Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.958
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Pagaruyuang Law Journal Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Asy-Syariah Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal El-Thawalib Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Jurnal El-Thawalib
Frenki Frenki
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Religion Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Analisis Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa: Studi Di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji Siregar, Rini Wahyuliyanti; Syukur, Iskandar; Frenki, Frenki
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6159

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan dana desa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 melalui pendekatan Fiqh Siyasah Maliyah, dengan fokus analisis di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Metodologi yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, menggabungkan analisis regulatif dengan temuan lapangan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Temuan menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam praktik pengelolaan dana desa pasca diberlakukannya regulasi tersebut. Perubahan mencakup peningkatan keteraturan dalam perencanaan, keseragaman dalam penganggaran, sistem administrasi yang mulai terdigitalisasi, pelaporan yang lebih terstruktur, serta transparansi yang meningkat. Dampak positif terlihat dalam pembangunan infrastruktur publik dan penguatan kapasitas ekonomi warga melalui pengembangan BUMDes, pelatihan keterampilan, serta program pemberdayaan sosial. Ketika dianalisis dari perspektif Fiqh Siyasah Maliyah, tata kelola dana desa di Brabasan menunjukkan kesesuaian nilai, seperti prinsip musyawarah, keadilan distribusi, transparansi, serta orientasi kemaslahatan. Meski demikian, masih ditemukan tantangan berupa keterbatasan kapasitas SDM, kompleksitas regulasi, keterbatasan infrastruktur pendukung administrasi, dan rendahnya tingkat literasi keuangan serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 56 TAHUN 2021 PADA HIBURAN ORGEN Dianto, Wahyu; Frenki, Frenki; Rahmah, Nur
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.76849

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena sosial dalam penyelenggaraan hiburan orgen tunggal di Desa Suka Mukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang sering menimbulkan gangguan ketertiban berupa pesta minuman keras, musik bervolume tinggi, dan konflik sosial. Masalah penelitian difokuskan pada bagaimana implementasi Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dapat mengatur hiburan masyarakat secara efektif serta sejauh mana kebijakan ini sesuai dengan prinsip fiqih siyasah tanfidziyah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen peraturan bupati, literatur fiqih siyasah, dan arsip pendukung lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menekankan wewenang eksekutif dalam menjaga kemaslahatan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 9 berjalan efektif melalui pembatasan waktu hiburan, pelarangan lagu remix, dan pengawasan lapangan, sehingga hajatan menjadi lebih tertib dan aman. Dari perspektif fiqih siyasah tanfidziyah, kebijakan ini sejalan dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar dan maqāṣid al-syariah dalam menjaga akal, agama, dan ketertiban sosial. Pemerintah desa berperan sebagai pelaksana regulasi sekaligus pelindung nilai syariat melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan partisipatif.
Implementasi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani: Analisis Siyasah Tanfidziyah Di Pekon Tanjung Raya Lampung Barat Yola, Yesa Peby; Frenki, Frenki; Rahmah, Nur
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 3 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v14i3.29249

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi kewajiban pemerintah dalam kerangka perlindungan dan pemberdayaan petani, khususnya penyediaan sarana produksi pertanian, di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, dari sudut pandang Siyasah Tanfidziyah . Isu utama yang diangkat adalah adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang kuat untuk melindungi petani dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan, khususnya terkait penyediaan sarana produksi bersubsidi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan ketentuan mengenai penyediaan subsidi sarana produksi pertanian dan meninjau implementasi tersebut dari perspektif hukum Islam, khususnya Siyasah Tanfidziyah , yang tekanan tanggung jawab pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang mengutamakan keadilan dan keadilan bagi rakyat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (Field Research ). Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Peratin (Kepala Desa), ketua kelompok tani, dan anggota kelompok tani. Analisis data bersifat deskriptif-kualitatif untuk menginterpretasikan narasi dan fenomena di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan perlindungan dan pemberdayaan petani belum berjalan optimal, karena sebagian besar petani masih belum merasakan manfaat bantuan, terutama dalam penyediaan fasilitas produksi pertanian. Faktor penghambat utamanya adalah kurang aktifnya kelompok tani sehingga penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tidak berjalan optimal, keterbatasan kuota pupuk, kekhawatiran komoditas yang disubsidi, dan belum diterimanya bantuan benih dan alat pertanian dalam beberapa tahun terakhir. Ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah , pelaksanaan kebijakan ini dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena belum memberikan manfaat umum ( Maṣlaḥah 'Āmmah ) bagi sebagian besar petani. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menggunakan analisis Siyasah Tanfidziyah sebagai dasar normatif dalam menilai pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah, yang masih jarang dilakukan pada kajian-kajian terdahulu, sehingga memperkaya pengembangan hukum tata negara berbasis syariah. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perlindungan Petani, Siyasah Tanfidziyah
Analysis Implementation The Appointment Village Officials From Siyasah Tanfidziyah Perspective In Gedung Jaya Village Tri Saputra, Adi Tiya; Frenki, Frenki; Hendriyadi
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v7i2.8522

Abstract

This study aims to analyze the impact of the appointment mechanism for village officials that does not comply with Tulang Bawang Regent Regulation No. 10 of 2020 concerning Guidelines for the Appointment of Village Officials, with a focus on the case in Gedung Jaya Village, Rawa Pitu District, Tulang Bawang Regency. This field research uses observation, interviews, and documentation methods to identify the legal implications and community response to the village apparatus appointment process. Field findings indicate that procedural irregularities, including the absence of open selection and administrative transparency, have the potential to infringe upon community rights and undermine the stability of village governance. From a siyasah tanfidziyah perspective, this mechanism has essentially adopted the principles of musawah (equality), tolerance, freedom, justice ('adl), syura (consultation), and compliance with sharia law; however, its implementation has not been effective in creating optimal social harmony and justice. The results of this study emphasize the importance of enforcing regional regulations, increasing accountability, and strengthening the integration of siyasah tanfidziyah values in public administration to achieve a village governance system that is fair, stable, and in the best interests of the community.
ANALISIS IMPLEMENTASI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH : STUDI DI DESA BRATAYUDHA KECAMATAN UMPU SEMENGUK KABUPATEN WAY KANAN Cindy Amelia Safitri; Frenki Frenki; Olivia Rizka Vinanda
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i4.785

Abstract

Analisis Implementasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah, yaitu cabang fiqh siyasah yang mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah eksekutif berdasarkan prinsip keadilan, musyawarah, dan persamaan. Pengadaan tanah untuk pembangunan merupakan persoalan yang problematis karena menyangkut dua dimensi yang harus diseimbangkan, yakni kebutuhan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan kewajiban melindungi hak milik individu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan yang dilakukan di Desa Bratayudha, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tujuh informan yang dipilih secara purposive, meliputi sekretaris desa, kepala dusun, ketua RT, dan empat warga masyarakat yang terdampak pembangunan jalan. Pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi non partisipan dan dokumentasi dokumen resmi desa serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan jalan umum dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan menunjang aktivitas ekonomi masyarakat petani. Proses musyawarah dusun telah melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan persoalan pada proses musyawarah dan pemberian ganti kerugian yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan serta perlindungan hak masyarakat sebagaimana yang ditekankan dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah. Ditemukan indikasi tekanan sosial dan ketidakseimbangan posisi tawar antara aparat desa dan pemilik tanah, yang menunjukkan bahwa keadilan substantif dan musyawarah yang sesungguhnya belum terwujud secara optimal.
A review of Fiqh Siyasah Tanfidziyyah on the implementation of the mayor regulation on civil servant discipline at the Inspectorate of Bandar Lampung City Alfina Damar Wulan; Frenki Frenki; Muhammad Jayus
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol. 12 No. 2 (2026): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, June 2026
Publisher : LP3M Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v12i2.2512

Abstract

This study aimed to analyze the implementation of working hour discipline enforcement for Civil Servant (PNS) based on Article 4 letter (f) of the Mayor of Bandar Lampung Regulation Number 25 of 2021 at the Bandar Lampung City Inspectorate through the perspective of Fiqih Siyasah Tanfidziyyah. The research method used was qualitative field research with a descriptive-analytical approach. Primary data were collected through in-depth interviews with relevant authorities at the Inspectorate, while secondary data were obtained through documentation studies and legal literature. The data analysis technique employed an interactive model comprising data reduction, data display, and conclusion drawing. The results showed that the enforcement of discipline at the Bandar Lampung City Inspectorate ran effectively by utilizing the "Siger" digital attendance application, which minimized data manipulation. The Inspectorate acted as a role model for other agencies with a track record of zero severe violations. The imposition of sanctions prioritized the coaching aspect through tiered reprimands, which is in line with the concept of Ta’zir in Islamic law. From the perspective of Fiqih Siyasah Tanfidziyyah, this policy was a manifestation of the Ulil Amri’s responsibility in realizing public interest (maslahah ‘Ammah) through the principles of trust (amanah), justice, and administrative transparency to improve the quality of public services.
The Role of the Pesawaran Regency Election Supervisory Board (Bawaslu) in Overseeing the Neutrality of Civil Servants (ASN) in the 2024 Regional Head Election from the Perspective of Siyasah Tanfidziyyah Dea Marisa; Frenki Frenki; Nurasari Nurasari
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol. 12 No. 1 (2026): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, January 2026
Publisher : LP3M Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v12i1.2338

Abstract

This study aims to analyze the role and effectiveness of legal supervision carried out by the General Elections Supervisory Agency (Bawaslu) of Pesawaran Regency regarding the neutrality of State Civil Apparatus (ASN) in the implementation of the 2024 Regional Head Election (Pilkada), based on Article 4 Paragraph (1) Letter (a) of Bawaslu Regulation of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning Supervision of the Neutrality of ASN Employees, Members of the Indonesian National Armed Forces (TNI), and Members of the Indonesian National Police (Polri). This study employs an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach, using Siyasah Tanfidziyyah as the analytical framework. Data were collected through interviews, documentation, and a review of relevant laws and regulations. The results show that Bawaslu Pesawaran Regency has implemented supervision of ASN neutrality through socialization, letters of appeal, declarations of neutrality, coordination with related agencies, and direct supervision by the District Panwaslu. The level of violations of ASN neutrality in the 2024 Pilkada is relatively low, only one case was found, which indicates an increase in ASN awareness of the obligation of neutrality. However, the effectiveness of oversight is not yet fully optimal due to Bawaslu's limited authority to impose sanctions, weak follow-up on recommendations, time constraints, difficulties in providing evidence, and limited human resources. From a legal and administrative perspective, Bawaslu's role reflects efforts to uphold justice, ensure public trust, and ensure public welfare. Strengthening regulations, inter-agency coordination, and optimizing oversight authority are still needed to ensure the optimal implementation of Article 4 Paragraph (1) Letter (a), so that the principle of civil servant neutrality in the 2024 regional elections can be fully realized.
Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap Permukiman Sekitar Rel Kereta Api di Kabupaten Empat Lawang Perspektif Siyasah Tanfidziyah deah monica; frenki frenki; li'izza diana manzil
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 2, Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v9i2.7605

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024–2044 terhadap permukiman di sekitar rel kereta api serta menilai kesesuaiannya dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perangkat kelurahan, serta masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan tata ruang, dan didukung oleh studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur fiqh siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif Pasal 60 Perda RTRW telah dilaksanakan melalui pengendalian perizinan dan larangan pendirian bangunan baru di kawasan sekitar rel kereta api. Namun, pada tataran empiris masih ditemukan bangunan lama yang tetap berdiri dan dihuni, akibat keterbatasan kewenangan pemerintah daerah, lemahnya pengawasan, kurang optimalnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, implementasi kebijakan tersebut telah mencerminkan upaya perlindungan keselamatan jiwa (ḥifẓ al-nafs), tetapi belum sepenuhnya mewujudkan kemaslahatan secara komprehensif karena belum diimbangi dengan perlindungan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi kebijakan melalui koordinasi lintas instansi, pengawasan berkelanjutan, dan pendekatan yang lebih persuasif dan berkeadilan.
PENYALAHGUNAAN BAHU JALAN UNTUK LIVE TIKTOK DI KOTA BANDAR LAMPUNG PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH Gibran Ramadhan; Frenki Frenki; Li'izza Diana Manzil
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3290

Abstract

The increasing prevalence of TikTok live streaming activities on road shoulders and sidewalks in Bandar Lampung City has shifted the function of public spaces into venues for digital begging, potentially disrupting pedestrian accessibility and safety. This study aims to analyze the misuse of road shoulders for TikTok live streaming activities, the effectiveness of enforcing Article 11 Letter M of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 1 of 2018 by the Civil Service Police Unit (Satpol PP), and the issue from the perspective of Siyasah Tanfidziyyah. The study employs an empirical juridical method with a qualitative approach through observation, in-depth interviews, and document analysis. The findings indicate that the enforcement of the Regional Regulation has not been optimal due to perpetrators’ economic justifications, evasive patterns of violations, and the absence of an integrated post-enforcement mechanism. From the perspective of Siyasah Tanfidziyyah, Satpol PP has legitimate authority to regulate public spaces in the interest of maslahah ammah and hifzh al-nafs. Synergy between Satpol PP and the Social Affairs Office through vocational skills development is therefore needed as a sustainable solution ABSTRAKMaraknya aktivitas siaran langsung (live streaming) TikTok di bahu jalan dan trotoar Kota Bandar Lampung telah menggeser fungsi ruang publik menjadi sarana digital begging serta berpotensi mengganggu aksesibilitas dan keselamatan pejalan kaki. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyalahgunaan bahu jalan untuk aktivitas live TikTok, efektivitas penegakan Pasal 11 Huruf M Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Perda belum optimal karena adanya alasan ekonomi pelaku, pola pelanggaran “kucing-kucingan”, serta belum terintegrasinya penanganan pasca-penertiban. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, Satpol PP memiliki legitimasi untuk menertibkan ruang publik demi maslahah ammah dan hifzh al-nafs. Diperlukan sinergi Satpol PP dan Dinas Sosial melalui pembinaan keterampilan kerja sebagai solusi berkelanjutan.
Pelaksanaan Sosialisasi Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung Perspektif Siyāsah Tanfīdziyah (Studi Di Kampung Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan) Ferdian Winanda; Frenki Frenki; Alan Yati
CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 4 (2026): October, Education, Social Transformation, and Humanities in the Digital Era
Publisher : Universitas Serambi Mekkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/cnwf4f94

Abstract

This study analyzes the implementation of the socialization of guidelines for determining and affirming boundaries in Suka Negeri Village, Gunung Labuhan District, Way Kanan Regency, based on Article 8 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 45 of 2016 concerning Guidelines for Determining and Confirming Village Boundaries from the perspective of siyāsah tanfīdziyah. The study used a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation, then analyzed for data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the implementation of socialization of village boundary confirmation has been carried out through the mechanism of displaying boundary maps at the Suka Negeri Village office. However, this implementation has not been optimal because there are no physical boundary markers such as gates or boundary markers. Moreover, direct and comprehensive socialization has not been carried out due to budget limitations, so some residents, especially newcomers, do not know the exact location of administrative boundaries and only rely on information from long-time residents. Unclear boundaries have the potential to trigger social disintegration, including difficulties in determining work areas during mutual cooperation activities. From a siyāsah tanfīdziyah perspective, this condition indicates the suboptimal function of the government's executive branch as ulil amri in carrying out its regulatory mandate for the public good (maṣlaḥah ʿāmmah). This research is expected to provide policy recommendations to strengthen socialization mechanisms, increase public participation, and align the implementation of Article 8 with Islamic sharia principles and positive law.
Co-Authors Abuzar Alghifari Alan Yati Alfina Damar Wulan Cindy Amelia Safitri Dea Marisa deah monica Dianto, Wahyu Ferdian Winanda Gibran Ramadhan Habibah, Corrist Fatihal Salwa HENDRIYADI Hervin Yoki Pradikta Iskandar Syukur Li'izza Diana Manzil Muhammad Jayus Nur Rahmah Nurasari Nurasari Olivia Rizka Vinanda Putra, Farandi Wiryanata Resa, Andi Siregar, Rini Wahyuliyanti SITI MAHMUDAH Tri Saputra, Adi Tiya VINANDA, OLIVIA RIZKA Yola, Yesa Peby