Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.607
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publika Budaya Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE Jurnal Hilirisasi IPTEKS (JHI) Jurnal Pendidikan Fisika dan Teknologi Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Jurnal Fundamental Justice Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan Jurnal Teknik Mesin Sinergi Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara
Zaini Zaini
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Dentistry Education Energy Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan Zaini Zaini
VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 3 No 2 (2019): September 2019
Publisher : Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (653.42 KB)

Abstract

Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut : Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Tujuan dari pidana dan pemidanaan pada dasrnya adalah Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan, serta Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak diperbaiki lagi. Adapun jenis pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni; Pertama Pidana pokok diantaranya pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, serta pidana denda. Kedua Pidana tambahan diantaranya pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan Hakim.
Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau dari Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Kelurahan Kolpajung Pamekasan Zaini Zaini
VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 5 No 2 (2021): September 2021
Publisher : Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesatuan masyarakat hukum adat merupakan tatanan komunitas yang diakui dalam kehidupan bernegara, dilindungi berdasarkan Pasal 18 B Ayat (2) UUDNRI Tahun 1945. Keberadaannya dalam sejarah hidup berbangsa bahkan telah ada sebelum bingkai Negara Kesatuan Indonesia dibentuk dengan otonominya asli. Pemerintahan dan penyelenggaraannya diatur secara mandiridengan landasan living law ( hukum yang tumbuh ) dalam hidup bermasyarakat. Berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tantang Desa menyebabkan terjadinya permasalahan berkaitan dengan pengaturan Pasal 6 tentang pilihan desa adat dan desa dinas. Tumpang tindih wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan antara desa dan desa adat dalam satu wilayah, maka dalam satu wilayah hanya terdapat desa atau desa adat. Hal ini berpotensi menyebabkan kedudukan masyarakat hukum adat khususnya di Kelurahan Kolpajung Pamekasan menjadi melemah. Padahal pada sisi lain negara mengakui keberadaan desa adat. Hal ini sangat menarik untuk diteliti mengingat kesatuan masyarakat hukum adat adalah entitas yang perlu dilindungi berdasarkan amanat konstitusi. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang terkait dengan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat di Kelurahan Kolpajung Pamekasan yakni desa pakraman.
Pengaruh Pembelajaran Fisika Menggunakan Direct Insruction (Di) melalui Pemodelan Korektif Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa Kelas Viii SMPN 2 Labuhan Haji Tahun Ajaran 2013/2014 Zaini Zaini; Sutrio Sutrio; Gunawan Gunawan
Jurnal Pendidikan Fisika dan Teknologi (JPFT) Vol 1 No 2 (2015): April
Publisher : Department of Physics Education, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (610.956 KB) | DOI: 10.29303/jpft.v1i2.249

Abstract

This research is research experiments with a purpose to knows the effect of physics learning using direct instruction (DI) throught corrective models toward result of study physics on grade VIII SMPN 2 Labuhan Haji in academic year 2013/2014. This research using the Nonequivalent Multiple Groups Pretest Posttest Design. The technique to obtain the sample using purposive sampling technique. The population in this research is all the Classes VIII SMPN 2 Labuhan Haji. Whereas it’s Sample obtained by the student on Grade VIII E as the experiment class and VIII F as the control class. The data result studying analyzed by t-test two tail using formulas separated variance. From the result of research obtained from materials of pressure and vibration and wave is tcount = 2,646 and tcount =6,004, whereas ttable = 2,012 on degree of free is 56 with standard significant is 5%. Because  tcount on preesure materials and vibration and wave materials biger than ttable ,so Ho will be rejected and Ha will be accepted which indicate that there are effects of physics learning using  direct instruction (DI) throught corrective models toward the result studying physics on grade VIII SMPN 2 Labuhan Haji in academic year 2013/2014.
Peranan Penyidik dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba di Polres Pamekasan Zaini Zaini
VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 6 No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal Pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Penulisan Jurnal ini menggunakan beberapa metode, ialah Pertama Sumber Data meliputi Studi Kepustakaan, Studi Lapangan. Kedua Pengumpulan data, yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah Teknik observasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, Perjalanannya proses penyidikan perkara tindak pidana narkoba serta keberhasilan penyidik dapat membersihkan seseorang benar-benar melakukan tindak pidana narkoba. Diharapkan berlanjutnya Berita Acara Pemeriksaan yang diserahkan penyidik Polres kepada ke Kejaksaan dapat segera diselesaikan sesuai prosedur dan bisa diserahkan ke Pengadilan. Kekuatan pembuktian dari alat bukti serta adanya pemeriksaan laboratorium kriminal (tes urine) , maupun barang bukti , cukup menguatkan keyakinan Hakim.
Pengaturan Pemanfaatan Fasilitas Umum Bagi Pedagang Kaki Lima Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia Zaini Zaini; Ach. Khoiri
VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 6 No 2 (2022): September 2022
Publisher : Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan bahwa fasilitas trotoar sebagaimana ketentuan 131 merupakan hak pejalan kaki yang diperuntukan untuk kepentingan pejalan kaki, bukan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan-kepentingan lain dan penggunaan trotoar tersebut juga diatur dalam ketentuan pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan menyatakan bahwa “trotoar sebagai mana yang dimasksud dalam ayat (3) hanya diperuntukan bagi lalu lintas pejalan kaki, dengan demikian trotoar jalan itu tidak boleh diperuntukkan untuk kepentingan lain selain dari keperluan pejalan kaki. Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan bupati nomor 38 Tahun 2009 Tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam mengatasi keberadaan Pedagang Kaki Lima yang menggunakan trotoar jalan sebagai fasilitas umum di Pamekasan.
Analisis Kinerja Antena Pasif sebagai Penguat Sinyal Seluler Zaini Zaini
Jurnal Sinergi Jurusan Teknik Mesin Vol 21, No 1 (2023): April 2023
Publisher : Politeknik Negeri Ujung Pandang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31963/sinergi.v21i1.4236

Abstract

Cellular signal reception in a place must always be good, so that the services perceived by the recipient such as calls, text, and data/internet are in a stable condition. If the condition of the received signal is weak (unstable) it is necessary to improve the signal power both on the transmitter and receiver side, however, the weak signal reception occurs in a certain area with narrow coverage such as a room, house, and the like, it is necessary to strengthen the signal only at that location. In this study, I would like to propose that signal amplification is carried out by placing a passive antenna which functions to capture signals directly from the BTS, then transmits the signal to the receiver's position via cable, and the receiver brings closer or attaches the cellphone to the end of the cable. The results of the simulation and measurement research show that the parameter value of VSWR is 1.5, impedance (Z) is 75-j30.8Ω, antenna gain is 3.27 dB, bandwidth is 23 mHz. while the results of the application of the antenna in the head room of the Ujung Pandang State Polytechnic library, the antenna gain reaches 5-6 dB with a transmission cable length of 10-30 meters, cable impedance of 50 Ω and 75 Ω.
Analisis Hukum Terhadap Pelaku Kampanye Hitam Hanafi Hanafi; Mohammad Nurul Huda; Zaini Zaini
VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 4 No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kampanye berisi materi yang meliputi penyampaian visi, misi dan program yang akan dijalankan baik oleh partai politik maupun oleh peserta Pemilu. Kreatifitas dalam ajang promosi diri menjadi beragam dan tergolong unik, baik itu dalam pembuatan alat peraga kampanye, maupun kampanye dalam bentuk orasi. Bahkan sekarang media online-pun menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan kampanye. Penyimpangan dalam kampanye tersebut menambah catatan konflik yang ada di Indonesia. Konflik yang awalnya hidup hanya di kalangan pemerintah dan para pelaku politik saja, menyebar menjadi konflik yang dimotori oleh rakyat itu sendiri (konflik horizontal)
Pandangan Masyarakat Terhadap Arah Kiblat Masjid Besertifikasi Dari Kementrian Agama Zaini Zaini; Istifianah Istifianah; Muthmainnah Muthmainnah
Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol 5 No 2 (2015): Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman
Publisher : Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/ulumuddin.v5i2.2023

Abstract

Survey needs to be done for identifiying public opinion of the congregation of Masjid Al-Hidayah on the direction of Qiblah and its change. In a qualitative description, the data obtained through observation, documentation and FGD, were elaborated after content analysis. The congregation agreed that Qibla direction on facing the Qiblah to the west in performing prayers at their mosque becomes very important in prayer worship. This understanding is in accord with the MUI fatwa on the direction of Qibla. However, they are not in the same view in the needs of changing the direction of Qibla of the mosque. Therefore, the continuous dissemination of the qiblah understanding to the public is strongly advised, including changes that have no impact on the integrity building of the mosque.
Perlindungan Hukum terhadap Pemenang Lelang Hak Tanggungan dalam Persepektif Peraturan Perundang Undangan Indonesia Arikatul Faizah; Zaini Zaini; Mohammad Nurul Huda
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 4 No. 2 (2026): Juni: Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v4i2.2415

Abstract

This study aims to analyze legal protection for auction winners of mortgage rights within the framework of Indonesian laws and regulations. The auction of mortgage rights serves as a mechanism for executing secured collateral with binding legal force; however, in practice, it often raises legal issues, particularly concerning legal certainty and protection for auction winners. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that legal protection for auction winners has been regulated under various laws, including the Mortgage Law, auction regulations, and provisions governing collateral execution. Nevertheless, challenges remain in its implementation, such as lawsuits filed by debtors or third parties that hinder the transfer and control of auctioned objects. This condition reflects a discrepancy between legal norms and their practical application. Therefore, strengthening regulations and ensuring consistency among law enforcement authorities are necessary to guarantee legal certainty and protection for auction winners. This study is expected to contribute to the development of secured transactions law and the improvement of auction practices in Indonesia.
Efektivitas Penerapan E-Court dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan dalam Perspektif Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Moh Sya'roni; Zaini Zaini; Mohammad Nurul Huda
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 4 No. 2 (2026): Juni: Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v4i2.2419

Abstract

Digital transformation in the judicial system represents a strategic step to improve the quality of legal services in Indonesia. One of the innovations implemented by the Supreme Court of the Republic of Indonesia is the E-Court system, which enables case administration and court proceedings to be conducted electronically. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of E-Court in realizing the principles of simple, fast, and low-cost justice, as well as to identify the obstacles faced by parties who do not utilize the system. The research method employed is a normative legal approach, involving the analysis of statutory regulations and scholarly literature. The results indicate that, normatively, E-Court has been effective in supporting judicial efficiency; however, in practice, it still encounters various challenges, including technical, social, and institutional aspects. These obstacles vary among different legal subjects, namely advocates, individuals, private legal entities, and government legal entities. Therefore, comprehensive efforts are required to optimize the implementation of E-Court to ensure that the objectives of judicial reform can be fully achieved. Furthermore, the findings reveal that, from a normative perspective, E-Court provides a more efficient mechanism compared to conventional systems, particularly in terms of case administration and communication between parties. However, this effectiveness has not been evenly realized due to constraints such as the digital divide, limited technological infrastructure, and low user readiness. Consequently, the implementation of E-Court still requires reinforcement in both technical and cultural aspects to ensure optimal accessibility for all segments of society.
Co-Authors . Darwison Ach. Khoiri Agus Sariono Andang Subaharianto Arikatul Faizah Denny Herald Gunawan Gunawan Hanafi - Hanafi Hanafi Hendery Dahlan, Hendery Istifianah Istifianah Maidi Rizki Moh Sya'roni Mohammad Nurul Huda Mohammad Nurul Huda Muhammad Aditya Nikhaldo Mukhlish Mukhlish Munjiatun Munjiatun, Munjiatun Murnia Suri Muthmainnah Muthmainnah Otang Kurniaman Purnawan Purnawan Sutrio Syarkawi Syamsuddin Teddy Yuliswar Tesya Uldira Septiyeni Wisnel Wisnel Wisnu Joko Wulung