Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.663
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa JURNAL ILMIAH ADVOKASI Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Law_Jurnal Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies Jurnal Interpretasi Hukum Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis Legalpreneur Journal SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
ZULIAH, AZMIATI
Universitas Dharmawangsa
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Sosialisasi Pada Orang Tua Tentang Pentingnya Produk Halal Melalui Pendekatan Komunikasi Interaktif di Desa Kolam, Kec.Perc. Sei Tuan, Kab. Deli Serdang Erni Suyani; Azmiati Zuliah; Cut Alma Nuraflah
RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.811 KB) | DOI: 10.46576/rjpkm.v1i1.530

Abstract

Desa Kolam dapat dikategorikan termasuk Desa yang masih tertinggal dari aspek pendidikan, kekurangan informasi dari ajaran-ajaran Islam menyebabkan mereka minim pengetahuan khususnya tentang makan halal yang mereka konsumsi disisi lain mendeteksi apakah makanan tersebut sudah berkategori halal, mulai dari cara mendapatkannya, cara mengelolanya dan materinya adalah hal yang sangat urgen juga untuk disosialisasikan, bagi sebagahagian masyarakat di Desa Kolam bahwa makanan dikategorikan halal hanya jika materi nya halal, sarat lain tidak menjadi persoalan. Oleh karena itu sangatlah menjadi hal yang penting untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memberikan kontribusi dalam bentuk edukasi dan sosialisasi tentang produk makanan hala dan regulasi yang berkaitan dengan itu khususnya tentang kewajiban memperhatikan labelisasi halal pada setiap kemasan produk makanan. Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah bagaimana mengenalkan dan mendidik anggota keluarga terhadap pentingnya memilih produk makanan halal, karena dalam sistem pendidkan Islam, Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi generasi muslim, karena disanalah anak mulai mengenal segala sesuatunya hingga mereka menjadi tahu dan mengerti. Konsep Halal berarti diperbolehkan atau diijinkan dalam agama Islam (Alquran Surat Albaqarah 168-169). kegiatan ini dilakukan dengan metode cerama, diskusi dan pemberian quisioner. Maka hasil yang didapat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang edukasi produk makanan halal bagi orang tua melalui pendekatan komunikasi interaktif adalah bahwa sangatlah penting bagi orang tua untuk memberikan arahan, nasehat atau bimbingan  kepada anak-anak tentang makanan yang halal khususnya bagi umat muslim melalui komunikasi intraktif dengan menggunakan tiga pendekatan, yang pertama memberikan informasi produk halal, yang kedua dengan cara persuasif yaitu keterampilan mengolah pesan yang menarik baik verbal atau non verbal sehingga anak senang berkomunikasi dengan orang tua, dan yang ketiga adalah dengan koarsif atau tindakan yang tegas
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN PERKEBUNAN DI KEBUN SEI PUTIH PTPN III DALAM PERSFEKTIF HUKUM Kusbianto; Azmiati Zuliah; Muhammad Asri Pulungan
to-ra Vol. 6 No. 1 (2020): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102

Abstract

The conflict in the farming sector, for example, was the problems of cultivated land, which tendedto cause horizontal conflict between the plantation and the cultivator communities. The disputeclaimed that each side had a right to their land, a land dispute in this study between the PTPN IIIand the self-successful then-peasant community (KTSM) Sei Galang, because of a lawsuit by agroup of farmers demanding legal action against a law that had ruined the land area by 345.56ha.The problem of this study is to find out how the plantation companies are solving the demandsof the plantation area and what the society is demanding is to cultivate the plantation area indispute in the rights area for business by using normative methods of study through courtdecisions and field or sociological studies of a qualitative type of research. The result of thisstudy has shown that the demands of the parties to the PTPN (III) of Gartu land are not upheldon the merit of credentials or credentials authentic. The rights/proofs that the people submittedby the people were simply photocopied that could not be investigated. The tendency to thecommunity's demands in the white Sei garden was brewed to the settlement, which was unclear towhat level of court process, so the society's demands were unfounded. Sugata hoped that thesolution would be a non-litigation approach in settlement of the land dispute existing in the PTPNIII, particularly the plantations in North Sumatra. Keywords: Dispute Settlement, Arable Land, PTPN III Sei Putih Plantation.
ANALISIS HUKUM MENGENAI SANKSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan No.905/Pid.B/2020/PN.Mdn) Febriansyah Febriansyah; Kusbianto Kusbianto; Azmiati Zuliah
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 15, No 3 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v15i3.1361

Abstract

AKIBAT HUKUM JUAL BELI ATAS TANAH DENGAN SERTIFIKAT HAK MILIK DALAM AKTA DI BAWAH TANGAN Jayasa Putra Rajagukguk; Azmiati Zuliah; Ayu Trisna Dewi
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 15, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v15i2.1212

Abstract

KAJIAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PEDOMAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA DI SUMUT Syafri Syafri; Jonni Sitorus; Sugih Ayu Pratitis; Azmiati Zuliah; Rina Melati Sitompul
Law Jurnal Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i1.2299

Abstract

ABSTRAKKajian bertujuan untuk menyusun draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara. Secara khusus, tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis materi muatan draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa berdasarkan kondisi eksisting dan permasalahan BUM Desa di Sumatera Utara. Kajian merupakan penelitian kualitatif yang menggabungkan penelitian hukum dan sosial. Kajian dilakukan di Deli Serdang, Serdang Bedagai, Dairi, Langkat, Asahan, dan Karo. Draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan, dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara dirancang menjadi 10 BAB, dengan rincian: 1 BAB tentang Ketentuan Umum; 1 BAB tentang Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup Peraturan Gubernur; 7 BAB tentang materi muatan Peraturan Gubernur; dan 1 BAB tentang Ketentuan Penutup. Adapun ruang lingkup materi muatan Peraturan Gubernur ini adalah: 1) pendirian Bum Desa/Bum Desa Bersama; 2) pembinaan dan pengawasan Bum Desa/Bum Desa Bersama; 3) kepemilikan, modal, aset, dan pinjaman Bum Desa/Bum Desa Bersama; 4) tanggung jawab sosial dan pembagian hasil usaha Bum Desa/Bum Desa Bersama; 5) pertanggungjawaban Bum Desa/Bum Desa Bersama; 6) klasifikasi perkembangan Bum Desa/Bum Desa Bersama; dan 7) bentuk badan hukum dan kerjasama Bum Desa/Bum Desa Bersama. Direkomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara selaku OPD teknis terkait untuk menindaklanjuti Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara ini ke Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara agar menjadi sebuah Produk Hukum Provinsi Sumatera Utara.Kata kunci: BUM Desa, Pembinaan, Pengawasan, Pedoman, Peraturan Gubernur
STATE ADMINISTRATIVE LAW IN THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC SERVICES RELATED TO HUMAN RIGHTS Melky Suhery Simamora; Azmiati Zuliah
Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis Vol 2, No 2 (2021): Social Sciences, Education and Humanities
Publisher : Universitas Dharmawangsa Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/ijsseh.v2i2.1757

Abstract

The object of administrative law is government power (bestuur; Verwaltung). State Administrative Law in the implementation of public services, the government often uses authority not by what is regulated in the law it violates human rights. Therefore, on the other hand, the function of state administrative law in creating good and authoritative governance is needed, including normative functions, instrumental functions, and legal guarantee functions, all three of which are part of the implementation to create a clean government, by the principles of state law. About the concept of good governance, state administrative law functions to protect human rights. The government carries out activities by applicable regulations or based on the principle of legality so that it will not lead to inappropriate service behavior which is an administrative mall act that is detrimental to people who want to obtain public services. This paper wants to analyze the correlation between state administrative law and human rights, aiming to see how the function of public services to implement good governance is good governance and forms of violations of public administration which are forms of human rights violations in the implementation of public services. The research method uses a normative juridical approach. This study concludes that efforts to implement good governance will be carried out if good governance can be implemented properly as well. Good governance will be born from a clean government, transparency, and accountability and it is undeniable that there are still various human rights violations in the implementation of public administration. It is hoped that this paper can provide input so that the guarantee of services by state administrators to citizens will be guaranteed properly.State Administrative Law, Public Service, Law, and Human Rights
A VERSION APPLICATION FOR A CHILD OPPOSITE THE LAW Azmiati Zuliah; Dian Hardian Silalahi; Adi Putra; Rilawadi Sahputra
Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis Vol 3, No 3 (2022): Social Sciences, Education and Humanities
Publisher : Universitas Dharmawangsa Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/ijsseh.v3i3.2793

Abstract

AbstractAll children are entitled to live, to grow, to thrive and to be protected from violence and discrimination. In reality, though, the number of children with legal problems increases significantly over the years. The treatment of children in trouble with the law suggests that they are often treated as "miniatures" of criminal adults. The study aims to assess the capacity of law enforcement officials, including police, prosecutors, judges, government, and related agencies. Recognizing the needs of these institutions, we implemented an alternating diversion of restorative justice approach. The government has projected the rupiah's exchange rate at rp9,100 per dollar in the Jakarta interbank spot market on Monday as investors bought the local unit on Wednesday. The study USES a descriptive qualitative study method with a prescriptive quality of research with an empirical approach and USES primary and secondary data. The data gathered is analyzed by organizing the data into categories, detailing them in units, and drawing conclusions that are easily understood. The results of this study have concluded that understanding with law enforcement officers especially at the police level is better because the completion of children's cases outside the law can be resolved at the investigative level. Most of the whistleblower (90,48%) Understanding about complainers of judges, prosecutors, police and lawyers, including ngos, social work units and bapas staff.Keyword: diversion, restorative justice, son
Legal Sanctions Against Perpetrators Criminal Persecution That Resulted Serious Injury (Case Study Medan District Court Decision No. 000/ Pid.Sus/2022/Pn.Mdn) Syariful Azmi; Kusbianto Kusbianto; Azmiati Zuliah; Fitriana Fitriana
Legalpreneur Journal Volume 1, No. 2 April 2023
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lpj.v1i2.3138

Abstract

Criminal acts of persecution it is a form of action that can harm others that is against the physical. One of them that can cause serious injury or it can even cause loss of life somebody.The act occurred the factors include less public behavior well controlled due to low level of education and environmental influences, less Association good that eventually resulted disputes both personal and groups. Problems that appointed in this study are how is the application of criminal law against the crime of persecution this resulted in severe injuries in The Samarinda District Court and what to consider judge's decision to drop verdict against criminal acts the resulting persecution serious injuries in court (Case Study Medan District Court Decision No. 000/ Pid.Sus/2022/Pn.Mdn
Prevention Of Narcotics Abuse By The Batang Kuis Police In Deli Serdang Regency Rahmat Hidayat Syahputra; Nurhayati Nurhayati; Azmiati Zuliah
Legalpreneur Journal Volume 1, No. 1 October 2022
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lpj.v1i1.2639

Abstract

The circulation and abuse of drugs in society must be prevented and tackled. This prevention effort must be carried out in accordance with the issuance of the Drug Law so that this drug problem does not continue to grow in society as a bad epidemic for the development of the country. The research methods used are normative and empirical juridical research. The nature of the research used in this study is descriptive analysis.Sources of data used in this study are primary and secondary data. The obstacles faced by the Batangkuis Police Drug Unit are 2, namely non-penal policy barriers and penal policy barriers. Based on the results of the study, the conclusion in this study is the legal regulation of narcotics based on Law No. 35 of 2009 on narcotics prioritizes rehabilitation of drug addicts and users, but very high criminal sanctions against narcotics dealers and precursors. The spirit and purpose of the promulgation of the Narcotics Act is to prevent and eradicate illicit trafficking of narcotics in Indonesia. The obstacles faced by the Batang Kuis Police Drug Unit there are two namely non-penal policy barriers and penal policy barriers.Preventive barriers related to raids carried out at night entertainment venues in Batang Kuis, often hampered by the problem of leaking information about entertainment venues to be conducted raids. The penal policy barriers faced by the Batangkuis Police Drug Unit, consists of two barriers, namely internal and external barriers.
Benefits And Legal Certainty For The Community On Participatory Mapping Services At The Medan City Land Office Wahyu Utomo; Kusbianto Kusbianto; Azmiati Zuliah
Legalpreneur Journal Volume 1, No. 1 October 2022
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lpj.v1i1.2636

Abstract

The purpose of this study was to determine the public service in Medan City Land Office. To find out the administrative system of land mapping in Medan City Land Office. To determine the effectiveness of legal benefits for the community on participatory mapping of Land Services at the Medan City Land Office. The research methods used are normative and empirical juridical research. The nature of the research used in this study is descriptive analysis. Sources of data used in this study are primary and secondary data. The data analysis method used in this study is descriptive qualitative. Based on the results of the study is the National Land Agency (BPN) is a vertical agency, as a vertical unit that organizes Land Services. Vertical service units are service units that are under the ministry / central institution but have services up to the regional level. The National Land Agency (BPN) is a Non-departmental government agency under and responsible to the president and headed by the head of the National Land Agency (BPN).BPN is regulated through Presidential Regulation Number 10 of 2006 concerning the National Land Agency. The administrative system of land registration in the National Land Agency of Medan through the right path that is through the procedures made by the agency to Agrarian. In PP No. 24 of 1997 regulates a number of lands that have been in doubt about the evidence to absenteeism as well as the process and evidence of their rights have been affirmed as land that can be converted into rights according to the Constitution with the development of a legal institution “adjudication” which is regulated in Article 24 FST of PP 24 of 1997. From the provisions of this PP, there are several other things that are the object of conversion or evidence that can be forwarded to be used in the management of land certificates. As for efforts to minimize obstacles undertaken by the Medan Land Office, namely: trying to eradicate scalpers, the need for increased quality and quantity of equipment so that it can be used properly, increased quality human resources means participating in following specifically in the Diploma program or Bachelor's level in cadastral mapping and measurement, seeking costs.
Co-Authors Adi Putra Andi Putra Silaban Ariman Sitompul Ayu Trisna Dewi Cut Alma Nuraflah Dewi Ervina Suryani Dian Hardian Silalahi Dirwansyah Dirwansyah Domma Masrida Sitanggang Erni Suyani Febriansyah Febriansyah Fitriana Fitriana Gunawan, Adelia Jayasa Putra Rajagukguk Jhon Arkiplus Simanullang Jonni Sitorus Kusbianto Kusbianto Kusbianto Kusbianto Kusbianto Kusbianto Lubis, Muya Syaroh Iwanda Maysarah, Andi Melky Suhery Simamora Mhd. Asri Pulungan Muhammad Asri Pulungan Muhammad Asri Pulungan Nurhayati Nurhayati Pratitis, Sugih Ayu Rahmat Hidayat Syahputra Rilawadi Sahputra Rina Melati Sitompul Ruth Sari Dewi Sinaga Sunarto Sunarto Suryani Guntari Syafri Syafri Syariful Azmi Wahyu Utomo