Articles
<![CDATA[UPAYA HUKUM PT. BANK NEGARA INDONESIA Tbk. DALAM MENYELESAIKAN WANPRESTASI NASABAH KARTU KREDIT ]]>
<![CDATA[Muh. Arfah Arif Putra]]>;
<![CDATA[Marilang Marilang]]>;
<![CDATA[Azhar Sinilele]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 1 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (309.772 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i1.10135
<![CDATA[Bank Negara Indonesia dalam melakukan upaya hukum terhadap nasabah pemegang kartu kredit yang melakukan wanprestasi dapat menyelesaikan permasalahan tersebut baik secara damai (non litigas) ataupun melalui pengadilan (litigasi). Jenis penelitian ini menggunakan metode field research yaitu pengamatan lapangan dan wawancara dengan narasumber yaitu salah satu pegawai Bank Negara Indonesia Tbk Kantor Wilyah Makassar. Adapun pendekatan yang dilakukan Penulis yaitu Pendekatan Yuridis normatif maupun pendekatan Yuridis Empiris.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Negara Indonesia dalam melakukan upaya hukum terhadap nasabah pemegang kartu kredit yang melakukan wanprestasi dapat menyelesaikan permasalahan tersebut baik secara damai (non litigas) ataupun melalui pengadilan (litigasi).]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN MEREK DI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Andi Ratu Bulqis]]>;
<![CDATA[Marilang Marilang]]>;
<![CDATA[Erlina Erlina]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 2 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (144.215 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i2.11067
<![CDATA[Suatu merek yang dikategorikan palsu itu adalah ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merek yang sudah terdaftar atau merek terkenal dan juga mereknya sama tetapi dengan sengaja menggunakan merek yang sama atau telah terdaftar milik orang lain. Selain itu penegakan hukum pemalsuan merek ialah dari segi ketentuan sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi. Dan sanksi administrasi lah yang paling efektif untuk dilakukan. Dengan pemberlakuan sanksi tersebut maka pelaku pelanggaran hak atas merek tidak dapat melanjutkan proses produksi karena keharusan untuk menghentikan semua kegiatan yang berkenaan dengan pemakaian merek tersebut. Maka diperlukannya aparat penegak hukum lebih efektif dalam menjalankan sanksi terkait merek.Kata Kunci: penegakan, pemalsuan merek ]]>
<![CDATA[Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU No.18/KPPU-I/2009) ]]>
<![CDATA[Hilmiah Hilmiah]]>;
<![CDATA[Marilang Marilang]]>;
<![CDATA[Erlina Erlina]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 2 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (161.015 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i2.11069
<![CDATA[Pokok masalah yang penulis angkat pada skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pengadilan Negeri Makassar, dan Mahkamah Agung terkait dugaan pelanggaran Pasal 17 dan Pasal 19 huruf (a), (c), dan (d) UU No.5 Tahun 1999 terhadap jasa pelayanan taxi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan putusan antara Majelis KPPU dan Hakim Mahkamah Agung dengan Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusannya terhadap kasus pelangggaran Pasal 19 huruf (a) dan (d) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Maka merujuk dari hasil penelitian ini, Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusannya dinilai keliru sehingga perlu diluruskan.Sedangkan, KPPU dan Mahkamah Agung telah tepat dalam menjatuhkan putusannya sehingga perlu dipertahankan.Kata kunci: Diskriminasi, Praktik Monopoli, Komisi Pengawas Persaingan Usaha]]>
<![CDATA[PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM PENANGANAN KASUS KARTEL USAHA ]]>
<![CDATA[Nurhildawati Nurhildawati]]>;
<![CDATA[Marilang Marilang]]>;
<![CDATA[Istiqamah Istiqamah]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 2 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (171.467 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i2.11073
<![CDATA[Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana efektifitas Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPD Makassar dalam Penanganan Kasus Kartel usaha. Metode Penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris sedangkan sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan tekhnik wawancara dan observasi. Metode pengolahan dan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan penanganan tersebut berjalan kurang efektif karena pencegahan yang dilakukan KPPU tidak ada target pertahun dan belum sampai kepada seluruh lapisan masyarakat di daerah-daerah dan penegakan hukumnyapun bisa memakan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan perkara karena dalam UU No.5 Tahun 1999 tidak mengatur berapa kali perpanjangan waktu pemeriksaan perkara. Implikasi dari penelitian ini adalah KPPU harus meningatkan sosialisai pencegahan kartel keseluruh lapisan masyarakat, mengusulkan pembaharuan pada UU No 5 Tahun 1999, bekerja sama dengan setiap pemerintah daerah, lebih menigkatkan kualitas keahlian penegakan hukum di KPPU.Kata Kunci: Kartel, KPPU, Monopoli.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Dedi Aswandi]]>;
<![CDATA[Marilang Marilang]]>;
<![CDATA[Nurjannah Nurjannah]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 3 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (498.347 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i3.11843
<![CDATA[Pokok masalah penelitian ini adalah Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen. Jenis penenelitian ini tergolong normatif-empiris dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dengan tehnik pengolaan data dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu wawancara dan observasi dan sumber data sekunder yaitu referensi buku dan internet. Hasil penelitian ini menunjukkan peran BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen sudah cukup efektif dan menjadi wadah yang efisien untuk penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dikarenakan prinsip yang digunakan yakni Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan menurut data yang diperoleh sebanyak 27 kasus yang masuk ke BPSK, 13 Kasus yang telah selesai ditahap mediasi dan 4 kasus pada tahap konsiliasi, selebihnya 10 kasus yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Adapun factor penghambat penyelesaian sengketa konsumen di BPSK antara lain:1. Salah satu pihak tidak hadir,2. Pelaku usaha yang merasa besar, 3. Permasalahan saran dan prasarana.Kata Kunci : Efektivitas; Konsumen; Sengketa]]>
<![CDATA[Legalitas Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Angkot Pete-Pete di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Nirwana Nirwana]]>;
<![CDATA[Marilang Marilang]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i3.13056
<![CDATA[AbstrakPelanggaran oleh supir angkot (pete-pete) di Antang Manggala Kota Makassar dari waktu ke waktu telah meningkat, Ini disebabkan oleh manusia itu sendiri kurangnya kesadaran akan peraturan berlalu lintas dan kepentigan-kepentingan manusia ceroboh, Lalai, bahkan kesengajaan menjadi actor dominan terjadinya pelanggaran lalu lintas Penulis didorong untuk melakukan penelitian tentang penegakan hokum dan sanksi pidana terhadap pelanggar lalu lintas oleh Angkot (Pete-pete). Penulis menggunakan jenis penelitian normatif hukum dimana menggunakan studi literatur dan wawancara untuk memperoleh data. Berdasarkan ketentuan Pasal 273-pasal 313 undang-undang nomor 22 tahun 2009. Penulis dapat menyimpulkan bahwa hak sanksi untuk diterapkan ialah Pidana kurungan dan pidana denda serta pidana tambahan. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL ]]>
<![CDATA[Haerandi A]]>;
<![CDATA[Marilang Marilang]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 1 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (335.248 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i1.13266
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisional ilegal di kota makassar serta peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap peredaran obat tradisional ilegal di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sumber data penelitian ini dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran badan pengawas obat dan makanan terkait peredaran obat tradisional ilegal di kota makassar kurang berjalan dengan baik. Untuk mencengah peredaran obat tradisional ilegal di kota makassar, maka pihak BPOM harus lebih meningkatkan kinerja dengan cara rutin melakukan pemeriksaan untuk mengawasi peredaran obat tradisional ilegal. Implikasi dari penelitaian ini adalah: Hendaknya BPOM sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam peredaraan obat tradisional ilegal harus lebih telitih terhadap peredaran obat tradisional ilegal, baik sebelum diedarkan dan/atau setelah beredar di pasaran.]]>
<![CDATA[Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan Tanpa Tanggal Dan Materai ]]>
<![CDATA[Nur Fatma Anggraeni]]>;
<![CDATA[Marilang Marilang]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 1 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i1.14246
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan Tanpa Tanggal Dan Materai (Studi Kasusu Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No 6/Pdt.G/2017/PN.Ban 4 Januari 2018), dengan mengemukakan permasalahan dibagi dua yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap akta di bawah tangan tanpa tanggal dan materai dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No 6/Pdt.G/2017.PN.Ban 4 Januari 2018. 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam perkara perdata sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No 6/Pdt.G/2017.PN.Ban 4 Januari 2018. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun sumber data penelitian bersumber dari bahan primer dan sekunder yaitu mengolah data primer yang bersumber dari Pengadilan Negeri Bantaeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam mengambil keputusan mempertimbangkan dua jenis alat bukti yaitu alat bukti surat dana alat bukti saksi. Adapun analisis penulis yaitu akta dibawah tangan tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dan megikat seperti kekuatan akta autentik sesuai yang diatur dalam Pasal 1874 yang membahas bahwa salah atu syarat formil akta dibawah tangan adalah penandatanganan. Tulisan yang tidak bertanda tangan, tidak sah sebagai akta dibawah tangan, oleh karena itu pemungkiran atas tanda tangan mengakibatkan keabsahan akta dibawah tangan menjadi lumpuh. Dengan pemungkiran itu, seolah – olah pada akta tidak ada tanda tangan, sehingga eksistensinya sebagai akta dibawah tangan gugur.]]>
<![CDATA[Keberlakuan Asas Lampaunya Waktu (Rechtverwerking) Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah ]]>
<![CDATA[Muhammad Irfan]]>;
<![CDATA[Marilang Marilang]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15280
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui keberlakukan asas lampaunya waktu (Rechtverwerking) dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia serta untuk mengetahui hal-hal yang memengaruhi pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan rechtverwerking terhadap kasus sengketa kepemilikan tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1083/K/Pdt/2016. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menerapkan studi kepustakaan. Bahan-bahan yang telah diperoleh, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier akan dianalisis dengan metode deksriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa keberlakuan rechtverwerking dalam hukum pertanahan di Indonesia telah ada sejak zaman kolonial dan diterapkan dalam berbagai yurisprudensi pengadilan sehingga dalam penerapannya rechtverwerking sangat digantungkan pada putusan hakim yang mengadili perkara. Keberadaan rechtverwerking saat ini telah diwujudkan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang tujuannya adalah untuk mengatasi kelemahan dari sistem publikasi negatif pendaftaran dan sebagai bentuk jaminan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang sertipikat hak atas tanah sebagaimana diwujudkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1083K/PDT/2016. Hal-hal yang mempengaruhi pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara dalam Putusan Mahkamah Mahkamah Agung No. 1083K/PDT/ 2016 adalah hakim melihat pada unsur/syarat rechtverwerking sebagaimana dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yakni telah diterbitkan sertipikat, lewat waktu 5 (lima) tahun, dikuasai oleh pemegang sertipikat, dan tidak adanya protes atas gugatan dalam waktu yang ditentukan. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, hakim kurang mempertimbangkan mengenai unsur itikad baik Penggugat maupun Tergugat dalam perolehan tanah yang menjadi objek sengketa.]]>
<![CDATA[Kedudukan Akta Tanah Yang Dibuat Oleh Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah ]]>
<![CDATA[Risnawati Risnawati]]>;
<![CDATA[Marilang Marilang]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15362
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat kedudukan akta tanah yang dibuat oleh camat selaku Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) di Kecmatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan peraturan perudang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan akta tanah yang dibuat oleh Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba memiliki kekuatan hukum sempurna karena bentuk akta sesuai dengan undang-undang, dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam hal ini Camat itu sendiri, dan akta dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan wilayah kerjanya.]]>
