; Ariman Sitompul
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i3.1301

Abstract

Norms that protect children as perpetrators or victims, especially narcotics, are basically complete, namely the application of Law No. 35 Of 2009 On Narcotics Against Children Involved In Narcotics Crimes After The Birth Of Law No. 11 of 2012 on Child Protection. Seeing the verdict against the child offender who should be given protection, on the other hand the child protection rules strongly emphasize that children should not be reduced let alone deprived of their independence. The research method uses empirical juridical approach, the data used is secondary data and primary data. The interviewees in this study consisted of interviews with judges, investigators, child lawyers, social workers from Child Protection institutions. The data analysis used is qualitative. The provisions stipulated in law No. 35 of 2009 this of course applies in general but if involved in narcotics crime is a child then it is mandatory to use the Child Act. Before the birth of Law No. 11 of 2012 on the juvenile criminal justice system, the law used in the event law is law No. 3 year 1997 namundalam practice when the procedural law is regulated in the Narcotics Crime Act then used by investigators is the Narcotics Act while the Act No. 3 of 1997 on Juvenile Court impressed only as a companion to the law.
The Restorative Justice Model that Combines the Criminal Procedure Code and Living Laws in the Community in the Melayu Asahan Community, North Sumatra. Azmiati Zuliah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 1 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i1.4135

Abstract

The resolution of cases involving children in conflict with the law in Indonesia still lacks a clear concept regarding the application model of diversion and the living law in society. This study is significant considering the numerous restorative justice models based on living law in society that have not been accommodated in Indonesian legislation. This research aims to understand, analyze, and describe: (1) the regulation of restorative justice in resolving criminal acts by Children in Conflict with the Law in Indonesia through diversion; (2) the concept of restorative justice in the practice of local wisdom of the Malay Asahan cultural community; and (3) a model of combining RJ application according to the provisions of the Juvenile Justice Law. The study found that the Malay Asahan community, which includes the City of Tanjungbalai, Asahan Regency, and Batubara Regency, still practices "bapokat" in resolving cases of Children in Conflict with the Law. Bapokat plays a crucial role in overcoming several weaknesses of instruments, institutions, and Law Enforcement Officers (LEOs) in implementing the Juvenile Justice System Law in the three districts/cities. The study found that the Malay Asahan community integrates the application of the Juvenile Justice Law and the living law in society through the cultural practice of bapokat, involving institutions concerned with child protection, both government and non-governmental. The study concludes that village heads and village chiefs play a crucial role in preserving the local wisdom of bapokat while strengthening the implementation of the Juvenile Justice Law through mediation procedures and recording cases of Children in Conflict with the Law at the village level. LEOs are recommended to receive local wisdom education in the context of applying restorative justice.
IMPLIKASI KONSTITUSIONAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSIONAL NOMOR 104/PUU-XXIII/2025 TENTANG STATUS HUKUM PUTUSAN BAWASLU DALAM SISTEM KONSTITUSIONAL INDONESIA Mhd Ansor Lubis; Amir Hamdani; Aras Firdaus; Ramadani; Muslim Harahap; Gerald Elisa Munthe; Azmiati Zuliah
Grondwet Vol. 5 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61863/gr.v5i1.56

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 104/PUU-XXIII/2025 memiliki implikasi konstitusional penting bagi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebelum putusan ini, Bawaslu hanya berwenang mengeluarkan rekomendasi administratif yang tidak mengikat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih dengan kewenangan lembaga peradilan lainnya. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa Bawaslu berfungsi sebagai lembaga kuasi-yudisial dengan kewenangan untuk mengeluarkan keputusan final dan mengikat dalam sengketa pemilu. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual, serta pemeriksaan putusan pengadilan terkait Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemilu Daerah, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kewenangan Bawaslu memperkuat kepastian hukum, melindungi hak-hak politik warga negara, dan melegitimasi demokrasi elektoral. Namun, harmonisasi regulasi masih diperlukan untuk mencegah ketidakselarasan kewenangan dengan Mahkamah Konstitusi dan pengadilan umum.
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI POLRES NIAS SELATAN Goksan Vasco Dagama; Azmiati Zuliah; Andi Maysarah
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8529

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Polres Nias Selatan, mengkaji peran aparat kepolisian, serta menilai efektivitas penerapannya dalam memberikan keadilan bagi korban dan pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan informan yang terdiri dari aparat kepolisian, korban, dan pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Restorative Justice di Polres Nias Selatan telah berjalan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, melalui tahapan penyaringan perkara, mediasi, dan kesepakatan perdamaian. Peran aparat kepolisian meliputi fungsi sebagai fasilitator, mediator, dan penjamin kesepakatan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kelemahan, antara lain kurangnya netralitas mediator, adanya tekanan sosial dalam proses mediasi, keterbatasan kapasitas penyidik, serta lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan. Efektivitas penerapan Restorative Justice menunjukkan hasil yang cukup baik secara operasional, ditandai dengan tingginya tingkat penyelesaian perkara, rendahnya tingkat pengulangan tindak pidana, serta meningkatnya keharmonisan masyarakat. Namun demikian, dari perspektif keadilan substantif, masih terdapat kelemahan seperti ketidakmerataan ganti rugi, minimnya pendampingan psikologis bagi korban, serta belum optimalnya perlindungan terhadap hak korban.