Garuda - Garba Rujukan Digital

DUALISME KEPEMIMPINAN ADAT DI DESA (DILEMA KEKUASAAN ADAT LOKAL PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DATUK SINARO PUTIH DUSUN BATU KERBAU, KEC. PELEPAT, KABUPATEN BUNGO) Ridwan Ridwan
Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 2, No 2 (2018): Desember
Publisher : Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih merupakan masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban (rehtsgemeenschap), ada kelembagaan adat, ada wilayah hukum, ada pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, serta masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 telah menimbulkan beberapa masalah mendasar yang dihadapi oleh Pemerintahan Adat Datuk Sinaro Putih yang wilayahnya meliputi Dusun Batu Kerbau, Dusun Baru Pelepat dan Dusun Lubuk Telau di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo. Permasalahan tersebut bertitik tolak dari adanya dualisme di tingkat kelembagaan desa, Ini diakibatkan Peran Rio (Kepala Desa) yang begitu leluasa untuk mengatur segala permasalahan adat pada masyarakat hukum adat Datuk Sinaro Putih yang selama ini diatur oleh Lembaga Adat yang dipimpin oleh Pemangku Adat. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam (idepht interview). Penelitian ini menemukan bahwa kewenangan Masayarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih telah dicampuri oleh Pemerintah Dusun dan Pemerintah Daerah misalnya saat Pemda Bungo mengizinkan perusahaan sawit PT. PML mengolah lahan hutan adat Datuk Sinaro Putih. Diangkatnya Rio menjadi pemangku adat sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 membuat kekuasaan adat Datuk Sinaro Putih terdesak dan terpinggir. Mereka tidak berdaya ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo memberikan izin Perusahaan Sawit untuk mengelola wilayah hutan adat mereka.

Efektivitas program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Domri Domri; Ridwan Ridwan; Mulia Jaya
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 1 No. 1 (2019): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v1i1.1

Kesejahteraan masyarakat merupakan tolok ukur perkembangan suatu bangsa. Tingkat kesehatan, pendidikan, perekonomian perlu diperhatikan. Program Harapan Keluarga yang dicanangkan oleh pemerintah mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pulau Lebar Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Bungo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program PKH efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Sedangkan hambatannya adalah rendahnya partisipasi masyarakat, kendala teknis dalam proses pendataan penerima program PKH, kendala teknis dalam pendampingan program PKH, serta kendala teknis dalam penyaluran/pendistribusian dan penggunaan dana program PKH. Adapun upaya Pemerintah Desa Pulau Lebar Kecamatan Tabir Barat dalam mengatasi hambatan pada program PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya; meningkatkan sosialisasi, pemutakhiran data penerima PKH, kepastian jadwal pembayaran, penangguhan atau pembatalan peserta.

Implementasi Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi parkir di tempat khusus dalam pengelolaan parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Alamsyah Richard Braksa; Ridwan Ridwan
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 1 No. 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v1i2.12

The study was conducted at the Merangin District Transportation Agency. This location was chosen purposively. Considering that the Department of Transportation is an institution that is given the authority and responsibility of the Merangin Regency Regional Government in implementing the Regulation No. 3 of 2011 concerning parking fees in a special place in parking management to increase Regional Original Revenue (PAD). This research was conducted in May 2018 until June 2018. This study aims to determine the implementation of the Merangin District Regulation No. 3 concerning Parking Levies in Special Places and to find out the obstacles of the Department of Transportation in implementing Local Regulations on Parking Levies in Special Places in parking management to increase the original revenue of Merangin Regency. To obtain the data needed in this study, various techniques are used, namely Interview, Observation and Documentation. The results of the research show that the process of implementing the Merangin District Regulation No. 3 concerning Parking Levy in Special Places in parking management to increase Local Revenue (PAD) in general is quite effective in terms of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The obstacles faced by the Department of Transportation in the implementation of Regional Regulations on Parking Levies in Special Places in parking management to increase the original income of the Merangin Regency are the availability of inadequate parking facilities and infrastructure and parking management systems that have not been effective and the lack of public awareness of parking in a special place.AbstrakPenelitian dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Merangin. Lokasi ini dipilih secara “purposive” yaitu dengan sengaja. Dengan pertimbangan bahwa Dinas Perhubungan merupakan lembaga yang diberi kewenangan dan tanggung jawab dari Pemerintah daerah Kabupaten Merangin dalam melakukan implimentasi perda No.3 Tahun 2011 tentang retribusi parkir di tempat khusus dalam pengelolaan parkir untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2018 sampai Juni 2018. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No. 3 tentang Retribusi Parkir di Tempat Khusus dan untuk mengetahui kendala-kendala Dinas Perhubungan dalam implementasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir di Tempat Khusus dalam pengelolaan parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Merangin. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan berbagai teknik yaitu Wawancara, Obsevasi dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No. 3 tentang Retribusi Parkir di Tempat Khusus dalam pengelolaan parkir untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada umumnya sudah cukup efektif dilihat komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam implementasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir di Tempat Khusus dalam pengelolaan parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Merangin adalah ketersediaan sarana dan prasarana parkir yang belum memadai dan sistem pengelolaan parkir yang belum efektif serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perparkiran di tempat khusus.

Implementasi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di PT. Perkebunan Nusantara VI Ridwan Ridwan; Sukma Delima
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 3 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v3i2.31

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap limbah industri kelapa sawit dan pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah Kadis Dinas Lingkungan Hidup, Staf Pegawai Dinas Lingkungan Hidup, Humas PTPN VI (Persero), RT Desaa Tirta Kencana, RT Desa Sapta Mulya, dan Masyarakat sekitar Pabrik PTPN VI (Persero). Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi pencemaran lingkungan pada kawasan industri minyak kelapa sawit Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo belum efektif. Hal ini dikarenakan PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Rimbo Bujang masih membuang limbah cair melalui parit dan anak sungai yang bermuara ke Sungai Alay sehingga menyebabkan pencemaran. Beberapa hambatan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan air limbah industri minyak kelapa sawit Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, diantaranya adalah Faktor cuaca dan Faktor terbatasnya SDM (Sumber Daya Manusia).

Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perumusan Perencanaan Pembangunan Di Desa Sepakat Bersatu Tahun 2019 Ridwan Ridwan; Intan Mariani Putri
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 4 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v4i1.42

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perumusan perencanaan pembangunan Desa Sepakat Bersatu. Partisipasi masyarakat ini sangat menentukan suatu perencanaan atau program-program yang ada disekitar mereka, keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau program, agar program berjalan dengan semestinya. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan. Pembangunan tidak akan dapat berjalan dengan maksimal tanpa adanya keterlibatan dari masyarakat tersebut. Peran masyarakat dalam pembangunan sekarang ini bukan hanya sebagai objek saja, tetapi juga sebagai subjek dari pembangunan tersebut. Prinsip pembangunan yang berpusat pada rakyat menegaskan masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan pembangunan desa di Desa Sepakat Bersatu Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo. Tujuan penelitian ini adalah untuk bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan pembangunan desa di Desa Desa Sepakat Bersatu Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dan metode yang digunakan berupa metode observasi, interview, dokumentasi, dan analisis data. Penulis mengambil data sampel dengan menggunakan Purposive Sampling, yaitu 7 orang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa di Desa Sepakat Bersatu Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, terdapat beberapa tahapan pembangunan, yaitu:(1) Perencanaan (2) Pengambilan Keputusan (3) Pelaksanaan (4) Evaluasi, serta (5) Pemanfaatan Hasil Pembangunan. terlaksananya pembangunan tersebut selain ikut terlibat masyarakat memberikan bantuan berupa tenaga, dan pemikiran.

Lembaga Adat 19 Segalo Batin: Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan di Dusun Baru Kecamatan Tabir Ridwan Ridwan; Sukma Delima; Sri Zul Chairiyah; Amer Mahmud
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 4 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v4i2.52

Penelitian ini bertujuan untuk peran Lembaga Adat 19 Segalo Batin dalam penyelesaian konflik pembagian harta warisan menurut perspektif adat Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin dan mengetahui kendala Lembaga Adat 19 Segalo Batin dalam penyelesaian konflik pembagian harta warisan menurut perspektif adat Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat dengan studi deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat dengan studi deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu). Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Lembaga Adat 19 Segalo Batin dalam penyelesaian konflik pembagian harta warisan menurut perspektif adat Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin diantaranya dengan menjaga sistem kewarisan menurut adat rantau panjang dan dengan melakukan pengawasan pelaksanaan pembagian harta warisan. Kendala Lembaga Adat 19 Segalo Batin dalam penyelesaian konflik pembagian harta warisan menurut perspektif adat Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin diantaranya adalah banyaknya masyarakat yang melakukan pembagian Warisan secara kekeluargaan dan ada juga yang melakukan pembagian Warisan secara Islami.

Corporate Social Responsbility (CSR) PT Wira Karya Sakti (WKS) Dengan Masyarakat Desa Lubuk Mandarsah Dalam Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) Ke Arah Peningkatan Pangan Ridwan Ridwan; Chandra Nirwansyah
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 5 No. 1 (2023): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v5i1.112

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya. Selanjutnya penelitian kualitatif dipilih karena kemantapan peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih komplek tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuatitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena peneliti hanya berusaha menjelaskan tentang CSR PT Wira Karya Sakti (WKS) Dengan Masyarakat Desa Lubuk Mandarsah Dalam program Desa Makmur Peduli Api (DMPA)”. Dengan pendekatan ini diharapakan mampu menjaring realita di lapangan dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan melalui wawancara dokumentasi dan obsevasi. Pelaksanaan Corporate Social Responsbility PT Wira Karya Sakti (WKS) Dengan Masyarakat Desa Lubuk Mandarsah dalam Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) yaitu: 1) Penyiapan Sistem dan Pembentukan organisasi Program DMPA, 2) MembuatPerencanaan DMPA bersama Masyarakat, 3) pelaksanaan program Desa Makmur Peduli Api, yang meliputi : pendampingan program DMPA, Pelaksanaan Program Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Program Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Pengembangan Sentra Hortikultura dan Peternakan, (4. Monitoring dan Evaluasi Program DMPA. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Corporate Social Responsbility PT Wira Karya Sakti (WKS) dengan masyarakat desa Lubuk Mandarsah dalam program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) yaitu : 1) Adanya Peran Aktif Kelompok Tani DMPA: Peran kelompok tani dalam menjaga dan menjegah kebakaran lahan sangat penting agar terhindar dari kebakaran hutan dan lahan yang mengancam usahataninya. Peran kelompok tani dalam mengelola dan mencegah kebakaran hutan dan lahan di kawasan lahan konsesi, 2) Adanya CSR dalam Keberlanjutan Perusahaan: Penerapan CSR bukan hanya karena adanya Undang-Undang yang mewajibkan tetapi karena bentuk kepedulian dan tanggung jawab PT WKS terhadap lingkungan dan masyarakat,3) Adanya Kemitraan Perusahaan dan stakeholder : Program DMPA merupakan program yang berjalan dengan mengintegrasikan berbagai pihak diantaranya dalah berasal dari individu dan atau kelompok masyarakat, LSM Perguruan Tinggi, pemerintah baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk konsorium dalam implementasinya.

Efektifitas dan Kesinambungan Pembangunan Taman Tematik Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Jambi Ridwan Ridwan; Anggin Maria; Mulia Jaya
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 5 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v5i2.122

This research is directed at describing the Jambi City Government's strategy in improving the function of the Youth Park to support the welfare of the surrounding community. Then identify what obstacles are faced in improving the function of youth parks as supporting the welfare of the surrounding community. Next, it explains the Jambi City government's efforts to overcome obstacles in improving the function of the Youth Park in supporting the welfare of the surrounding community. The method in this research is descriptive qualitative. The development of tourist attractions must continue to be carried out by means of innovation, the development of management of facilities and facilities must continue to be carried out in order to provide comfort for tourists who come to this youth park object. Human resource development by the Government must continue to be carried out periodically. Especially for the public and visitors so that there are no more criminal acts that can damage the beauty of the youth park.

Pengawasan Kinerja Kepala Dusun (Datuk Rio) oleh Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Tahun 2022 (Studi: Pemerintahan Dusun Perenti Luweh Kecamatan. Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo) Harpisyah Harpisyah; Ridwan Ridwan; Eva Juwita
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 6 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v6i1.145

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di di Dusun Perenti Luweh Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. Penelitian ini dilaksanakan 05 April 2023. Penelitian bertujuan untuk mengetahui mengetahui pengawasan kinerja Kepala Desa Perenti Luweh yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) pada Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Non-APBDus Tahun 2022 serta Untuk mengetahui pengawasan kinerja Kepala Desa Perenti Luweh yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) pada Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Non-APBDus Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan kinerja Kepala Dusun Perenti Luweh yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) pada Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Non-APBDus yaitu melalui melalui tiga tahapan diantaranya (a). Pengawasan dalam Perencanaan kegiatan Pemerintah Dusun, (b) Pengawasan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Dusun, (c) Pengawasan Dalam Pelaporan Pertangungjawaban. Faktor penghambat dalam pengawasan kinerja Rio Dusun Perenti Luweh yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai berikut: (a) Tidak adanya mekanisme didalam melakukan pengawasan, (b) Kurangnya Pengawasan terhadap setiap tindakan kepala desa dalam pelaksanaan maupun dalam Pelaporan, (c) Kurangnya tingkat pemahaman anggota BPD dalam pengawasan. (d) Kurangnya kerjasama antara BPD dengan pemerintah Desa

Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Tingginya Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo) Ridwan Ridwan; Siti Maryam; Via Novita
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 6 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v6i2.199

Optimization of factors of high level of traffic violations is Traffic violations often occur due to carelessness, negligence, human intent and lack of legal awareness on the highway. People often ignore traffic signs, even though the meaning of traffic signs is very helpful for people in traffic on the highway, namely the lack of awareness and understanding of the people in Bungo City. The efforts of the transportation agency have been made as much as possible so that traffic violations do not occur. This study aims to determine the factors that cause the high level of traffic violations in Bungo Regency, and the obstacles in reducing the high level of traffic, namely the provision of traffic signs and road equipment by the Bungo Regency Transportation Agency. The method used in this study is a qualitative and quantitative method with a population of 15 sample people. The results of this study indicate that the high level of traffic violations committed by most people in Bungo Regency who have not been able to comply with the applicable regulations, therefore it is necessary to make efforts to reduce traffic violations both directly and indirectly by the Transportation Agency.

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search