Articles
<![CDATA[Pengelolaan Persandian Dalam Menjaga Informasi Rahasia Negara Pada Pemerintah Kabupaten Bungo ]]>
<![CDATA[Ridwan Ridwan]]>;
<![CDATA[Mulia Jaya]]>;
<![CDATA[Rusdi Rusdi]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 4 No 2 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (698.351 KB)
<![CDATA[Encoding is one of the mandatory matters that is not related to basic services. To elaborate regional authority related to coding matters, mapping of coding affairs is carried out in the context of structuring the Provincial / Regency / City Regional Institutional Apparatus in the Field of Encoding according to the direction of Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. With the enactment of Law Number 23 Year 2014 in the Jambi Provincial Government, especially in the Bungo District, realizing harmonization of policies between the center and the regions that synergize with each other and will achieve the goals of Regional Autonomy in the welfare of people's lives. In the Bungo Regency in the coding activity supported by 17 sub-districts within the Regency area, the implementation was not yet optimal. This research uses qualitative research methods, qualitative research has a flexible nature. This research found that the implementation of the duties and functions of the Bungo Regency coding team in maintaining confidential government information in the context of efforts to realize the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) had not gone well. This is evidenced by the lack of awareness and responsibility of the coding team on the duties and functions of the coding field. Obstacles or obstacles facedby the coding team in carrying out their functions in safeguarding confidential government information in an effort to realize the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia, including lack of awareness and full support from superiors or officials authorized to carry out coding functions and functions, there is no means from the government in the implementation of duties and functions in the coding field.]]>
<![CDATA[KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DATUK SINARO PUTIH DALAM MENJAGA LINGKUNGAN ALAM ]]>
<![CDATA[Ridwan Ridwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Neo Societal Vol 5, No 4 (2020): Edisi Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (349.048 KB)
|
DOI: 10.52423/jns.v5i4.14284
<![CDATA[Hutan adat Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih merupakan wujud bahwa sebagai indigenous community mereka masih memiliki kearifan lokal dalam menjaga dan melestarikan kawasan hutan mereka. Hal itu terjadi di tengah kuatnya intervensi pemerintah untuk pemberian HPH kepada pengusaha dan ambisi perusahaan-perusahaan perkebunan yang sampai saat ini masih terus merayu Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih untuk melepaskan hutan adatnya menjadi kawasan perkebunan sawit. Namun berkat kearifan yang mereka miliki yang sudah dipatuhi di dalam adat istiadat mereka, maka kawasan hutan adat masih terlindungi dari berbagai ancamannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara secara mendalam (in-depth interview) menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Hasil penelitian menemukan bahwa nilai-nilai kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih dalam menjaga lingkungan diantaranya adanya falsafah dan aturan adat sebagai pedoman menjaga hutan dan lingkungan, dibentuknya hutan adat dan lubuk larangan sebagai upaya untuk menjaga lingkungan dan melindungi hutan yang masih tersisa, selanjutnya diadakannya kaul adat dalam menjaga kekompakan masyarakat menjaga lingkungan alam.]]>
<![CDATA[Lembaga Adat 19 Segalo Batin: Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan di Dusun Baru Kecamatan Tabir ]]>
<![CDATA[Ridwan Ridwan]]>;
<![CDATA[Sukma Delima]]>;
<![CDATA[Sri Zul Chairiyah]]>;
<![CDATA[Amer Mahmud]]>
<![CDATA[ Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 4, No 2 (2022): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/jppd.v4i2.52
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk peran Lembaga Adat 19 Segalo Batin dalam penyelesaian konflik pembagian harta warisan menurut perspektif adat Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin dan mengetahui kendala Lembaga Adat 19 Segalo Batin dalam penyelesaian konflik pembagian harta warisan menurut perspektif adat Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat dengan studi deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat dengan studi deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu). Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Lembaga Adat 19 Segalo Batin dalam penyelesaian konflik pembagian harta warisan menurut perspektif adat Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin diantaranya dengan menjaga sistem kewarisan menurut adat rantau panjang dan dengan melakukan pengawasan pelaksanaan pembagian harta warisan. Kendala Lembaga Adat 19 Segalo Batin dalam penyelesaian konflik pembagian harta warisan menurut perspektif adat Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin diantaranya adalah banyaknya masyarakat yang melakukan pembagian Warisan secara kekeluargaan dan ada juga yang melakukan pembagian Warisan secara Islami.]]>
<![CDATA[Strategi Pelibatan Masyarakat Dalam Penutupan Prostitusi (Studi di Pemerintahan Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo) ]]>
<![CDATA[Ridwan Ridwan]]>;
<![CDATA[Miranti Miranti]]>;
<![CDATA[Murfhie Ferigno]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 1, No 2 (2017): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (542.725 KB)
|
DOI: 10.56957/jsr.v2i3.66
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah kelurahan Wirotho Agung dalam menutup prostitusi di Gang Baung, dan untuk mengetahui keterlibatan masyarakat kelurahan Wirotho Agung dalam menutup prostitusi di Gang Baung. Penelitian ini dilakukan di kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo. Metode penelitian adalah metode deskriptip kualitatif deskriptif yang mengutamakan penghayatan (versthehen).Hasil penelitian ini menemukan bahwa prostitusi di kelurahan Wirotho Agung saat ini ada tiga tempat prostitusi yang masih beroperasi dari lima tempat yang ada. Para PSK yang bekerja mayoritas berasal dari daerah Jawa, dan dari beberapa daerah di Smuatera. Keberadaan prostitusi di Gang Baung dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga setempat terutama pada malam hari, karena pada malam hari suara music dari tempat prostitusi yang beroperasi dapat mengganggu kenyamanan warga untuk beristirahat.Pemerintahan kelurahan Wirotho Agung tidak tinggal diam terkait dengan keberadaan prostitusi di daerah mereka, dan mereka telah melakukan beberapa strategi dam menutup tempat prostitusi yang ada di Gang Baung diantaranya melakukan musayawarah dengan masyarakat, melakukan koordinasi dengan pemilik tempat praktik prostitusi, bekerjasam dengan Polisi Pamong Praja daerah setempat untuk melakukan razia, memungut pajak penghasilah kepada pemilik tempat praktik prostitusi dengan tujuan agar pemilik prostitusi merasa rugi dan akan menutup bisanir haram tersebut, serta melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan terkait dengan penutupan tempat praktik prostitusi yang ada di Gang Baung.Sampai saat ini tempat praktik prostitusi yang ada di Gang Baung masih tetap beroperasi seperti biasanya. Hal ini terjadi karena susahnya pemerintah kelurahan untuk melakukan penutupan tempat prostitusi tersebut mengingat tidak adanya payung hukum yang jelas tentang larangan mengenai prostitusi. Pemerintah kelurahan Wirotho Agung juga tidak yakin untuk melakukan tindakan-tindakan yang telah mereka sepakati bersama warganya, karena mereka belum siap menyediakan lapangan kerja bagi para PSK yang nanti kehilangan pekerjaan jika ditutup. Dan hal itu akan mengakibatkan bertambah buruk dan merajalelanya prostitusi di daerah mereka, karena mereka para PSK dengan bebas melakukan aksinya. Dengan demikian lambat laun prostitusi di kelurahan Wirotho Agung akan terus berkembang, dan tidak menutup kemungkinan para pelajar juga ikut terlibat di dalamnya yang mengakibatkan rusaknya generasi penerus yang ada di daerah mereka. Itulah penyebabnya tempat prostitusi yang ada di Gang Baung kelurahan Wirotho Agung masih tetap beroperasi.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pengoperasian Terminal Kota Lintas Muara Bungo: Dinamika Dan Permasalahannya ]]>
<![CDATA[Ridwan Ridwan]]>;
<![CDATA[Mulia Jaya]]>;
<![CDATA[Hasrul Mubaraq]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 2, No 1 (2018): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (712.766 KB)
|
DOI: 10.56957/jsr.v2i4.57
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan di Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika Kota Muara Bungo dengan pertimbangan penulis ingin mengetahui kebijakan pengoperasian Terminal Kota lintas yang telah berjalan saat ini, khususnya peran Bidang Perhubungan Darat dalam mengoptimalkan keberadaan terminal. Adapun metode yang dipergunakan adalah deskriftif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah informan yang dianggap relevan dengan penelitian. Penelitian ini dapat menggambarkan kesimpulan bahwa pengoperasian Terminal Kota lintas yang telah berjalan belum terlaksana secara dengan baik kesimpulan ini didasari atas hasil observasi dan keterangan sejumlah informan yang menjadi objek penelitian. Keberhasilan dari terlaksananya perencanaan program]]>
<![CDATA[Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bungo : Analisis Kritis Atas Penempatannya Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo No 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah ]]>
<![CDATA[Ridwan Ridwan]]>;
<![CDATA[Miranti Miranti]]>;
<![CDATA[Puji Santoso]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 1, No 1 (2017): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (551.9 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penempatan dan tugas Satpol-PP dalam penegakan peraturan daerah dan untuk mengetahui faktor apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam menjalankan tugas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Bungo. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung terhadap narasumber pada instansi tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: dalam menjalankan tugas berdasarkan Perda No 8 Tahun 2013 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai acuan yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan baik peraturan pemerintah secara nasional maupun peraturan-peraturan daerah dalam melaksanakan tugasnya berkaitan dengan peraturan daerah Kabupaten Bungo. Langkah yang ditempuh yaitu dengan berpedoman pada pelaksanaan teknis operasional Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dengan bekerjasama dengan aparat penertiban lainnya. Faktor yang mempengaruhi penegakkan peraturan daerah Kabupaten Bungo oleh satuan Polisi Pamong Praja dalam lingkup Pemerintah Daerah yaitu antara lain kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.]]>
<![CDATA[DUALISME KEPEMIMPINAN ADAT DI DESA (DILEMA KEKUASAAN ADAT LOKAL PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DATUK SINARO PUTIH DUSUN BATU KERBAU, KEC. PELEPAT, KABUPATEN BUNGO) ]]>
<![CDATA[Ridwan Ridwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 2, No 2 (2018): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (676.761 KB)
|
DOI: 10.56957/jsr.v3i1.20
<![CDATA[Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih merupakan masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban (rehtsgemeenschap), ada kelembagaan adat, ada wilayah hukum, ada pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, serta masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 telah menimbulkan beberapa masalah mendasar yang dihadapi oleh Pemerintahan Adat Datuk Sinaro Putih yang wilayahnya meliputi Dusun Batu Kerbau, Dusun Baru Pelepat dan Dusun Lubuk Telau di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo. Permasalahan tersebut bertitik tolak dari adanya dualisme di tingkat kelembagaan desa, Ini diakibatkan Peran Rio (Kepala Desa) yang begitu leluasa untuk mengatur segala permasalahan adat pada masyarakat hukum adat Datuk Sinaro Putih yang selama ini diatur oleh Lembaga Adat yang dipimpin oleh Pemangku Adat. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam (idepht interview). Penelitian ini menemukan bahwa kewenangan Masayarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih telah dicampuri oleh Pemerintah Dusun dan Pemerintah Daerah misalnya saat Pemda Bungo mengizinkan perusahaan sawit PT. PML mengolah lahan hutan adat Datuk Sinaro Putih. Diangkatnya Rio menjadi pemangku adat sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 membuat kekuasaan adat Datuk Sinaro Putih terdesak dan terpinggir. Mereka tidak berdaya ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo memberikan izin Perusahaan Sawit untuk mengelola wilayah hutan adat mereka.]]>
<![CDATA[Corporate Social Responsbility (CSR) PT Wira Karya Sakti (WKS) Dengan Masyarakat Desa Lubuk Mandarsah Dalam Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) Ke Arah Peningkatan Pangan ]]>
<![CDATA[Ridwan Ridwan]]>;
<![CDATA[Chandra Nirwansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 1 (2023): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/jppd.v5i1.112
<![CDATA[Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya. Selanjutnya penelitian kualitatif dipilih karena kemantapan peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih komplek tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuatitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena peneliti hanya berusaha menjelaskan tentang CSR PT Wira Karya Sakti (WKS) Dengan Masyarakat Desa Lubuk Mandarsah Dalam program Desa Makmur Peduli Api (DMPA)”. Dengan pendekatan ini diharapakan mampu menjaring realita di lapangan dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan melalui wawancara dokumentasi dan obsevasi. Pelaksanaan Corporate Social Responsbility PT Wira Karya Sakti (WKS) Dengan Masyarakat Desa Lubuk Mandarsah dalam Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) yaitu: 1) Penyiapan Sistem dan Pembentukan organisasi Program DMPA, 2) MembuatPerencanaan DMPA bersama Masyarakat, 3) pelaksanaan program Desa Makmur Peduli Api, yang meliputi : pendampingan program DMPA, Pelaksanaan Program Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Program Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Pengembangan Sentra Hortikultura dan Peternakan, (4. Monitoring dan Evaluasi Program DMPA. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Corporate Social Responsbility PT Wira Karya Sakti (WKS) dengan masyarakat desa Lubuk Mandarsah dalam program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) yaitu : 1) Adanya Peran Aktif Kelompok Tani DMPA: Peran kelompok tani dalam menjaga dan menjegah kebakaran lahan sangat penting agar terhindar dari kebakaran hutan dan lahan yang mengancam usahataninya. Peran kelompok tani dalam mengelola dan mencegah kebakaran hutan dan lahan di kawasan lahan konsesi, 2) Adanya CSR dalam Keberlanjutan Perusahaan: Penerapan CSR bukan hanya karena adanya Undang-Undang yang mewajibkan tetapi karena bentuk kepedulian dan tanggung jawab PT WKS terhadap lingkungan dan masyarakat,3) Adanya Kemitraan Perusahaan dan stakeholder : Program DMPA merupakan program yang berjalan dengan mengintegrasikan berbagai pihak diantaranya dalah berasal dari individu dan atau kelompok masyarakat, LSM Perguruan Tinggi, pemerintah baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk konsorium dalam implementasinya.]]>
<![CDATA[Efektifitas dan Kesinambungan Pembangunan Taman Tematik Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Jambi ]]>
<![CDATA[Ridwan Ridwan]]>;
<![CDATA[Anggin Maria]]>;
<![CDATA[Mulia Jaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 2 (2023): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/jppd.v5i2.122
<![CDATA[This research is directed at describing the Jambi City Government's strategy in improving the function of the Youth Park to support the welfare of the surrounding community. Then identify what obstacles are faced in improving the function of youth parks as supporting the welfare of the surrounding community. Next, it explains the Jambi City government's efforts to overcome obstacles in improving the function of the Youth Park in supporting the welfare of the surrounding community. The method in this research is descriptive qualitative. The development of tourist attractions must continue to be carried out by means of innovation, the development of management of facilities and facilities must continue to be carried out in order to provide comfort for tourists who come to this youth park object. Human resource development by the Government must continue to be carried out periodically. Especially for the public and visitors so that there are no more criminal acts that can damage the beauty of the youth park.]]>
<![CDATA[DIVERSIFIKASI PADA LAHAN KONSERVASI EX SITU OBAT HERBAL SUKU ANAK DALAM DESA PEMATANG KABAU KECAMATAN AIR HITAM KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI ]]>
<![CDATA[Asnawati Is]]>;
<![CDATA[Ridwan Ridwan]]>;
<![CDATA[Budi Prastia]]>;
<![CDATA[Fuad Muchlis]]>;
<![CDATA[Elwamendri Elwamendri]]>;
<![CDATA[Ade Octavia]]>
<![CDATA[ JAS (Jurnal Agri Sains) Vol 7, No 2: Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/jas.v7i2.1198
<![CDATA[Pemberdayaan masyarakat Desa Pematang Kabau, terutama komunitas Suku Anak Dalam (SAD) dalam mengembangkan obat herbal spesifik Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) merupakan sebuah upaya membangun kesadaran (awakening), pemahaman (understanding), pemanfaatan (harnessing), dan penggunaan (using) akan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, potensi sumber daya alam yang tersedia di dalam TNBD serta rencana dan harapan terkait kepentingan komunitas SAD yang bercita-cita ingin memperbaiki kualitas kehidupannya di masa depan. Konservasi ex situ adalah upaya yang dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan obat herbal spesifik TNBD di luar habitat alaminya. Potensi obat herbal yang tersedia di dalam TNBD selama ini digunakan untuk pengobatan tradisional SAD, mengindikasikan bahwa komoditi ini memiliki potensi untuk dikembangkan, termasuk diolah dan di kemas menjadi bentuk yang menarik dan dapat diterima oleh pasar untuk meningkatkan nilai ekonomi SAD sebagai alternatif sumber penghidupan mereka di masa depan. Sistem tanaman polikultur dengan pilihan tanaman rimpang di lahan tanaman obat herbal komunitas SAD sebagai diversifikasi tanaman. Penguatan kelembagaan ekonomi dan peningkatan produksi obat herbal juga ditingkatkan kapasitasnya terhadap kelompok, baik tata kelola kelompok, administrasi dan keuangan, serta kapasitas SDM anggotanya baik dalam budidaya tanaman obat herbal, diversifikasi tanaman rimpang maupun dalam meningkatkan jumlah dan kualitas produk obat herbal yang dihasilkan. Produk obat herbal yang dihasilkan mendapatkan kepastian pasar dengan terbangunnya jejaring pasar baik secara offline maupun online atau e commerce.]]>
